LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat:
Enam pasangan calon walikota dan wakil walikota Lubuklinggau, salah satunya
tidak memiliki hak suara pada pencoblosan Pemilukada yang akan diglar pada 20
Oktober mendatang. Calon Walikota itu tidak mendapatkan hak untuk meberikan
suara dikarenakan, data kependudukan atau domisilinya di Kota
Palembang.
Demikian dikatakan Ketua KPUD
Kota Lubuklinggau, Umar Zipin Marbe, melalui Divisi Logistik, Topandri Tanjung, saat dibincangi Jurnal Rakyat, di ruang
kerjanya, Kamis (18/10/2012).
Menurutnya, Calon Walikota nomor
urut 1, Sambas mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 3 dengan nomor urut
daftar pemilih tetap (DPT) 353 di Jalan Tapak Lebar RT 7 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau
Barat 1. Dan pasangannya, Suherman mencoblos di TPS 1 dengan nomor urut DPT 201
di Jalan Garuda RT 2 Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat II.
Untuk Pasangan nomor urut 2 dari
jalur independent, Joko Imam Santoso tidak mencoblos karena beralamat di Palembang. Sedangkan
pasangannya Suparman mencoblos di TPS 3 di nomor urut DPT 130 di Gang Bakti
Keluarga RT 3 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.
“Kesebelas pasangan calon mencoblos
di wilayah pemukiman masing-masing. Jika pindah, pemilih harus mengajukan
pindah memilih, sehingga bisa mencoblos di tempat yang dinginkan,”katanya.(R Tanjung)
MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Sekitar 300 massa
yang berasal dari Desa Beringin Makmur I dan Mandiangin Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten
Musi Rawas, menggelar aksi unjuk rasa dengan cara memblokir jalan menuju PT
London Sumatera (Lonsum) Muara Rupit, Lokasi di Simpang Empat Riset, Kamis
(18/10//2012).
Warga menggelar aksi pemblokiran
jalan dengan tujuan agar PT Lonsum mengeluarkan kebun plasma untuk masyarakat.
Salah seorang warga Beringin Makmur
I, Fahmi yang juga merupakan Kordinator Lapangan (Korlap) aksi unjukrasa
tersebut kepada Wartawan mengatakan, sesuai peraturan Menteri Pertanian, pihak
perusahaan diwajibkan memberikan kebun plasma kepada masyarakat yang wilayahnya
dijadikan lokasi perkebunan minimal 20 persen dari total luas lahan.
"Sejak mulai beroperasi
tahun 1995 - 2012, total lahan perkebunan PT Lonsum di wilayah Desa Beringin Makmur
I ini sudah mencapai 8500-an hektar,"ujarnya.
Menurutnya, sebagai masyarakat, pihaknya meminta agar
PT Lonsum mengeluarkan kebun plasma untuk masyarakat. "Kami menuntut agar
PT Lonsum mengeluarkan kebun plasma untuk warga,sesuai dengan peraturan Menteri
Pertanian tersebut"tegasnya. (R Tanjung)
Suasana Paripurna HUT Kota Lubuklinggau ke XI Tahun 2012
LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat:
Himbauan untuk para pegawai negeri sipil (PNS) tidak henti-hentinya di lakukan
oleh kepala daerah, kini Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin, melalui Asisten
I Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Mukti Sulaiman menegaskan, bahwa
mengingat pemilukada Lubuklinggau sudah tinggal menghitung hari maka diminta
kepada seluruh PNS untuk bersikap netral.
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Musi Rawas itu menyatakan, penegasan tentang PNS di minta untuk netral sudah
tertuang dalam Peraturan pemerintah Nomor 53 tentang disiplin PNS.
"Untuk itu menjelang
perhelatan demokrasi pemilihan kepala daerah pada 20 okrober mendatang di
harapkan jangan sampai ada PNS yang terang-terangan mendukung salah satu
calon,"Ujar Mukti sulaiman saat menyampaikan sambutannya mewakili Gubernur
sumsel pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Lubuklinggau dalam rangka Memperingati
Hari Ulang Tahun Kota Lubuklinggau ke XI Tahun 2012, Rabu (17/10/2012).
Selain itu, Gubernur Sumsel juga berpesan
mengucapkan terima kasih kepada Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau H.
Riduan Effendi dan H. SN Putra Prana Sohe, atas pengabdiannya selama menjabat
Wako dan Wawako priode 2008 - 2013. (R Tanjung)
LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat:
Semakin mendekati waktu pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Lubuklinggau,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Lubuklinggau di jaga ketat
oleh satu peleton aparat kepolisian selama 24 jam secara bergantian.
"Pada situasi tenang ini
karena tahapan kampanye sudah usai kita akan terus konsolidasi tentang
pengamanan untuk masa pencoblosan dan penempatan personil pada
tempat-tempat yang diduga rawan,"kata Kapolres Kota Lubuklinggau, AKBP
Chaidir kepada wartawan, Rabu (17/10/2012).
Diungkapkannya, pada pelaksanaan
pencoblosan 20 Oktober mendatang, Kapolda Sumsel akan datang sekaligus mengecek
langsung situasi selama pelaksanaan pencoblosan hingga penghitungan suara.
Selain itu juga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan KPUD pada
tahapan-tahapan penghitungan dan penghimpunan surat suara nantinya.
"Sejauh ini, hingga sekarang
ini kita menyiagakan satu pleton petugas untuk berjaga dan stanby di KPUD secara
bergantian selama 24 Jam,"ungkapnya. (R Tanjung)
Penyerahan LKPJ Wako dan Wawako Lubuklinggau kepada DPRD
LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui
Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Memberikan Laporan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota kepada Pihak Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (16/10).
