Kekerasan Masih Hantui Jurnalis Indonesia

DENPASAR, Jurnal Rakyat: Kran kebebasan pers tidak sepenuhnya bisa dirasakan jurnalis ketika menuangkan karya jurnalistiknya terutama dalam mengungkap kasus-kasus besar atau ketidakadilan di masyarakat. Wartawan masih dihantui tindak kekerasan dari mereka yang kekuasaan atau kepentingannya terusik oleh pemberitaan.

Potret dunia pers yang masih tinggi tindak kekerasan bisa terlihat dari jumlah korban kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Bali.

Kasus besar yang mengakibatkan hilangnya nyawa wartawan Radar Bali Anak Agung Prabangsa, yang diyakini terkait pemberitaan adalah tonggak penting untuk membuka kesadaran jurnalis Bali akan risiko profesi yang bakal dihadapinya.

Dalam rangka 1000 hari meninggalnya Prabangsa, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, menelorkan sebuah buku yang menggambarkan kasus kekerasan pers di Bali.

Buku tersebut dibahas dibedah oleh berbagai kalangan mulai akademisi, praktisi hukum, LSM dan tokoh masyarakat lainnya.

"Sejak pembredelan pers tidak berlaku lagi, kini masih ada cara untuk membungkam pers yaitu membunuh wartawan atau membangkrutkan perusahaan medianya," demikian Ketua AJI Denpasar Rofiqi Hasan mengawali diskusi di Denpasar, Rabu (29/2/2012).

Prabangsa adalah wartawan yang mengalami tindak kekerasan. Seperti diketahui, dia ditemukan tewas di Teluk Bungsil, Kabupaten Karangasem. Hasil forensik RSUD Amlapura Karangasem, membuktikan adanya bukti lebam di sekujur tubuh korban.

Awalnya oleh pegiat pers dan Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Putu Wirata Dwikora, tidak percaya jika Prabangsa dihabisi karena terkait profesinya.

Selama tiga bulan kasus Prabangsa nyaris tenggelam. Pada awalnya polisi menyimpulkan Prabangsa memang tewas dibunuh, tapi bukan disebabkan oleh pemberitaan.

Belakangan, Wirata berkesimpulan bahwa benar dia dihabisi oleh Nyoman Susrama bersama pembunuh bayaran lainnya, terkait pemberitaan dimana korban berusaha mengungkap korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli.

Dalam buku berjudul 'Jejak Darah Setelah Berita' terungkap banyak kepentingan ikut 'bermain' atau mempengaruhi kasus ini.

Diketahui, Prabangsa pernah menulis tentang dugaan korupsi pembangunan fasilitas di lingkungan Dinas Pendidikan Bangli senilai Rp4 miliar.

Pascakematian pertama jurnalis Bali terkait pemberitaan, terus mengalir dukungan publik agar polisi bisa mengungkap kasusnya dan setahun kemudian membuahkan hasil.

Polisi menetapkan enam orang tersangka I Komang Gede, Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana, Dewa  Sumbawa, Endy serta dalang pembunuhan Nyoman Susrama. Susrama tak lain adalah adik kandung Bupati Bangli I Nengah Arnawa.

Dalam buku tersebut diulas bagaimana perjalanan karir Prabangsa sebagai wartawan Radar Bali sejak 2003 hingga ditemukan tewas pada 11 Februari 2009.

Kekerasan terhadap jurnalis dalam catatan Aliansi  Jurnalis Indonesia (AJI) sejak 15 tahun terakhir, belasan wartawan Indonesia meninggal.

Delapan di antaranya  diduga dibunuh terkait profesinya sebagai wartawan. Hanya satu  kasus terungkap, yaitu pembunuhan Prabangsa. Tujuh kasus lainnya hingga kini masih gelap seperti pembunuhan Fuad M  Syarifuddin (Udin) wartawan Harian Bernas Yogya (1996).

Menurut Dwikora, kasus terbunuhnya Prabangsa karena terkait pemberitaan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, harus menyadarkan betapa keselamatan jurnalis menjadi hal penting.

"Dari aspek kepentingan publik, ke depan kasus ini menjadi bahan diskusi apakah dalam mengungkap kasus-kasus yang risiko besar perlu dilakukan bersama," kata Dwikora.

Dalam pandangan Ketua Divsi Etik dan Pengembangan Profesi AJI A . Willy Pramudia, peran jurnalis mewakili masyarakat untuk mendapat hak atas informasi guna meingkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Untuk itu ada tiga pilar yang sangat menentukan peran media harus dijaga, pertama kebebasan pers dan independensi kedua profesionalis dan ketiga kesejahteraan

Jika ketiganya terganggu maka jika akan sulit mencapai tujuan mulia tersebut. Membunuh ketiganya, masyarakat akan rugi, kalau jurnalis bersalah jangan lenyapkan pers. Karena sama artinya menghilangkan cahaya.

"Masyarakat Bali berhasil mengungkap kegelapan dengan pendekatan budaya," imbuh wartawan senior di Jakarta ini.  

Pengungkapan kasus Prabangsa dimatanya menunjukkan Bali sebagai model pendekatan kebudayaan dalam mengatasi dan mengungkap tindak kekerasan. Kalau mau mengungkap kegelapan, belajarlah dari Bali. (Okezone)

Polri Petakan Dampak Sosial Jika BBM Naik

JAKARTA, Jurnal Rakyat:  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi isyarat bakal ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Polri pun memetakan kemungkinan adanya dampak sosial yang mungkin terjadi jika BBM naik.

"Kita sudah melakukan mapping untuk ini, kita sudah melakukan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat kita yang ingin menyampaikan pendapatnya di depan umum," kata Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Sutarman, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/2/2012).

Dikatakan dia, dampak sosial setiap keputusan yang menyangkut masalah publik pasti akan terjadi. Itu makanya Polri melakukan antisipasi.

"Sudah mengambil langkah-langkah kemungkinan adanya pengerahan massa dalam waktu-waktu tertentu," imbuh Sutarman.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo pekan lalu meminta jika masyarakat menemukan adanya penimbun BBM, segera melaporkannya. Sebab fenomena penimbunan BBM bukan tidak mungkin akan terjadi saat harga BBM meningkat.

Sebelumnya, Presiden SBY mengatakan harga minyak dunia rata-rata saat ini sudah mencapai US$ 115 per barel. Pemerintah menyatakan terpaksa akan menaikkan harga BBM subsidi untuk menekan anggaran subsidi yang bakal bengkak.

Saat ini harga BBM subsidi baik bensin premium ataupun solar masih bercokol Rp 4.500 per liter. (Detik)

MAKOBA Desak KPK, Usut Dugaan Korupsi Bupati Banyuasin

BANYUASIN, Jurnal Rakyat: Masyarakat Anti Korupsi Banyuasin (MAKOBA) mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi yang diduga dilakukan Bupati Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Amiruddin Inoed.

Amiruddin diduga telah menyalahgunakan wewenang jabatan dengan memanipulasi anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merugikan negara hingga Rp18 miliar.

"Ada memanipulasi angaran normalisasi saluran dan anggaran pembuatan badan kanal di wilayah Kabupaten Banyuasin Desa Mangaraya dari tahun 2004-2006. Ini jelas melanggar kepres no 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanan angaran dan belanja negara pasal 16 ayat 1, " kata pengurus MAKOBA, Ahmad dalam keterangan tertulisnya kepada okezone, Rabu (29/2/2012).

Menurut Ahmad, ada beberapa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Amiruddin Inoed di tahun 2004-2006. Diantaranya, proyek Desa Mangaraya saluran navigasi III. “Lokasi DRR Gasing Puntian volume 118.400 meter tidak dikerjakan dan dipindahkan melalui  ADENDUM kesaluran primer III  dengan panjang dari 6000 meter ternyata yang dikerjakan hanya  4000 meter. Sisanya 2000 meter tidak dikerjakan atau fiktif," kata Ahmad.

Penyalah gunaan jabatan juga dilakukan dengan cara menunjuk langsung PT. Aditya Buana Inter tanpa melalui lelang tender sebagai pelaksana tender. "Maka perbuatan itu adalah perbuatan melanggar peraturan dan melawan hukum," tukasnya. (Okezone)

Pansel Sampaikan 24 Nama Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Gamawan Fauzi

BOGOR, Jurnal Rakyat: Panitia seleksi (Pansel) calon anggota KPU dan Bawaslu memberikan laporan nama-nama bakal calon anggota KPU dan Bawaslu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sore tadi di Istana Bogor, Jawa Barat.  Pansel memastikan 24 orang calon yang mereka pilih adalah yang terbaik. Tapi bukan cuma faktor penyelenggara yang menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2014.

"Pemilunya bagus atau tidak, penyelenggara hanya salah satu faktor, tapi bagaimana UU-nya, pemilihnya dan seterusnya," jawab Ramlan yang dicegat di Istana Bogor, Bogor, Senin (27/2/2012).

Ramlan berada di Istana Bogor untuk menyampaikan hasil seleksi calon pimpinan KPU dan Bawaslu. Seluruh anggota Pansel KPU/Bawaslu yang dipimpin Mendagri Gamawan Fauzi, hadir dalam kesempatan itu.

24 nama calon yang Pansel KPU/Bawaslu sampaikan kepada Presiden SBY, terdiri dari 14 orang calon pimpinan KPU dan 10 orang calon pimpinan Bawaslu.

"Ada empat kriteria yang kami gunakan dalam seleksi, kalau tidak memenuhi satu kriteria ya tidak lulus. Yaitu kompetensi, integritas, indepensi dan kesehatan," papar Ramlan.

