Hari ini PSMS Bertolak ke Palembang

PALEMBANG, Jurnal Rakyat:  Kamis (26/4/2012) sekitar pukul 14.00, PSMS Medan bertolak ke Palembang. Mereka menginap di Hotel Anugerah untuk mempersiapkan diri menghadapi tuan rumah Sriwijaya FC dalam lanjutan Indonesian Super League (ISL), di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Sabtu (28/4/2012) nanti.

"Diperkirakan mereka bertolak dari Medan Kamis pukul 9 pagi dan merapat ke Palembang sekitar pukul 14.00. Itu berdasarkan konfirmasi dari manajemen PSMS," jelas Liaison Oficer (LO) pertandingan, Taufik HD, Rabu (25/4/2012).

Menurut Taufik, PSMS akan membawa 18 pemain andalannya untuk menghadapi tuan rumah Laskar Wong Kito."PSMS membawa 18 pemain dan dijadwalkan akan latihan sekaligus menjajal lapangan pada Jumat pagi," jelas Taufik.

Sementara itu, seperti dilansir dari waspada online, tiga pemain PSMS Medan, yakni Ramadhan Saputra, Zainal Anwar, dan Anton Samba, dipersiapkan khusus untuk mematikan pergerakan dua ujung tombak Sriwijaya FC, Hilton Moreira dan Keith Kayamba Gumbs.

Sebab, pada 28 April mendatang, skuad Ayam Kinantan akan menghadapi Laskar Wong Kito dalam lanjutan Indonesian Super League (ISL) di Palembang. Di samping ketiga pemain tersebut, Sasa Zecevic dan Novi Handriawan bersama Wawan Widiantoro/Denny Rumba, Ledi Utomo/Rahmad turut dipersiapkan guna meredam permainan tuan rumah.

Caretaker Pelatih PSMS, Suharto AD, mengatakan penerapan strategi itu dalam upaya menggagalkan ambisi klub pemuncak klasemen sementara itu meraup nilai penuh di hadapan pendukungnya sendiri.

“Setelah menang 1-0 atas Persidafon Dafonsoro di Stadion Teladan, Senin (23/4) lalu, seluruh pemain kita istirahatkan. Anton Samba cs hanya diberi waktu untuk berenang saja,” ujar Suharto, Selasa.

Suharto sendiri mengaku Sriwijaya FC merupakan lawan tangguh, terlebih mereka tampil di kandang sendiri. Untuk itu, pihaknya tidak memasang target muluk-muluk dan cukup mencuri satu poin dari Ponaryo Astaman cs.

Pada putaran pertama di Stadion Teladan, PSMS hanya mampu bermain imbang 1-1. Saat itu, Sriwijaya tidak diperkuat Hilton Moreira. Namun, catatan khusus patut diberikan kepada Anton Samba yang sukses mematikan pergerakan Firman Utina sebagai playmaker, sehingga SFC kesulitan membobol gawang PSMS yang kala itu dikawal Markus Horison.

Rombongan 18 pemain PSMS akan bertolak ke Palembang pada Kamis (26/4) besok. Ke-18 pemain tersebut adalah Edi Kurnia, Alrian (kiper), Sasa Zecevic, Novi Handriawan, Wawan Widiantoro, Ledi Utomo, Ramadhan Saputra, Anton Samba, Wiganda Pradika, Zainal Anwar, Zulkarnaen, Alamsyah Nasution, Nastja Ceh, Shin Hyun Joon, Osas Saha, Ari Priatna, Yoseph Nico Malau, dan M Antoni.

Kas: Jangan Anggap Remeh Lawan, Tetap Lakukan Pressing

Pelatih Sriwijaya FC Kas Hartadi mengatakan, PSMS Medan adalah tim yang solid. Dengan kualitas merata di semua lini, tim berjuluk Ayam Kinantan ini, bisa memberikan kejutan terhadap tim-tim lawan termasuk Sriwijaya FC.

Makanya menurut pelatih Kas Hartadi, Laskar Wong Kito harus menunjukkan cirinya khasnya dengan bermain penuh deteminasi. "Kita harus berani melakukan pressing, pressing dan pressing," jelas Kas Hartadi, Rabu (25/4/2012).

Pemain diingatkan untuk tidak menganggap remeh tim asuhan Suharto. Ponaryo Astaman dkk diminta bermain secara normal seperti biasa.

