Sambas : Pendidikan Prioritas Bagi Keluarga Tidak Mampu

DR (HC) SAMBAS, SIP., MH

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Menyikapi masih banyaknya masyarakat Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan yang putus sekolah akibat rendahnya penghasilan para orang tua. Bakal Calon Walikota Lubuklinggau periode 2013-2018, DR (HC) SAMBAS, SIP., MH  yang saat ini sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Lubuklinggau, bahwa dirinya akan mengutamakan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu.

“Rata-rata memang penghasilan masyarakat di Kota Lubuklinggau masih banyak yang rendah, oleh karena itu kalau saya terpilih menjadi walikota Visi dan misi yang sudah kita buat akan segera kita wujudkan. Karena di visi dan misi yang dibuat  sudah jelas bahwa kepentingannya hanya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kota ini,”kata Sambas kepada Jurnal Rakyat, Kamis (31/5/2012).

Menurutnya, apa bila semua Visi dan Misi yang dibuat dapat terwujud, dirinya yakin perekonomian masyarakat akan mengalami peningkatan.

”Dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat saya yakin mereka akan bias lagi menyekolahkan anaknya minimal hingga kejenjang sekolah menenga atas, kalau ekonomi masyarakat rendah namun pemerintah tidak berbuat. Wajar saja jika mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anak mereka, ini akan menjadi prioritas bagi saya kedepan nya apa bila terpilih menjadi wako,”ungkapnya.

Dengan Kondisi APBD Kota Lubuklinggau yang minim, tambahnya dirinya yakin bahwa dapat membuat dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera agar semua generasi penerus yang ada di kota itu tidak putus sekolah.

“Walaupun APBD minim saya yakin bisa wujudkan itu, kita akan lihat di APBD, mana yang tidak perlu dan kira-kira mubasir akan kita alihkan untuk pendidikan. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita ingin berbuat demi kesejahteraan masyarakat,”tegasnya.

Masih menurut Sambas, APBD yang ada itu untuk mendahulukan kepentingan dari masyarakat, kalau nyatanya banyak anak yang putus sekolah hal itu yang terlebih dahulu di prioritaskan, masalah yang tidak begitu penting ditunda terlebih dahulu.

“Yang pasti akan saya buktikan untuk bisa berbuat lebih baik untuk kota ini, agar apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan yang sudah ada,dapat teratasi dengan tujuh Visi dan Misi yang sudah saya buat dari jauh hari,”pungkasnya. (R Tanjung)

DPT Adalah Tolak Ukur Suksesnya Pemilukada

Topandri

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat : Daftar pemilih tetap (DPT) merupakan suatu tolak ukur suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk juga pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

Ketua Divisi Teknis KPUD Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Topandri, kepada Jurnal Rakyat, Kamis (31/5/2012)  mengatakan bahwa sebelum menetapkan DPT dilakukan tiga kali penyaringan. Adapun tahapan penyaringan dimaksud yakni DP4 (daftar penduduk potensial pemilih) dientri menjadi daftar pemilih (DP).

“Jadi DP4 itu merupakan dasar untuk membuat DP dan dari DP dilakukan pemutahiran data oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), selanjunya dijadikan daftar pemilih sementara (DPS),”katanya.

Dari DPS dilakukan pengecekan lagi, tambahnya, untuk dijadikan daftar pemilih tambahan (DPTB), apabilah ada pemilih yang berlum terdaftar. Kemudian baru dijadikan DPT (daftar pemilih tetap).

“Apabila sudah menjadi DPT tidak bisa lagi dilakukan penambahan maupun pengurangan jumlah pemilih,”jelasnya.

Menurutnya,  pengentrian  data DP4 untuk dijadikan DP berlangsung selama 20 hari. Dan saat ini pihaknya sedang mengentri data, setelah menerima DP4 dari Pemkot Lubuklinggau, Sabtu (26/5) lalu.

“DPT merupakan tolak ukur dari suksesnya Pemilukada/Pemilu. Untuk itu, KPU bekerja lebih ekstra jangan sampai terjadi kesalahan dalam menetapkan DP4,”ujarnya.

Dirinya optimis bahwa DPT Pemilukada Kota Lubuklinggau, 2012 ini lebih baik dari Pemilu sebelumnya. Untuk menekan kekeliluran dalam penetapan DPT maka pihaknya akan meng-upload DPS ke website KPU Kota Lubuklinggau yang saat ini masih dalam proses pembuatan.

“Dengan demikian kandidat dan seluruh masyarakat Kota Lubuklinggau dapat melihat DPS dengan jelas. Kalau masyarakat merasa tidak masuk dalam DPS bisa melapor kepada pemerintah setempat dalam hal ini ketua RT. Pemilih yang belum masuk dalam DPS itu dimasukan dalam daftar pemilih tambahan,”tambahnya.

Demikian juga setelah menjadi DPT, sambungnya, juga bisa diakses melalui website KPU Kota Lubuklinggau.  Ia yakin website tersebut aman dari serangan hecker systemnya server data tidak di-online-kan, yang online hanya data saja, bukan server.

Dari DP4 menjadi DP kemungkinan bisa bertambah atau berkurang. Hal itu disebabkan kemungkian ada warga yang belum masuk atau belum dikeluarkan dalam DP4 yang disebabkan oleh beberpa faktor, diantaranya: kalau terjadi pengurangan jumlah DP4 misalnya warga/pemilih meninggal dunia setelah dibuat DP4, atau yang pindah ke luar kota. Sedangkan kemungkinan bertambah bisa saja usia pemilih belum masuk DP4, atau usia dibawah 17 tahun menikah sehingga punya hak pilih maka bertambahlah jumlah pemilih.

“Jumlah PPDP yang diperlukan DP4 merupakan dasar untuk membuat daftar pemilih. Dafatr pemilih juga diperlukan untuk pemetaan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Dasar kita membentuk TPS berdasarkan jumlah pemilih karena satu TPS tidak boleh lebih dari 600 pemilih dan dihitung jaraknya juga serta satu TPS satu PPDP,”pungkasnya. (R Tandjung)

Mengenal Lebih Dekat DR (HC). SAMBAS, SIP., MH

DR (HC) Sambas, SIP, MH

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Kharismatik, itu kesan pertama telihat dari wajah Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, saat ditemui Jurnal Rakyat di kediamannya. Suasana akrab mengalir begitu saja menuju perbincangan yang lebih serius. Ketika ditanya tentang komitmen, DR HC Sambas SIP MH, yang akan mencalonkan dirinya sebagai walikota Lubuklinggau Priode 2013-2018. Sosok seorang ayah yang memiliki delapan anak ini, yang selalu mengutamakan berpenampilan terjaga rapi,tegas dan berwibawa serta santun.