Sementara, Ketua Pansel Gamawan Fauzi, mengungkapkan  dalam waktu satu minggu Presiden akan mengirim secara resmi nama-nama bakal calon tersebut ke DPR. "Dan berdasarkan Undang-undang, 30 hari DPR harus sudah tetapkan nama," tutur Menteri Dalam Negeri ini.

Gamawan menjelaskan dari total 14 bakal calon anggota KPU nantinya DPR akan memilih sebanyak 7 orang. Sementara untuk Bawaslu dari total 10 bakal calon akan dipilih 5 orang.

Kata Gamawan, pada 1 April diharapkan para calon tersebut sudah mulai bekerja. Hal itu karena dua tahun sebelum pemilihan umum (pemilu) anggota penyelenggara pemilu sudah harus ditentukan.

"Kita berharap tanggal 1 April sudah. Dua tahun sebelum pemilu. Paling lambat 31 Maret DPR sudah tentukan siapa. Sehingga mereka April efektif bekerja 2 tahun sebelum pemilu," paparnya.

Gamawan berharap nama-nama bakal calon tersebut tidak ditolak oleh DPR. Terkait proses politik di DPR yang dikhawatirkan akan adanya politik uang, Gamawan berharap media yang mengontrolnya.

"Medialah yang mengontrolnya nanti. Kita juga berharap DPR seperti itu mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan yang lain. Saya kira masyarakat juga berharap seperti itu," tutupnya.(Detik/Okezone)

Nama-nama Calon Anggota KPU:
1. Arief Budiman (laki-laki), anggota KPU provinsi.
2. Ari Darmastuti (perempuan), dosen ilmu politik.
3. Enny Nurbaningsih (perempuan), dosen hukum tata negara.
4. Evie Ariadne Shinta (perempuan), dosen komunikasi politik.
5. Ferry Kurnia Rizkiyansah (laki-laki), ketua KPU provinsi.
6. Hadar Nafis Gumay (laki-laki), peneliti dan pegiat pemilu.
7. Hasyim Asy'ari (laki-laki), dosen hukum tata negara.
8. Husni Kamil Manik (laki-laki), anggota KPU provinsi.
9. Ida Budhiati (perempuan), Ketua KPU provinsi.
10. Juri Ardiantoro (laki-laki), ketua KPU provinsi.
11. Muhammad Adhy Syahputra Aman (laki-laki), peneliti pemilu.
12. Mochammad Najib (laki-laki), anggota KPU provinsi.
13. Sigid Pamungkas (laki-laki), dosen ilmu politik.
14. Zainal Abidin (laki-laki), anggota KIP Komite Independen Pemilu.

Nama-nama Calon Bawaslu:
1. Daniel Zuchron, pegiat pemilu.
2. Endang Wihdatiningtyas, mantan anggota Panwaslu provinsi.
3. Luky Djuniardi Djani, pegiat antikorupsi.
4. Muhammad, dosen ilmu politik.
5. Nasrullah, anggota KPU provinsi.
6. Nelson Simanjuntak, anggota tim asistensi Bawaslu.
7. Pramono Ubaid Tantowi, anggota tim asistensi Bawaslu.
8. Razaki Persada, anggota KPU provinsi
9. Refly Harun, peneliti dan pegiat pemilu.
10. Sunny Ummul Firdaus, dosen hukum tata negara

Terkait Dugaan Semen Palsu, Komisi II Panggil Disperindang dan Distributor

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Drs Jhonny menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Kadisperindag dan Distributor Semen Padang, mempertanyakan persoalan isu adanya dugaan semen palsu yang beredar di tengah masyarakat.

“Menyikapi pemberitaan beberapa hari terakhir adanya dugaan indikasi semen palsu jelas itu sangat merugikan masyarakat, kami melihat memang DIsperindag sudah turun tangan terkait soal itu, kami juga dalam waktu dekat akan mengundang pihak Disperindag dan Distributor Semen Padang, guna meminta penjelasan soal isu ini,”ujar Jhonny, Senin (27/2/2012).

Mengapa hal itu perlu segera disikapi, lanjut Jhonny, karena semen sering digunaka oleh masyarakat. ”Kalau masyarakat sudah menggunakan semen tetapi semen itu kurang kokoh, jelas kualitas semen tersebut tidak baik, maka kita undang agar ada informasi langsung dari pihak Semen Padang, kalau memang itu palsu kita tidak ragu ragu meminta aparat kepolisian untuk menindak ini, ”tegasnya. (Hidayat)

Pembangunan PAUD Linggau Selatan Diprioritaskan

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD), Pemerintah  Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, melalui Dinas Pendidikan setempat akan membangun PAUD. Untuk saat ini pembangunan PAUD diprioritaskan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan. 

 

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), pada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Aunurofiq, Senin (27/2/2012).

Aunurofiq menambahkan PAUD sangat penting untuk pembentukan karakter, IQ anak usia hingga 6 tahun, bukan hanya untuk bermain. Saat ini menurutnya PAUD sudah ada di daerah-daerah.

“Diharapkan pada guru TK dan PAUD agar mengajak orang tua agar sang anak mendapatkan pendidikan di PAUD. Karena masa 0 hingga 6 tahun merupakan usia emas untuk membentuk karakter, emosional dan IQ anak serta mengajarkan tentang Agama. Bukan diharuskan untuk bisa membaca dan berhitung saja,” ungkap Aunurofiq.

Ditambahkannya, dalam PAUD ada program “Parenting” yakni pembekalan pada orang tua anak dalam mendidik dan mengajari buah hati di rumah. Untuk meningkatkan kualiatas PAUD pihaknya akan memberikan pelatihan dan pembinaan pada guru-guru PAUD ke tingkat Provinsi. PAUD merupakan sekolah non formal sama seperti halnya Play Group sebagai pendidikan untuk membentuk karakter anak mulai usia 0-2 tahun,”

 “Tahun ini akan didirikan sekolah PAUD baru dan diprioritaskan pembangunannya di Kecamatan Lubuklinggau Selatan. Karena disana masih minim sekolah PAUD dibandingkan daerah lainnya,” janji Aunurofiq. (Rian)

Terkait Masa Jabatan, DPRD Akan Surati Wako

Hasbi Asadiki

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Seiring dengan berjalannya tahapan Pemilukada Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Agustus 2012 mendatang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Surat resmi itu sekaligus menandakan dimulai tahapan resmi Pemilukada Kota Lubuklinggau, sesuai ketentuan surat itu disampaikan 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Walikota Lubuklinggau, dengan terbitnya surat tersebut maka KPU Lubuklinggau sudah memulai tahapan tahapan Pemilukada, memang sebelumnya ada pra kondisi, tetapi secar resmi tahapan dimulai setelah ada surat dari DPRD ke Walikota Lubuklinggau, surat tersebut kami layangkan sekitar bulan Agustus mendatang, “ kata Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Hasbi Asadiki, Senin (27/2/2012).

 

Tahapan Pemilukada pasca terbitnya surat dimaksud antara lain pelantikan PPK, PPS, KPPS dan PPDP.

Lebih jauh Hasbi mengatakan, anggaran yang sudah disahkan untuk KPU Lubuklinggau sudah cukup maksimal, dengan asumsi anggaran tersebut digunakan untuk dua putaran Pemilukada.

“Kalaupun memang itu terjadi satu putaran maka dikembalikan ke kas Negara, tetapi kalau terjadi dua putaran maka anggaran kita sudah siap, “tambahnya.

Ditanya apakah DPRD juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilukada nantinya, secara gamblang Hasbi menerangkan, sudah ada komisi yang membidangi soal pemerintahan yakni Komisi I.

“Dalam waktu dekat Komisi I juga akan mengundang KPU terkait persiapan pelaksanaan tahapan tersebut, kami juga akan mengundang Kakankesbanglinmas terkait kesiapan linmas yang membantu aparat keamanan di TPS- TPS, kami juga akan mengundang Kapolres Lubuklinggau terkait soal keamanan Pemilukada nanti,”pungkasnya. (Hidayat)

Edi Santana Putra Siap Rebut Sumsel I

Edi Santana Putra

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Rapat Kerja daerah (Rakerda) Partai demokerasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Sumatera Selatan, yang di selenggarakan di Smart Hotel Kota Lubuklinggau berlangsung khikmad. 

Dalam sambutannya  Edi Santana Putra sebagai Ketua DPD PDI-P menyatakan, untuk menghadapi pemilu mendatang baik itu pemilihan kepala daerah baik itu Bupati, Walikota, dan Gubernur serta Pemilihan Legislatif di 2014 mendatang. Dirinya memminta agar semua kader dapat mendukung para bakal calon yang akan maju dalam tahapan pemilu yang akan di selenggarakan Sembilan daerah yang ada di sumsel baik itu kota dan kabupaten.

“Belajar dari pengalaman kita pada beberapa waktu lalu, bahwa PDI-P dapat memenangkan Pahri Dan Beni sebagai orang no I Di Kbupaten Musi Banyuasin. Itu karena kekompakan para kader PDI-P kedepan saya harapkan PDI-P agar dapat Lebih Solide agar dapat menghandarkan para kader menjadi pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat,” Ujar  Edi Santana  di hadapan Ribuan Peserta Rakerda I  PDIP, Jum'at (24/2/2012).

Selain Itu, saya lihat di bener-bener dan seluruh poster yang ada saat ini bahwa ada tulisan saya untuk memimpin Sumsel I.

“Untuk hal itu saya serahkan semuanya kepada kader, kalau semua kader siap untuk membantu saya. Sayapun siap untuk mencalonakan diri sebagai calon kandidat Sumsel I, jujur saya untuk sumsel I sendiri tidak terlalu ambisius. Namun jika semua kader yang meminta saya, sayapun siap untuk jadi Gubernur, sebab yang saya ingin perbuat untuk sumsel yang lebih maju,” ucapnya.