"Kita harus bermain normal seperti biasa dan jangan mudah terpancing emosi, karena menganggap remeh lawan adalah bagian dari kelemahan kita sendiri, hal itu harus dibuang jauh-jauh. Kita akan bermain all out seperti biasa dan melakukan pressing," jelas Kas. (Sripoku)

Partai Tommy Diprediksi Tidak Akan Lebih Besar dari Partai Tutut

Tommy Soeharto

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Tommy Soeharto mendaftarkan partainya, Nasional Republik, ke Kemenkum HAM untuk turut dalam Pemilu 2014. Bagaimana peluang partai ini ke depannya? Diprediksi, Nasrep tidak akan lebih besar dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

PKPB adalah partai besutan Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut yang merupakan kakak Tommy. Partai ini dibentuk pada 2002. PKPB semula akan mengusung Mbak Tutut untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2004. Karena perolehan suara nasional PKPB hanya 2,11%, niatan itu tidak terlaksana.

"Mbak Tutut secara magnet elektoral lebih baik dari Tommy. Secara latar belakang, figurnya Mbak Tutut lebih diterima dilihat dari masa lalunya, tapi ternyata Mbak Tutut juga gagal bersama R Hartono," terang peneliti senior The Indonesian Institute, Hanta Yuda, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (26/4/2011).

Menurutnya, Mbak Tutut dan Tommy membuat partai dengan segmentasi orang-orang yang rindu masa lalu zaman Orde Baru dan para pengagum ayah mereka, mendiang mantan Presiden Soeharto. Sebenarnya dengan segmentasi ini, partai yang dibentuk Tommy memiliki peluang, namun tidak besar.

"Utamanya di Jawa Tengah, tapi peluangnya tidak besar," imbuh Hanta.

Alumnus UGM dan UI ini menambahkan, jika ingin menjadi partai baru maka perlu memiliki insfrastruktur dan figur yang kuat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, partai politik memang perlu memiliki figur kuat. Misalnya saja Partai Demokrat dengan SBY-nya.

"Kalau Tommy punya infrastruktur, jaringan, sumber daya, kelembagaan dan figur serta strategi pemenangan yang baik tentu ada peluang. Tapi kalau melihat sekarang, potensinya tidak terlalu besar dan bahkan tidak lebih besar dari PKPB dan juga tidak akan sebesar Partai Nasdem," analisa Hanta.

Dia berpendapat, Partai Nasdem berpotensi menjadi partai yang lebih besar dari Nasrep karena memiliki beberapa nilai positif yang bisa dikelola. Misalnya saja Partai Nasdem memiliki figur dan infrastruktur yang cukup. (Detik)

Kandidat Incumbent Paling Rentan Praktik Politik Uang di Pilkada

JAKARTA, Jurnal Rakyat:  Penyelenggaraan Pemilu Kada di berbagai daerah seringkali dikotori oleh praktik politik uang. Praktik ini dinilai menjadi awal dari suburnya praktik korupsi di daerah. Apalagi pada umumnya, dugaan praktik politik uang di Pemilu Kada dilakukan oleh kandidat incumbent.

"Kehadiran pesta demokrasi lima tahunan di daerah ini ternyata juga beriringan dengan kian suburnya praktek korupsi, terutama korupsi politik. Hal ini utamanya dilakukan oleh incumbent," ujar pengamat politik dari Habibie Center, Bawono Kumoro, Kamis (26/4/2012).

Bawono mengatakan memang Pemilu Kada seringkali memunculkan ironi. Ironi yang sangat jelas adalah suburnya praktik korupsi tersebut. Banyak kepala daerah baik ketika maupun setelah menjabat yang akhirnya terjerat pidana korupsi.

Dia menjelaskan korupsi politik adalah salah satu modus yang berawal dari adanya permintaan dana setoran dari partai politik kepada calon-calon kepala daerah. Parpol kerap kali meminta sejumlah dana kepada para kandidat sebagai syarat agar dapat diusung oleh parpol tersebut sebaga calon kepala daerah.

"Para calon kepala daerah ini pun melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan finansial tersebut. Mulai dari cara-cara halal hingga cara-cara haram. Cara-cara haram itu seperti melakukan korupsi anggaran. Hal ini utamanya dilakukan oleh incumbent," kata Bawono.

Cara lain kata dia, adalah dengan mengumpulkan dana dari para pengusaha dengan menjanjikan konsesi-konsesi tertentu jika kelak terpilih.

"Janji-janji konsensi itulah yang membuat mereka terdorong untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan anggaran tatkala terpilih sebagai kepala daerah. Mereka melakukan hal itu sebagai bentuk imbal jasa tadi. Sehingga wajar jika sebagian besar tersangka korupsi adalah kepala-kepala atau pejabat-pejabat daerah," tuturnya. (Detik)

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Koperasi

MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Tujuan utama Koperasi adalah untuk mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. 

Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Selain itu tujuan utama lainnya adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Demi mewujudkan itu semua, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM setempat memprogram 1000 Koperasi.

