Laman

Kamis, 31 Oktober 2013

Kades Disosialisasikan E-voting



MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat : Bertempat digedung Auditorium Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (31/10/2013) dilaksanakan sosialisasi metode E-voting atau metode penghitungan cepat secara online untuk pemilihan kepala desa dan dilaksanakan juga simulasi pemilihan Kades, cara tersebut (E-voting, red) pertama kali diterapkan di kabupaten setempat maupun di Provinsi Sumatera Selatan.
"Dengan penerapan e-voting pada setiap pilkades untuk mencegah terjadinya kecurangan yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dengan menggunakan hitung cepat tersebut semua suara hasil pemilihan dijamin tidak akan ada kecurangan," Kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BPMPD) Musi Rawas, Rudi Irawan Ishak saat menyampaikan sambutannya pada acara sosialisasi.

Dengan kondisi semakin meningkatnya pendidikan masyarakat dan meningkatnya kwalitas pesta demokrasi, agar perhelatan pilkades lebih baik lagi kedepannya maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memiliki ide menggunakan metode E-voting atau penghitungan cepat dan menjamin ketransparanan perhelatan pada setiap pilkades. Dan metode ini didapatkan dari hasil studi banding ke Provinsi Bali.

"Sedangkan kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah dengan pihak BPPT, berawal melalui surat Bupati Musi Rawas kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  (BBPT) Nomor 142/1177/III/BPMPD/2012, 5 desember 2012 prihal penerapan E-voting saat pelaksanaan pilkades. Untuk itu hari ini pelaksanaan simulasi penggunaan dan cara memilih kita lakukan dihadapat semua pihak,"jelasnya.

Selain tim dari BPPT, menurut Rudi melalui SKPD yang ada dibentuk juga tim teknis yang terdiri dari BPMPD, Dishubkominfo, Disdukcapil dan Bagian Humas Setda Mura.

"Tak cukup disitu semua tenaga teknis di kabupaten kita sudah menerima pelatihan di Puspitek Serpong, sebelumnya selain sosialisasi di auditorium BPMPD juga sudah melakukan sosialisasi dibeberapa desa yang diantaranya yakni di Desa F Trikoyo, Desa Taba Rena dan Desa U2 Karyadadi. Kita optimis saat metode ini di lakukan semua akan berlangsung aman."Paparnya.

Total keseluruhan kades yang hadir pada sosialisasi dan simulasi E-voting dihadiri oleh seluruh kades dari 268 desa dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas.(R.Tandjung)

Rabu, 30 Oktober 2013

Univ PGRI Targetkan 3 Bulan Selesaikan Berkas Akreditasi



PALEMBANG, Jurnal Rakyat : Menjelang batas akhir penyerahan berkas akreditasi institusi yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada April 2014 mendatang, Universitas PGRI Palembang berupaya untuk memenuhinya.
Pihak Universitas PGRI Palembang bahkan, menargetkan proses pemberkasan akan diselesaikan dalam tiga bulan sehingga pada Januari 2014 mendatang sudah diusulkan ke BAN-PT.

Pembantu Rektor I Universitas PGRI Palembang H Eddy Salam SH MM, Selasa (29/10/2013) mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke semua struktur di lingkungannya untuk melengkapi semua berkas yang dibutuhkan. Prosesnya sendiri diakuinya lebih banyak dibanding akreditasi program studi (Prodi) seperti biasanya.

"Jika untuk akreditasi prodi biasanya kita hanya menyerahkan 34 dokumen dalam usulan, tetapi untuk akreditasi institusi ini dibutuhkan 57 dokumen yang kita butuhkan," katanya ketika ditemui pada pelatihan penyusunan Langkah Kerja Baku (LKB) di Aula Sriwijaya Universitas PGRI Palembang.