 Saat ini, Lanjutnya, kami menilai pembangunan di sumsel tidak begitu merata sebab dari kota Lubuklinggau untuk sampai kepalembang seperti pergi keluar negeri sangking jauh jauh nya karena jalan yang kita lalui sangat buruk dan tidak terawat.

“Jika seperti ini terus untuk datang kelinggau saja memakan waktu yang sangat lama, karena kondisi jalan dari lubuklinggau hingga kepalembang sudah tidak terawat lagi. kedepan seluruh jalan yang ada di sumsel harus bagus semua,” Pungkasnya.  (R Tandjung)

192 Peserta Hadiri Rakerda I PDIP Sumsel

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Menindaklanjuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Desember 2011 lalu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumatera Selatan (Sumsel) mengimplementasikan melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda), yang dilaksanakan di Kota Lubuklinggau pada tanggal 24-25 Februari 2012.

"Rakerda ini diikuti oleh sebanyak 192 peserta dari seluruh Dewan Pimpinan Cabang PDIP se Sumsel, yakni 6 orang wakil dari masing-masing DPC, BMI dan Baitul Muslimin," kata Sekretaris DPD PDIP Sumsel, M A Gantada, pada Konferensi Pers, di Hotel Smart Lubuklinggau, sekitar pukul 21.15 WIB, Kamis (23/2/2012).

Pada rakerda, kata dia diagendakan pembahasan progres rencana kerja PDIP Sumsel 1 tahun kedepan dan mencari masukan isu daerah. "Agenda nasional sudah dituntaskan, dan pada rakerda ini, pembahasan langkah partai di suasana daerah dengan kondisi lokal,"katanya.

Selain itu, menurut dia menyambut akan digelarnya pemilukada di beberapa kota/kabupaten di Sumsel, PDIP menyambut baik dan melaksanakan pemilukada itu. Dengan demikian, akan ada pergerakan internal dan eksternal partai. "Pergerakan internal, yakni melakukan konsolidasi dari internal DPC apa saja yang halangan yang akan dihadapi dan itu akan dibahas pada rakerda untuk mencari solusinya,"jelasnya.

Untuk pergerakan eksternal, tambah Gatanda, menghadapi pemilukada, PDIP akan menyikapi serta akan dibahas. Dalam pembahasan ini, tidak disiapkan bakal calon, tapi lebih diarahkan pada kesiapan menghadapinya.

"PDIP juga akan mencalonkan kader-kader terbaik partai dan ini tidak hanya kader yang masuk pada struktural partai saja,"ujarnya.

Pada Rakerda I PDIP Sumsel ini, menurut Gatanda, juga dilaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke 39 dengan serangkaian kegiatan sosial yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, diantaranya sunatan massal, fogging, pengobatan gratis dan lomba memasak untuk ibu-ibu. (Biroe)

Terminal Bandara Silampari Butuh Dana Rp22 Milyar

 Komisi IV DPRD Sumsel Tinjau Proyek Terminal Bandara Silampari

MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Untuk menyelesaikan pembangunan terminal Bandar Udara (Bandara) Silampari, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan membutuhkan anggaran sebesar Rp22 Milyar.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, H A Rozak Amin, Kamis (23/2/2012) hingga saat ini, dana pembangunan terminal yang dialokasikan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel, baru dianggarkan sekitar Rp 5 Milyar.

"Untuk menyelesaikan keseluruhannya, butuh dana sekitar Rp22 Milyar. Tapi anggaran dananya tidak sekaligus, yakni secara bertahap," kata Rozak.

Hingga saat ini, menurut Rozak dana dari APBD Provinsi baru dianggarkan sebesar Rp5 milyar, dengan rincian ditahun anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp1,5 Milyar dan ditahun 2012 ini sebesar Rp3,5 Milyar.

"Kita berharapkan tahun 2012 ini pembangunan terminal Bandara Silampari ini selesai, tapi kita lihat dulu anggaran yang ada," harapnya. (Biroe)

Nasib Guru Bantu, Disdik Tunggu Juknis

Mawardi

MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Nasib Guru Bantu pusat yang bertugas di  Kabupaten Musi Rawas , Sumatera Selatan dan belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dinas Pendidikan (Disdik) Musi Rawas masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat..

Sekretaris Dinas Pendidikan Musi Rawas, Mawardi, Selasa (21/2/2012) mengungkapkan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat tentang perpanjangan kontrak guru bantu.

“Mengenai hal tersebut kami masih menunggu Juknis dari pemerintah pusat karena selama ini mereka digaji oleh APBN, sedangkan daerah hanya bertindak sebagai pihak yang menandatangani SK kontrak kerja mewakili Mendikbud. Disdik juga sudah mengkordinasikan masalah perpanjangan SK guru bantu daerah itu ke Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumsel di Palembang,” jelas Mawardi

Sebab selama ini, kata dia keberadaan guru bantu di bawah naungan lembaga tersebut, mulai dari laporan kinerja maupun sistem penggajiannya. Para guru bantu yang bertugas di daerah tambah dia, seharusnya sudah diangkat menjadi PNS pada 2011 sesuai usulan pengangkatan mereka ke BKN pada tahun sebelumnya, mengingat rata-rata usia mereka di atas 40 tahun.

Mawardi juga mengimbaukan kepada para guru bantu untuk bersabar menunggu surat keputusan dari Kemendikbud. ”Karena informasi yang diterima SK perpanjangan kontrak mereka masih dibahas,” pungkasnya. (Rian)

Komisi IV DPRD Sumsel Tinjau Pembangunan Bandara Silampari

Proyek Pembangunan Runway Bandara Silampari

MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Musi Rawas, Sumsel, Kamis (23/2/2012).

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H A Rozak Amin, mengatakan pihaknya menlakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau proyek pembangunan runway dan terminal Bandar Udara (Bandara) Silampari, Kabupaten Musi Rawas.

"Kita melakukan peninjauan ini untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan runway dan terminal Bandara Silampari ini,"katanya.

Menurut Rozak, pembangunan runway dan terminal Bandara Silampari ini dananya dialokasikan dari APBD Propinsi 2011 sebesar Rp3 Milyar, dengan rincian pembangunan runway sebesar Rp1,5 Milyar dan Terminal sebesar Rp1,5 Milyar. "Ini masih kurang dan diharapkan 2012 ini selesai, tapi kita lihat dulu anggaran yang ada," katanya.

Memang kondisi lahan disini sebelumnya sangat rendah, kata dia sehingga sangat banyak biaya untuk penimbunan. "Harapan kita dengan dana ini runway ini sudah bisa mulus dan dipakai sesuai dengan yang  kita harapkan bersama," ujarnya.

Tahun 2012 ini, menurut Rozak dianggarkan melalui APBD Provinsi Sumsel sebesar Rp3,5 Milyar untuk Terminal dan  Rp3,5 Milyar untuk perpanjangan runway sepanjang 350 meter. "Sejauh ini belum ditemukan temuan-temuan yang tidak baik, tapi diharapkan pihak rekanan dapat berkerja dengan baik, karena ini berkesinambungan," katanya.

Masih menurut Rozak, secara keseluruhan anggaran untuk Kabupaten Musi Rawas yang melalui Komisi IV DPRD Sumsel sebear Rp79 M. Dan dana tesebut dikucurkan ke Dinas PU Bina Marga, PU Cipta Karya dan  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (Biroe)

Pembangunan Terminal Bandara Silampari Amburadul

Pondasi Terminal Bandara Yang Dikerjakan Asal-asalan

MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Proyek pembangunan Terminal Bandar Udara (Bandara) Silampari Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, tidak sesuai dengan yang diharapkan dan terkesan dikerjakan asal-asalan dan amburadul oleh pihak rekanan.

Rombongan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) saat meninjau proyek tersebut, Kamis (23/2/2012), geleng-geleng kepala berbagai komentar pun tercetus ketika melihat hasil sementara proyek itu.

"Ini pembunuhan berencana namanya. Bagaimana tidak, bangunan ini nantinya akan digunakan oleh banyak orang. Sementara kualitas bangunannya seperti ini. Kalau sudah selesai dan digunakan, dengan kualitas seperti ini bisa saja roboh, dampaknya mengancam keselamatan banyak orang," cetus Darmadi Djufri, anggota Komisi IV DPRD Sumsel.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H A Rozak Amin, mengungkapkan proyek tersebut menelan dana sebesar Rp1,5 Milyar yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011 itu harus dibongkar kembali.

"Pembangunan terminal ini sangat tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan harus dibongkar kembali," kata Rozak.

Menurut Rozak, apabila bangunan tersebut tidak dibongkar dan dibangun ulang, kedepannya akan berakibat fatal bagi masyarakat pengguna bandara. "Kita minta kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya (CK) Provinsi Sumsel, ditahun 2012 ini dilakukan tender ulang dan tidak menggunakan lagi rekanan sebelumnya,"katanya.

Ditahun 2012 ini, tambah Rozak untuk melanjutkan pembangunan terminal dan runway Bandara Silampari APBD Provinsi Sumsel sudah menganggarkan dana sebesar Rp7 Milyar, dengan alokasi sebesar Rp3,5 Milyar untuk perpanjangan runway dan Rp3,5 Milyar untuk pembangunan terminal.

Sementara itu, Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PU CK Sumatera Selatan, Supriyanto membenarkan pembangunan terminal Bandara Silampari terkesan asal-asalan. "Sejak 20 Desember 2012 lalu, kita sudah memutuskan kontrak dengan pihak rekanan,"katanya.

Untuk biayanya, kata dia, pihaknya hanya membayar sebesar 35 persen dari anggaran sebesar Rp1,5 Milyar. "Dibayar sebesar 35 persen itu sesuai dengan tahapan yang telah dikerjakan pihak rekanan," terangnya.