Ketua DPRD Lubuklinggau, Hasbi Asadiki didampingi
Wakil Ketua II Effendi,Wakil
Ketua Komisi III Romi Jaya dan Ketua Banmus Sofyan Menyatakan, dirinya mewakili
semua Anggota dewan yang ada memberikan apresiasi kepada pihak Pemerintah Kota
Lubuklinggau yang sudah merespon baik dan cepat dalam menyerahkan LKPJ yang
memang sebelumnya memang pihaknya minta.
"Pada tanggal 24 september
kami langsung menyerahkan surat kepada Walikota H.Riduan Effendi, yang intinya
meminta agar LKPJ dapat segera di serahkan kepada DPRD," Ujar Hasbi.
Diungkapkannya, untuk hari ini
(red, Kemarin) LKPJ siserhakan langsung oleh PLH Sekda Kota Lubuklinggau
Parigan Bersama staf dan jajaran Pemkot, karena Walikota saat ini sedang ada
kegiatan. Yang tidak bisa di wakili. " Kami akan tindak lanjuti
sesuai dengan Tata tertib yang ada di dewan,dan akan di laksanakan rapim dengan
ketua balekda," Ucapnya.
Langkah selanjutnya,akan di
bawah ke Banmus dan akan di bahas sesuai dengan dengan mekanis undang-undang No
32 dan Tatip dewan. Tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
DPRD.
"Inipun sudah sesuai dengan
Undang-undang nomor 3 tahun 2007 yang menyatakan bahwa Enam bulan Sebelum
akhir jabatan Walikota sudah melaporkan LKPJ nya kepada dewan, mengingat waktu
saat ini untuk itu rapat paripurna untuk membahas LKPJ ini akan di laksanakan
usai Pilkada atau sekira tanggal 21 Oktober," Tambahnya.
Sementara itu,
Parigan selaku PLH Sekda kota tersebut yang mewakili Walikota menyebutkan,
menindak lanjuti surat dari DPRD Lubuklinggau. Khusus untuk Menyerahkan LKPJ
Masa Jabatan Walikota Lubuklinggau Priode 2008 -2013 dan itu sudah menjadi
kewajiban yang sudah di tentukan oleh undang-undang termasuk juga memberikan
laporan LPPD. " LKPJ dan LPPD materinya hampir sama, tidak jauh beda
intinya ini adalah pertanggung jawaban Walikota kita semasa ia menjabat,"
Pungkasnya. (R Tanjung)
JAKARTA,
Jurnal Rakyat: Gubernur terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan segera menempati
rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Dia pun membawa barang
dari rumahnya di Solo. Diantara barang-barang yang dibawa lemari, meja kerja,
kursi, dan tempat tidur. Ternyata barang-barang yang dibawa adalah buatan
Jokowi sendiri.
"(Bawa) tempat tidur saja, tempat tidur
jelek lho ya, bukan tempat tidur bagus," kata Jokowi sebelum gladi resik
pelantikan gubernur DKI di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Minggu
(14/10/2012).
Jokowi tak menjelaskan alasannya membawa tempat tidur
tersebut. Saat ditanya lebih lanjut, dia hanya tertawa. Namun dia menjelaskan
barang-barang lain dari rumahnya di Solo juga dibawa. "Truk (yang membawa
barang) sudah mau masuk," tuturnya.
Usai gladi resik, Jokowi akan langsung menuju
rumah dinasnya. Dia akan meninjau persiapan di rumah yang pernah ditempati oleh
Fauzi Bowo itu.
"Ini mau lihat rumah dinas dulu, setelah
ini, kan saya belum pernah ke sana. Mau lihat persiapan di sana," ujarnya
Pantauan detikcom di rumah dinas Gubernur DKI,
Minggu (14/20/2012), truk yang membawa barang-barang Jokowi dari Solo telah
sampai. Beberapa barang yang dibawa truk itu di antaranya tempat tidur yang
terdiri dari kasur dan dipannya. Selain itu terdapat lemari, meja kerja dan
kursinya yang semuanya terbuat dari kayu jati.
Jokowi menuturkan tempat tidur yang dia bawa
memang dibuatnya sendiri. Tempat tidur itu sudah digunakannya selama 17 tahun.
"Tempat tidur itu memang sudah jelek, sudah
saya pakai tidur lebih dari 17 tahun. Kalau tidur pakai itu saya kan bisa tidur
nyenyak, adem. Itu buat sendiri, saya kan tukang kayu," tuturnya,
Jokowi mengatakan tak ada barang mewah yang dia
bawa dari Solo untuk ditempatkan di rumah dinas. Dia juga tak akan banyak
menambah barang baru dan akan memanfaatkan barang-barang lama yang sudah
tersedia.
Jokowi juga merasa tak perlu melakukan renovasi
terhadap rumah dinasnya itu. "Saya suka (rumahnya), Saya itu biasa mau
tidur di mana saja, mau di pinggir kali sudah biasa," imbuhnya.
Sementara, salah seorang teman Jokowi
yang menata rumah dinas Jokowi, Anggit Nugroho, mengatakan barang-barang dari
Solo yang dibawa ke Jakarta adalah barang yang dibuat oleh Jokowi sendiri.
Barang-barang itu juga diekspor ke Spanyol melalui usaha mebel milik Jokowi.