Pastinya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kota Lubuklinggau, karena sepak terjangnya sebagai politikus yang sering membantu kalangan masyarakat yang ada di Bumi Sebiduk Semare itu.

“Komitmen saya sebagai calon walikota Lubuklinggau sudah saya tuangkan pada Visi dan Misi yang saya buat oleh saya pada saat saya masih menjabat sebagai anggota DPRD adapun Visi dan Misi itu seperti, siap untuk melaksanakan amanah reformasi, siap untuk membangun lapangan kerja baru, memberikan pasilitas kendaraan dinas roda dua bagi Guru SD, SMP dan SMA, memberikan seragam sekolah gratis bagi murid-murid SD, SMP dan SMA sekaligus memberikan fasilitas Bus Sekolah gratis untuk para murid berangkat ke sekolah, menyediakan fasilitas gedung untuk acara persedekahan dan kegiatan lain nya untuk masyarakat, dan meningkatkan gaji atau insentif bagi Ketua RT, P3N, Guru ngaji serta pemerataan pembangunan di segala bidang untuk di delapan kecamatan yang ada di kota ini,”Ungkapnya.

Pria paru baya berperawakan tinggi yang dulu menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 11, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1 Lubuklinggau dan melanjutkan S1 untuk mendapatkan gelar SIP di Unihas Bengkulu serta menyelesaikan Setara II Megister Hukum nya di universitas yang sama ini juga mendapatkan gelar Doktor (HC) dari Universitas Inggris ini juga  menjelaskan bahwa riwayat pekerjaannya.

Pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1983 hingga 1984 di BKKBN, tahun 1984 hingga 1990 PNS di Departemen keuangan, Ketua Presedium pemisahan Kota Lubuklinggau dari Kabupaten Musi Rawas pada tahun 1995 hingga 2002 dan pernah pula menjabat sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2000 hingga 2002, serta pernah juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau  tahun 2002 hingga 2009. 

Jabatan yang hingga kini masih iya duduki yakni sebagai Direktur Utama CV. Buana Sari dan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Lubuklinggau. Selain itu dirinya juga sebagai pemilik dan pengusaha perhotelan di kota itu yang sekarang ini sudah tiga hotel yang sedang berkembang berkat polesan tangan dinginnya diantaranya Hotel Masesa, Hotel saka dan Wisma Raya.

Selain berhasil berkiprah didunia politik bapak delapan anak ini juga berhasil  sebagai kepala keluarga bagi anak-anak dan isterinya, karena dapat memberikan yang terbaik bagi keluarganya.  

Suami dari Farida Aryanti ini, berkomitmen dalam mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Lubuklinggau demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen yang lebih jelas dan nyata adalah keberanian dirinya dalam berspekulasi untuk membuat Kota Lubuklinggau yang lebih maju dan sejahtera, belum menjadi walikotapun dirinya sudah membuktikan keseriusannya dengan bantuan kendaraan operasional roda dua kepada seluruh Ketua RT se-Kota Lubuklinggau.

“Yang pasti dalam waktu dekat ini akan saya buktikan perwujudan lain yang lebih nyata untuk membantu masyarakat yang ada di kota ini,”pungkasnya. (Pariwara/Rudi Tandjung)

Sambas Beri Motor Kepada Ketua RT

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Bantuan Operasional kendaraan roda dua yang terus di galakkan oleh Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, DR HC Sambas SIP MH kini menyentuh hingga ke RT 01 Kelurahan Taba baru Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau.

“Saya menargetkan semua RT yang ada di kota ini harus memiliki kendaraan oprasional untuk menunjang semua tugas mereka sebagai kepala rukun tetangga (RT) di lingkungan nya, Bantuan ini setiap harinya akan saya upayakan untuk di salurkan secara bergulir kepada pihak RT ,” Ujar DR HC Sambas SIP MH kepada wartawan, Rabu (30/5).

Dijelaskannya, semoga bantuan ini dapat membuat para RT lebih giat lagi untuk menjalankan tugas dan perannya sebagai perpanjangan tangan pihak pemerintah Kota Lubuklinggau.  “Selain itu juga saya juga akan memberikan bantuan motor kepada pihak PKK Kecamatan Dan kelurahan yang ada di kota ini jadi total motor yang saya siapkan sebanayak 593 unit motor,”jelasnya.

Sementara, Ketua RT 01 Kelurahan Taba Baru Kecamatan Lubuklinggau Utara I,  Kwatno (44) yang mendapatkan pemberian operasional sepeda motor menyatakan, selama dirinya menjadi Ketua RT di lingkungannya selain menerima insentif  Rp 225.000 pertiga bulan, sama sekali tidak pernah menerimah bantuan lain dari pihak Pemerintah Kota Lubuklinggau.

”Saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada bapak sambas yang telah memberikan bantuan motor kepada saya, dengan adanya kendaraan ini saya bisa lebih lancar untuk menjalankan tugas dan mengurusi masyarakat lingkungan saya. Ini adalah bantuan pertama yang saya terimah.ini adalah bantuan yang sangat berharga bagi saya,”ungkap bapak tiga anak yang juga bekerja serabutan ini.

Dengan adanya Visi dan Misi dari DR HC Sambas SIP MH sebagai calon walikota Lubuklinggau yang menyatakan akan meningkatkan Insentif para RT, P3N dan Guru ngaji, Kwatno berpendapat, menurut dirinya visi dan misi yang di tawarkan oleh bapak sambas sangatlah baik, sebab itu adalah sebagai bumbu semangat para RT untuk meningkatkan kwalitas kerjanya. 

“Saya mengharapkan apa bila bapak Sambas di lantik sebagai Walikota nantinya dapat mewujudkan apa yang iya janjikan, sebab hal itulah yang menjadi harapan kami para RT selama ini, untuk mendapatkan insentif yang layak dan wajar,”ujarnya dengan polos. (Pariwara/Rudi Tadnjung)

Pedagang Inginkan Sambas Ciptakan Pasar Yang Tertib

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Pedagang kaki lima yang berjualan di emperan ruko pasar inpres kota Lubuklinggau, menginginkan calon walikota periode 2013-2018,  DR HC Sambas yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (DPC-PAN) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan agar dapat menciptakan Pasar yang tertib dan nyaman bagi para pedagang.