“Saat ini, 1000 Koperasi yang merupakan Program dari bapak Bupati Ridwan Mukti sedang berjalan. Hingga akhir tahun 2011 lalu sudah mencapai 854 koperasi dan sudah hampir tersebar di 21 kecamatan yang ada, pada tahun ini kita menargetkan koperasi yang ada akan mencapai 950 koperasi dan dipastikan pada tahun 2013 mendatang program seribu koperasi akan selesai,” kata Kepala Bidang Bina Lembaga koperasi, pada Dinas Koperasi Dan UKM Musi Rawas, Hj. Gusti Rohmani, kemarin (14/4/2012).

Saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi ketujuh kecamatan yang ada di antaranya kecamatan Tugumulyo, Muara Kelingi, BTS Ulu, Jayaloka, Sukakarya dan Kecamatan Ulu Rawas. “Setiap kecamatan kami mengumpulkan warga yang ada untuk kumpul di kantor kecamatan, dengan tujuan agar mereka dapat mengerti akan pentingnya koperasi untuk kehidupan yang lebih layak. Hal itu kami lakukan agar di setiap desa memiliki minimal satu koperasi,”jelasnya.

Koperasi itu sangat penting, lanjut dia, apa lagi di kabupaten Musi Rawas banyak potensi perkebunan seperti sawit dan karet dengan adanya perkebunan yang ada membuat koperasi jelas anggota koperasi dan masyarakat juga dapat menikmati hasil nya.

“Kalau selama ini sebelum ada koperasi masyarakat menjual hasil kebunnya kepada boss besar atau tokeh, otomatis hanya tokehnya saja yang untung namun dengan adanya koperasi semua anggota dan masyarakat dapat merasakan mamfaatnya karena itu modal bersama, jelas jika berhasil harus bersama-sama karena ada system simpanan pokok wajib yang di tentukan berdasarkan kesepakatan mereka,”terangnya.

Untuk mekanisme pendirian koperasi sendiri, tambahnya, minimal memiliki 20 anggota Koperasi, boleh lebih dari itu dan itu sudah sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 1995 tentang koperasi. “Selama program seribu koperasi ini berjalan hingga batas akhir 2013 Badan Hukum koperasi itu sendiripun Gratis,”pungkasnya. (R Tandjung/Biroe)

Charlie-Nanan Ngamen, Warga Linggau Histeris

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Mantan vokalis band ST 12 Charlie Van Houten bersama Wakil Walikota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, SN Prana Putra Sohe yang akrab dipanggil Nanan mengamen di Pasar Inpres Kota Lubuklinggau, kemarin (12/4).

"Aku Terjatuh" lagu pertama yang dilantunkan Charlie di salah satu Toko Kosmetik di Pasar Inpres Lubuklinggau. Dilanjutkan lantunan "Puspa", sehingga dengan antusias pedagang pasar tradisional itu mengikuti lantunan lagu yang dinyanyikan Charlie.

Karena keantusiasan dan kehisterisan warga yang ada di kota itu untuk melihat dan berebutan mengambil foto, mengakibatkan Charlie hanya menyumbangkan dua lagu. Kemudian langsung menuju rumah keluarga Prana Putra Sohe di areal Pasar Inpres.

Charlie Van Houten mengatakan, sebenarnya ini silahturahmi dan bisa ketemu penikmat musik. "Senang saja dan kaget udah biasa positif aja karena mereka bahagia, dan saya salut melihat antusias masyarakat kota ini,"jelasnya.

Nantinya kami, Lanjut charlie, akan turun ke Lubuklinggau dengan band baru yakni, Setia Band. Sebab, sekarang masih dalam survei sehingga dapat dilihat animo masyarakatnya. "Lagu dan band sedang kita sosialisasikan ke masyarakat,"kata dia 

Yang lebih mengagetkan lagi vokalis yang memiliki suara apik dengan ciri has melayu itu sangat suka masakan has Sumatera selatan. ”Makan dimana saja mau di lesehan atau dimanapun pasti saya suka apa lagi masakan Palembang, pindang ikan dan ikan salai,”ungkapnya.

Sementara, Wakil Walikota, Prana Putra Sohe mengatakan penyelenggaraan ini ajang memberikan hiburan kepada masyarakat. Karena, ketika ngamen masyarakat sangat antusias dan jadi kebanggaan masyarakat Lubuklinggau yang melihat langsung aksi Charlie mengamen.

"Sudah tiga kali Charlie datang ke Lubuklinggau, tetapi untuk ngamen sendirian baru sekali ini,"pungkasnya.

Usai mengamen dari pasar inpres charlie dan Nanan langsung melanjutkan mengamen di toko BNJ Elektronik yang terletak di pasar satelit Kelurahan Ulak Surung, Kota Lubuklinggau, dan hasil dari mengamenpun yang berkisar Rp10 juta langsung diberikan kepada janda miskin sembilan anak yang tinggal di bedeng berukuran 3x4 di Kelurahn Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II. 

