Laman

Kamis, 09 Februari 2012

Dewan Pers Berharap Media Siber Patuhi Kode Etik



JAKARTA, Jurnal Rakyat: Setelah Pedoman Pemberitaan Media Siber ditandatangani pada Jumat (3/2) lalu, Dewan Pers berharap media-media siber atau media online mematuhi kode etik yang sudah disusun.

Menurut Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, perkembangan media siber di Indonesia tidak bisa dicegah, sehingga Dewan Pers menyusun kode etik bagi media siber. “Perkembangan itu bagus tapi perlu diantisipasi dengan membuat panduan, kode etik untuk mengurangi dampak-dampak negatif,” kata Agus saat dihubungi, Rabu (8/2/2012).

Menurut Agus, Dewan Pers menerima banyak aduan terkait pemberitaan media siber. Pengaduan tersebut sebagian besar terkait pemberitaan yang tidak berimbang dan menghakimi. Aduan lainnya, berita siber juga kerap tidak akurat dengan mengutip pernyataan atau data yang salah.

Keluhan lain, adanya komentar-komentar pedas pembaca yang tetap ditampilkan media tersebut. “Komentar-komentar berita yang berbau SARA dan permusuhan itu yang perlu diantisipasi,” ujar Agus.

Agus mengatakan, pedoman tersebut saat ini masih terus disosialisasikan Dewan Pers ke berbagai pihak, termasuk asosiasi-asosiasi wartawan. Asosiasi wartawan dilibatkan dalam membuat panduan berita siber yang nantinya akan dilaksanakan anggotanya.

Dewan Pers sendiri belum mendata jumlah media siber di Indonesia. Namun sebanyak 32 media siber ikut menandatangani Pedoman Pemberitaan Media Siber. Menurut dia, jumlah media siber yang tercatat di Indonesia tidak sebanyak yang ada di internet. “Media online tidak sampai ratusan. Jadi harus memisahkan yang web dan non media. Kalau yang web kan tidak punya fungsi jurnalistik secara rutin, atau struktur redaksi,” ujar dia. (Jurnas)

Presiden: Pers Harus Seimbang


Susilo Bambang Yudhoyono

JAMBI, Jurnal Rakyat: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers bersikap seimbang dengan tidak hanya memberitakan hal-hal buruk atau negatif, tetapi juga mengulas hal-hal yang positif.

"Kalau sangat tidak seimbang, rakyat akan sinis, skeptis, tidak percaya, dan menyalahkan pemerintah, bahkan menyalahkan bangsanya," kata Yudhoyono dalam acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2012 di Provinsi Jambi, Kamis.

Yudhoyono mengatakan, salah satu tugas pers adalah mengawasi jalannya pemerintahan dan memantau situasi masyarakat.

Namun demikian, pers tetap memiliki tanggungjawab moral kepada masyarakat yang akan selalu mengamati pemberitaan pers.

"Masyarakat kita juga sangat kritis mengamati mana pemberitaan yang tidak berimbang, mana media yang kritis tapi tetap seimbang," katanya.

Meski demikian, Yudhoyono menegaskan, Indonesia akan terus menganut paham kemerdekaan pers. Menurut dia, suatu negara akan lebih baik jika menganut paham kebebasan pers, daripada paham otoritarian.

Kemerdekaan pers akan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, kehidupan demokrasi akan berjalan dengan baik, dan aspirasi masyarakat bisa disuarakan.

Presiden tiba di Jambi sekitar pukul 11.00 WIB, dengan menumpang pesawat khusus kepresidenan. 

Setelah singgah sebentar di kantor pemerintah Provinsi Jambi, Kepala Negara dan rombongan langsung menuju ke gedung DPRD Provinsi Jambi untuk menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional yang dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Pada pukul 15.50 WIB, Yudhoyono meninjau Pameran Pers dan Jambi Expo 2012 di Arena Eks MTQ Paal Merah, Jambi. Pameran itu diikuti oleh sejumlah institusi pers, termasuk Kantor Berita ANTARA.