“Kami pedagang kaki lima yang ada di pasar ini mayoritas hanya menggantungkan hidup dengan berdagang di depan ruko-ruko yang ada di pasar ini,sejak bertahun-tahun lama nya dan ini lah satu-satu nya sumber mata pencarian kami untuk menghidupkan keluarga,”kata Kurniadi pedagang mainan di pasar inpres yang tinggal di kelurahan watervang ini kepada Jurnal Rakyat. 

Diungkapkannya, hal yang paling dirinya inginkan iyalah mendapatkan tempat yang aman dan layak untuk mereka berjualan tanpa adanya penertiban dan penggusuran.  “Kami sudah lelah untuk selalu di tertibkan kedepan apa bila bapak sambas menjadi walikota kami harapkan dapat membiarkan kami terus berjualan disini, yang kami inginkan hanyalah kenyamanan dalam menjalankan aktifitas kami sebagai pedagang kaki lima. Hanya itu hal utama yang sangat kami inginkan kedepannya,”ungkap bapak tiga anak ini.

Sejauh ini,  lanjutnya, dirinya sama sekali belum pernah menerima bantuan berupa apapun dari pemerintah kota Lubuklinggau. ”Jika memang ada kepedulian dari Bapak Sambas untuk membantu kami,agar kami tetap bisa berjualan kami sangat senang karena hal itulah yang paling kami harapkan. Jika kami di selalu diusir bagaimana kami akan menghidupi keluarga kami,”tuturnya dengan polos.

Terkait dengan Visi dan Misi yang Sambas buat seperti siap untuk melaksanakan amanan repormasi, siap untuk membangun lapangan kerja baru, memberikan pasilitas kendaraan dinas roda dua bagi Guru SD, SMP dan SMA, memberikan seragam sekolah gratis bagi murid-murid SD, SMP dan SMA sekaligus memberikan fasilitas Bis Sekolah gratis untuk para murid berangkat ke sekolah, menyediakan fasilitas gedung untuk acara persedekahan dan kegiatan lain nya untuk masyarakat, dan meningkatkan gaji atau insentif bagi Ketua RT, P3N, Guru ngaji serta pemerataan di segala bidang untuk di delapan kecamatan yang ada di kota tersebut.

Menurutnya, semua visi dan misi yang sudah di buat oleh bapak sambas sangatlah bagus dan sangat baik sebab dirinya menilai ketujuh Visi dan misi itu sangat memikirkan masyarakat untuk lebih baik lagi.

”Saya secara pribadi sangat setuju dengan visi dan misi tersebut, apa lagi Visi dan Misi yang menyangkut dunia pendidikan seperti bantuan seragam sekolah gratis dan bus sekolah gratis.bantuan yang seperti itulah yang kami tunggu-tunggu selama ini,untuk kedepan kami tidak akan susah payah lagi untuk membeli seragam sekolah anak apa bila sambas jadi walikota,”Cetusnya.

Sementara itu, Darmi ibu tiga anak yang berdomisili di Taman  Islam, kesehariannya berdagang pakaian di pasar yang sama ini menyebutkan, dirinya menyambut baik dengan semua program yang sambas paparkan.

“Kalau bisa tolong pikirkan nasib kami agar kami dapat selalu berdagang disini,dengan memberikan bantuan lain seperti. bantuan dana bergulir dan bantuan lain nya agar kami tetap bisa berdagang,”harapnya. (Pariwara/R Tanjung)

Dodi Reza: Nomor Berapapun yang Penting Kader Partai Golkar

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Menjelang perhelatan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan yang rencananya akan digelar pada Oktober 2012 mendatang, saat ini hanya Partai Golkar yang belum menentukan sikap dan menentukan siapa yang menjadi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota  yang akan di usung.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Dodi Reza Alex Noerdin, Rabu (9/5/12) mengatakan Partai Golkar bukan hanya sekedar partai yang dipergunakan untuk kendaraan politik saja, karena itu masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus di pikirkan.

"Partai Golkar adalah partai besar jangan sampai menjadi alat politik bagi individu, jadi kader Partai Golkar harus maju dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau ini,”katanya saat laksanakan kunjungan temu kader di DPD Partai Golkar Kota Lubuklinggau.

Menurut Dodi, saat ini nama-nama bakal calon walikota dan wakil walikota sedang dalam proses, dan dalam waktu dekat ini nama-nama tersebut akan kita umumkan.

”Kedepan siapapun orangnya dan nomor berapapun posisi kedudukannya yang terpenting  mereka adalah kader Partai Golkar dan harus di perjuangkan. Hingga saat ini tahapan survey dari Golkar sedang berjalan dan bulan Juni mendatang nama tersebut sudah di pastikan akan kita umumkan,”jelasnya.

Untuk memutuskan siapa yang akan diusung sendiri,lanjut Dodi, masih tetap ada pertimbangan-pertimbangan matang yang harus diambil dalam mengusung para bakal calon walikota dan wakil walikota Lubuklinggau. Sebab jika keputusan sudah final untuk mendukung calon maka Partai Golkar benar-benar bergerak untuk menang.

“Apakah dia kader atau bukan yang pasti dia adalah orang-orang yang memang mau maju bersama Golkar untuk kesejahteraan masyarakat,”tegasnya.

Ditambahkannya, untuk target sendiri Partai Golkar optimis akan menang pada Pemilukada Kota Lubuklingau dan itu dapat di wujudkan dengan kondisi pada tahun 2009, Partai Golkar mampu mencapai kursi terbanyak di DPRD Kota Lubuklinggau.

"Kedepan program-program yang bersentuhan dengan masyarakat akan lebih didekatkan kepada masyarakat, yang terpenting kita memiliki stategi-strategi Pemilukada yang baik untuk masyakat dan memang sudah jadi bagian dari tugas partai. Suara Golkar suara rakyat, program-program yang kami milikipun harus menyentuh rakyat, yang pasti nomor berapapun Golkar akan tetap mengusung kadernya,”pungkasnya. (R Tanjung)

6 Media Online Dilaporkan ke Dewan Pers

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Kelompok UI Bersih, yang di dalamnya merupakan para pengajar di Universitas Indonesia, hari ini menemui Dewan Pers guna mengadukan pemberitaan yang dilakukan oleh enam media online.

