Kriteria Capres Ideal Menurut Mahfud MD

Mahfud MD

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Nama Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Mahfud MD mulai meramaikan politik nasional karena banyak yang meliriknya menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Seperti apa sosok calon presiden atau capres yang ideal menurut dia?

"Pemimpin nasional yang ideal harus pandai Seperti SBY, tegas dan Efektif seperti Pak Harto, egaliter seperti Gus Dur, dan bermartabat ultra nasionalis seperti Bung Karno, tegas tak pandang bulu dalam menegakkan hukum seperti Hoegeng,"kata Mahfud, Rabu (25/1/2012).

Bagi Mahfud, setiap pemimpin punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang terpenting, seorang pemimpin harus berusa membuat perubahan menuju kemajuan.

"Setiap Presiden punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing tetapi setiap pimpinan kini harus berusaha mengambil segi baik dari mereka," terang dia.

Lalu apakah dia sebagai sosok penegak hukum yang ada dalam kriteria itu? 

"Bahwa saya tak mau bicara capres sampai tahun 2013, sebab saya ini hakim konstitusi," tegasnya.(Detik)

Masyarakat Harapkan Hasbi Calonkan Diri Pada Pemilukada

Hasbi Asadiki

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Masyarakat Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan mengharapkan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilukada pada November 2012 mendatang, Hasbi Asadiki yang saat ini sebagai Ketua DPRD Kota Lubuklinggau agar  mencalonkan diri  menjadi Walikota.

“Hasbi Asadiki selama ini sudah terbukti kiprahnya di masyarakat kota ini dan sudah dua periode terpilih sebagai wakil rakyat di legeslatif. Selain itu sudah diketahui kiprahnya sebagai Tokoh Pemuda yang sangat enerjik, berkompeten untuk menjadi orang nomor satu di kota ini,”Ujar Yulius kepada Jurnal Rakyat, Selasa (24/1).

Menurut Yulius, kami sangat mengharapkan Partai Golkar sebagai partai yang menghantarkan Hasbi Asadiki selama ini hingga bias menjadi Ketua DPRD untuk dapat mengusung Hasbi pada Pemilukada tahun ini.

“Saya yakin sekali saudara Hasbi siap untuk menjadi walikota di Bumi Sebiduk Semare dan menjalankan roda pemerintah apabila dia terpilih menjadi walikota nantinya, serta sudah terbukti selama dia menjadi ketua DPRD sudah banayak problem-problem yang sering disampaikan masyarakat kepada hasbi  diselesaikan dengan kepala dingin dan selalu ada solusi,” tegas Yulius.

Sementara, Hasbi Asadiki, menanggapi banyaknya permintaan masyarakat tersebut, dirinya menghargai permintaan yang di lontarkan oleh masyarakat, dirinya belum bias berkomentar banyak karena di partai Golkar ada aturan tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak.

”Saya hargai hal itu, namun di partai kami ada aturan saya sebagai kader dari partai Golkar harus taat dengan ketentuan yang ada, sebab hingga saat ini partai golkar sedang melakukan survey terhadap kandidat Cawako dan Cawawako serta seluruh keputusan itu ada di partai dan saya tidak mau melangkahi kebijakan partai,”ungkapnya.(Oeddy)

SBY Bantah Korupsi Meningkat

Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyadari saat ini ada persepsi yang terbangun di masyarakat bahwa praktik korupsi kian parah pada era kepemimpinannya. Padahal, kasus korupsi yang ditangani penegak hukum merupakan kasus lama, sebelum dia menjabat sebagai Presiden.

“Dari segi jumlah tidak boleh dikatakan korupsi yang meningkat, tapi penindakannya kena pada era kita,”ujar Presiden SBY di Istana Negara Jakarta, Rabu (25/1/2012).

Presiden membeberkan, sejak dia memerintah yaitu 2004-2011 telah disetujui sebanyak 168 surat izin pemeriksaan kepada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Saya punya data 168 permintaan kepada saya untuk saya berikan izin untuk diperiksa oleh Kejaksaan dan Kepolisian,"tutur bapak dua orang anak ini.

Dari total 168 surat yang dia setujui, sebanyak 78 surat izin tersebut untuk pejabat negara yang melakukan korupsi pada 1999 hingga 2004. Sementara di era kepemimpinanya yaitu 2004-2011, Presiden menandatangani sebanyak 90 surat untuk menindak pejabat negara.

Saat ini, kata dia terbangun juga persepsi bahwa meskipun banyak penindakan, korupsi di Indonesia semakin merajalela.

"Benarkah? Benarkah? Yang saya tahu tahun-tahun terakhir ini penindakan terhadap tindakan kejahatan korupsi meningkat tajam. Ibaratnya nggak ada yang bisa lepas,"ujarnya.

Dia menambahkan, tersebarnya korupsi sampai ke daerah-derah disebabkan distribusi kekuasaan yang semakin luas pasca reformasi.

"Sehingga kasus korupsi setelah reformasi tersebar di mana-mana,"ujarnya.(Okezone/Detik)