Pantauan di lapangan, bangunan terminal itu dikerjakan tanpa pondasi. Cor beton balok bagian bawah hanya dikerjakan menempel diatas tanah, tanpa diberi landasan bebatuan pada bagian bawahnya. Kondisinya pun sangat memprihatinkan, berkelok-kelok seperti ular.

Tak hanya itu, sebagian besi hanya ditempelkan saja kedalam cor, sehingga kondisinya goyang dan jenis cor pun tidak seragam yakni, dalam satu tapak cor menggunakan besi ulir dicampur besi biasa. (Biroe)

Api di LP Kerobokan Berhasil Dipadamkan

Ilustrasi

DENPASAR, Jurnal Rakyat: Api yang membakar gedung Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali, akibat ulah para Napi yang mengamuk, sudah berhasil dipadamkan. Namun, situasi di dalam LP belum kondusif karena para narapidana masih melempari aparat dengan batu.

Petugas mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Meski sudah padam, hingga kini pun petugas pemadam kebakaran masih berjaga-jaga jika api kembali menyala.

sekitar pukul 02.30 WITA, Rabu (22/2/2012), api yang sempat membakar pintu depan dan bagian kantor petugas LP telah padam. Gedung aula dan perkantoran LP tersebut, kini habis dimakan api. Beruntung ruang penyimpanan senjata tidak dimakan oleh api.

Sebelumnya, petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api. Pasalnya, petugas belum berani mendekat ke lokasi api di dalam LP karena napi masih mengamuk dan melempari batu.

Usai api padam, puluhan aparat Kepolisian pun mencoba masuk ke dalam untuk menenangkan para narapidana. Tampak pula Kapolda Bali Irjen Polisi Totoy Herawan Indra yang mencoba menenangkan para napi.

Namun sayangnya, upaya petugas tersebut malah dibalas lemparan batu oleh narapidana.

Seorang petugas mengatakan tidak ada yang terluka ataupun meninggal. Semua napi masih berada di bloknya masing-masing. Dan pihak kepolisian belum bisa memberikan pernyataan terkait peristiwa tersebut dikarenakan masih sibuk mengamankan lokasi.

Sementara itu, telah hadir di lokasi yakni Gubernur Bali Made Mangku Pastika dengan didampingi oleh Bupati Badung Anak Agung Gde Agung. Pastika datang ke lokasi untuk meninjau langsung dan mengaku prihatin dengan insiden ini. (Detik/Okezone)

Pusing Skripsi, Mahasiswa Pesta Sabu

Ilustrasi

PALEMBANG, Jurnal Rakyat: Pusing mengerjakan skripsi, dua mahasiswa perguruan tinggi swasta di Palembang KLM alias Anton (22) dan AGG alias Agung (23), nekad menggunakan sabu dan ganja.

Namun lagi asyik pesta sabu, kedunya digerebek petugas dari Unit IV Subdit II pimpinan AKP Paulina di salah satu rumah di kawasan Jl Tanjung Barangan Kelurahan Demang Lebar Daun IB I Palembang, Selasa (21/2/2012) pukul 11.00.

Petugas mengamankan barang bukti berupa satu paket sabu, satu paket ganja, sembilan linting ganja siap hisap, satu kertas paper untuk melinting ganja, satu alat hisap dan tiga korek api gas.

Berdasarkan pengakuan kedua mahasiswa semester akhir ini, mereka menggunakan narkoba lantaran pusing mengerjakan skripsi yang tidak kunjung selesai. Sebelum mengerjakan skripsi, keduanya terlebih dahulu mengadakan pesta sabu di dalam rumah.

"Baru dua bulan pakai, biasanya ambil barang itu di kawasan Pahlawan. Untuk sabu Rp200 ribu dan ganja Rp 50 ribu, biasanya sebelum beli kami patungan Rp 100 ribu perorang," ujar Anton yang terus menutupi mukanya dengan baju tahanan narkoba Polda Sumsel.

Sedangkan menurut Agung, ia menggunakan sabu hanya untuk coba-coba.

"Karena pusing kerjakan skripsi jadi pakai narkoba. Tidak ada efeknya hanya senang saja, kalau habis datang saja ke Pahlawan pasti orangnya datangi kita," ungkap Agung.

Keduanya berhasil ditangkap setelah petugas mendapatkan informasi dari warga bahwa akhir-akhir ini ada orang yang sering melakukan pesta narkoba. Mendapat informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di rumah kosan kedua tersangka. (Sripoku)

LP Kerobokan Rusuh, Narapidana Lakukan Pembakaran

Ilustrasi

DENPASAR, Jurnal Rakyat: Sejumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali mengamuk malam ini. Mereka membakar lapas dan merusak sejumlah ruang kantor yang berada di dalam kawasan Lapas.

Pantauan, Rabu (22/2/2012), sekitar pukul 01.15 WITA, kondisi pintu depan LP telah terbakar api. Api menjalar hingga ke bagian kantor petugas LP yang ada di bagian depan. Seluruh napi mengamuk dan menjebol hampir semua pintu blok.

Api ini diduga dipicu oleh keributan antar narapidana. Insiden mulai terjadi sekitar pukul 22.30 WITA. Para petugas pemadam kebakaran tampak berusaha memadamkan api. Sebanyak 3 unit mobil pemadam diturunkan.

Namun pemadaman petugas ini mendapat gangguan dari para narapidana yang ada di dalam LP. Sekitar ribuan narapidana yang berhasil keluar dari sel masing-masing, malah melempari petugas dan aparat dengan batu.

Ratusan aparat gabungan dari TNI dan Polri telah berada di lokasi untuk berjaga-jaga. Langkah ini juga menjadi antisipasi jika para narapidana yang berada di dalam berusaha menjebol pintu keluar.

Namun sebagian aparat mencoba masuk untuk mengamankan para narapidana.

Ratusan polisi anti huru-hara juga bersiaga di luar LP yang menampung sekitar 3.000 narapidana ini. Sedangkan Jl Raya Kerobokan yang tepat berada di depan LP ditutup hingga radius 10 meter.

Warga sekitar tampak berkerumun menyaksikan insiden ini. Saat ini proses pemadaman masih berlangsung.

Diduga pembakaran ini, merupakan buntut keributan antar napi di LP Kerobokan, Kuta Utara, Badung, pada Minggu 19 Februari 2012. (Okezone/Detik)

Prof. Sofjan: RI Rusak karena Politisi Muka Badak

Prof. Dr. Sofjan Siregar, MA

DEN HAAG, Jurnal Rakyat:  Elite politik korupsi, kriminal, asusila, tidak kapabel tapi tetap dengan segala cara ngotot mempertahankan kedudukannya adalah ciri para muka badak, tidak beradab. RI rusak karena mereka ini.

Hal itu disampaikan Prof. Dr. Sofjan Siregar, MA kepada detikcom di Den Haag, mencermati perkembangan Indonesia yang semakin jauh dari semangat reformasi, Selasa (21/2/2012).

Menurut Prof. Sofjan, hakekat reformasi 14 tahun silam di Idonesia adalah memberantas KKN, mengembangkan budaya mundur, dan mengikis apa yang disebutnya para muka badak, yang sangat kontaraproduktif dengan jiwa dan semangat demokrasi dan reformasi.

"Namun sangat disayangkan semakin lama semakin menjamur politisi bermuka badak. Ketua DPR RI Marzuki Ali sampai berbohong berkali-kali untuk membangun gedung baru DPR. Gagasan ini gagal, dilawan rakyat. Namun dia tidak merasa gagal, bahkan berpretensi sukses," ujar Prof. Sofjan.

Padahal, lanjut Prof. Sofjan, budaya malu, tahu diri, lalu mengundurkan diri merupakan karakteristik beradab, demokratis dan gentleman, sebagaimana ditunjukkan oleh para politisi di negara-negara maju.

"Jika gagasan atau kebijakannya gagal, mereka langsung mundur, tanpa harus dimundurkan oleh rakyat," imbuh Prof. Sofjan.

Dicontohkan, pada Senin (20/2/2012) kemarin, Ketua Umum Partai Buruh (PvdA) Belanda Job Cohen mengundurkan diri sebagai ketua partai, ketua fraksi, dan juga mundur sebagai anggota parlemen Belanda. Alasan Cohen, karena dia merasa gagal tidak bisa membangun partai sesuai dengan janjinya.

Presiden Jerman Christian Wulff, yang sejak menjadi presiden dua tahun silam tidak punya rumah dinas dan rumah pribadi, juga mengundurkan diri karena dikritik meminjam uang resmi dan sah dari bank Jerman sebanyak EUR 500.000 euro dengan bunga rendah.

Namun bunga rendah itu dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Wulff malu, lalu mengundurkan diri dari kursi empuk presiden pada Jumat (18/2/2012).

Sikap serupa ditunjukkan oleh Direktur Bank Sentral Swiss yang mengundurkan diri karena isterinya menukarkan uang beberapa puluh ribu USD, dua hari sebelum diumumkan resmi perubahan kurs mata uang Franc Swiss/CHF ke USD. Tidak ada demonstrasi, hanya kritik di media saja tentang isterinya, sang suami langsung mengundurkan diri, tanpa ada yang minta mundur.

Jauh sebelumnya di 2003 Wakil Perdana Menteri Belanda dan Ketua Partai D66 Thom de Graff juga menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sehari setelah gagasannya untuk pemilihan walikota langsung oleh rakyat kandas di parlemen.

"Bandingkan dengan di Indonesia. Tokoh PKS Fachri Hamzah menggagas bubarkan KPK, tapi dia tidak merasa gagal, karena memang dia juga bagian dari mahluk gerombolan DPR, bukan yang sportif dan gentleman seperti di Eropa," papar Prof. Sofjan.