"Ini tempat tidur dibuat langsung oleh
Bapak. Sudah nyaman katanya. Yang lain juga buatan Bapak sendiri,
seperti kursi dan lemari, diekspor Bapak juga kok ke Spanyol," lanjut pria
yang mengaku sudah menemani Jokowi sejak 2004 lalu itu.(Detik)
LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Sebanyak 146.258 surat suara
ditambah 2,5 persen cadangan sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah
diterima Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Lubuklinggau. Surat suara ini
akan disebarkan ke 353 Yempat Pemungutan Suara (TPS dan 3 TPS khusus.
Divisi
Logistik KPUD Lubuklinggau, Syamsu Rizal, saat dibincangi Jurnal Rakyat, Sabtu,
(13/10/2012) mengungkapkan, surat suara tersebut di cetak pada percetakan PT
Jasuwindo Tiga Perkasa, di Kabupaten Sidoharjo, Jawa Timur.
Menurutnya,
pemilihan percetakan itu dikarenakan pengamanannya sangat tinggi, selain itu
percetakan tersebut selalu memenangkan tender dalam pencetakan naskah soal
ujian nasional.
“Sekitar
pukul 20.00 WIB, Kamis (11/10/2012) surat suara tiba di KPUD Lubuklinggau
dengan pengawalan aparat kepolisian,”katanya.
Untuk tahap
awal, kata dia, dilakukan pembukaan formulir C6 serta undangan pemilih yang
melekat dengan kartu pemilih. Dan pada H-5 sudah disebarkan ke Panitia
Pemungutan Kecamatan (PPK) sehingga H-1 pemilih sudah menerima undangan.
“Surat
suara nanti dihitung setelah formulir C6 dibuka bersamaan dengan undangan
pemilih. Untuk penyortiran sudah dilakukan pihak perusahaan bahkan master surat
suarapun sudah dimusnahkan,”jelasnya.
Divisi
Teknis KPUD Lubuklinggau, Topandri Tanjung menambahkan, KPUD segera melakukan
pendataan seluruh nama pemilih yang meninggal dunia dan terdaftar dalam daftar
pemilih tetap (DPT), sehingga surat undangan yang melekat dengan kartu pemilih
disortir dan segera ditarik untuk pemilih yang sudah meninggal.
“Setelah
disortir, segera dimusnahkan agar tidak digunakan oelh oknum-oknum yang tidak
bertanggungjawab. Untuk pemilih ganda hingga sekarang ini belum ada laporan
sedangkan untuk pemilih pindah lokasi memilih, diminta agar pemilih meminta
surat pindah pemilih,”katanya. (R
Tanjung)
JAKARTA, Jurnal Rakyat:Komisi Pemilihan
Umum (KPU) selalu disalahkan dalam penetapan DPT. Namun, KPU justru melempar
masalah itu kepada Kemendagri. Partai Gerindra menyayangkan sikap KPU, padahal
KPU sudah menyelenggarakan beberapa kali pemilu dan masalah DPT kerap terjadi.
"Ini kan aneh, negeri ini sudah merdeka
berapa lama tapi urus inventaris kabupaten saja keliru. Kalau dibiarkan terus
bisa bahaya," ungkap Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra, M Taufik, dalam diskusi
'Sistem Informasi Partai Politik' di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta,
Sabtu (13/10/2012).
Taufik meminta agar KPU jangan hanya
menerima data dari Kemendagri saja. Justru, lanjut Taufik, KPU harus membantu
Kemendagri menyelesaikan masalah administrasi di tiap provinsi. "KPU jangan serta-merta mendapatkan
data saja. Alokasi penduduk sangatlah krusial," tegas Taufik.
Mendengar pernyataan itu, Anggota KPU Sigit
Pamungkas menjelaskan, pihaknya sudah memberikan masukan kepada Kemendagri.
Tetapi jika tidak ada perubahan, KPU tetap memakai data dari kementerian
tersebut. Sigit menambahkan, pihaknya tetap berupaya melakukan yang maksimal
agar tidak merugikan partai politik.
"Kalau data kekeliruan bukan sepenuhnya
kesalahan KPU. Kami sudah sampaikan ke Kemendagri bahwa beberapa bermasalah,
tapi tetap digunakan, data itu jadi kita tetap ikuti," timpal Sigit dalam
kesempatan yang sama. (Detik)
LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Lubuklinggau,
Sumatera Selatan meminta kepada Partai Politik (Parpol) yang ada di Kota
Lubuklinggau segera menyerahkan soft copy Kartu Tanda Anggota (KTA).
Hal tersebut
dikatakan Divisi Hukum KPUD Kota Lubuklinggau, Efriadi Suhendri saat dibincangi
Jurnal Rakyat di ruang kerjanya, Sabtu (13/10/2012).
“Kita
akan undang Parpol yang ada di Lubukinggau untuk membahas persoalan ini. Karena
ada masa perbaikan sejak 9 Oktober 2012 hingga 15 Oktoner 2012. Namun rata-rata
Parpol belum menyerahkan soft copy KTA,”katanya.
16
Oktober 2012 hingga 22 Oktober 2012, tambah Efri, akan dilaksanakan verifikasi
administrasi hasil perbaikan. “Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual,
yang menyangkut masalah kepengurusan, keterwakilan perempuan dan domisili
kantor,”ujarnya.
Mengenai
pentingnya soft copy KTA, Efri menjelaskan, nantinya semua Parpol akan diundang
dan ditampilkan soft copy tersebut, selanjutnya dicocokkan dengan foto copy KTA
yang diserahkan ke KPUD. “Jadi akan ditampilkan secara terbuka, sehingga akan
terlihat apakah jumlah dan nama pemilik KTA sesuai pada foto copy dengan soft
copy,”pungkasnya. (R Tanjung)
JAKARTA, Jurnal
Rakyat: Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Joko Widodo
dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) akan dilantik pada 15 Oktober 2012.