Usai memberikan bantuan tersebut Charlie dan Nanan menuju SMK Budi utomo dan sempat menyayikan dua lagu yakni lagu saat terakhir dan kebesaranmu. Dan dilanjutkan ke lapangan tembak Perbakin Kota Lubuklinggau untuk memberikan penilaian di festival band yang di selenggarankan oleh Nanan yang sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun Wakil Walikota itu. (R Tandjung) 

3.885 Siswa SMA Siap Laksanakan UN

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Ditahun ajaran 2011/2012 ini, sebanyak 3.885 Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan siap menghadapi Ujian Nasional (UN).

Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) pada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Mustofa Yusuf, Rabu (4/4/2012) mengatakan saat ini berdasarkan data yang ada di Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau sebanyak 3.885 siswa SMA/MA/SMK/Sederajat akan mengikuti UN tahun 2012.

"Rinciannya, sebanyak 3.017 siswa SMA/MA Negeri dan swasta serta 868 siswa SMK negeri dan swasta,"katanya.

Menurutnya, untuk jumlah ruangan UN sebanyak 224 ruangan yang ada di SMA/MA dan SMK serta sebanyak 448 orang pengawas UN yang akan mengawasi pelaksanaan UN di SMA/MA dan SMK di Kota Lubuklinggau.

"Pengawas UN ini sendiri merupakan guru-guru SMA, MA dan SMK yang ada di Lubuklinggau dengan sistem silang. Masing-masing ruang UN akan diawasi oleh dua orang pengawas,"jelasnya.

Setiap ruangang UN, kata dia akan ditempatkan murid sebanyak 20 peserta UN dan jumlah peserta UN, ditahun 2012 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Untuk itu diharapkan kepada sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah beberapa hari yang lalu agar tetap fokus dan terus melaksanakan jam pelajaran tambahan sertatry out dengan membahas kisi-kisi soal UN,"harapnya.

Dengan demikian, katanya siswa-siswi peserta UN akan benar-benar siapdan tetap konsentrasi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Untuk diketahui, pelaksanaan UN tingkat SMA berdasarkan kalender pendidikan akan dilaksanakan pada 16 April 2012. (Rian)

PKS: Kami Berkoalisi dengan SBY Bukan Setgab

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Politikus Partai Keadilan Sejahtara (PKS) Aboe Bakar Alhabsy mengaku baru mendengar kesepatakan partai-partai pendukung yang mendepaknya dari Sekretariat Gabung (Setgab) partai koalisi.

Aboe menegaskan tak risau dengan keputusan itu. Sebab PKS bukan bermitra dengan Setgab melainkan langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Perlu diingat bahwa akad koalisi PKS adalah dengan SBY bukan dengan setgab. Bukan kami pula yang meminta namun PKS dilamar oleh SBY. Setgab kan muncul belakangan hari setelah ada persoalan di internal koalisi," ungkap Aboe Bakar Alhabsy melalui BlackBerry Messenger kepada wartawan di DPR, Rabu (4/4/2012).

Dia mengumpamakan, seorang gadis yang dilamar oleh seseorang, kemudian dilanjutkan akad nikah. "Namun beberapa waktu kemudian pembantu mantu Anda ini ngomong mau menjatuhkan kepada anak Anda, apakah Anda akan menanggapinya, kira-kira posisinya begitulah," lanjutnya.

Menurut anggota Komisi III DPR ini, peryataan yang dikeluarkan oleh Syarifudin Hasan selaku anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang juga Sekretaris Setgab, ada dua kemungkinan.

"Pertama mungkin pembantu itu sedang cari muka atau cari perhatian, kedua mungkin juga mantu anda ini tipe orang yang terima bersih, tak mau kotor tangannya atau tak bertanggung jawab. Masak pas ngelamar berani ngomong langsung giliran mau talak diwakilkan ke pembantu, ini kan enggak tepat," jelasnya.

Sebagai Ketua Kapoksi Bidang Hukum di Fraksi PKS, dirinya tidak ingin berspekulasi dan meminta SBY yang dianalogikannya sebagai mantu untuk mengeluarkan pernyataan sendiri terkait dikeluarkannya PKS dari koalisi.

"Ya, ketimbang berspekulasi bukankah lebih baik kita tunggu saja mantu anda sendiri yang ngomong," tandasnya. (Okezone)

Usulkan Pramuka Masuk Kurikulum Sekolah

PALEMBANG, Jurnal Rakyat: Agar dapat membentuk kepribadian yang baik dan dapat membebaskan anak muda dari jeratan narkoba, maka diperlukan pengoptimalan kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah seperti pramuka.