Sedikitnya, ada enam media online yang dilaporkan. Di antaranya Rakyat Merdeka Online, Teras Politik, Beber.In, Beritajakarta, Berita Indonesia, dan Kabar Asia.

"Dalam pemberitaan online seperti Rakyat Merdeka, Teras Politik, Beber.in, Beritajakarta, Berita Indonesia, dan Kabar Asia berisi para anggota UI Bersih difitnah seolah-olah menolak masuknya tokoh-tokoh Indonesia, seperti Jusuf Kalla, Said Aqil Siradj, Bagir Manan, Endriartono Sutarto, Alwi Sihab dan Anugrah Pekerti ke dalam jajaran Majelis Wali Amanat UI," ujar juru bicara UI Bersih, Ade Armando, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/5/2012).

Menurut dia, peristiwa yang dijadikan dasar fitnah adalah ketika walk out-nya sejumlah anggota UI Bersih dari rapat paripurna senat akademik UI pada Kamis, 26 April 2012.

Ade menjelaskan, penyesatan informasi tersebut secara jelas terlihat dalam pemberitaan media online.

Adapun judul-judul berita yang dirasa memberatkan ialah “JK Cs Sempat 'Ditolak' Masuk UI” di Rakyat Merdeka Online Kamis, 26 April, “15 Akademisi UI Tolak Jusuf Kalla dan Tokoh lainnya Masuk Majelis Wali Amanat” ditulis media online Teras Politik Jumat, 27 April 2012.

“Kemudian judul ‘Chan Basaruddin Kecewa Bagir Manan Terpilih sebagai MWA UI, dimuat Berita Indonesia Senin 30 April 2012, ‘Ade Armando WO, Tolak JK dan Bagir Manan sebagai MWA UI’ dimuat Beber.in 26 April 2012, dan ‘Dr Ratna Sitompul Tolak Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto menjadi MWA UI' dimuat Kabar Asia 26 April 2012," terang Ade. (Okezone)

Gerindra Solid Dukung Prabowo Jadi Capres

Prabowo Subianto

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Bila pencalonan Aburizal Bakrie sebagai capres dari Partai Golkar diwarnai perdebatan, maka tidak demikian dengan pencalonan Prabowo Subianto. Partai Gerindra solid mendukung Prabowo maju di Pilpres 2014.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan penetapan Prabowo sebagai capres dilakukan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 17 Maret 2012 di Bogor.

Kongres ini diikuti pimpinan cabang, pimpinan daerah, dewan pimpinan pusat, dewan pembina dan dewan penasihat.

“Keputusan itu diambil sangat bulat, mufakat, tidak ada debat, tidak ada interupsi memutuskan capres Partai Gerindra 2014, Prabowo Subianto,” kata Ahmad Muzani saat dihubungi, Rabu (9/5/2012).

Untuk memuluskan langkah Prabowo, Gerindra kini memfokuskan kerja penguatan mesin partai, termasuk untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2014.

“Pergerakan partai sekarang ini sudah sampai di tingkat desa karena ingin kesuksesan pencapresan ini diikuti kesuksesan Pileg,” imbuhnya

Menurut dia, pencalonan Prabowo memerlukan koalisi. Koalisi permanen juga diperlukan untuk menguatkan pemerintahan ke depan.

“Koalisi adalah pilihan yang harus diterima untuk menguatkan proses pemerintahan yang akan datang sehingga ada proses seimbang antara Istana dan Senayan,” ujar dia.  (Detik)

Percha: Musi Rawas Utara Sudah Layak Menjadi Kabupaten

Percha Leanpuri

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) yang mewakili wilayah Sumatera Selatan, Percha Leanpuri menyatakan bahwa Musi Rawas Utara (Muratara) sudah layak untuk dimekakrkan menjadi kabupaten.

Menurutnya, Untuk pemekaran suatu daerah dirinya menilai tidak dapat di selesaikan oleh DPD-RI saja, sebab untuk memekarkan suatu daerah tidak gampang dan harus melibatkan semua unsur.

“Belum Lama ini RUU inisiatif 19 daerah yang ada di indonesia yang ingin memekarkan diri daerah sebelumnya sudah pinal dan di sahkan,tindak lanjutnyapun kini sudah ada. sebab RUU itu kini sudah di bahas oleh pihak komisi II DPRRI,”kata Percha Kepada Wartawan saat kunjungan kerjanya ke Kota Lubuklinggau belum lama ini.

Sebelumnya, dirinya pernah mengajak rekan-rekannya di DPD-RI perwakilan seluruh Indonesia untuk melihat langsung daerah Muratara apakah benar-benar layak atau tidak untuk di mekarkan.

"Dari hasil kunjungan itu, sudah dipastikan bahwa Muratara layak untuk menjadi kabupaten, hal itu dibuktikan dengan dibuatnya rekomendasi oleh DPD-RI kepada pihak DPR RI atas kelayakan daerah Muratara untuk menjadi kabupaten pemekaran,”ungkapnya.

Kedepan, dirinya berharap agar masyarakat Muratara untuk selalu melakukan koordinasi dengan pihak DPD-RI, agar dirinya beserta rekannya diDPD-RI perwakilan Sumsel, dapat melakukan pemantauan daerah tersebut.

“Mengenai sejauh mana perkembangannya sendiri, sebenarnya rana dari pihak DPR, kita tidak bisa jauh melangkah, namun tetapi setidaknya pada pembahasan kami DPD-RI itu di libatkan termasuk juga ada perwakilan pihak pemerintah yakni pihak Kemendagri (Menteri Dalam Negeri),”jelasnya.

Saat ini pihak DPR-RI sedang reses dan DPDRI juga sedang turun lagi kedaerah-daerah yang akan di mekarkan termasuk Muratara, kamipun secara peribadi menginginkan hal itu terwujud secepatnya namun kami minta kepada masyarakat untuk bersabar karena ada proses-proses yang masih harus di lewati.

“Yang pasti sekarang saya minta kepada masyarakat untuk bersemangat kembali untuk memperjuangankan hal ini dan kami pihak DPD-RI pun akan selalu berusaha untuk mewujudkan hal ini untuk menjadi kenyataan dan yang pasti Muratara sudah layak untuk menjadi kabupaten sendiri,”pungkasnya. (R Tandjung)

Ruhut: JK Sudah Kedaluarsa

Ruhut Sitompul

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan bahwa Partai Demokrat akan mencalonkan sosok muda untuk menjadi presiden pada Pemilu 2014 mendatang.

