Laman

Selasa, 03 April 2012

Tak Diajak Rapat Setgab Keberadaan PKS di Koalisi Berakhir



BOGOR, Jurnal Rakyat: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diikutsertakan dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab)  di kediaman Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/4/2012).

Pertemuan para pimpinan parpol koalisi dengan Presiden SBY itu digelar di kediaman resmi SBY di Puri Cikeas, Cikeas, Bogor, dimulai pukul 20.00 WIB itu dihadiri oleh Ketum PD Anas Urbaningrum, Ketum Gokar Aburizal Bakrie, Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketum PPP Suryadharma Ali, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris Setgab yang juga politisi PD Syarief Hasan.

Di tengah hujan deras, pertemuan para pimpinan parpol koalisi minus PKS berakhir sekitar pukul 22.30 WIB. Pertemuan dengan diiringi makan malam itu membahas soal kontrak koalisi dan code of conduct. Hasil pertemuan itu, keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi dinyatakan berakhir. 

Wartawan tidak bisa melihat pertemuan penting itu dari dekat. Wartawan hanya diperbolehkan menunggu di gerbang rumah SBY. Saat keluar dari SBY, para pimpinan parpol itu tidak mau berbicara banyak kepada para jurnalis yang menunggunya. Hanya Anas dan Syarief Hasan yang bersedia diwawancarai. 

Anas hanya berujar singkat bahwa acara pertemuan ini hanya makan malam biasa dan membahas tentang masa depan koalisi. "Intinya adalah diskusi serius tentang masa depan koalisi yang konsisten dengan kontrak dan code of conduct," kata Anas. 

Sementara Syarief Hasan berbicara agak panjang lebar. Intinya, menurut Syarief, pertemuan malam ini tidak mengikutsertakan Presiden PKS Luthfi Hasan. "Pokoknya gak diundang," kata Syarief saat ditanya mengapa PKS tidak diundang dalam pertemuan itu.

Yang jelas, kata Syarief, pertemuan membahas tentang kontrak koalisi dan code of conduct. Saat ditanya apakah PKS telah melakukan pelanggaran dalam penentuan kebijakan penyesuaian harga BBM, Syarief mengiyakan. "Sangat melanggar. Pokoknya kita bahas kontrak koalisinya," kata dia. 

Lebih lanjut Syarief mengatakan di kontrak koalisi dinyatakan kebijakan pemerintah yang strategis wajib dilaksanakan anggota koalisi Setgab. "Di dalam kontrak juga dinyatakan kalau ada anggota koalisi Setgab berseberangan maka anggota koalisi itu harus mengundurkan diri. Keiikutsertaannya dalam koalisi ini akan berakhir. Code of conduct nya demikian," jelas dia. 

Jadi apakah keberadaan PKS di koalisi sudah otomatis berakhir? Syarief membenarkannya. "Memang semua sudah berakhir," kata dia. Ketika ditegaskan lagi berapa parpol anggota koalisi saat ini, Syarief menjawab dengan tegas, "Ya sekarang ini ya lima (parpol) yang bersama-sama." 

Seperti diketahui, hasil voting DPR menyepakati opsi kedua yaitu adanya penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6 yang memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.

Sementara opsi pertama adalah tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.

Hasil voting DPR sebanyak 356 anggota dewan menyetujui opsi kedua dan 82 anggota menyetujui opsi pertama. Sementara 93 anggota dewan dari Fraksi PDIP dan Hanura melakukan walk out.  (Okezone/Detik)

Kumpulkan Menteri di Cikeas, Presiden Bahas Reshuffle?



Susilo Bambang Yudhoyono
JAKARTA, Jurnal Rakyat: Istana membantah jika berkantornya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamanya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, hari ini guna membahas reshuffle kabinet, khususnya kepada menteri-menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).   

"Tidak benar membahas reshuffle, karena itu merupakan hak prerogatif presiden. Jadi sepanjang hari ini tidak ada pembahasan soal reshuffle di Cikeas," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (2/4/2012). 

Julian menjelaskan bahwa pemanggilan para menteri oleh Presiden SBY, hari ini dikediamanya merupakan hal wajar dan lazim dilakukan. Pembahasan Presiden SBY dengan para menteri guna membahas rencana kerja Presiden untuk satu bulan ke depan.

"Hari ini khusus membahasan agenda rencana kerja Bapak Presiden dalam bulan ini (April). Seraya melakukan pekerjaan rutin sebagai kepala pemerintahan," tuturnya. (Okezone)