Aacara pelantikan tersebut akan disiarkan langsung (live) oleh sembilan stasiun
televisi.
"Ada sembilan media yang
akan melakukan (siaran) live," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Inggard Joshua di
gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2012).
Sayangnya Inggard tidak merinci televisi mana saja yang dimaksudnya.
Inggard mengatakan, undangan resmi acara tersebut ada 2.000 orang. Selain itu,
panitia telah menyiapkan layar besar bagi tamu undangan yang tidak dapat
melihat secara langsung acara tersebut.
"Undangan dalam ruangan
mencapai 850 dan di luar. Ada
layar besar di lantai 3 dan lobi DPRD. Bagi yang tidak tertampung supaya tertib
menonton TV di rumah masing-masing," jelasnya.
Rencananya acara pelantikan ini
akan dihadiri oleh Fauzi Bowo dan Prijanto, gubernur dan wakil gubernur yang
digantikan. Pelantikan digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta Jalan Kebon Sirih,
Jakarta Pusat, oleh Mendagri Gamawan Fauzi.(Detik)
Direktur CV Buana Sari, Sambas Memberikan Penjelasan Kepada Warga
LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Direktur CV Buana Sari selaku instalatir jasa kelistrikan, Sambas yang juga Calon
Walikota Lubuklinggau nomor urut 1 dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Lubuklinggau didatangi pengunjuk rasa warga Desa Rantau Ali Kecamatan BTS
Ulu, dikediamannya, Rabu (11/10/2012).
Puluhan warga menuntut
penyelesaian pemasangan listrik di desanya yang tertuang dalam surat perjanjian
bersama antara 123 warga dengan CV Buana Sari tahun 2011 yang lalu. Setelah
melakukan dialog antara perwakilan warga dengan Direktur CV Buana Sari, Sambas
tidak tercapai kesepakatan, sehingga warga sepakat melaporkan Direktur CV Buana
Sari itu ke Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Musi Rawas (Mura).
Perwakilan warga, Nawawi mengatakan,
kesepakatan itu terjadi tahun 2011 yang lalu, dimana 123 warga menginginkan
adanya listrik di perumahannya. Sehingga, terjadi kesepakatan masing-masing
warga dikenakan biaya sebesar Rp4,5 juta, tetapi hingga bulan Desember 2011, listrik
yang dijanjikan tidak kunjung selesai dan baru selesai bulan
April 2012.
Bahkan, sebanyak 15 orang pelanggan
yang memasang listrik ketika melakukan pembayaran ke PT PLN ternyata rekening
listrik milik warga tersebut tidak terdaftar sebagai pelanggan PLN. Dan ada
juga arus listrik sesuai ampere yang ditetapkan juga berkurang terhadap satu pelanggan.
Sehingga, warga menuntut Direktur CV Buana Sari
mengembalikan uang yang telah disetor untuk pemasangan listrik karena telah
melanggar ketentuan dalam surat
perjanjian.
“Kami cabut kuasa pemasangan
listrik dengan CV Buana Sari dan menuntut pengembalian uang yang telah disetorkan
oleh pelanggan. Meskipun sekarang seluruh warga telah menikmati aliran listrik
yang dipasang,”jelasnya
Nawawi menegaskan, jika tidak
tercapai kesepakatan kami laporkan kepada pihak yang berwajib, karena CV Buana
Sari tidak memenuhi tuntutan warga.
Sementara itu, Direktur CV Buana
Sari, Sambas mengatakan, pihaknya sejak awal telah melakukan pemenuhan
pemasangan listrik, bahkan seluruh uang tersebut masih ditangan kades dan Lurah
setempat, bahkan hingga sekarang 123 pelanggan sudah terpasangan dengan digratiskan
lima orang pelanggan meliputi, mesjid, sekolah dasar,
langgar, ketua RT, dan lurah.
“Ini kampanye hitam (Black
Campaign) dan pencemaran nama baik dirinya. Jika warga ingin mencabut kuasa, saya
juga bisa mencabut kuasa dan menuntut pengembalian uang yang sudah digunakan
untuk pemasangan listrik dan belum dibayar selama ini,”tegas dia.
Anggota DPRD Kota Lubuklinggau
menambahkan, dirinya juga sudah mengetahui siapa aktor Black Campaign ini dan
dirinya meminta oknum yang tidak bertanggung jawab tidak melakukan
fitnah-fitnah terhadap dirinya, apalagi saat mencalonkan diri sebagai walikota
Lubuklinggau.
“Semua masalah kelistrikan sudah
diselesaikan sebanyak 123 pelanggan, dan untuk pelanggan yang belum selesai
dalam jangka waktu satu minggu diselesaikan. Namun, jika warga ingin menempuh
jalur hukum silahkan, saya juga bisa menuntut balik,”pungkasnya.(R Tanjung)
Warga RT 7 Kelurahan Sumber Agung, Menyimak Penjelasan dari KPUD
LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota
Lubuklinggau melakukan sosialisasi tentang tata cara pemilihan kepala daerah
(Pilkada) di RT 7 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota
Lubuklinggau, Sumatera Selatan, tepatnya di Lokalisasi Patok Besi, Rabu (11/10/2012).