Presiden dijadwalkan berada di Jambi sampai Jumat (10/2). Rombongan Kepala Negara akan meninggalkan Jambi menuju Jakarta pada pukul 14.00 WIB. Sebelum meninggalkan Jambi, Presiden dijadwalkan meninjau sebuah lokasi budi daya ikan Patin. (Antara)

Wartawan Dianiaya di Mapolsek



Ilustrasi
BANDA ACEH, Jurnal Rakyat: Aksi penganiayaan terhadap wartawan terjadi menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Basri Razali (34), pria yang mengaku wartawan Radar Nusantara di Aceh Timur,  dianiaya oleh kontraktor karena menyorot jalan berdebu yang meresahkan warga. Parahnya, penganiayaan dilakukan dua lelaki ini terjadi di Mapolsek Banda Alam, Aceh Timur. 

Seorang pelaku diketahui bernama Sulaiman, rekanan proyek jalan di Gampong Keude Geureubak, Kecamatan Banda Alam yang dikeluhkan warga. 

Pemukulan yang terjadi pada Selasa 7 Februari 2012 itu, menurut Basri, ikut disaksikan Kapolsek dan anggotanya. “Tidak ada upaya pembelaan dari Polisi,” katanya saat dihubungi wartawan dari Banda Aceh, Kamis (9/2/2012).

Polisi baru melerai setelah wartawan tabloid mingguan itu jatuh usai mendapat beberapa kali pukulan dari kedua pelaku. 

Kisah ini berawal saat Basri mendapat keluhan dari masyarakat atas kerusakan jalan di sana yang saat cuaca kering debu beterbangan sehingga sangat mengganggu warga. Padahal anggaran dari dana Otonomi Khusus diberikan Pemerintah Pusat kepada Aceh sudah dialokasikan untuk pembangunan jalan itu. 

Dia kemudian mengonfirmasi melalui telpon kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Timur, Yusuf Adam, menanyakan kejelasan jalan. Yusuf menjelaskan jalan itu akan segera diaspal. 

Basri kemudian mengabarkan hal itu kepada warga yang sedang nongkrong di warung kopi Kampung tersebut. Selang beberapa saat, seseorang yang mengaku bernama Sulaiman mengajaknya bertemu. Sulaiman mengaku kontraktor pembangunan jalan itu. Karena tak mau bertemu, beberapa saat kemudian Sulaiman bersama seorang temannya menemui Basri dan memintanya naik ke mobil. 

“Saya katakan kalau ingin berbicara di sini saja. Tapi, mereka tidak mau karena di situ banyak warga. Lalu mereka mengajak ke Polsek,” sebut Basri. 

Mereka menuju ke Mapolsek Banda Alam, namun Basri menggunakan sepeda motornya berangkat. Sesaat tiba di Mapolsek, Sulaiman dibantu temannya langsung menghajar Basri. “Jangan macam-macam kamu. Apa urusannya kamu menelpon Pak Yusuf Adam,” ujar Sulaiman seperti ditiru Basri.

Basri mencoba menjelaskan bahwa dia hanya menanyakan kondisi jalan karena ada keluhan warga, namun pelaku tak menggubrisnya, malah makin beringas. Polisi hanya menyaksikan pemukulan atas dirinya dan baru melerai ketika dia terjatuh. 

“Sangat saya sesalkan. Kenapa polisi diam saja melihat pemukulan atas diri saya. Jika di kantor polisi saja mereka berani berbuat seperti ini, bagaimana di tempat lain,” kata Basri.

Celakanya lagi usai pemukulan, polisi tak menahan kedua tersangka melainkan membiarkan keduanya meninggalkan Mapolsek begitu saja. Basri sendiri terpaksa harus keluar untuk melaporkan kejadian menimpanya ke Mapolres Aceh Timur. Dia kemudian divisum di RSUD Idi. 