Namun, menurutnya target tiga bulan tersebut sangat masuk akal mengingat saat ini kinerja pengelola Universitas PGRI sudah cukup baik. Untuk itu, pihaknya sering membekali mahasiswa, dosen, dan pengelola dengan kegiatan berbentuk pelatihan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kampusnya.

Ketua panitia Syaiful Eddy MSi mengatakan tujuan dilaksanakannya pelatihan ini bertujuan untuk memberikan acuan untuk seluruh satuan biro dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Menurutnya, dalam penyusunan LKB harus berpedoman pada ketentuan yang sudah ditetapkan.

"LKB ini bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknis masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Semoga melalui pelatihan ini, proses administrasi dapat berjalan baik dan lancar yang akan mendorong proses akreditasi institusi," ungkapnya.

Pelatihan ini diikuti 40 pengelola di lingkungan Universitas PGRI Palembang yang berasal dari Biro Akademik, Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, Bidang Kemahasiswaan, dan UPT. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari pada 29-31 Oktober yang materinya akan disampaikan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Universitas PGRI Palembang.(Sripoku.com)

SFC Belum Niat Rekrut Evan Dimas



PALEMBANG, Jurnal Rakyat :  Sriwijaya FC tampaknya belum ada niatan untuk merekrut pemain-pemain Tim Nasional (Timnas) U-19, yang belakangan naik daun berkat prestasinya beberapa bulan terakhir.

Asisten Manajer SFC, Muchendi Mahzareki mengatakan pihaknya belum ada rencana untuk merekrut pemain-pemain Timnas U-19. Pihaknya mempertimbangkan faktor teknis dimana skuad Garuda Garuda Muda, wajib menjalani Training Centre (TC) jangka panjang untuk persiapan menuju Piala Asia U-19 di Myanmar 2014 mendatang.

"Kita tahu mereka sekarang dalam pemusatan pelatihan dan kita tidak ingin mengganggu program Coach Indra Sjafri (Pelatih Timnas U-19)," katanya kepada Sripoku.com, Selasa (29/10/2013).

Dikatakan, kendati pihaknya menyadari akan talenta yang dimiliki pemain-pemain Timnas U-21, tapi tidak serta-merta SFC akan memboyongnya ke Bumi Sriwijaya. Terlebih, SFC sendiri juga sudah memiliki aset berharga yakni pemain-pemain SFC U-21, yang baru saja meraih juara Indonesia Super League (ISL) U-21 pada September lalu. Makanya tidak heran ada tujuh pemain SFC U-21 yakni Rizky Dwi Ramadhana, Alan Martha, Rifan Nahumarury, Novri Setiawan, Ichsan Kurniawan, Vava Mario Yagalo dan Teja Paku Alam, yang langsung dipromosikan naik ke SFC senior musim depan.

"Seperti Novri, dia juga memiliki kualitas dan kemampuan yang sangat baik, sehingga dipangggil masuk ke Timnas U-23 guna persiapan SEA Games Myanmar, Desember mendatang. Tidak hanya Novri saja, kita juga masih ada pemain muda potensial asli Sumsel, Rizki Dwi Ramadhana yang juga menjadi top skor sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik di ISL U-21. Bakat-bakat muda inilah yang tentu saja harus mendapat prioritas terlebih dahulu," terang pria yang akrab disapa Bung Endi ini.

Calon anggota DPRD Sumsel menegaskan, atas dasar itulah SFCmenyatakan belum ada niatan untuk memboyong pemain Timnas U-19. Dia mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak seperti Taufik Islah dan Ahmad Rivai atau Kuyung Kritis yang menyatakan kesiapan menjadi bapak angkat dari pemain-pemain timnas U-19 jika SFCberniat merekrutnya. Namun, alangkah bijaknya jika niatan itu dialihkan kepada pemain lainnya, yakni kepada pemain SFC U-21 yang kini dipromosikan ke SFC senior.
"Kita berterima kasih atas respon beliau yang bersedia menjadi bapak angkat Evan Dimas dan Maldini Pali. Namun, untuk saat ini kita belum tertarik memboyongnya ke SFC dan alangkah bijaknya jika niataan baik untuk menjadi bapak angkat itu dialihkan pada pemain muda lainnya di SFC," lugas putra sulung dari Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki itu. (Sripoku.com)

Selasa, 29 Oktober 2013

Mungkinkah Ratu Atut Tumbang Seperti Aceng Fikri?