Lanjut Sofjan, BURT DPR akan dibubarkan usul ketua fraksi PKS tahun silam, namun kenyataannya BURT semakin kokoh dan ganas menggerogoti uang rakyat. "Si penggagas ide tidak merasa gagal, bahkan dia merasa sukses, sehingga susah buat rakyat membedakan politisi beradab atau bermuka badak," kecam Sofjan.

Kasus korupsi yang menimpa elite Partai Demokrat, juga menunjukkan sikap rendah dan tidak beradab. Bagaimana Angelina Sondakh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mau ditempatkan di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan Ketua Anas Urbaningrum yang sudah begitu detil disebut keterlibatannya bisa tanpa malu mempertahankan kedudukannya dengan wajah santun?

"Kenapa fenomena sangat rendah, tidak beradab dan tak punya malu itu malah mendominasi di Indonesia? Padahal sangat berbahaya kalau rakyat sampai apatis dan tidak mempercayai para pemimpinnya," pungkas Sofjan. (Detik)

Anggota DPRD Muba Lari Kocar-kacir

Gedung DPRD Muba

MUSI BANYUASIN, Jurnal Rakyat: Suasana menegangkan terjadi pada rapat anggaran DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bersama unsur jajaran SKPD serta para camat se Kabupaten Muba, Selasa (21/2) pukul 10.25.

Hal ini dikarenakan terjadi konsleting listrik yang nyaris membakar gedung DPRD Muba.

Akibat kejadian itu seluruh peserta rapat kocar-kacir keluar dari gedung rapat untuk menyelamatkan diri.

Peristiwa yang cukup membuat panik anggota dewan dan SKPD serta camat itu terjadi sebelum acara rapat anggaran dimulai di Ruang Rapat Komisi DPRD Muba.

Akibat kejadian tersebut rapat anggaran anggota DPRD dengan SKPD termasuk para Camat tertunda sekitar satu jam, karena proses perbaikan KwH meter tersebut.

Informasinya yang diperoleh, kejadian itu berawal saat anggota dewan dan SKPD serta Camat se Kabupaten Muba menggelar rapat anggaran. Namun saat acara mau dimulai ternyata KwH meter yang berada dalam gedung mengeluarkan asap dan bau terbakar.

Bahkan seluruh listrik, lampu penerangan bahkan AC yang berada di ruang komisi juga tiba-tiba mati. Melihat hal ini sontak saja para anggota DPRD dan SKPD termasuk Camat dan staf yang ikut rapat berhamburan keluar.

Untuk mengantisifasi konsleting listrik itu agar tidak terjadi kebakaran pada gedung dewan, salah satu petugas Sekretariat DPRD dengan cepat langsung menghubungi petugas PLN.

Dan dalam waktu beberapa menit petugas PLN tiba dan langsung memperbaikinya.

Hasilnya diketahui, konsleting listrik pada KWH meter akibat kelebihan beban pemakaian dari kapasitas 50 KPA yang terpakai 100 KPA.

Manager PLN Ranting Sekayu Yeyen Mulyono ketika dikonfirmasi Sripoku.com membenarkan kalau terjadi konsleting listrik pada KwH meter di DPRD tersebut akibat kelebihan kapasitas pemakaian.

"Nanti akan kita cek kembali, kalau memang perlu ditambah daya, akan kita upayakan penambahan daya agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Dan fatal jadinya bila tidak diketahui saat kejadian, katanya. (Sripoku)

Chandra Rizal: Belum Ditemui Penderita Flu Singapura

Chandra Rizal

BATAM, Jurnal Rakyat: Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, drg. Chandra Rizal mengatakan bahwa di Batam belum ada ditemui penderita Flu Singapura. Padahal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batuaji telah menangani dua penderita penyakit dari negeri tetangga Singapura.

"Tidak ada kasus Flu Singapura di Batam," kata Chandra kepada wartawan, Selasa (21/2/2012).

Ketika ditanya terkait dua penderita Flu Singapura yakni Mirza (2) warga Fanindo Batuaji, dan Asraf (2) warga kavling Baru Sagulung, Chandra mengatakan belum mengetahui karena belum ada laporan.

"Kita belum ada laporan dari RSUD," ujar Chandra.

Akan tetapi, dia mengatakan akan melakukan pengecekan ke RSUD karena penetapan menderita Flu Singapura harus didiagnosa terlebih dahulu.

"Akan saya tanyakan ke sana apa diagnosanya," kata Chandra.

Diberitakan sebelumnya, Mirza (2) warga Fanindo Batuaji, dan Asraf (2) warga kavling Baru Sagulung, dua bocah penderita Flu Singapura yang sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batuaji Batam,  sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya untuk rawat jalan, Selasa (21/2/2012).  

Keterangan dokter yang menangani perawatan kedua bocah, dr Murfariza Herlina SpA menyebutkan kedua bocah penderita Flu Singapura sudah pulang dan untuk rawat jalan.  

"Kedua pasien itu sudah pulang dan akan menjalani rawat jalan," kata Murfariza.

Murfariza menyebutkan, Flu Singapura terbagi dalam dua jenis yakni Coxsaki virus A16 dan Enterovirus 71 (EV 71). Dimana Coxsaki virus A16 tidak terlalu berbahaya lantaran penyakit yang disebabkanya masih bisa sembuh oleh antibodi, sementara EV 71 tergolong berbahaya lantaran bisa menyerang otak.  

"Yang dialami kedua bocah tersebut disebabkan Coxsaki virus A16 dan biasaya menyerang anak-anak kurang dari sepuluh tahun," terangnya.  

Menurutnya, penularan Flu Singapura ini melalui pernapasan, kontak langsung dengan penderita, maupun melalui kotoran. Awalnya korban akan mengalami demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, setelah tiga sampai empat hari muncul bintik-bintik merah menyerupai cacar air yang nantinya bisa melepuh di bagian telapak tangan, telapak kaki, mulut dan bagian (maaf-red.) bokong.  

"Dalam tujuh sampai sepuluh hari, pasien penderita Flu Singapura akan sembuh sendiri oleh antibodi, tapi virus masih ada di dalam tubuh, sehingga dalam jangka satu bulan masih bisa tertular melalui kotoran," jelasnya.  

Untuk mengatasi penularan maupun pencegahan penyekit ini, kata Murfariza sebaiknya menjaga kebersihan tubuh seperti mencuci tangan pakai sabun dengan bersih.  

"Sebelum terjangkit sebaiknya kebersihan itu dijaga," ujarnya.

Karena penyakit ini bisa sembuh oleh antibody, sehingga pengobatan medis yang dilakukan adalah terapi sportif yakni menjaga cairan tubuh, memberikan obat demam jika pasiennya demam, lantaran belum ada anti virus yang bisa langsung mematikan virusnya.  

"Yang parah itu jika bintik merah itu timbul di bagian mulut pasien, sehingga susah untuk makan maupun minum dan mengakibatkan pasien menjadi lemas," paparnya.

Sepengetahuannya, penderita Flu Singapura untuk anak baru tiga orang, dua diantaranya pasien RSUD Embung Fatimah dan satunya lagi di tempat lain di daerah Sungai Panas.  

"Memang virus ini sudah lama ditemukan, tapi sepengetahuan saya di Batam untuk penderita anak-anak baru tiga orang," tutupnya. (Batamtoday)

KNKT Masih Selidiki Penyebab Tabrakan KA di Muara Enim

Ilustrasi

PALEMBANG, Jurnal Rakyat:  Penyebab tabrakan Kereta Api (KA) Batu Bara Rangkaian Panjang (Babaranjang) di Muara Enim, Sumatera Selatan, masih belum diketahui. Hingga saat ini, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih menyelidiki penyebab insiden yang menewaskan empat orang ini.

"Semua telah ditangani KNKT," kata Manager Humas PT KAI Drive II Sumatera Selatan, Jaka Jakarsih  melalui telepon, Selasa (21/02/2012).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kereta Api Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Sudirman, kepada pers di Palembang.

"Sekarang ini pihak KNKT, Kementerian Perhubungan, bersama aparat terkait masih menyelidiki terjadinya kasus tabrakan tersebut," kata Sudirman.

"Mudah-mudahan penyebab tabrakan tersebut dapat diketahui dan diharapkan tidak terulang lagi," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tabrakan KA Babaranjang di Simpang Empat Air Rimau, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terjadi sekitar pukul 05.50 WIB, Minggu (19/02/2012). Tabrakan ini menewaskan empat orang.

Para korban tewas merupakan masinis dan asisten masinis dua kereta. Sedangkan dua pembantu dari masing-masing KA Babaranjang selamat. (Detik)

Oknum Polisi Diduga Perkosa Gadis SMP

Ilustrasi

BANDUNG, Jurnal Rakyat: Seorang oknum anggota polisi di Kota Bandung, Jawa Barat, mendekam di sel tahanan Polres Bandung. Briptu TH diduga telah memperkosa seorang anak di bawah umur pelajar salah satu SMP negeri di Kabupaten Bandung pada Jumat pekan lalu.

Sebelum melakukan aksinya korban sempat dicekoki minuman keras di sebuah tempat karoke di Kota Bandung. Korban diperkosa di kamar mandi sebuah pabrik di Desa Mojong Manggu, Kecamatan Pameungpeuk, pada Kamis pekan lalu.

Sampai hari ini korban masih syok dan tidak mau keluar rumah apalagi ke sekolah. Padahal dia harus hadir di sekolah untuk persiapan Ujian Nasional.

korban menuturkan, sebelum diperkosa, dia dijemput oleh temannya berinisial Di ke rumahnya dan diberi pinjam pakaian rok mini. Dia selanjutnya dibawa ke sebuah rumah karaoke di Kota Bandung.