Ketua Kwarda Sumsel H Abdul Shobur yang ditemui di sela-sela, pembekalan bagi andalam daerah kwarda Sumsel tahun 2012 di gedung serbaguna DPRD Sumsel, Rabu (4/4) menyatakan, kegiatan pramuka yang dikenal dengan kegiatan ekstrakuler selama ini diusulkan untuk menjadi bagian dari kurikulum sekolah.

"Pramuka dapat membentuk kepribadian yang baik dan juga harapannya, jiwa pramuka ini dapat masuk dan mendarah daging di kaum muda khususnya yang berusia 7-26 tahun,"katanya.

Menurut Shobur, sudah saatnya memasukan kegiatan pramuka ke dalam kurikulum sekolah saat ini. Dalam artian, jika disetujui pelajaran pramuka akan diajarkan di kelas

Ditambahkan Shobur, dengan telah diterbitkannya UU No 12 tahun 2010 terkait kepramukaan, diharapkan usulan untuk menjadikan kegiatan pramuka masuk kedalam kurikulum pelajaran dari tingkat SD hingga perguruan tinggi dapat disetujui.

"Kita akan bahas usulan ini, pada rakernas dan musyawarah luar biasa yang digelar akhir April ini di Jakarta. Usulan ini akan kita sampaikan pada acara itu. Dan apabila disetujui akan kita sampaikan ke pemerintah untuk disahkan," kata Shobur. (Sripoku)

Deru: Mustahil Gubernur Dipilih DPR

Herman Deru

OKU TIMUR, Jurnal Rakyat: Gonjang-ganjing mekanisme pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) 2013 mendatang yang tersiar kabar akan berlangsung melalui pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak ditanggapi serius oleh H Herman Deru  yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumsel 2013 mendatang.

Menurut Ketua Ormas Nasdem ini, mustahil jika pilgub 2013 mendatang akan dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan DPR. Sebab, kata dia, demokrasi tidak akan mengalami kemunduran. Terlebih demokrasi yang dijalankan oleh bangsa Indonesia sudah mendunia dan tidak mungkin akan mengalami kemunduran.

“Saya rasa hal yang mustahil jika Pilgub 2013 mendatang dipilih DPR. Karena sebuah demokrasi itu tidak akan mengalami kemunduran. Dulu pemilihan dilakukan pelalui DPR yang kemudian diubah menjadi pemilihan langsung. Jika pemilihan Pilgub kembali dipilih oleh DPR, otomatis demokrasi Indonesia ini mengalami kemunduran. Jadi hal yang mustahil jika Pilgub kembali dipilih DPR,” ungkap Deru ketika dikonfirmasi, Rabu (4/4/2012) terkait kemungkinan mekanisme Pilgub 2013 mendatang.

Selain itu lanjut Deru, jika pilgub mendatang benar-benar dipilih DPR tentunya akan mengurangi legitimasi seorang gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Mekanisme tersebut juga tentunya akan berimbas kepada masyarakat luas.

“Jika kita mendengar suara masyarakat, mereka tentu akan memilih pilgub dengan pemilihan langsung. Mereka tentunya tidak menginginkan Pilgub dilaksanakan melalui pemilihan DPR. Seorang gubernur yang dipilih langsung oleh masyarakat, akan semakin kuat karena benar-benar berdasarkan keinginan masyarakat,” katanya.

Deru juga menjelaskan bahwa Undang Undang (UU) mengenai mekanisme Pilgub dikabarkan ditolak oleh sejumlah partai politik (Parpol) yang hingga saat ini belum dilakukan pembahasan lebih lanjut. (Sripoku)

Tak Diajak Rapat Setgab Keberadaan PKS di Koalisi Berakhir

BOGOR, Jurnal Rakyat: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diikutsertakan dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab)  di kediaman Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/4/2012).

Pertemuan para pimpinan parpol koalisi dengan Presiden SBY itu digelar di kediaman resmi SBY di Puri Cikeas, Cikeas, Bogor, dimulai pukul 20.00 WIB itu dihadiri oleh Ketum PD Anas Urbaningrum, Ketum Gokar Aburizal Bakrie, Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketum PPP Suryadharma Ali, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris Setgab yang juga politisi PD Syarief Hasan.

Di tengah hujan deras, pertemuan para pimpinan parpol koalisi minus PKS berakhir sekitar pukul 22.30 WIB. Pertemuan dengan diiringi makan malam itu membahas soal kontrak koalisi dan code of conduct. Hasil pertemuan itu, keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi dinyatakan berakhir. 

Wartawan tidak bisa melihat pertemuan penting itu dari dekat. Wartawan hanya diperbolehkan menunggu di gerbang rumah SBY. Saat keluar dari SBY, para pimpinan parpol itu tidak mau berbicara banyak kepada para jurnalis yang menunggunya. Hanya Anas dan Syarief Hasan yang bersedia diwawancarai. 