Sosialisasi ini bertempat di
gedung klinik konsultasi kesehatan di kawasan lokalisasi yang memang di
sediakan sebelumnya oleh pemerintah kota
Lubuklinggau dan di hadiri ratusan orang baik itu penduduk yang bermukim di
situ ataupun pekerja sex komersial (PSK).
“Kegiatan ini memang sebelumnya
sudah kita jadwalkan dan ini memang harus kita lakukan agar merekapun dapat
mengenali enam pasangan cawako dan cawawako yang akan mereka pilih pada tanggal
20 oktober nanti,”kata Divisi Hubungan Antar Lembaga KPUD Kota Lubuklinggau
Hendri Almawijaya usai kegiatan itu.
Menurut Hendri, tidak semua
memahami tentang tata cara pencoblosan, untuk itu pada kegiatan tersebut langsung
dilaksanakan simulasi pencoblosan dan pihaknya juga memberitahukan cara
mencoblos yang benar serta menerangkan mana suara yang sah dan tidak
“Biar bagaimanapun juga mareka
adalah warga Lubuklinggau yang memiliki hak untuk memilih pemimpinnya untuk itu
sebelumnya mereka harus mengenal dan mengerti caranya memilih,”jelasnya.
Pada waktunya nanti, tambahnya, pihaknya
berharap dengan sudah diberikan penjelasan para penduduk yang ada di wilayah
itu dapat menggunakan haknya sebagai warga Kota Lubuklinggau dengan baik,
karena suara mereka sangat berarti untuk kemajuan Kota Lubuklinggau kedepan.
“Untuk itu kami minta jangan
sampai golput , karena warga negara yang baik dapat menggunakan hak pilihnya
dengan sebaik mungkin,”harapnya.
Mengenai syarat yang harus
dipenuhi untuk menyampaikan hak suaranya, kata Hendri, warga harus menetap di
Lubuklinggau selama enam bulan sebelum dilakukan penetapan daftar pemilih Sementara
(DPS).
“Jika warga di RT 7 Kelurahan
Sumber Agung yang tidak menetap atau hanya satu bulan berada di lokasi ini
tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Beda dengan pemilihan presiden dimana
setiap warga negara Indonesia
yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) berhak menggunakan hak suaranya dimana
saja, untuk domisili tidak dipermasalahkan,”tegasnya.
Sementara, Sekretaris Camat (Sekcam)
Lubuklinggau Utara I, Semardi Supanji mengatakan, pihaknya mengharapkan warga
RT 7 sesibuk apapun menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Sebab, jika tidak menggunakannya
secara otomatis warga tidak mendukung pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan.
“Saya imbau warga menggunakan hak
pilihnya jangan menjadi golongan putih (golput), apalagi keenam calon yang maju
dalam pilkada Lubuklinggau merupakan calon yang baik dan memiliki rekam jejak terhadap
tugas yang telah diembannya selama ini,”pungkasnya. (R Tanjung)
MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) meminta kepada semua
unsur pemerintahan yang ada di Sumatera Selatan yang berkompeten untuk
menyelasaikan perseteruan atas lahan di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan
Rawas Ilir, Kabupaten Mura, yakni antara PT Gorby Putra Utama (GPU) di ketahui
berada di Kabupaten Mura dan PT Sentosa Kurnia Energi (SKE) yang berada di
Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang hingga kini tak kunjung usai.
“Perseteruan antara dua perusahaan
ini tidak dapat dibiarkan berkepanjangan. Pemerintah Kabupaten Muba dalam hal
ini harus tegas untuk menghentikan aktifitas PT SKE di lahan PT GPU, sebab jika
berkepanjangan dikhawatirkan terjadi konflik horizontal antara masyarakat dan
kedua perusahaan itu,”kata Ketua Komisi I DPRD Mura, Al Imron Harun kepada
Jurnal Rakyat, Rabu (10/10/2012).
Menurut Imron, pergerakan ataupun
langkah tegas yang diambil PT Gorby merupakan refresentatif mereka bersama
rakyat Musi Rawas, secara pribadi Imron mengucapkan rasa prihatin yang mendalam
atas apa yang terjadi di lapangan antara kedua investor itu.
“Sebelumnya Pemkab Mura yang
sudah meminta Bupati Muba secara tertulis untuk menghentikan aktifitas PT SKE,
tetapi upaya baik itu tidak diindahkan, faktanya Pemkab Muba tidak merespon
atas berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Mura, tentunya dengan tidak direspon
itulah jelas akan berdampak buruk bagi kenyamanan masyarakat yang ada di wilayah
itu. Terlepas dari salah dan benar,atau apakah wilayah Mura atau Muba tetap
masyarakat yang jadi korban apa bila hal ini tetap di biarkan,"ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini
berharap, agar persoalan ini dapat diselesaikan dan direspon oleh semua pihak
tidak menutup kemungkinan pihak provinsi (Gubernur) dan pihak Pusat diminta
untuk turun tangan menyelesaikan dan memberikan kepastian hukum terkait
persoalan itu, namun tentunya kedua kepala daerah di wilayah itu terkhusus bagi
Pemkab Mura, agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga dirawan konflik
perbatasan dan investor yang menanamkan modal.
Karena dengan adanya pengusiran
secara paksa oleh masyarakat , ormas dan pihak GPU terhadap SKE, menurut Imron terlihat
ada beberapa hal menarik yang dapat disimpulkan, pertama SKE sangat tidak
mematuhi surat bupati seperti yang dijelaskan, kedua ada pertanda bahwa
setiap saat bisa terjadi permasalahan baru yaitu perang antar warga dan
perusahaan di daerah perbatasan.