Di tempat karoke ia diperkenalkan dengan Briptu TH dan temannya hingga dicekoki minuman keras. Setelah itu korban dibawa menggunakan mobil.

Di kendaaraan pelaku sempat akan melampiaskan nafsu bejatnya sambil mengancam dengan senjata api, namun gagal. Pelaku kemudian membawa korban ke kamar mandi sebuah pabrik dan memperkosanya.

Kapolres Bandung AKBP Sandi Nugroho membenarkan penangkapan terhadap seorang oknum polisi.

Kasus ini masih dalam penyelidikan karena petugas masih menunggu hasil visum rumah sakit. Pelaku terancam hukuman lima tahun dan dipecat sebagai anggota Polri. (Okezone)

Masyarakat Kota Lubuklinggau Butuh Bukti Bukan Janji

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Pada November 2012 mendatang Kota Lubuklinggau akan melaksanakan Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) biasanya menjelang pemilukada seluruh bakal calon Walikota dan bakal calon wakil walikota selalu menebarkan benih-benih janji kepada masyarakat yang pada intinya akan membuat masyarakat sejahtera baik itu di segi insfrastruktur kota,bidang pendidikan,kesehatan dan banyak hal-hal lain yang tidak masuk akalpun mereka ucapkan agar dapat menjadi orang nomor satu,namun biasa nya setelah salah satu dari seluruh kandidat yang ikut dalam pertarungan pemilihan orang nomor satu itu.di lantik menjadi pemimpin entah lupa atau terlalu banyak program kerja yang harus di urus seringkali janji-janji atau komitmen-komitmen yang sudah mereka sampaikan kepada masyarakat tidak terealisasi sesuai dengan apa yang mereka ucapkan sebelumnya.

“Untuk pemilihan kepala daerah Kota Lubuklinggau mendatang kami tidak lagi membutuhkan janji,selama ini sudah banyak janji yang kami terima baik itu dari pilek hingga pemilukada namun hingga kini apa yang mereka janjikan tidak ada buktinya,” Ujar Indra salah satu tukang ojek yang biasa mangkal di stasiun kereta api Kota Lubuklinggau, Minggu (19/2/2012).

Menurut Indara, selama ini sudah terlalu banyak harapan-harapan yang kami sampaikan kepada pemimpin di kota ini , intinya kami sudah kapok untuk menerima janji manis yang kami harapankan adalah bukti nyata dari seoarang yang memimpin kota ini kedepannya.

“Siapapun pemimpin nya toh kami juga akan tetap seperti ini,dan tetap saja tidak ada perubahan yang berarti bagi kota ini. Secara pribadi saya ingin seorang pemimpin yang mengerti akan kepentingan masyarakat dan yang bisa memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat kota ini,” harapnya.

Selain itu,Pemimpin baru Kota Lubuklingg yang akan datang juga di harapakan dapat bergerak dengan cepat dan gesit untuk mengatasi problem-problem di Bumi lanserasan sekentenan untuk segera dapat di selesaikan dengan segera, jangan untuk memperbaiki akses jalan harus tunggu anggaran dana di kucurkan baru akan di kerjakan.

 “Pemimpin yang kami harapakan adalah pemimpin yang mau berkorban untuk rakyat nya, bukan pemimpin yang tidak mau berkorban untuk rakyat nya. Salah satu contoh jalan di kelurahan mesat seni yang kini sudah berlubang, hingga mencapai kedalaman kurang lebih dua meter dan lebar lubang nya hingga hampir dua meter pula itu. hingga awal rusak hampir tiga bulan sudah tapi bisa dilihat sendiri hingga kini sama sekali tidak di perbaiki padahal itu adalah persoalan yang terlihat di depan mata bagaimana hal lain.problem permasalahan jalan saja tidak begitu di hiraukan,”Cetusnya.

Ditambahkannya, untuk itu kalau bisa kita pilih pemimpin baru yang memang nyata-nyata mau berkoorban, janji kini bukan patokan lagi, bukti itu lah hal yang menjadi harapan masyarakat. “saya yakin masyarakat kota ini pasti punya pendapat yang sama dengan saya, sebab tidak satu orang masyarakat yang merasa di bohongi oleh janji manis seorang bakal pemimpin (Calon Walikota) ketika sebelum terpilih,pasti ada ratusan orang yang berpendapat sama bahkan bisa ribuan masyarakat di kota ini yang juga meresa di bohongi,”pungkasnya. (Oeddyy)

PNS Jalur SMA Harus Dibuka

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Seiring dengan bakal dihelatnya suksesi lima tahunan di Kota Lubuklinggau, aspirasi dari sejumlah kalangan mulai disalurkan, berharap Walikota Lubuklinggau mendatang dapat merealisasikan aspirasi tersebut.

Handy Pratama Putra misalnya, pelajar Kelas XII SMU Muhammadiyah Kota Lubuklinggau meminta agar penerimaan PNS dari jalur SMA dapat dibuka lagi.

“Kami mengharapkan agar Walikota Lubuklinggau mendatang dapat membuka lagi penerimaan PNS dari jalur SMA, bila masyarakat bisa masuk PNS melalui jalur SMA maka lulusan SMA tadi bisa melanjutkan kembali pendidikannya ke perguruan tinggi, karena mereka sudah memiliki pendapatan sendiri. Terlebih bagi mereka dimana ekonomi orang tuanya kurang mampu,”ujar Handy, Sabtu (18/2/2012).

Menurut Handy, pemerintah saat ini kurang begitu memperhatikan lapangan pekerjaan khususnya bagi usia produktif.  “Bagi kami orang susah, setelah tamat SMA ingin mencari pekerjaan yang layak, sehingga kami bisa membantu beban orang tua, sekarang pemerintah belum memperlihatkan kearah itu, mereka lebih sibuk pada kegiatan kegiatan yang sifatnya seremonial belaka. Kalau seandainya H Darmadi Djufri SH MH berniat maju menjadi Walikota Lubuklinggau ,program pembukaan lapangan pekerjaan harus diutamakan, bagaimana masyarakat bisa sejahterah kalau kerjaan tidak ada, masyarkat jangan diberi ikan tetapi harus diberi umpan,”harapnya.

Apabila H Darmadi Djufri SH MH terpilih menjadi Walikiota Lubuklinggau, masih kata Handy, harus juga memikirkan nasib sekolah swasta, jangan hanya memikirkan sekolah pemerintah atau sekolah negeri.

 “Pembatasan jumlah siswa untuk setiap local di sekolah negeri mesti mengikuti aturan yang ada, jangan sampai local dipaksakan diisi dengan jumlah siswa yang begitu banyak, akibatnya sekolah swasta tidak kebagian siswa, kasian juga guru guru swasta, mereka juga butuh makan dan menghidupi keluarga mereka,”harapnya lagi.(Oeddy)

Gubernur Sumsel Terima BNPB Award

Alex Noerdin

PALEMBANG, Jurnal Rakyat: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Ma'arif, Kamis (16/2/2012), memberikan BNPB Award kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin.

Penghargaan itu diberikan karena Sumsel terpilih sebagai provinsi terbaik nasional dalam infrastruktur dan kelengkapan penanggulangan bencana.

Selain memberikan penghargaan, Syamsul Ma'arif, juga menyerahkan bantuan kendaraan operasional seperti peralatan Rumah Sakit Lapangan, Ambulan, sepeda motor dan perahu karet kepada kabupaten/kota di Sumsel.

Dengan kelengkapan yang telah diberikan itu, Alex Noerdin meminta agar Sumsel ditetapkan sebagai provinsi pusat penanggulangan bencana se Sumatera.

"Sangat tepat, jika Sumsel dijadikan pusat penanggulangan bencana se Sumatera karena saya Ketua Forum Gubernur Sumatera," kata Alex Noerdin.(Sripoku)

Tim Uber Sudah Maksimal

Adrianti Firdasari

MACAU, Jurnal Rakyat: Tim Uber Indonesia kembali mengakui keperkasaan Tim Uber Thailand pada kualifikasi Uber Cup 3-2 yang berlangsung di Makau, tadi malam. Namun, menurut wakil manajer Tim Uber Indonesia, Yacob Rusdianto, anak-anaknya sudah bermain maksimal.

Tim Uber Indonesia sebenarnya sudah unggul lebih dulu lewat kemenangan yang dicetak pebulutangkis andalannya Adrianti Firdasari yang mengalahkan tunggal putri utama Thailand, Ratchanok Intanon dalam dua gim langsung, 21-16, 23-21.

Namun, Thailand berhasil unggul setelah mengambil dua kemenangan di tunggal putri mereka. Setelah, Linda Wenifanetri harus menyerah dari Porntip Buranaprasertsuk setelah berjuang dalam permainan tiga game, 18-21, 21-10, 18-21.

Tim Gajah Putih itu kembali menambah poin dari tunggal ketiga mereka, lewat Sapsiree Taerattanachai yang menghentikan langkah Bellaetrix Manuputty, juga dalam tiga gim, 21-12, 14-21, 21-11.

Thailand semakin tampil percaya diri setelah mereka unggul 2-1. Bahkan nomor ganda putri yang tak diunggulkan akhirnya menjadi penentu kemenangan tim Uber Thailand. Dengan memakai pasangan dadakan Liliyana Natsir/Meiliana Jauhari akhirnya takluk di tangan pasangan Saralee Thoungthongkam/Kunchala Voravichitchaikul dengan skor 18-21, 19-21.

Kemenangan hiburan diberikan Thailand kepada pasangan Indonesia Anneke Feinya Agustine/Nitya Krishinda Maheswari, setelah pasangan ganda putri mereka, Sapsiree Taerattanachai/Savitree Amitrapai mundur di saat kedudukan 3-4, akibat cedera.

