6 Media Online Dilaporkan ke Dewan Pers

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Kelompok UI Bersih, yang di dalamnya merupakan para pengajar di Universitas Indonesia, hari ini menemui Dewan Pers guna mengadukan pemberitaan yang dilakukan oleh enam media online.

Sedikitnya, ada enam media online yang dilaporkan. Di antaranya Rakyat Merdeka Online, Teras Politik, Beber.In, Beritajakarta, Berita Indonesia, dan Kabar Asia.

"Dalam pemberitaan online seperti Rakyat Merdeka, Teras Politik, Beber.in, Beritajakarta, Berita Indonesia, dan Kabar Asia berisi para anggota UI Bersih difitnah seolah-olah menolak masuknya tokoh-tokoh Indonesia, seperti Jusuf Kalla, Said Aqil Siradj, Bagir Manan, Endriartono Sutarto, Alwi Sihab dan Anugrah Pekerti ke dalam jajaran Majelis Wali Amanat UI," ujar juru bicara UI Bersih, Ade Armando, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/5/2012).

Menurut dia, peristiwa yang dijadikan dasar fitnah adalah ketika walk out-nya sejumlah anggota UI Bersih dari rapat paripurna senat akademik UI pada Kamis, 26 April 2012.

Ade menjelaskan, penyesatan informasi tersebut secara jelas terlihat dalam pemberitaan media online.

Adapun judul-judul berita yang dirasa memberatkan ialah “JK Cs Sempat 'Ditolak' Masuk UI” di Rakyat Merdeka Online Kamis, 26 April, “15 Akademisi UI Tolak Jusuf Kalla dan Tokoh lainnya Masuk Majelis Wali Amanat” ditulis media online Teras Politik Jumat, 27 April 2012.

“Kemudian judul ‘Chan Basaruddin Kecewa Bagir Manan Terpilih sebagai MWA UI, dimuat Berita Indonesia Senin 30 April 2012, ‘Ade Armando WO, Tolak JK dan Bagir Manan sebagai MWA UI’ dimuat Beber.in 26 April 2012, dan ‘Dr Ratna Sitompul Tolak Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto menjadi MWA UI' dimuat Kabar Asia 26 April 2012," terang Ade. (Okezone)

Gerindra Solid Dukung Prabowo Jadi Capres

Prabowo Subianto

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Bila pencalonan Aburizal Bakrie sebagai capres dari Partai Golkar diwarnai perdebatan, maka tidak demikian dengan pencalonan Prabowo Subianto. Partai Gerindra solid mendukung Prabowo maju di Pilpres 2014.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan penetapan Prabowo sebagai capres dilakukan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 17 Maret 2012 di Bogor.

Kongres ini diikuti pimpinan cabang, pimpinan daerah, dewan pimpinan pusat, dewan pembina dan dewan penasihat.

“Keputusan itu diambil sangat bulat, mufakat, tidak ada debat, tidak ada interupsi memutuskan capres Partai Gerindra 2014, Prabowo Subianto,” kata Ahmad Muzani saat dihubungi, Rabu (9/5/2012).

Untuk memuluskan langkah Prabowo, Gerindra kini memfokuskan kerja penguatan mesin partai, termasuk untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2014.

“Pergerakan partai sekarang ini sudah sampai di tingkat desa karena ingin kesuksesan pencapresan ini diikuti kesuksesan Pileg,” imbuhnya

Menurut dia, pencalonan Prabowo memerlukan koalisi. Koalisi permanen juga diperlukan untuk menguatkan pemerintahan ke depan.

“Koalisi adalah pilihan yang harus diterima untuk menguatkan proses pemerintahan yang akan datang sehingga ada proses seimbang antara Istana dan Senayan,” ujar dia.  (Detik)

Percha: Musi Rawas Utara Sudah Layak Menjadi Kabupaten

Percha Leanpuri

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) yang mewakili wilayah Sumatera Selatan, Percha Leanpuri menyatakan bahwa Musi Rawas Utara (Muratara) sudah layak untuk dimekakrkan menjadi kabupaten.

Menurutnya, Untuk pemekaran suatu daerah dirinya menilai tidak dapat di selesaikan oleh DPD-RI saja, sebab untuk memekarkan suatu daerah tidak gampang dan harus melibatkan semua unsur.

“Belum Lama ini RUU inisiatif 19 daerah yang ada di indonesia yang ingin memekarkan diri daerah sebelumnya sudah pinal dan di sahkan,tindak lanjutnyapun kini sudah ada. sebab RUU itu kini sudah di bahas oleh pihak komisi II DPRRI,”kata Percha Kepada Wartawan saat kunjungan kerjanya ke Kota Lubuklinggau belum lama ini.

Sebelumnya, dirinya pernah mengajak rekan-rekannya di DPD-RI perwakilan seluruh Indonesia untuk melihat langsung daerah Muratara apakah benar-benar layak atau tidak untuk di mekarkan.

"Dari hasil kunjungan itu, sudah dipastikan bahwa Muratara layak untuk menjadi kabupaten, hal itu dibuktikan dengan dibuatnya rekomendasi oleh DPD-RI kepada pihak DPR RI atas kelayakan daerah Muratara untuk menjadi kabupaten pemekaran,”ungkapnya.

Kedepan, dirinya berharap agar masyarakat Muratara untuk selalu melakukan koordinasi dengan pihak DPD-RI, agar dirinya beserta rekannya diDPD-RI perwakilan Sumsel, dapat melakukan pemantauan daerah tersebut.

“Mengenai sejauh mana perkembangannya sendiri, sebenarnya rana dari pihak DPR, kita tidak bisa jauh melangkah, namun tetapi setidaknya pada pembahasan kami DPD-RI itu di libatkan termasuk juga ada perwakilan pihak pemerintah yakni pihak Kemendagri (Menteri Dalam Negeri),”jelasnya.

Saat ini pihak DPR-RI sedang reses dan DPDRI juga sedang turun lagi kedaerah-daerah yang akan di mekarkan termasuk Muratara, kamipun secara peribadi menginginkan hal itu terwujud secepatnya namun kami minta kepada masyarakat untuk bersabar karena ada proses-proses yang masih harus di lewati.

“Yang pasti sekarang saya minta kepada masyarakat untuk bersemangat kembali untuk memperjuangankan hal ini dan kami pihak DPD-RI pun akan selalu berusaha untuk mewujudkan hal ini untuk menjadi kenyataan dan yang pasti Muratara sudah layak untuk menjadi kabupaten sendiri,”pungkasnya. (R Tandjung)