Akibat pemukulan, Basri mengaku wajahnya memar, nyeri dibagian telinga kanan, serta  pusing-pusing dan belum berani keluar rumah karena trauma. Dia meminta polisi menyelesaikan kasus menimpanya secara hukum.

Sementara itu Kapolres Aceh Timur, AKBP Iwan Eka Putra belum bisa memberi keterangan atas kasus ini, karena dia masih berada di Banda Aceh menunggu serah terima jabatan dari Kapolres sebelumnya. Eka baru dilantik Rabu kemarin oleh Kapolda Aceh Irjen Iskandar Hasan sebagai Kapolres Aceh Timur, menggantikan AKBP Ridwan Usman. “Saya masih rapat,” singkatnya saat ditelepon wartawan.(Okezone)

Petani Kesulitan Dapat Pupuk Urea



PAGARALAM, Jurnal Rakyat: Meskipun pihak pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mencukupi stok pupuk urea bagi semua petani yang ada diberbagai daerah termasuk di Pagaralam, namun sampai saat ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk tersebut. Padahal pemerintah sudah membedakan warna pupuk untuk menghindari adanya penyalagunaan pupuk bersubsidi tersebut.

Kondisi tersebut tidak membuat semua petani di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan bisa dengan mudah mendapatkan pupuk tersebut. Karena sampai saat ini saja masih banyak petani yang tidak mendapat bagian pupuk Urea tersebut. Padahal pemerintah menjanjikan bahwa stok pupuk bersubsidi aman bagi semua petani khususnya Kota Pagaralam.

Dari informasi yang dihimpun, Kamis (9/2/2012), hampir setiap hari para petani terus mencari pupuk urea bersubsidi tersebut. Namun hampir disetiap toko pupuk urea tidak bisa didapan karena sudah habis. Kondisi ini memaksa petani harus terus mencari pupuk tersebut. 

Kondisi ini disebabkan masih banyak pupuk bersubsidi untuk petani Pagaralam dijual kekawasan lain dengan jumlah besar. Hal inilah yang membuat masih banyak petani yang tidak mendapat jatah pupuk tersebut.(Sripoku)

Ahli Pangan: Indonesia Dimitoskan Tak Bisa Ditanam Gandum



JAKARTA, Jurnal Rakyat: Ahli teknologi pangan Prof Dr FG Winarno mengatakan bahan baku gandum tidak harus diimpor. Kebutuhan gandum sudah dapat dipenuhi dari dalam negeri meski dalam jumlah terbatas. 

Tercatat gandum telah tertanam di wilayah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini harus terus ditingkatkan sejalan naik permintaan gandum impor setiap tahunnya hingga 8% di dalam negeri.

"Indonesia dimitoskan tidak bisa tanam gandum. Buktinya pada tahun 2000 kita bisa menanam gandum. Benihnya kita ambil dari India. India saja bukan produsen gandum waktu itu, namun sekarang menjadi nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. India ambil benih dari Mexico," katanya di kantornya, Indofood Tower, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Menurutnya diversifikasi pangan harus dilakukan. Dan salah satu pilihannya adalah tepung asal umbi-umbian. Tidak hanya tepung terigu, bisa juga dalam bentuk lain tepung jagung, tepung ubi jalar atau cassava.

"Food security itu penting dan kunci dalam ketahanan pangan adalah budaya makan tepung," tuturnya.

Ia pun mengkritik banyaknya konsumsi beras dari masyarakat Indonesia. Padahal, semakin hari penduduk bertambah. Namun peningkatan produksi beras tidak secepat pertumbuhan penduduk.

"Konsumsi beras kita 139 kg per orang per kapita. Malaysia saja hanya 80 kg per orang per kapita. Namun untuk memajukan keanekaragaman pangan harus melibatkan industri pangan," ucapnya.

Menurutnya jargon beras yang selama ini juga dianggap keliru. Beras menjadi komoditi politik, atau simbul kemakmuran. "Bahkan ada raskin, beras miskin. Ini sama dengan menghancurkan konsep keanekaragaman. Pemberasan itu salah besar," imbuh Winarno.