“Yang lebih muda dari SBY, JK itu lebih tua dari SBY, sudah kedaluarsa,” kata Ruhut saat berbincang dengan Okezone, Senin (7/5/2012).

Ruhut meminta agar kader Partai Demokrat tidak berkomentar soal pencalonan presiden 2014. “Jadi tolong calon presiden wilayah SBY dan majelis tinggi,” ungkapnya.

Terkait pernyataan kader partai Demokrat yang mewacanakan JK untuk menjadi presiden, Ruhut mengatakan hal tersebut adalah komentar pribadi.

“Jadi yang belum mengetahui napas Partai Demokrat tolong jangan berkomentar,” tukasnya.

Seperti diberitakan, wacana pencalonan JK untuk menjadi presiden oleh Partai Demokrat, sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua. “Sah-sah saja, bagusnya diusung oleh Demokrat. Kita posisi untuk sementara tidak ada dikotomi tua dan muda. Bahwa pemikiran orang muda lebih fleksibel iya, tapi yang tua juga bisa diterima semua pihak,” katanya.

Dia mengatakan, sebagai mantan wakil presiden, JK sudah berbuat banyak untuk bangsa ini. Meski sudah tak lagi menjabat, JK tetap aktif di berbagai organisasi seperti Palang Merah Indonesia, dan Dewan Masjid Indonesia. (Okezone)

Toyota Rush Anggota DPRD Adu Kambing

MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Senin (7/5/2012), sekitar pukul 08.30, dua unit mobil jenis Toyota Rush warna hitam BG 2440 G dan B 7425 WI, tabrakan adu kambing di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Dusun Talang Puyuh, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Dalam peristiwa itu, tidak ada korban jiwa, sedangkan kedua kendaraan tersebut sama-sama ringsek pada bagian depannya.

Informasi yang berhasil dihimpun Jurnal Rakyat, Toyota Rush BG 2440 G yang dikemudikan Dedi Ariatman melaju dari arah Muara Beliti ke arah Kota Lubuklinggau.

Dedi akan mengantar majikannya, Linda Widyawati yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Barisan Nasional (Barnas) ke Gedung DPRD Musi Rawas untuk mengikuti rapat.

Saat berangkat, Linda duduk di bangku bagian tengah, di belakang sopir. Sementara, Toyota Rush B 7425 WI yang dikendarai oleh Suprayitno, yang  juga merupakan Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas, melaju dari arah Lubuklinggau menuju Muara Beliti, hendak ke kantornya di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Kawasan Agropolitan Center Muara Beliti.

Setibanya di lokasi kejadian yang merupakan sebuah tikungan tajam, diduga Dedi yang melaju dengan kecepatan tinggi lepas kendali dan tak bisa dihindari bertabrakan dengan Toyota Rush yang dikemudikan Suprayitno.

Akibatnya, mobil yang dikemudikan Dedi terpental keluar jalan dengan bagian depan mengarah ke jalan raya. Sedangkan kendaraan yang dikemudikan Suprayitno melintang di jalur kiri arah Lubuklinggau menuju Muara Beliti dengan kepala mengarah ke tepi jalan.

Di saat bersamaan melaju sepeda motor Yamaha Jupiter BG 4378 HH yang dikendarai Chan, dari arah Lubuklinggu menuju arah Muara Beliti dan tanpa bisa dihindari menabrak bagian kiri minibus yang melintang di jalan itu. Namun Chan hanya mengalami luka ringan dan dibawa ke Rumah Sakit (RS) DR Sobirin Musi Rawas.

Namun, Linda Widyawati mengalami cedera serius pada bagian kepalanya. Pasca kejadian Linda sempat dibawa ke RS DR Sobirin Musi Rawas, sebelum akhirnya dirujuk untuk menjalani perawatan ke Palembang karena luka pada bagian wajahnya cukup parah. Sedangkan sopirnya, Dedi Ariatman, juga mengalami luka-luka dan dibawa ke RS DR Sobirin untuk menjalani perawatan. Sementara pengemudi Toyota Rush B 7425 WI, Suprayitno, juga mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di RS DR Sobirin Musirawas.

Sementara, pasca kejadian kondisi jalan raya menjadi macet. Kendaraan yang melintas hanya satu jalur, dan petugas dari Satlantas Polres Musi Rawas tampak sibuk mengatur arus lalu lintas.

Kapolres Musi Rawas, AKBP Rizal Syahman Radi melalui Kasatlantas AKP Syafrudin didampingi Kanit Laka Iptu Beni Nopiza, membenarkan kejadian tersebut dan pihaknya masih mendalami penyebab terjadinya kecelakaan itu.

"Penyebab kecelakaan tersebut masih kita dalami, karena kedua sopirnya masih syok dan belum bisa dimintai keterangan. Adapun kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini sudah diamankan,"katanya. (Biroe)

Tidak Terima Raskin Sepenuhnya, Warga Sungai Jernih Mengadu ke DPRD

MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Ratusan warga Desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Rawas, Senin (7/5/2012).

Warga yang mengatasnamakan aliansi sungai Jernih bersih (ASJB) itu menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka terhadap ulah Kepala Desa dan perangkatnya yang telah menyelewengkan beras raskin yang seharusnya menjadi hak masyarakat desa itu.

                                    

“Kami ingin menemui wakil kami yang ada di dalam, kami ingin mengadu kepada wakil rakyat bahwa Kepala Desa Sungai Jerni telah menjual beras raskin kepada oknum pegawai kecamatan. Kami menginginkan kasus ini diusut tuntas,”Kata Koordinator aksi, Yutami saat menggelar orasi dihadapan Puluhan satuan aparat gabungan Pol PP dan kepolisian Resort Musi Rawas.

Beberapa menit melakukan orasi para pengunjukrasa diterima oleh pihak DPRD Musi Rawas, untuk melakukan mediasi diruangan banggar dengan melibatkan Wakil Ketua II Suhari, Ketua Komisi I, Al-imron, Anggota Komisi I, Budiman, Azandri dan I Wayan Kocap serta anggota Komisi I lain nya. Selain itu, mediasi juga  dihadiri oleh pihak eksekutif diantaranya Asisten I Setda Musi Rawas, Ali sadikin, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Sutarmin, Mewakili Badan Ketahanan Pangan Herman dan instansi lain yang berkompeten untuk menanggani persolan itu.