JAKARTA, Jurnal Rakyat : Mahasiswa berbagai universitas di Banten berdemo menuntut DPRD memakzulkan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Akankah Ratu Atut tumbang seperti yang terjadi pada Bupati Garut Aceng HM Fikri yang didongkel rakyatnya sendiri?
Membuka sedikit kisah jatuhnya Aceng Fikri, sang Bupati Garut yang dimakzulkan DPRD atas desakan warga. Kala itu Aceng ketahuan melakukan skandal nikah kilat dengan Fany Octora, gadis 18 tahun yang dinikahinya selama 4 hari kemudian diceraikan lewat SMS.
Aceng tak memiliki alasan logis untuk menceraikan Fany, selain menyebut mulut bau dan kalimat-kalimat lain yang kemudian dikecam oleh berbagai pihak. Cara menceraikan Fany lewat SMS juga mendunia, skandal Aceng Fikri sempat menjadi isu panas yang fenomenal.
Aceng yang sempat melawan dan mengancam anggota DPRD Garut yang ingin memakzulkannya pun tak berdaya. Sang Bupati akhirnya tumbang menjadi kepala daerah pertama yang dimakzulkan warga yang memilihnya sendiri.
Setelah skandal nikah kilat yang berbuntut pemakzulan mereda, kini muncul lagi desakan pemakzulan di Banten. Yang didorong dimakzulkan adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, sama seperti kasus Aceng, masyarakat Banten bersama mahasiswa yang mendesak DPRD Banten memakzulkan Ratu Atut yang dikenal kokoh dinasti politiknya ini.
Namun beda persoalannya, kalau Aceng dimakzulkan karena masalah moral, dorongan pemakzulan Ratu Atut karena urusan hukum. Mahasiswa yang mendorong pemakzulan Atut kecewa karena Gubernur Banten tersebut telah dicekal KPK karena kasus korupsi Pilkada di Banten, bahkan Atut sudah diperiksa sebagai saksi untuk kasus sengketa Pilkada Lebak, Banten, yang melibatkan adik kandungnya Tubagus Wawan. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan Ketua MK dan adik Ratu Atut sebagai tersangka.
Lalu apakah mahasiswa di Banten mampu memaksa DPRD Banten mendongkel Ratu Atut dari jabatan Gubernur Banten? Partai Golkar yang mengusung Atut jadi orang nomor satu di Banten menilai saat ini hal itu nyaris tak mungkin terealisasi. Alasannya, karena Ratu Atut belum jadi tersangka dan baru diperiksa sebagai saksi. Karena itu dorongan Atut dimakzulkan dinilai Golkar hanya sebatas wacana saja.
"Atut tersangka aja belum, tunggulah proses hukum. Dan Atut itu jadi Gubernur Banten bukan karena Golkar tapi dipilih rakyat ya," kata jubir Golkar, Tantowi Yahya, kepada detikcom, Selasa (29/10/2013).
Barangkali Golkar lupa, dorongan pemakzulan Aceng Fikri juga tak terkait kasus hukumnya namun kepada masalah moral. Saat ini bisa jadi mahasiswa di Banten menuntut pemakzulan tak hanya karena kasus di KPK, tapi soal kegerahan terhadap dinasti politik Atut yang semakin meluas.
Tentu saja pemakzulan terhadap Atut sangat tergantung kepada desakan warga Banten dan komitmen DPRD Banten terhadap aspirasi rakyatnya. PDIP sebagai pengusung Atut-Rano Karno yang bisa kejatuhan rezeki kursi Gubernur Banten pun tak mau berandai-andai soal hal ini.
"Karena sudah masuk ranah hukum, kita hormati prosesnya, saya harap kekecewaan yang ada masih terukur dan proporsional," kata politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, kepada detikcom, Selasa (29/10/2013).(DetikNews.com)