Sementara itu, mengenai gandum di Indonesia tahun lalu gandum asal Slovakia telah ditanam di daerah Sumatera Barat (Sumbar). Gandum ini tidak ditanam dalam jumlah banyak namun hanya sebagai percobaan. Penanaman telah dilakukan Maret 2011 lalu di 20 tempat di Sumatera Barat, termasuk di Bukittinggi.

Percobaan penanaman gandum di Indonesia juga dilakukan oleh Aptindo, yang telah melakukan pengembangan gandum tropis selama 10 tahun terakhir. Pakar pangan dari India, Nagarajan pada tahun 1999 telah memperkenalkan varietas gandum tropis di Indonesia.

Lokasi penelitian pengembangan gandum tropis misalnya di dataran menengah seperti Karanglo Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah dan dataran tinggi Kopeng Salaran dan Piji Salatiga Jawa Tengah.

Hasilnya diketahui tanaman gandum tropis bisa diserang hama kutu daun, ulat pemakan malai, ulat penggerak batang, ulat tanah, dan orong-orong. Sementara tanaman gandum bisa diserang penyakit tanaman yaitu bercak jerawat hitam, penyakit layu, dan kudis malai.

Penanaman gandum di Indonesia sudah dimulai pada awal abad 20 secara terbatas di Jawa yaitu di Pengalengan, Dieng, Tengger, dan Amanumbang. Luas tanaman gandum di Indonesia tak pernah berkembang dan tak pernah melampaui luas lahan 2.000 hektar per tahun, saat ini bahkan saja tersisa beberapa hektar saja.

Penyebabnya pengembangan gandum di Indonesia tak berkembang karena tidak ada penampungan hasil gandum, tak ada upaya khusus dari pemerintah untuk mengembangkan gandum dan tanaman gandum ditanam di dataran tinggi sehingga harus bersaing dengan tanaman sayuran yang lebih menjanjikan.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus Welirang mengatakan impor gandum sebagai bahan baku tepung terigu diperkirakan terus meningkat. Dari tahun ke tahun terjadi kenaikan minimal 8%. Setidaknya, tahun ini akan masuk 6,2 juta ton gandum dari berbagai negara.

"Kenaikan rata-rata 8%. Kebutuhan gandum impor mencapai 6,2 juta ton," kata Franky.

Aptindo mencatat realisasi impor gandum Indonesia di 2010 menembus 5,85 juta ton atau setara dengan konsumsi terigu 4,3 juta ton. 

Impor gandum yang terus membumbung, karena kebutuhan konsumsi bahan baku ini mengalami peningkatan. Gandum biasa digunakan industri tepung terigu, dan bisa dikembangkan menjadi beragam jenis produk seperti mie instan dan roti.(Detik)

Jum'at KNK Akan Deklarasi



Raden Syahlendra
LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, yang direncanakan tanggal 24 November 2012 ini, gabungan enam Patai Politik yang menyebutkan dirinya Koalisi Nasionalis Kerakyatan atau KNK akan melakukan deklarasi koalisi bertempat di Hotel Hakmaz Taba Kota Lubuklinggau, Jum'at (10/2/2012) sekitar pukul 14.00 WIB.

“Besok (Jum'at, red) KNK akan melakukan deklarasi lepas Sholat Jumat dan akan dihadiri oleh seluruh pengurus parpol yang ada didalam KNK,”ujar Raden Syahlendra, Sekretaris KNK kepada wartawan, Kamis (9/2/2012).

Selain itu, kata Raden, pihaknya juga akan mengundang seluruh bakal calon Walikota Lubuklinggau. "Untuk segala  persiapan sudah matang tinggal kami melaksanakan saja,"katanya.

Usai dilakukan deklarasi, jelas Raden pihaknya segera membuka pendaftaran bagi bakal kandidat yang berniat menggunakan perahu KNK.