Pada mediasi itu, Koordinator Aksi, Yutami menjelaskan, bahwa kedatangan mereka untuk meminta keadilan kepada pihak DPRD agar dapat menindaklanjuti kasus penyelewengan dan penjualan beras raskin yang di lakukan oleh oknum perangkat desa kepada oknum pegawai kecamatan.

“Ini ulah perangkat dan saya yakin pasti kadespun terlibat, hal ini sebelumnya sudah kami laporkan kepada Pihak Polres Musi Rawas namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya,”katanya.

Menurut dia, keprihatinan dirinya terhadap kondisi masyarakat yang susah mendapatkan beras raskin yang jelas miliki mereka, membuat dirinya beserta masyarakat lain melaporkan ulah perangkat desa tersebut.

”Berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki bahwa ada perangkat desa yang menjual beras raskin kepada pihak pegawai Kecamatan Rupit sebanyak 100 kilogram, pada bulan februari 2012 lalu. Saya bersama masyarakat lain pernah langsung menanyakan kepada sopir pengangkut beras tentang jatah beras raskin di desa kami. Ternyata sopir tersebut mengungkapkan bahwa jatah raskin untuk Desa Sungai Jernih sebanyak 3900 kilogram. Setelah kami lihat di bak truk ternyata berisikan beras empat karung dan beras yang tidak ada karung nya lagi hampir setinggi lutut sedangkan mobil tersebut sebelumnya dari rumah kepala desa dan saya foto buktinya saya pegang,”jelasnya.

Selain itu, beras raskin tersebut seharusnya diberikan untuk 261 kepala keluarga (KK) dengan jatah 15 kilogram per KK, namun yang di terima masyakat hanya 8 kilo gram, padahal menurut pendemo hak masyakat desa itu hampir 4 ton untuk jatah beras raskin.

“Kalau 5 kilogram saja per KK yang mereka selewengkan setiap kali pembagian raskin maka, satu tahunnya berapa rupiah yang bisa mereka dapat. Hal yang seperti ini yang tidak bisa kita biarkan, kalau didiamkan maka sang kepala desa dan antek-anteknya semakin semaunya dan merasa kebal hukum yang lebih parah lagi ini sudah terjadi sejak tahun 2005 hingga kini,”tutupnya.

Menyikapi hal itu Ketua Komisi I DPRD Musi Rawas, Al Imron Harun menyatakan, pihaknya tidak memandang hal yang dilakukan oleh oknum perangkat desa yang diduga melibatkan kepala desa tersebut bukan sebuah tindakan tindak pidana korupsi, pihaknya berpendapat hal yang di lakukan oleh pihak pemerintahan  desa itu adalah perbuatan penggelapan dan penyalagunaan wewenang diri mereka sebagai pejabat.

“Kami Komisi I akan mengambil tindakan untuk menyikapi hal ini, sebab yang masyarakat laporkan ini adalah rasa. Rasa dalam arti kata mereka merasa memiliki haknya yang di ambil oleh orang, karena itu lah hal ini akan kami tekankan kepada pihak eksekutif dalam hal ini Asisten II dan Inspektorat untuk memproses hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”tegasnya.

Sementara Asisten I Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Ali Sadikin menyebutkan, bahwa pihaknya akan mengkoordinasikan hal ini kepada istansi terkait dalam hal ini salah satu nya ispektorat untuk melakukan peroses pemeriksaan atas hal tersebut.

“Jika memang terbukti, jelas akan ada sangsi yang akan mereka terima dan tidak menutup kemungkinan biss dipecat,”cetusnya. (Biroe/R Tanjung)

JK Cawapres Demokrat, Golkar Jangan Sewot

Jusuf Kalla

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Politikus senior Partai Golkar, Hajriyanto Tohari mengatakan bahwa Golkar tidak perlu panik jika ada salah satu kader partainya yang akan diusung untuk menjadi capres dalam pemilui 2014 mendatang.

Hal ini diungkapkan Hajriyanto terkait kabar yang berkembang bahwa salah satu politikus partai Golkar, Jusuf Kalla, akan diusung oleh Partai Demokrat dalam pemilu mendatang.

"Itu sah saja, dan orang Golkar pasti siap menghadapai kenyataan itu. Orang Golkar enggak perlu sewot apalagi kebakaran jenggot," ujarnya saat dihubungi wartawan di DPR, Jakarta, Jumat (4/5/2012).

Hajriyanto menganggap bahwa hal itu wajar. Karena menurutnya banyak kader-kader partai berlambang pohon beringin tersebut yang potensial untuk menjadi pemimpin (presiden).

"Itu hal yang sangat wajar karena memang banyak tokoh Golkar yang "presidensial" atau setidaknya "merasa diri presidensial", imbuh Hajriyanto.

Lebih lanjut Hajriyanto menampik anggapan publik yang mengatakan bahwa diusungnya Jusuf Kalla sebagai capres oleh partai lain, disebabkan karena terjadi perpecahan di internal partai Golkar.

"Pak JK pernah jadi cawapres Partai Demokrat, Pak Siswono Yudo Husodo dicalonkan sebagai cawapres PAN, dan lain-lain," tutup Hajriyanto. (Okezone)

Pasca Pembakaran Kantor Bupati, Kantor Pemerintahan Mesuji Dijaga TNI-Polri

LAMPUNG, Jurnal Rakyat:  Pasca pembakaran kantor bupati Mesuji, kepolisian dari Polres Persiapan Mesuji menjaga kantor-kantor Pemerintahan Kabupaten Mesuji. Sebanyak 200 personel dikerahkan.

Kapolres Persiapan Mesuji AKBP Nazarudin mengatakan 200 personel Polri ditambah satu kompi TNI ditugaskan untuk menjaga beberapa lokasi kantor pemerintahan Kabupaten Mesuji, antara lain lokasi pembakaran, rumah dinas bupati, dan sejumlah kantor pemerintah.

"Ada beberapa kantor dinas yang berjauhan dari kantor bupati, itu juga akan dijaga dan diawasi," kata Nazarudin, Jumat (4/5/2012).

Polisi, kata dia, masih terus melakukan pendalaman atas aksi pemnbakaran Kantor Bupati Mesuji, Kamis (3/5/2012). Bukti-bukti dan keterangan saksi masih dikumpulkan.