Dengan kekalahan ini, Indonesia hanya mampu menempati posisi runner-up Grup Y, dimana status juara grup diamankan Thailand. Hasil itulah yang memaksa Firdasari cs menghadapi lawan tangguh di perempat final, yakni China yang keluar sebagai juara Grup W.

“Saya lihat anak-anak sudah melakukan yang terbaik dan sudah memperlihatkan usahanya di lapangan. Meskipun harus kalah, tapi skornya juga tipis,” ujar Wakil Manajer Tim Indonesia, Yacob Rusdianto usai pertandingan kepada situs resmi PBSI, Kamis 16 Februari 2012.

Lebih lanjut, Yacob menegaskan, tidak ada yang perlu disesali dari kekalahan tersebut. Ia begitu menghargai kerja keras para Srikandi Merah Putih, demi meloloskan diri ke putaran final di Wuhan, China pada 20-27 Mei mendatang.

“Sebetulnya kami sudah mengawali dengan baik melalui Firda yang mengalahkan andalan Thailand, Ratchanok Intanon. Tapi sekali lagi, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin dan inilah hasil yang harus kita terima,” imbuh Jacob. (Okezone/Viva)

Tim Thomas Indonesia Menang, Tim Uber Takluk

MACAU, Jurnal Rakyat: Hasil berbeda harus diraih dua tim Indonesia dalam Kualifikasi Piala Thomas dan Uber 2012 zona Asia. Tim Thomas sukses mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Sebaliknya, regu Uber Merah Putih dipaksa bertekuk lutut 3-0 oleh China, Kamis (16/2/2012).

Kemenangan yang didapat Tim Thomas Indonesia tidak dilalui dengan mudah. Tim Merah Putih harus tertinggal 2-0 lebih dulu sebelum akhirnya bisa membalikkan kedudukan.

Di partai pertama, tunggal Indonesia, Simon Santoso dipaksa bertekuk lutut oleh Hyun Il Lee 21-14, 15-21, 16-21. Demikian halnya dengan pasangan ganda Bona Septano/Mohammad Ahsan yang harus mengakui keunggulan pasangan Yeon Seong Yoo/Sung Hyun Ko 21-18, 20-22, 19-21.

Indonesia lalu bangkit dalam 3 partai selanjutnya. Dimulai dengan Taufik Hidayat yang sukses mengalahkan Wan Ho Shon 21-11, 21-15. Markis Kido/Hendra Setiawan meneruskan kemenangan Indonesia dengan menundukkan Yong Dae Lee/Baek Choel Shin 19-21, 21-17, 21-17.

Tommy Sugiarto akhirnya memastikan keunggulan Indonesia dengan menekuk Ji Hoon Hong 21-7, 16-21, 21-8. Di partai selanjutnya, Tim Thomas Indonesia sudah ditunggu lawan tangguh, China.

Hasil berbeda harus diraih Tim Uber Indonesia. Melawan China, Srikandi Indonesia harus menyerah dengan skor 3-0.

Di partai perdana, Adrianti Firdasari harus mengakui keunggulan Yanjiao Jiang 20-22, 21-8, 21-9. Kegemilangan China berlanjut di partai kedua. Qing Tian/Yunlei Zhao sukses menekuk Greysia Polii/Meiliana Jauhari 21-7/21-9.

Keunggulan China dipastikan di partai ketiga. Xuerui Li berhasil mengalahkan Maria Febe Kusumastuti 21-14, 21-17. Dengan skor 3-0, dua laga sisa tak perlu dimainkan.

Selanjutnya Tim Uber Indonesia akan menghadapi Singapura untuk perebutan posisi 5-8. (Viva)

Gaji Baru PNS, Polri dan TNI

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Pada 6 Februari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) soal Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berapa gaji mereka yang baru?

Dalam PP bernomor 15, 16, dan 17 Tahun 2012 dikatakan kenaikan gaji baru PNS, anggota TNI dan Polri berlaku sejak 1 Januari 2012. Pada penjelasan PP itu disebutkan kenaikan gaji tersebut dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta kesejahteraan PNS, anggota TNI dan Polri.

Seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (16/2/2012), PP baru itu menyebutkan, kini gaji pokok terendah PNS sebelum remunerasi adalah Rp 1.260.000 (untuk golongan 1a masa kerja 0 tahun), anggota TNI dan Polri adalah Rp 1.325.000 (untuk prajurit satu dan bhayangkara dua dengan masa kerja 0 tahun).

Gaji tersebut di luar tunjangan keluarga yang besarnya untuk istri/suami 10% dari gaji pokok dan anak 2% dari gaji pokok, tunjangan pangan sebesar nilai beras per 10 kg/orang, tunjangan jabatan untuk pejabat struktural maupun fungsional, tunjangan umum untuk yang tidak memegang jabatan struktural maupun fungsional. (Detik)

Berikut rincian daftar gaji baru PNS, TNI, dan Polri:

* PNS Golongan IIIa dengan masa kerja 0 tahun, gaji pokoknya Rp 2.046.100 (sebelumnya Rp 1.902.300) dan tertinggi IIId dengan masa kerja 32 tahun adalah Rp 3.742.300 (sebelumnya Rp 3.332.000)

* PNS Golongan IVa masa kerja 0 tahun adalah Rp 2.436.100 (sebelumnya Rp 2.245.000), sedang tertinggi untuk golongan IVe masa kerja 32 tahun adalah Rp 4.608.700 (sebelumnya Rp 4.100.000).

* Prajurit dua TNI atau bhayangkara Polri dengan masa kerja 0 tahun gaji pokoknya adalah Rp 1.325.000 (sebelumnya Rp 1.230.000)

* Prajurit TNI dengan pangkat kopral kepala atau prajurit Polri dengan pangkat ajun brigadir polisi dengan masa kerja 32 tahun menerima gaji pokok Rp 2.365.600 (sebelumnya Rp 2.134.600).

* Perwira pertama TNI dengan pangkat letnan dua atau inspektur polisi dua masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp 2.198.400 (sebelumnya Rp 2.032.100)

* Perwira pertama TNI dengan pangkat letnan dua atau inspektur polisi dua masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp 2.198.400 (sebelumnya Rp 2.032.100)

* Perwira TNI dengan pangkat kapten atau ajun komisaris polisi dengan masa kerja 32 tahun memperoleh gaji pokok Rp 3.803.100 (sebelumnya Rp 3.385.000)

* Perwira tinggi TNI dengan pangkat Brigjen, Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama dan Polri dengan pangkat Brigjen dengan masa kerja 0 tahun menerima gaji pokok Rp 2.644.400

 

* Perwira tinggi TNI dengan pangkat Laksama, Jendral dan Marsekal atau dengan Polri dengan pangkat Jendral dengan masa kerja 32 tahun memperoleh gaji pokok Rp 4.717.500 (sebelumnya Rp 4.072.000).

Eddy: Sok Wawancara, Beritanya Tak Pernah Ada

Eddy Yusuf

PALEMBANG, Jurnal Rakyat: Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Eddy Yusuf mengapresiasi kinerja wartawan atau reporter media yang dianggap sangat banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan. 

Namun ia juga menyayangkan adanya oknum membawa nama media untuk tujuan yang bertentangan dengan aturan.

“Ini fenomena nyata yang mewarnai sistem pembangunan di setiap daerah. Saya berharap melalui PWI Sumsel, kedepan tidak ada lagi istilah wartawan bodrex. Sok wawancara, tapi beritanya gak pernah ada,” ujar Eddy Yusuf saat menghadiri Deklarasi Forum Pimred Media Lokal di Hotel Classie, Palembang, Rabu (15/2/2012).

Eddy menilai, deklarasi ini mengindikasikan ketidakpuasan sebagian media lokal dalam perkembangannya. Namun, ia sangat mengapresiasi adanya upaya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel yang telah berupaya mengakomodir eksistensi media ini untuk kedepan lebih baik lagi.

“Wartawan itu pekerjaan mulia. Siapa pun berhak menjadi wartawan. Tapi tentu harus sesuai dengan aturan. Kalau memang jelas, mengapa tidak,” katanya.

Deklarasi Forum Pimred Media Lokal ini sendiri diikuti belasan media yang umumnya berasal dari media lokal mingguan dan bulanan. Ini menunjukkan bahwa, ada banyak media yang kini telah berkembang di Bumi Sriwijaya dengan berbagai macam konsep dan identitasnya.

Ketua PWI Sumsel Oktaf Riyadi mengatakan, pihaknya akan berupaya maksimal mengahapus imej “wartawan bodrex” atau istilah “wartawan abal-abal” yang kerap dianggap meresahkan sebagian pihak. Dengan terbentuknya forum tersebut diharapkan ada komunikasi yang baik untuk mengupayakan maksud tersebut.

“Jadi tidak ada lagi istilah wartawan bodrex. Meski terkadang suka nongkrong di bawah pohon, tidak berarti mereka wartawan bodrex,” kata Oktaf.

Menurut dia, di Sumsel cukup banyak media cetak yang terbit. Ini akan menjadi tanggung jawab PWI Sumsel dalam melakukan pembinaan, baik secara manajemen maupun dari segi penulisan.

“Selama ini kita mengenal ada wartawan suka menulis berita tanpa konfirmasi atau istilahnya hantam kromo. Kedepan tidak boleh lagi ada, semua harus sesuai dengan kode etik. Kita akan berikan pelatihan jika memang diperlukan,” tandasnya. (Sripoku)

Mainkan Izin, 7 Bupati/Walikota Masuk "Radar" KPK

JAKARTA, Jurnal Rakyat:  Saat ini ada sekitar 7 sampai 8 bupati dan walikota yang masuk dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena memainkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang membuat hutan dibabat tanpa izin.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Darori di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2012).

