3.885 Siswa SMA Siap Laksanakan UN

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Ditahun ajaran 2011/2012 ini, sebanyak 3.885 Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan siap menghadapi Ujian Nasional (UN).

Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) pada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Mustofa Yusuf, Rabu (4/4/2012) mengatakan saat ini berdasarkan data yang ada di Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau sebanyak 3.885 siswa SMA/MA/SMK/Sederajat akan mengikuti UN tahun 2012.

"Rinciannya, sebanyak 3.017 siswa SMA/MA Negeri dan swasta serta 868 siswa SMK negeri dan swasta,"katanya.

Menurutnya, untuk jumlah ruangan UN sebanyak 224 ruangan yang ada di SMA/MA dan SMK serta sebanyak 448 orang pengawas UN yang akan mengawasi pelaksanaan UN di SMA/MA dan SMK di Kota Lubuklinggau.

"Pengawas UN ini sendiri merupakan guru-guru SMA, MA dan SMK yang ada di Lubuklinggau dengan sistem silang. Masing-masing ruang UN akan diawasi oleh dua orang pengawas,"jelasnya.

Setiap ruangang UN, kata dia akan ditempatkan murid sebanyak 20 peserta UN dan jumlah peserta UN, ditahun 2012 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Untuk itu diharapkan kepada sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah beberapa hari yang lalu agar tetap fokus dan terus melaksanakan jam pelajaran tambahan sertatry out dengan membahas kisi-kisi soal UN,"harapnya.

Dengan demikian, katanya siswa-siswi peserta UN akan benar-benar siapdan tetap konsentrasi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Untuk diketahui, pelaksanaan UN tingkat SMA berdasarkan kalender pendidikan akan dilaksanakan pada 16 April 2012. (Rian)

PKS: Kami Berkoalisi dengan SBY Bukan Setgab

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Politikus Partai Keadilan Sejahtara (PKS) Aboe Bakar Alhabsy mengaku baru mendengar kesepatakan partai-partai pendukung yang mendepaknya dari Sekretariat Gabung (Setgab) partai koalisi.

Aboe menegaskan tak risau dengan keputusan itu. Sebab PKS bukan bermitra dengan Setgab melainkan langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Perlu diingat bahwa akad koalisi PKS adalah dengan SBY bukan dengan setgab. Bukan kami pula yang meminta namun PKS dilamar oleh SBY. Setgab kan muncul belakangan hari setelah ada persoalan di internal koalisi," ungkap Aboe Bakar Alhabsy melalui BlackBerry Messenger kepada wartawan di DPR, Rabu (4/4/2012).

Dia mengumpamakan, seorang gadis yang dilamar oleh seseorang, kemudian dilanjutkan akad nikah. "Namun beberapa waktu kemudian pembantu mantu Anda ini ngomong mau menjatuhkan kepada anak Anda, apakah Anda akan menanggapinya, kira-kira posisinya begitulah," lanjutnya.

Menurut anggota Komisi III DPR ini, peryataan yang dikeluarkan oleh Syarifudin Hasan selaku anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang juga Sekretaris Setgab, ada dua kemungkinan.

"Pertama mungkin pembantu itu sedang cari muka atau cari perhatian, kedua mungkin juga mantu anda ini tipe orang yang terima bersih, tak mau kotor tangannya atau tak bertanggung jawab. Masak pas ngelamar berani ngomong langsung giliran mau talak diwakilkan ke pembantu, ini kan enggak tepat," jelasnya.

Sebagai Ketua Kapoksi Bidang Hukum di Fraksi PKS, dirinya tidak ingin berspekulasi dan meminta SBY yang dianalogikannya sebagai mantu untuk mengeluarkan pernyataan sendiri terkait dikeluarkannya PKS dari koalisi.