Anas hanya berujar singkat bahwa acara pertemuan ini hanya makan malam biasa dan membahas tentang masa depan koalisi. "Intinya adalah diskusi serius tentang masa depan koalisi yang konsisten dengan kontrak dan code of conduct," kata Anas. 

Sementara Syarief Hasan berbicara agak panjang lebar. Intinya, menurut Syarief, pertemuan malam ini tidak mengikutsertakan Presiden PKS Luthfi Hasan. "Pokoknya gak diundang," kata Syarief saat ditanya mengapa PKS tidak diundang dalam pertemuan itu.

Yang jelas, kata Syarief, pertemuan membahas tentang kontrak koalisi dan code of conduct. Saat ditanya apakah PKS telah melakukan pelanggaran dalam penentuan kebijakan penyesuaian harga BBM, Syarief mengiyakan. "Sangat melanggar. Pokoknya kita bahas kontrak koalisinya," kata dia. 

Lebih lanjut Syarief mengatakan di kontrak koalisi dinyatakan kebijakan pemerintah yang strategis wajib dilaksanakan anggota koalisi Setgab. "Di dalam kontrak juga dinyatakan kalau ada anggota koalisi Setgab berseberangan maka anggota koalisi itu harus mengundurkan diri. Keiikutsertaannya dalam koalisi ini akan berakhir. Code of conduct nya demikian," jelas dia. 

Jadi apakah keberadaan PKS di koalisi sudah otomatis berakhir? Syarief membenarkannya. "Memang semua sudah berakhir," kata dia. Ketika ditegaskan lagi berapa parpol anggota koalisi saat ini, Syarief menjawab dengan tegas, "Ya sekarang ini ya lima (parpol) yang bersama-sama." 

Seperti diketahui, hasil voting DPR menyepakati opsi kedua yaitu adanya penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6 yang memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.

Sementara opsi pertama adalah tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.

Hasil voting DPR sebanyak 356 anggota dewan menyetujui opsi kedua dan 82 anggota menyetujui opsi pertama. Sementara 93 anggota dewan dari Fraksi PDIP dan Hanura melakukan walk out.  (Okezone/Detik)

Kumpulkan Menteri di Cikeas, Presiden Bahas Reshuffle?

Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Istana membantah jika berkantornya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamanya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, hari ini guna membahas reshuffle kabinet, khususnya kepada menteri-menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).   

"Tidak benar membahas reshuffle, karena itu merupakan hak prerogatif presiden. Jadi sepanjang hari ini tidak ada pembahasan soal reshuffle di Cikeas," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (2/4/2012). 

Julian menjelaskan bahwa pemanggilan para menteri oleh Presiden SBY, hari ini dikediamanya merupakan hal wajar dan lazim dilakukan. Pembahasan Presiden SBY dengan para menteri guna membahas rencana kerja Presiden untuk satu bulan ke depan.

"Hari ini khusus membahasan agenda rencana kerja Bapak Presiden dalam bulan ini (April). Seraya melakukan pekerjaan rutin sebagai kepala pemerintahan," tuturnya. (Okezone)

Penimbunan BBM Diduga Libatkan Oknum Polisi

Rakor DPRD dengan Pemkot Lubuklinggau, Senin (2/4/2012)

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Antrian panjang pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) di kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan sarat terjadinya penimbunan. Dan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh spekulan sudah tentu bekerjasama dengan pihak-pihak SPBU terutama operator dan diduga keras juga melibatkan pihak kepolisian.

Demikian dikatakan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, Effendi saat rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, terkait antrian panjang yang terjadi di SPBU, di ruang rapat DPRD Kota Lubuklinggau (2/4/2012).

“Masalah antrian panjang di SPBU-SPBU yang ada di Lubuklinggau pasti ada upaya penimbunan BBM oleh spekulan. Untuk memuluskan aksinya, spekulan atau sang penimbun membayar sejumlah uang kepada operator SPBU,” papar Effendi.

Selain itu, lanjut Effendi, oknum keamanan yang seharusnya menjaga di SPBU agar tidak terjadi penimbunan, juga terindikasi menerima fee atau sejumlah uang dari spekulan dan operator SPBU. “Spekulan didekat rumah saya  menimbun BBM bersubsidi , kok tidak ketahuan oleh yang menjaga,” tambahnya.

Menurut Effendi, bila hal tersebut dibiarkan maka permasalahan antrian panjang dan kesulitan masyarakat membeli BBM bersubsidi di SPBU sulit teratasi.

Senada, pemilik SPBU Lubuk Tanjung Robert Siagian membenarkan, adanya kerjasama antara penimbun, operator SPBU dan aparat keamanan.