Nazarudin menambahkan, polisi terus berjaga-jaga apa bila ada aksi lanjutan. "Jangan sampai ada lagi aksi pembakaran. Hingga kini belum ada informasi akan ada aksi lanjutan dari massa," kata dia.

Pembakaran Kantor Bupati Mesuji terjadi, Kamis siang (3/5/2012). Massa yang sebelumnya menyegel dan menginap di kantor tersebut selama beberapa hari, protes atas pemberhentian Ismail Ishak sebagai wakil bupati.

Mendagri memberhentikan Ismail Ishak sebagai wakil bupati karena yang bersangkutan menjadi terpidana korupsi penyertaan modal BUMD dengan masa hukuman 1 tahun. Saat ini Ismail sedang menjalani hukuman di Lapas Menggala, Tulangbawang. (Detik)

Wartawan di Palembang Berunjukrasa

PALEMBANG, Jurnal Rakyat: Sekitar 20 wartawan dari berbagai media baik lokal maupun nasional di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), berunjukrasa Kamis (3/5/2012) di Bundaran Air Mancur Kota Palembang, untuk memperingati Hari Pers Internasional.

Unjuk rasa tersebut menuntut dipenuhinya hak-hak wartawan kontributor dan stringer seperti kontrak kerja, honor basis, dan asuransi kesehatan. Sambil berorasi, para pewarta mengusung spanduk bertuliskan penuhi hak-hak dan jurnalis juga buruh.

"Ada wartawan yang sudah bertahun-tahun statusnya tetap kontrak. Ini artinya industri media juga belum benar-benar memperhatikan kesejahteraan wartawan," kata Haryanto, salah satu wartawan yang berorasi.

Unjuk rasa diikuti sejumlah organisasi wartawan di antaranya Aliansi Jurnalis Indonesia Sumsel, Pewarta Foto Sumsel, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumsel.

Selain mengenai kesejahteraan, unjukrasa ini juga meminta pengusutan tuntas kasus-kasus kekerasan serta pembunuhan terhadap wartawan yang hingga saat ini tak terselesaikan.

Delapan kasus pembunuhan wartawan itu adalah Udin (Bernas), Naimullah (Harian Sinar Pagi), Agus Mulyawan (Asia Press), Ersa Siregar (RCTI), Muhammad Jamaluddin (TVRI), Herliyanto (Tabloid Delta Pos Sidoarjo), Adriansyah Matra'is Wibisono (TV lokal Merauke), dan Alfred Mirulewan (Tabloid Pelangi). (Sripoku)

Lampung Kembali Membara, Kantor Bupati Mesuji Dibakar Massa

LAMPUNG, Jurnal Rakyat:  Lampung kembali membara. Senin lalu, ribuan orang merobohkan patung kakek bupati Lampung Selatan, hari ini ratusan orang membakar kantor Bupati Mesuji, Lampung.

Beberapa ruang kantor bupati dan kantor sekretariat daerah terbakar. Massa adalah pendukung Wakil Bupati Mesuji, Ismail Ishak. Massa dalam beberapa hari memang menginap di sekitar halaman kantor tersebut.

Sebelumnya, massa menyegel kantor bupati dengan menggunakan kayu, Senin (30/4/2012). Mereka menolak pemecatan Wakil Bupati Ismail Ishak oleh Mendagri. Mendagri memberhentikan wakil bupati karena menjadi terpidana korupsi dengan masa hukuman 1 tahun.

Bupati Mesuji Khamamik, melalui pesan singkat pada detikcom, Kamis (3/5/2012), sangat menyesalkan anarkis tersebut. Dia meminta kepada polisi untuk tegas dan menindak pelaku pembakaran dan perusakan.

"Kalau dibiarkan berarti tidak ada wibawa pemerintah," kata dia.

Khamamik belum tahu berapa kerugian akibat pembakaran kantornya. Polisi dari Polres Tulangbawang pun langsung diterjunkan untuk mengamankan aksi. (Detik)

Baliho Bakal Cawako-cawawako Mulai Padati Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Menjelang perhelatan dan tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan yang di jadwalkan akan dilaksanakan bulan November 2012 mendatang, Baliho dan spanduk para bakal calon walikota dan wakil walikota mulai bermunculan dan memadati seluruh penjuru kota.

Selain itu, masing-masing bakal calon pun memperkenalkan diri dengan berbagai cara, ada yang membuat iklan diberbagai media cetak, memasang Baliho, Spanduk maupun bendera-bendera partai pendukungnya sudah mulai berbaris di Bumi Sebiduk Semare itu.

Menurut anggota Komisi I DPRD Kota Lubuklinggau, Andri Tanzil, hal yang sedang terjadi sekarang ini tidak juga dikatakan mengganggu keindahan, sebab masih ditahap kewajaran jika para bakal kandidat mulai melakukan sosialisai dan memperkenal diri mereka kepada masyarakat.

“Saya kira sah-sah saja, jika mereka mulai memperkenalkan diri kepada masyarakat,"katanya saat dibincangi Jurnal Rakyat, Kamis (3/5/2012).

Baliho, bendera dan bebagai atribut partai dan lainnya yang sudah ada nantinya setelah tahapan pemilukada dimulai pasti akan di tertibkan oleh pihak yang berkompeten.

”Untuk melakukan penindakan itu sendiri nantinya akan dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini Pol-PP mungkin juga pihak Panwaslu,”ujar politisi Partai Damai Sejahtera ini.

Selain itu, kata dia, perlu juga di ketahui bahwa jangan sampai baliho, bendera dan stiker-stiker yang sudah tersebar sampai mengganggu fasilitas ibadah, perkantoran pemerintah dan halte-halte yang ada di kota itu.

“Jika menggunakan fasilitas ibadah, perkantoran pemerintah dan halte-halte, sudah pasti itu melanggar. Jika memang ada bakal calon kandidat yang melanggar saya rasa itu perlu di tindak tegas. Namun lain hal, jika mereka memasang baliho tersebut di rumah sendiri ya sah-sah saja,”tegasnya. (R Tandjung)

Antrian BBM Capai Puluhan Kilometer

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Antrian Bahan Bakar Minyak atau BBM terus terjadi di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU yang ada di kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, terus terjadi.

Pantauan Jurnal Rakyat pada SPBU di Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kamis (3/5/2012), sejak beberapa hari in, BBM jenis Premium mulai dipasok kembali pada SPBU tersebut, setelah hampir satu bulan di stop pasokan BBM jenis premium. Dan sejak mulai dipasok kembali Premium, mulai menimbulkan antrian hingga puluhan kilometer dan menyebabkan kemacetan.