"Ya, ketimbang berspekulasi bukankah lebih baik kita tunggu saja mantu anda sendiri yang ngomong," tandasnya. (Okezone)

Usulkan Pramuka Masuk Kurikulum Sekolah

PALEMBANG, Jurnal Rakyat: Agar dapat membentuk kepribadian yang baik dan dapat membebaskan anak muda dari jeratan narkoba, maka diperlukan pengoptimalan kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah seperti pramuka.

Ketua Kwarda Sumsel H Abdul Shobur yang ditemui di sela-sela, pembekalan bagi andalam daerah kwarda Sumsel tahun 2012 di gedung serbaguna DPRD Sumsel, Rabu (4/4) menyatakan, kegiatan pramuka yang dikenal dengan kegiatan ekstrakuler selama ini diusulkan untuk menjadi bagian dari kurikulum sekolah.

"Pramuka dapat membentuk kepribadian yang baik dan juga harapannya, jiwa pramuka ini dapat masuk dan mendarah daging di kaum muda khususnya yang berusia 7-26 tahun,"katanya.

Menurut Shobur, sudah saatnya memasukan kegiatan pramuka ke dalam kurikulum sekolah saat ini. Dalam artian, jika disetujui pelajaran pramuka akan diajarkan di kelas

Ditambahkan Shobur, dengan telah diterbitkannya UU No 12 tahun 2010 terkait kepramukaan, diharapkan usulan untuk menjadikan kegiatan pramuka masuk kedalam kurikulum pelajaran dari tingkat SD hingga perguruan tinggi dapat disetujui.

"Kita akan bahas usulan ini, pada rakernas dan musyawarah luar biasa yang digelar akhir April ini di Jakarta. Usulan ini akan kita sampaikan pada acara itu. Dan apabila disetujui akan kita sampaikan ke pemerintah untuk disahkan," kata Shobur. (Sripoku)

Deru: Mustahil Gubernur Dipilih DPR

Herman Deru

OKU TIMUR, Jurnal Rakyat: Gonjang-ganjing mekanisme pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) 2013 mendatang yang tersiar kabar akan berlangsung melalui pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak ditanggapi serius oleh H Herman Deru  yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumsel 2013 mendatang.

Menurut Ketua Ormas Nasdem ini, mustahil jika pilgub 2013 mendatang akan dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan DPR. Sebab, kata dia, demokrasi tidak akan mengalami kemunduran. Terlebih demokrasi yang dijalankan oleh bangsa Indonesia sudah mendunia dan tidak mungkin akan mengalami kemunduran.

“Saya rasa hal yang mustahil jika Pilgub 2013 mendatang dipilih DPR. Karena sebuah demokrasi itu tidak akan mengalami kemunduran. Dulu pemilihan dilakukan pelalui DPR yang kemudian diubah menjadi pemilihan langsung. Jika pemilihan Pilgub kembali dipilih oleh DPR, otomatis demokrasi Indonesia ini mengalami kemunduran. Jadi hal yang mustahil jika Pilgub kembali dipilih DPR,” ungkap Deru ketika dikonfirmasi, Rabu (4/4/2012) terkait kemungkinan mekanisme Pilgub 2013 mendatang.

Selain itu lanjut Deru, jika pilgub mendatang benar-benar dipilih DPR tentunya akan mengurangi legitimasi seorang gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Mekanisme tersebut juga tentunya akan berimbas kepada masyarakat luas.

“Jika kita mendengar suara masyarakat, mereka tentu akan memilih pilgub dengan pemilihan langsung. Mereka tentunya tidak menginginkan Pilgub dilaksanakan melalui pemilihan DPR. Seorang gubernur yang dipilih langsung oleh masyarakat, akan semakin kuat karena benar-benar berdasarkan keinginan masyarakat,” katanya.

Deru juga menjelaskan bahwa Undang Undang (UU) mengenai mekanisme Pilgub dikabarkan ditolak oleh sejumlah partai politik (Parpol) yang hingga saat ini belum dilakukan pembahasan lebih lanjut. (Sripoku)