“Jadi kalau dibiarkan artinya kita
semua sedang menunggu kapan saatnya saja bom waktu itu akan meledak dan kini
timbul suatu pertanyaan siapa si sebenarnya yang mampu dan berwenang
menyelesaikan masalah tersebut? Haruskah kita tanya pada rumput yang
bergoyang? Atau haruskah setelah pertumpahan darah terjadi, baru kita jadi
pahlawan kesiangan,”cetusnya.
Diungkapkannya, Hal itu sudah disampaikan pihaknya kepada Asisten I
hingga kepada pihak kepala desa untuk memberikan laporan perkembangan, tetapi
sampai sekarang mereka tidak pernah melapor dan setiap ditanya, mereka sudah
melakukan sesuatu dan seolah-olah tidak ada masalah. Jadi bila hanya DPRD yang
perduli tanpa ada kepedulian bersama dengan eksekutif, tentu hasilnya tidak
oftimal.
“Walaupun pihak lain tidak
memikirkan itu kita pihak Eksekutif akan berupaya mencoba mencari solusi
tentang hal ini tentunya dengan melibatkan semua unsur pemerintahan yang
ada,dalam waktu sesegera mungkin komisi I akan memanggil kades, selanjutnya kita akan jadwalkan untuk mengecek ke lokasi secara langsung,”tegasnya.
(R Tanjung)
JAKARTA,
Jurnal Rakyat: Kejagung Tangkap Tangan 2 Jaksa yang Peras Pengusaha Rp
2,5 M
Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap jaksa yang diduga melakukan tindakan
pemerasan. Pemerasan tersebut dilakukan terhadap pengusaha yang bergerak di
bidang konstruksi pelabuhan.
"Iya benar," ujar Wakil Jaksa Agung, Darmono, di Gedung Kejagung,
Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (9/10/2012).
Informasi yang dikumpulkan detikcom, oknum jaksa yang tertangkap ada dua orang
berinisial A dan AFP. Selain itu Kejagung juga menangkap satu orang lainnya
yang merupakan staf tata usaha di lingkungan Kejagung berinisial S. Mereka
ditangkap setelah pihak Kejagung melakukan pengembangan penangkapan jaksa
gadungan berinisial DP di pusat perbelanjaan Cilandak Town Square (Citos),
Jakarta Selatan, pada Senin (8/10) kemarin.
Barang bukti yang disita oleh Kejagung adalah uang senilai Rp 50 juta yang
berhasil diamankan dari DP. Uang Rp 50 juta itu merupakan sebagian dari uang
pemerasan yang diminta sebanyak Rp 2,5 miliar.
Saat ini ketiga pegawai di lingkungan Kejagung tersebut menjalani pemeriksaan
di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus). Sementara untuk DP yang
merupakan jaksa gadungan telah diperiksa kemarin di bagian Jaksa Agung Muda
bidang Pengawasan (Jamwas). (Detik)
MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: PT
Gorby Putra Utama (GPU) yang bergerak di bidang tambang batu bara, berada di
Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas (Mura),
terpaksa mengambil tindakan tegas dengan mengusir puluhan pekerja PT Sentosa
Kurnia Energi (SKE) yang di ketahui bergerak di bidang pengelolaan perkebunan
kelapa sawit, Selasa (9/10/2012).
Tindakan tegas itu terpaksa pihak PT GPU lakukan karena
perusahaan SKE yang berada di daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) itu, sudah
merambah hingga kewilayah PT GPU mencapai ratusan hektar.
Berdasarkan pantauan Pihak PT GPU
bersama dengan ratusan masyarakat dari berbagai elemen baik itu dari organisasi
kepemudahn dan toko masyarakat daerah itu mengusir secara paksa pekerja PT SKE
untuk pergi dari lahan yang saat ini statusnya belum jelas karena sudah
dinayatakan status QUO dari Bupati Musi Rawas H. Ridwan Mukti.
Sontak kedatangan pihak PT GPU
dengan menggunakan enam mobil dan ratusan massa
itu membuat pekerja PT SKE tunggang langgang berlarian karena ketakutan dan
meninggalkan 9 alat berat dan dua Beskem di wilayah itu. Selang beberapa menit
kemudian sekitar 20 orang Security dari PT SKE dan Komandan Regunya,datang
kelokasi dan menemui perwakilan Pihak PT Gorby.
Widia Saputra selaku Manager
Comoniti Affair didampingi Senior Extrnal Pranoto kepada pihak SKE menyatakan,
bahwa Setelah keputusan Bupati Musirawas pada 1 Oktober 2012 yang di tujukan
kepada Bupati Muba,intinya meminta Bupati Muba untuk menghentikan seluruh
kegiatan PT SKE pada lahan ini guna mencegah terjadinya konflik
horizontal,Namun hingga surat itu di tujukan sudah dua minggu ini PT SKE malah
melakukan aktifitas lagi untuk itu kami minta jangan lagi melakukan aktifitas
sebelum adanya keputusan yang sah oleh kedua belah pihak pemerintahan tersbut.
Dijelaskannya, perambahan PT SKE
hingga kelahan PT GPU, kondisinya bahkan sudah melakukan keliring hingga 360
Hektar luasnya dan sekitar 50 hektar sudah di tanami oleh dengan kelapa sawit.
Pihaknya tidak melakukan penjagaan ketat di karena program dari PT GPU jangka
panjang, oleh karena itu semuanya tidak begitiu di awasi namun semua perbatasan
di patok dan di beri papan merek. "Lokasi yang mereka klaim
berada di wilayah milik Gorby Kilo meter 24," Ungkapnya.