Salah seorang  Warga Kelurahan Marga Rahayu, kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Romi, saat dibincangi Jurnal Rakyat, mengungkapan hampir setiap hari terlihat anterian panjang yang terjadi di SPBU tersebut mencapai ratusan meter bahkan puluhan kilometer.

”Jelas hal ini mengganggu, sebab tak jarang menyebabkan kemacetan, antrian tersebut hampir memakan sebagian bahu jalan, saya sendiri bingung dengan kondisi ini, padahal sepengetahuan saya pemerintah sudah bertindak namun anterian panjang tetap terjadi,”katanya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Lubuklinggau sudah beberapa kali melakukan penertiban dengan berbagai cara pun dilakukan agar antrian tidak terlalu panjang.  “Pemerintah sudah membatasi pengisian BBM jenis Premium, yakni untuk kendaraan roda empat maksimal pembelian sebesar Rp100 ribu, sedangkan kendaraan roda dua maksimal pembelian sebesar Rp20 ribu. Namun, disisi lain anehnya pengecer BBM di kota ini kian hari kian bertambah dan hampir sepanjang jalan di 8 kecamatan yang ada di kota itu ada eceran BBM jenis premium dan solar,” paparnya.

Dirinya berharap, pihak-pihak terkait dapat benar-benar memikirkan solusi dari hal ini, sebab hal ini yang  memang benar-benar terjadi dan terlihat di kota ini.  “setidaknya berikan kenyamanan pada orang lain, sebab banyak juga yang berusaha atau cari makan di barisan jalan dengan membuka toko-toko bangunan,manisan dan usaha lain nya, terhalang karena tertutup oleh panjang nya anterian BBM tersebut,”harapnya.

Sementara, salah seorang sopir angkot pengantri BBM di SPBU, Andi (39), mengatakan bahwa dirinya selalu mengantri  BBM setiap harinya. "Untuk mendapatkan BBM ini, bisa mencapai 3 hingga 4 jam karena antriannya mencapai puluhan kilometer,"katanya.

Diakuinya, dirinya mulai mengantri BBM, pada pukul 2  sore dan itu dilakukan karena akan pulang dari narik angkotnya. "Terpaksa mengantrilah Mas, kan besok mau narik lagi, kalau kita beli pada penjual eceran lebih mahal lagi,"tuturnya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Nuzuan Hadi, menyatakan bahwa pihaknya akan mengkroscek sejauhmana kebenaran hal tersebut dan akan menanyakan langsung kepada pengelola SPBU apa kendala yang mereka alami hingga hal itu bisa terjadi. “Yang pasti kita akan turun dulu dan mencari tahu lagi, sudah banyak upaya yang kita lakukan untuk meminimalisir hal itu, jika hal itu tetap terjadi kita harus cari solusi lainnya,”ujarnya singkat. (Biroe/R Tandjung)

Satpol PP Rampas BB Jurnalis

LAMPUNG, Jurnal Rakyat: Seorang anggota Satpol PP Bandar Lampung merampas BlackBerry milik jurnalis, Emir Fajar Saputra, Selasa (1/5/2012). Perampasan terjadi setelah Emir, jurnalis surat kabar "Bongkar", memotret beberapa anggota Satpol PP yang terlibat cekcok dengan seseorang di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung, Jalan Diponegoro.

Emir mengatakan dia melihat belasan anggota Satpol PP mengerumungi salah seorang yang diduga petugas parkir. Karena ramai dan ricuh, dia pun memotret Satpol PP tersebut.

Mengetahui perbuatannya difoto, satu anggota Satpol PP langsung merampas BB Emir. Dia membawa BB tersebut ke Kantor Pemkot Bandar Lampung yang tidak jauh dari lokasi kejadian

"Saya minta BB saya dikembalikan, tapi Satpol PP minta supaya foto-foto yang tersimpan dihapus dahulu. Ya saya nggak mau," kata Emir. 

Merasa tidak terima Emir pun melaporkan perbuatan anggota Satpol PP itu kepada Sekretaris Daerah Bandar Lampung, Badri Tamam.

Badri memediasi pertemuan antara Satpol PP dan Emir. Setelah berdialog, BB Emir akhirnya dikembalikan.

Namun foto-foto didalamnya sudah dihapus oleh anggota Satpol PP. Emir mengaku kecewa.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, Wakos Gautama mengecam tindakan aparat Satpol PP tersebut. "Perampasan alat kerja wartawan adalah bentuk kekerasan terhadap jurnalis dan mengancam kebebasan pers," kata dia.

Menurut Wakos, seharusnya jurnalis melaporkan perbuatan anggota Satpol PP itu ke kepolisian. Perampasan alat wartawan bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada UU pers No 40 tahun 1999. (Detik)

MK: Kalah Praperadilan, Polisi dan Jaksa Tak Boleh Banding

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Gebrakan putusan kembali dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Yaitu dengan menghapus Pasal 83 ayat 2 UU No 8/1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewenangan penyidik serta penuntut umum mengajukan banding putusan praperadilan. Alhasil, kini polisi dan penyidik tidak boleh mengajukan praperadilan jika kalah.

"Pasal 83 ayat 2 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 83 ayat 2 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (1/5/2012).

Pasal 83 ayat 1 KUHAP tersebut berbunyi "Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding".

Sedangkan ayat 2 menyatakan "Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan/penuntutan, hal itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi".

Atas pengecualian ini, MK menilai Pasal 83 ayat 2 KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

"Dengan kata lain, Pasal 83 ayat 2 KUHAP tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di satu pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia," jelas Mahfud MD.

MK berpendapat bahwa untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut terdapat dua alternatif yaitu memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding atau menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding.

Menurut MK, oleh karena filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

"Dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak dimaksud maka pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHAP beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak beralasan menurut hukum," ucap anggota hakim konstitusi lainnya, Ahmad Sodiki.

Putusan MK ini mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh anggota Polisi, Tjetje Iskandar, yang menguji Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang dinilai diskriminatif. Tjetje Iskandar menguji Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena aturan itu hanya membolehkan penyidik dan penuntut umum praperadilan untuk mengajukan banding jika permohonan praperadilan itu dikabulkan majelis hakim. (Detik)