Namun, sambung Robert, operator SPBU sering diintimidasi dan diancam bila mematuhi Instruksi Walikota membatasi pembelian BBM berulang-ulang. Makanya mereka terpaksa melayani pembelian BBM yang berlebihan dari oknum spekulan.

“Operator SPBU tentunya cari aman, mereka takut melaporkan intimidasi dan ancaman dari spekulan. Lagipula, spekulan dibekingi oknum keamanan dan petinggi polisi. Sesekali saya turut memantau antrian, memang pembeli BBM yang mengantri di SPBU orangnya itu-itu saja,” katanya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau, H Akisropi Ayub, mengatakan, bila pengelola atau petugas SPBU mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu agar melapor. “Kami siap menindaklanjuti laporan pengancaman kepada pihak kepolisian. Makanya pihak SPBU diminta harus melapor bila merasa diancam,” pungkasnya. (R Tandjung)

Dewan Pers: Segera Ungkap Pelempar Cairan Kimia ke Wartawan

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Dewan Pers mendesak Polri segera mengungkap pelaku pelempar cairan kimia yang mengenai wartawan. Cairan kimia berbahaya ini dilempar saat bentrokan pembubaran pendemo di Gedung DPR, Jumat (30/3). 

"Karena hal ini sangat membahayakan kami minta penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku dan kenapa bisa terjadi," kata Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers Agus Sudibyo di kantorya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2012).

Menurut Agus, kasus pelemparan zat kimia ini harus segera diungkap untuk menhindari saling tuduh terkait siapa pelempar cairan berbahaya tersebut. Dewan Pers juga berharap kasus yang menimpa sejumlah wartawan tidak lagi terulang. 

Sementara itu, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Wina Armada Sukardi wartawan lain yang mengetahui kasus pelemparan cairan ini dapat membantu kerja investigasi yang dilakukan bersama Polri. 

"Semua yang liputan di lokasi kejadian gambarnya dikirim untuk bisa mengetahui siapa pelakunya. Siapapun silakan saja untuk membantu investigasi kita bersama Dewan Pers dan Polri supaya ke depan tidak terjadi lagi," terangnya.

Dewan Pers kembali mengingatkan agar wartawan yang tengah bertugas utamanya di daerah rawan bentrokan, tetap mengutamakan keselamatan. Polri juga diminta tetap melindungi kerja para pencari berita. 

Hari ini Kamerawan JakTV, Ananto Handoyo melapor ke Dewan Pers terkait pelemparan cairan kimia yang mengenai kepala dan wajahnya saat meliput demonstrasi di Gedung DPR. Akibat cairan ini, wajah Ananto mengalami luka bakar. 

"Semoga ini pengalaman pertama dan terakhir yang menimpa kita," harap Ananto. (Detik)

Yusril Siap Gugat UU APBN Perubahan

Yusril  Ihza  Mahendra

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, siap menjegal Undang-Undang APBN Perubahan 2012 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril mengaku sudah menelaah Pasal 7 ayat 6 a yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasal 7 ayat 6 a telah disepakati DPR pada sidang paripurna yang berlangsung hingga Sabtu (31/3/2012) dinihari.

Dengan penambahan ayat ini, pemerintah bisa menaikkan harga eceran BBM sewaktu-waktu bilamana dalam enam bulan ke depan harga minyak mentah Indonesia naik lebih dari 15 persen harga asumsi APBN, yaitu 90 dolar AS per barel.

Menurut Yusril, pasal 7 ayat 6 a telah menabrak pasal 33 UUD 1945 seperti ditafsirkan MK. "Karena saat ini saya sedang mempersiapkan draft uji formil dan materiil ke MK," kata Yusril melalui pesan elektronik kepada Republika, Sabtu (31/3/2012).

Uji materi UU APBN Perubahan 2012, kata Yusril, akan didaftarkan ke MK setelah undang-undang tersebut disahkan dan diundangkan oleh presiden. Pengujian tidak hanya materiil lantaran bertentangan dengan pasal 33 dan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, namun juga formil karena menabrak syarat-syarat formil pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011.

Selain mengabaikan kedaulatan rakyat dalam menentapkan APBN, kata Yusril, norma pasal 7 ayat 6 a juga mengabaikan asas kepastian hukum dan keadilan. "Sehingga potensial dibatalkan MK," ujarnya.

Dia melanjutkan, selain dirinya, sejumlah akademisi dan pengacara siap bergabung dalam uji formil dan materiil pasal 7 ayat 6 dan 6a yang saling bertabrakan terhadap UUD 45 dan UU Nomor 12 tahun 2011. Para pengacara dan akademisi itu antara lain Dr Irman Putra Sidin, Dr Margarito Kamis, Dr Maqdir Ismail, dan Dr Teguh Samudra.