Kekesalan PT. GPU bukan tidak
beralasan karena hingga saat ini pihaknya sangat mematuhi semua intruksi atau
surat Bupati nomor 140/700/I/2012 di poin kedua yang menyebutkan bahwa dalam
rangka menghindari konflik horizontal antara masyarakat,pemerintah kabupaten
Mura telah memerintahkan pihaknya untuk tidak melakukan aktifitas pada
lahan yang saat ini masih di sengketakan.
"Untuk itu kami meminta kepada
pihak PT SKE segera menghentikan aktifitasnya di lahan milik perusahaan
kami, sebelum setatus hukumnya jelas karen kamipun memiliki dasar
mempertahankan lahan ini," Tegasnya.
Sementara, Perwakilan PT SKE Abu
Hasan dimintai keterangan tentang hal itu menyebutkan, dirinya hanya berkerja
untuk mengambil keputusan dirinya tidak bisa. " Saya hanya bekerja disini
namun semua hal yang di inginkan Gorby akan saya sampaikan kepada
pimpinan," ucapnya singkat.
Terpisah, Ketua Komisi
I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas, Al Imron
Harun, menyatakan, dirinya menilai ini adalah sebagai refresentatif rakyat Musi
Rawas, ia secara pribadi mengucapkan rasa prihatin yang mendalam atas apa yang
terjadi di lapangan dan Dengan tidak dipatuhinya,upaya baik pemkab Mura atas
permasalahan diperbatasan tersebut,sehingga Pemkab Muba tidak merespon atas
berbagai upaya yang dilakukan perkab mura,tentu nya dengan tidak di
responnya hal itu jelas akan berdampak buruk bagi kenyamanan masyarakat yang
ada di wilayah itu.
"Terlepas dari salah dan
benar,atau apakah wilayah mura atau Muba tetap masyarakat yang jadi korban apa
bila hal ini tetap di biarkan," Cetusnya.
Politisi Partai Gerindra itu
berharap, agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dan direspon oleh semua
pihak, dalam hal ini dua kepala daerah di wilayah itu terkhusus bagi pemkab
mura,agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga dirawan konflik
perbatasan dan investor. yang menanamkan modal.
“Dengan adanya pengusiran secara
paksa oleh warga dan perusahaan terhadap SKE, ada beberapa hal menarik yang
dapat kami simpulkan, pertama SKE sangat tidak mematuhi surat bupati
seperti yang dijelaskan diatas, kedua ada pertanda bahwa setiap saat bisa
terjadi permasalahan baru yaitu perang antar warga didaerah perbatasan,jadi
tinggal menunggu kapan saatnya saja bom waktu itu akan meledak dan kini timbul
suatu pertanyaan siapa si sebenarnya yang mampu dan berwenang menyelesaikan
masalah tersebut? Haruskah kita tanya pd rumput yang bergoyang? Atau
haruskah setelah pertumpahan darah terjadi,baru kita jadi pahlawan
kesiangan,”katanya.
Menurut Imron, hal tersebut sudah pihaknya
sampaikan kepada Asisten I sampai kepada kades untuk memberikan laporan
perkembangan,tetapi sampai sekarang mereka tidak pernah melapor.dan setiap
ditanya,mereka sudah melakukan sesuatu dan seolah-olah tidak ada masalah jadi
bila hanya DPRD yang perduli tanpa ada kepedulian bersama dengan eksekutif,
tentu hasilnya tidak oftimal.
"Akan tetapi dalam waktu
sesegera mungkin komisi I akan memanggil kades, kebetulan besok ada rapat
komisi dengan mitra yaitu camat,kita akan tanya kondisi terakhir dan
perkembangan willayah perbatasan, selanjutnya kita akan jadwalkan untuk
mengecek ke lokasi secara langsung,"tegasnya. (R Tanjung)
Ketua DPRD Lubuklinggau Hasbi Assadiki Melantik PAW Sambas
LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat:
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Lubuklinggau, Sambas secara resmi
dilantik menjadi anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau
periode 2009-2014. Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Nuzuan Ahdi
alias Cuwek kepada Sambas dilaksanakan pada Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau,
Selasa (9/10).
PAW tersebut sesuai dengan surat yang diterima
DPRD Kota Lubuklinggau dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan DPP PAN.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, Hasbi Asidiki mengatakan PAW yang dilakukan
bukan kewenangan dewan tetapi merujuk surat yang masuk ke DPRD Sumsel, dan
masuknya surat PAW itu pada 17 April yang lalu, sehingga dewan melakukan kroscek
terhadap surat yang ada.
“Kita proses surat tersebut sesuai
dengan petunjuk PAW karena itu kewajiban partai, tetapi dewan memproses surat
yang ada. Jadi bukan dewan yang melakukan PAW, namun mekanisme partai masing-masing,”tegas
Hasbi, usai melantik PAW Sambas menggantikan Cuwek.
Hasbi menjelaskan, Sambas langsung
menempati komisi yang telah ditentukan sesuai tata tertib dewan. Mengenai
Sambas yang saat ini mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Lubuklinggau dan
harus ada izin cuti.
“Sambas harus langsung mengajukan
surat pemberitahuan kepada Ketua DPRD, karena dewan bukan pejabat negara yang
mengajukan cuti kampanye,”katanya.
Sementara itu, Sambas yang juga
Ketua DPC PAN Kota Lubuklinggau mengatakan, dirinya siap mengemban amanah yang
diberikan masyarakat kepadanya dan menjalankan fungsi legislative sesuai aturan
perundang-undangan yang berlaku.(Biroe)
MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat : Dalam
rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober mendatang, Ikatan
Pemuda Petunang dan Musi Rawas, menggelar kegiatan turnamen sepakbola
se-Kabupaten Musi Rawas.