"Jadi 7-8 Bupati/Walikota tersebut sudah ada di pengawasan KPK. Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat negara untuk memberikan izin kuasa pertambangan di wilayah kawasan hutan," ujar Darori.

Menurut Darori, modus yang dilakukan oleh bupati dan walikota tersebut salah satunya adalah memainkan izin untuk mengutip uang. "Ya Bupatinya main ngutip-ngutip uang," ujarnya.

Namun ditanya siapa saja bupati dan walikotanya, Durori enggan menyebutkannya. "Mereka kan (bupati dan walikota) tersebut sudah ditangani KPK, jadi silakan tanya ke KPK saja," ucapnya.

Sebelumnya Darori juga mengungkapkan saat ini ada sekitar 1.337 kasus pertambangan yang diklaim telah merugikan negara triliunan rupiah dan itu hanya untuk di daerah Kalimantan saja.

"Ini terungkap saat 3 bulan terakhir ini kementeriannya bersama Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup terjun ke lapangan, roadshow ke berbagai daerah dan menemukan kasus tersebut," ujar Darori,

Dikatakan Darori, lebih banyak kasus tersebut sebagian besar dikarenakan keluarnya izin kepala daerah di atas wilayah kawasan hutan.

"Dari total kasus temuan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 241 triliun hanya di Kalimantan saja," ujarnya.

Pihaknya pun mengklaim dari temuan tersebut, data pelaku mulai dari oknum pejabat negara dan daftar perusahaan pertambangan sudah dikantongi kepolisian dan KPK.

"Tapi daftar perusahaan dan oknum pejabat negaranya tidak bisa kami ungkapkan, karena nanti kalau mereka tahu bisa lari atau menghapus bukti-bukti, tapi prosesnya hukumnya terus jalan," tandasnya.

Saat ini saja katanya ada 9 orang sudah divonis penjara. "Salah satunya kasus di Sumatera Utara ada 70.000 hektar kawasan hutan yang dibabat untuk perkebunan kelapa sawit," tandasnya. (Detik)

Demokrat Beri Sinyal ke Nanan

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Mendekati tahapan pelaksanaan pesta demokrasi Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan yang akan digelar pada November 2012 mendatang, satu persatu tabir bakal kandidat yang akan diusung dan didukung oleh partai politik mulai terkuak.

Partai Demokrat (PD) misalnya, telah memberi sinyal dukungan kepada H SN Prana Putra Sohe atau lebih dikenal Nanan, untuk dimajukan sebagai calon Walikota Lubuklinggau 2012-2017.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD, Kota Lubuklinggau, Hj Yetti Oktarina, didampingi Sekretaris DPC PD Kota Lubuklinggau, Taufik Siswanto, Rabu (15/2/2012), Pada Pemilukada tahun 2012 ini, kader Partai Demokrat di Lubuklinggau belum cukup matang untuk dimajukan sebagai kandidat Walikota Lubuklinggau.

"Dengan belum ada yang siap untuk maju, maka sembari kami mempersiapkan kader, Insya Allah akan memberikan dukungan kepada calon yang menurut penilaian kami punya peluang untuk memenangkan Pemilukada kedepan,” katanya.

Menurut dia, keputusan tetap memang belum dikeluarkan, namun sinyal sudah menguat bahwa dukungan akan diberikan kepada Nanan.

“Insya Allah, bila tidak ada aral melintang Partai Demokrat akan mendukung kandidat H SN Prana Putra Sohe atau Nanan. Sementara soal koalisi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada kandidat yang akan didukung nantinya, begitu juga halnya soal siapa wakil yang akan disanding nantinya,” jelasnya.

Pertimbangan dukungan diberikan kepada Nanan, kata dia diantaranya hubungan komunikasi yang sangat baik antara internal Partai Demokrat dengan Nanan, baik tingkat Dewan Pimpinan Daerah PD Sumatera Selatan maupun Dewan Pimpinan Pusat PD.

“Kemudian, dorongan dan aspirasi yang sangat besar dari konstituen Partai Demokrat khususnya masyarakat yang lebih luas pada umumnya agar Partai Demokrat mendukung H SN Prana Putra Sohe, dan hasil survey internal yang memungkinkan H SN Prana Putra Sohe untuk didukung oleh Partai Demokrat,” tambah Taufik.

Dengan adanya sinyal dukungan tersebut, kata Taufik pada akhirnya akan dituangkan dalam sebuah bentuk keputusan, maka dirinya selaku kader partai siap mengamankan keputusan tersebut.(Biroe)

KY : Tujuh Faktor Sebabkan Penegakan Hukum Lemah

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh mengatakan, terdapat tujuh faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

"Salah satu faktor yang utama adalah undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat lebih mencerminkan kepentingan pengusaha dan penguasa daripada kepentingan rakyat kebanyakan," kata Imam dalam seminar "Sarasehan Kebangsaan" di Jakarta, Selasa.

Undang-Undang ini, menurut Imam, kemudian membuat sebagian besar masyarakat meremehkan hukum di Indonesia karena hukum tidak dibuat untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak.

"Kita masih ingat bagaimana hilangnya beberapa pasal tentang rokok pada undang-undang tertentu, juga bisa dipelajari bagaimana UU Ketenagakerjaan dan UU Perseroan Terbatas sangat menguntungkan pengusaha," kata dia.

Faktor yang menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum yang kedua, menurut Imam, adalah lemahnya kehendak konstitusional dari para pemimpin dan penyelenggara negara di Indonesia.

"Lihat saja partai yang dulu beriklan banyak soal anti korupsi, namun justru sekarang paling banyak melakukan pelanggaran hukum tersebut," kata Imam menjelaskan.

Faktor ketiga, menurut Imam, adalah rendahnya integritas aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa dan advokat.

"Kami di Komisi Yudisial banyak menerima aduan tentang bagaimana perilaku hakim yang banyak melanggar kode etik. Laporan ini meskipun sulit dibuktikan, paling tidak menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat, integritas aparat penegak hukum sangat rendah," kata Imam.

Faktor keempat yang dalam pandangan Imam tidak kalah penting dari yang pertama, adalah paradigma penegakan hukum yang positivistik atau lebih menekankan pada aspek legal formal.

"Kasus pencurian sandal yang terjadi baru-baru ini atau karena seorang nenek yang dihukum karena mencuri barang yang nilainya kecil adalah contoh bagaimana hukum di negara ini sangat positivistik, padahal hukum seharusnya bersifat transformatif (memberdayakan masyarakat kecil) dan liberatif (membebaskan)," kata Imam.

Tiga faktor lain yang menjadi sebab lemahnya penegakan hukum, menurut Imam, adalah minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum, sistem hukum yang tidak sistematis dan tingkat kesadaran dan budaya hukum yang kurang di masyarakat.(Antara)

Megawati: RUU Kamnas Seperti Zaman Orde Baru

Megawati Soekarno Puteri

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Puteri menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) mengurangi hak warga sipil sama seperti ketika masa orde baru. Megawati mendukung RUU Kamnas tersebut dikembalikan ke pemerintah untuk direvisi.

Menurut Mega, ada beberapa persoalan secara substansial dalam RUU Kamnas. Beberapa permasalah itu terletak pada 60 pasal dan 7 bab. Menurut dia, RUU Kamnas itu juga akan mengekang hak-hak sipil, seperti penyadapan, hingga pada penangkapan secara sepihak.

"Kalau pertemuan fraksi sudah beberapa kali datang. Kalau kita berbicara RUU Kamnas dipisahkan dengan substansi. Kalau saya melihat substansi 60 pasal, 7 bab. Ada hal-hal menurut saya akan mengurangi hak warga negara sipil karena perlakuan versi militer. Substansi dalam RUU Kamnas sebetulnya seperti masa orde baru, seperti antara lain, penyadapan, ada sebuah peluang untuk bisa melakukan penangkapan," ujar Mega usai memberi pengarahan terhadap anggota Fraksi PDI Perjuangan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Mega pun menceritakan perihal pengalaman pahitnya di masa Orde Baru. Lantaran Undang-undang Kamnas dirinya menjadi saksi sekaligus korban penangkapan militer karena dianggap mengancam keamanan negara. Tak hanya dia, melainkan Alexander Litaay dan Budiman Sujatmiko menjadi korban dari UU Kamnas Orde Baru itu. Maka kata dia jika RUU Kamnas itu disahkan maka akan kembali pada Orde Baru.

"Witness sebetulnya ada, yaitu saya sendiri saksi hidup, lalu pada Alexander Litaay, lalu ada Budiman Sujatmiko pernah mengalami kondisi yang kurang lebih sama dengan hal yang kita perbincangkan (RUU Kamnas)," kata dia.

Presiden RI Kelima itu meminta agar mengembalikan RUU tersebut kepada pemerintah dengan tempo yang tidak ditentukan. Selain itu kata dia, RUU itu harus disinkronkan kembali dengan UU yang lainnya.

"Sebaiknya RUU dikembalikan dulu dengan tidak ada suatu pembatasan waktu bahwa dalam tempo sekian harus dikembalikan di DPR. Disesuaikan betul dengan urgensi dan keinginan dengan RUU Kamnas. Banyak sekali yang rancu dan tumpang tindih dan membawa suatu dampak dengan UU yang lain. Seharusnya disinkronkan dulu," tandasnya.

RUU Kamnas akan dibahas di dalam forum panitia khusus (pansus). Anggota pansus tersebut terdiri dari unsur Komisi I, II dan III DPR. RUU Kamnas banyak menuai kritik karena seolah mengebiri tugas Polri. Namun hal itu dibantah oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. (Okezone/Detik)