Sesuai dengan kesepakatan keenam parpol itu diantaranya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), dan Partai Buruh, yang mengusung tema membangun kebersamaan menuju kesejahteran masyarakat Kota Lubuklinggau dengan hati nurani.

“Koalisi ini sudah diketahui oleh seluruh DPP masing - masing parpol, kami berharap koalisi ini nanti akan solid, hingga tercapai tujuan kami memenangkan Pemilukada Kota Lubuklinggau 2012,”pungkasnya.(Oeddy)

Dana NICE Musi Rawas 2012, Rp42 Juta per Desa



Renaldi Oktavianus
MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Kucuran dana Program Nutrotion Improvement trough Community Empowerement atau NICE untuk Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, tahun 2012 ini diberikan kepada 116 desa dengan dana sebesar Rp42 Juta per desanya.

Hal tersebut diungkapkan Konsultan Program NICE Musi Rawas, Renaldi Oktavianus, diruang kerjanya, Rabu (8/2/).

"Realisasi kucuran dana NICE yang telah diterima kelompok masyarakat melalui profosal yang telah diusulkan sebelumnnya tetap akan dimintai pertanggungjawaban serta akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) dan auditor,"katanya.

Sejauh ini Program NICE di Musi Rawas, kat dia tidak ada masalah karena telah mengikuti aturan yang ada dari mekanisme pencairan, administrasi dan pelaksanaan yang cukup baik artinya penggunaan uang bantuan NICE tersebut bisa dipertangungjawabkan meskipun adminitrasi yang disusun warga masih belum maksimal.

Masih menurut Renaldi, untuk pencairan dana bantuan NICE tersebut, Dinas Kesehatan Musi Rawas melalui konsultan dalam hal ini hanya menjadi fasilitator artinya dana NICE langsung dikirim pemerintah pusat ke rekening kelompok desa penerima program NICE.

“Boleh dicek di desa, uang NICE tidak ada yang dipotong meskipun satu rupiah. Dana NICE langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening desa, kami disini hanya melakukan verifikasi usulan yang dilakukan warga,”kata Renaldi.

Apbila hasil pemeriksanaan BPKP Sumatera Selatan ditemukan adanya peyimpangan dana NICE maka uang tersebut harus disetor kembali ke rekening desa.

"Kepada seluruh kalangan masyarakat, jika di lapangan ditemukan adanya dugaan penyimpangan dapat melaporkanke Dinas Kesehatan,"tegasnya. 

Untuk diketahui,  tahap I tahun 2010, Musi Rawas mendapatkan jatah 116 desa penerima program NICE, dengan dan Rp65 juta per desa jadi totalnya sebesar Rp7.540.000.000. Sedangkan untuk tahap II, tahun 2012 ini tetap 116 desa hanya saja dananya menurun menjadi Rp42 juta per desa, total Rp4.872.000.000.(Biroe/Oeddy)

Wabup: Sanksi Kades Selingkuh, Tunggu Proses Hukum


Hendra Gunawan
MUSI RAWAS, JurnalRakyat: Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan masih menunggu proses hukum terhadap Kepala Desa Lubukkumbung, Kecamatan Karangjaya,  terkait tuntutan warga desa setempat yang meminta agar menonaktifkan kepala desa mereka karena diduga bertindak asusila dan kasusnya sudah dilaporkan ke polisi.

"Kita tunggu saja proses hukum yang sedang berjalan. Kalau sudah jelas tentu tidak ada persoalan. Sudah ada aturan yang mengatur, apalagi misalnya sudah terbukti,"kata Hendra Gunawan, usai melantik pejabat eselon II dan III di Auditorium Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Rabu (8/2).

Menurut Hendra, pemerintah daerah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Sesuai aturan yang ada tentu ada tindakan, kita lihat juga seperti apa aturannya, misalnya di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa itu sudah ada yang mengatur tentang itu. 

"Intinya kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan dan pemerintah daerah akan menindaklanjuti setelah ada kepastian hukumnya,"tegas Hendra.(Ande)