Irama Sandra
“Penyelenggaran turnamen ini,
merupakan suatu bentuk apresiasi kita sebagai pemuda bangsa Indonesia
dalam
rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda,”kata Ketua Panitia Pelaksana, Irama
Sandra, saat pembukaan turnamen, Jum’at (5/10/2012).
Tim dan Oficial Perserta Turnamen
Menurutnya, selain memperingati
Hari Sumpah Pemuda, pelaksanaan turnamen itu untuk mempererat tali persaudaraan
dan persatuan antar pemuda se-Kabupaten Musi Rawas.
“Dengan adanya kegiatan-kegiatan
positif bagi para pemuda dan generasi penerus bangsa ini, khususnya kegiatan
olahraga ini diharapkan dapat mencetak bibit-bibit pemain sepakbola dari
daerah,”ujar Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musi
Rawas ini.
Pihak Sponsor Menyerahkan Bola Kepada Panpel
Dalam kesempatan itu juga, Irsan
panggilan akrab Irama Sandra, mengharapkan agar setiap tim maupun official pada
turnamen itu dapat menjaga sportifitas dalam permainan, sehingga tidak
menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
Selain itu, lanjutnya dalam setiap
pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi bagi tim yang belum
mempunyai kesempatan dalam memenangkan pertandingan diharapkan untuk terus
berjuang.
“Jangan dijadikan kemenangan
sebagai tujuan utama pada turnamen ini, tapi jadikanlan turnamen ini sebagai
pengikat tali persaudaraan kita sebagai pemuda,”tegasnya.
Tendangan Perdana Oleh Pihak Sponsor
Mudah-mudahan, turnamen ini dapat
berjalan lancer tanpa suatu halangan apapun hingga selesai.
“Selamat bertanding,
saudara-saudaraku, dengan tetap menjaga sportifitas kita tingkatkan mentalitas
pemuda yang berakhlak dan berprestasi,”pungkasnya.(Biroe/Pariwara)
LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Lubuklinggau menyiapkan akuntan publik
untuk melakukan pemeriksaan dana kampanye enam pasang calon walikota dan wakil
walikota Lubuklinggau dalam pilkada ini.
“Akuntan publik disiapkan sesuai
petunjuk aturan pelaksanaan pilkada. Mereka nantinya mendatangi tim pemenangan
calon untuk memeriksa dana kampanye. Saya minta tim pemenangan membuka diri
terhadap kehadiaran akuntan publik,”tegas Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) Kota Lubuklinggau, Umar Zipin Marbe, Jum'at (5/10/2012).
Menurut Umar, setelah periksa
akuntan publik dana kampanye itu akan dipublikasikan kepada khalayak umum dari
mana dana kampanye itu diperoleh, berapa banyak dikeluarkan dan digunakan untuk
apa dana kampanye tersebut. Disini terlihat transparansi publik penggunaan dana
kampanye
Selain itu, tim Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan turun ke Kota Lubuklinggau melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada. Sebab, pilkada di Lubuklinggau yang
pertama kali di Provinsi Sumsel dan KPK juga akan mengumumkan harta kekayaan
yang dimiliki masing-masing calon kandidat ke publik.”Kita minta para tim
pemenangan kampanye membuka diri sehingga proses yang ada dapat diselesaikan dengan
baik dan tercipta ketransparan publik dimasyarakat,”jelas dia.
Sementara itu, Ketua Advokasi,
Gabriel H Fuady didampingi Kabag Humas, Nurcholis Alhakim mengatakan, pada prinsipnya
untuk melakukan audit pengunaan dana kampanye pihaknya tetap merespon aktif. “Silahkan
jalankan proses yang ada karena pasangan Akisropi Ayub dan Akmaludin Moestofa
Mandiaur dikenal Beramal siap dan mematuhi aturan pelaksanaan pilkada yang
ada,”tegas Gabriel.
Pengacara kondang di bumi Sebiduk
Semare menegaskan, respon positif diberikan pasangan Beramal dengan keterbukaan
dan kesiapan menjalani proses yang telah ditentukan, Tetapi, jangan sampai
proses itu hanya dilakukan sebelah pihak. Artinya, jika mau melakukan audit
dana kampanye juga dilakukan secara serentak dan diketahui public pelaksanaannya.
“Nah, disinilah letak transparansi
jangan hanya satu dua orang calon yang dilakukan pemeriksaan, tetapi serentak
dan terbuka juga pelaksanaan, sehingga diketahui secara jelas pelaksanaanya dan
menyeluruh,”ungkapnya.
Terpisah, Advisor Political
pasangan SN Prana Putra Sohe dan Sulaiman Kohar dikenal Nan Suko, Eka Rahman mengatakan,
pemeriksaan akuntan publik yang dilakukan KPUD sudah sesuai aturan yang ada dan
rekening ini akan dilaporkan pasangan calon H-1 pencoblosan pilkada.
“Kita sudah siapkan dan dana
kampanye yang digulirkan merupakan dana pribadi namun pihaknya tetap mematuhi
hal tersebut,”kata dia.
Eka menambahkan, KPUD tidak perlu
membesar-besarkan permasalahan tersebut. Karena masalah itu sudah disiapkan
kandidat Nan Suko. Namun, diharapkan adanya transparansi juga pelaksanaan audit
dana yang lebih besar daripada dana kampanye para calon.(R Tanjung)