Sementara Prof Natabaya menyatakan siap menjadi ahli. Yusril sendiri bertindak sebagai pengacara atas kuasa beberapa orang rakyat pengguna BBM bersubsidi yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan pasal 7 ayat 6 dan 6 a tersebut. Dengan demikian, kata Yusril, rakyat yang diwakilinya mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itu ke MK. (Republika)

SBY Instruksikan Kepala Daerah Patuh Pemerintah

Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kepada para jajaran pemerintahan untuk patuh kepada kebijakan pemerintah. Termasuk gubernur, bupati, dan walikota. Ia mengingatkan sumpah dan etika jabatan yang pernah mereka ucapkan ketika diangkat sebagai kepala daerah.

“Saya berharap saudara semua tetap setia dan patuh terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan UUD dan UU yang berlaku,” katanya saat memberikan keterangan di Istana Negara, Sabtu (31/3/2012) malam.

Ia mengingatkan saat Indonesia berada dalam perekonomian yang baik, para kepala daerah menghadapi bersama. Ia pun meminta hal yang sama ketika perekonomian Indonesia tidak berada dalam posisi tersebut.

“Di berbagai waktu lalu saat menghadapi ekonomi krisis kita bisa menghadapinya dan ekonomi kita dapat tumbuh baik. Oleh karena itu, seberat apapun ekonomi yang kita hadapi kita bisa hadapi bersama-sama. Teruslah setia dan patuh pada kebijakan pemerintah sesuai ketentuan UUD dan UU berlaku,” katanya.

Perintah juga disampaikannya menyangkut situasi keamanan daerah. Menjadi tugas jajaran pemerintah daerah menjaga suasana keamanan yang kondusif sehingga pembangunan daerah bisa terus berlangsung dengan baik demi peningkatan kesejahteraan warga.

"Saya intruksikan kepada daerah bertanggungjawab menjaga masyarakat tenteram dan pembangunan di daerah bisa dilaksanakan dengan baik," tegasnya.

Untuk diketahui, aksi demonstrasi dibeberapa tempat di Indonesia beberapa pekan terakhir tak hanya dilakukan oleh para mahasiswa. Beberapa dari mereka justru memiliki jabatan di pemerintahan. Contohnya, wakil wali kota Solo dan wakil wali kota Surabaya serta beberapa bupati.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi pun sempat mengancam dan memperingatkan para kepala daerah untuk tidak ikut demonstrasi karena dianggap melanggar sumpah jabatan. (Republika/Detik)

SBY: Pasal Baru Soal BBM Bukan Kewenangan Luar Biasa Bagi Pemerintah

Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Pasal 7 ayat 6a dalam UU APBPNP 2012 memberi kewenangan bagi pemerintah menyesuaikan harga BBM dengan persyaratan tertentu. Meski bukan hal luar biasa karena berlaku sejak lama, tapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berterimakasih kepada DPR atas penegasan persyaratannya.

Hal ini disampaikannya di dalam pidato menanggapi UU APBNP 2012. Pidato disampaikannya di Istana Negara, Sabtu (31/3/2012).

"Sebenarnya kewenangan seperti itu bagi pemerintah, bukan luar biasa. Sebab otoritas itu berlaku di banyak negara dan di Indonesia sejak pemerintahan-pemerintahan yang lalu," ujar SBY.

Di pasal 7 ayat 6a UU APBNP 2012 dinyatakan bahwa harga eceran BBM bersubsidi bisa pemerintah naikkan dan turunkan. Syaratnya ada perubahan sebesar 15% atau lebih rata-rata selama 6 bulan terakhir terhadap nilai Indonesia Crude Price (ICP) yang tertera di dalam APBN berlaku.

"Selaku kepala pemerintahan, saya sambut baik aturan ini karena ada ruang dan kewenangan yang sah bagi pemerintah untuk sesuaikan harga BBM sekaligus diatur pula ketentuan bahwa penyesuaian itu baru bisa diakukan bila memang tepat dan semestinya dilakukan," papar SBY.

Berdasar klausul itu, pemerintah punya acuan dan dasar hukum yang sah buat sesuaikan harga BBM. Meski demikian bukan berarti pemerintah akan bisa semaunya menaikan harga BBM.

"Tentu aturan 15% selama 6 bulan terakhir itu dengan alasan dan pertimbangan cermat. Jadi bukan semau-maunya pemerintah meski diberi kewenangan," tegas SBY.

"Pemerintah akan terus cermati dan ikuti perkembangan harga minyak dunia. Apakah harga itu perkembangannya sudah akan melumpuhkan ekonomi kita jika tidak ada penyesuaian harga, atau kita masih bisa bertahan dengan solusi lain," sambungnya. (Detik)