367 Peserta Tes CPNS Pemkot Surabaya Mundur



SURABAYA, Jurnal Rakyat : Jumlah peserta tes CPNS yang mundur di lingkungan Pemkot Surabaya hingga Senin (28/10/2013), total 367 orang. Mereka tidak hadir dalam tes tanpa alasan.
Padahal, 367 dari ribuan pelamar ini memenuhi data verifikasi. Mereka dianggap memenuhi persyaratan qualifikasi atas jabatan yang diinginkan.
"Hingga tanggal 28 kemarin, total 367 peserta tidak hadir dalam tes," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Devi, Selasa (29/10/2013).
Mia tidak terlalu menyayangkan atas ketidakhadiran para peserta tes ini. "Mungkin mereka (yang tidak hadir tes) juga ikut tes CPNS di daerah lain," tutur Mia.
Namun Mia mengantisipasi, jangan sampai peserta terpilih nanti tiba-tiba mundur setelah disahkan lolos. Bila demikian, Pemkot Surabaya tak main-main bakal memberi denda Rp 25 juta.
"Selain proses rekrutmen ini menyedot biaya yang tak sedikit, kami pun akhirnya kesusahan memenuhi formasi," kata Mia lagi.
Pemberian denda itu akan diinformasikan saat uji pengumuman penerimaan. Hal ini supaya para peserta tes CPNS serius.
"Kalau mereka nanti tiba-tiba mundur setelah ada pengumuman, formasi kami hilang," tambah dia.
Saat ini, Pemkot Surabaya membutuhkan sekitar 200 tenaga pendidik, seperti guru SD, guru agama dan guru BK (Bimbingan Konseling). Pemkot juga membutuhkan 75 tenaga teknisi dan 100 tenaga kesehatan meliputi perawat, bidan dan dokter.
Tes CPNS Pemkot Surabaya berlangsung sejak tanggal 22 Oktober 2013 hingga besok 30 Oktober. 2013. Tes berlangsung di Auditorium SMKN 5 Surabaya, Jalan Prof Dr Moestopo.(DetikNews.com)

LSIN: Jokowi Ungguli Ketum PDIP



JAKARTA, Jurnal Rakyat : Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) menggelar survei tentang elektabilitas capres internal PDIP. Nama Jokowi muncul sebagai capres paling potensial mengungguli Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Survei ini digelar dalam rentang waktu 15 Agustus 2013 sampai 20 September 2013 dengan melibatkan 1.500 responden dari 34 Provinsi di Indonesia di tambah beberapa responden dari luar negeri untuk menjajaki aspirasi publik terhadap munculnya pemimpin nasional dari partai PDIP.
Hasilnya muncul 5 capres paling potensial di PDIP yakni Jokowi, Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, Pramono Anung, Puan Maharani. "Jokowi berada di posisi teratas dengan elektabilitas 35,4%, disusul Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan 31,8% suara," kata Direktur Ekskutif LSIN, Yasin Mohammad, dalam siaran pers, Selasa (29/10/2013).
Survei LSIN ini mengambil sampel sepenuhnya secara acak (probability sampling), menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk di setiap Provinsi. 
Responden adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun, dengan didasarkan pada aspek gender, geografi, sosio kultural dan sosio ekonomi, dan ideologi politik responden. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sebesar 3,1%. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu melalui telepon dengan panduan kuesioner dan wawancara langsung dengan panduan kuesioner oleh surveyor yang tersebar di seluruh provinsi.
Berdasarkan hasil survei LSIN, Jokowi diminati secara luas dan dari beragam kalangan baik dari sisi demografi, geografi, sosio ekonomi, dan latar belakang politik responden. Jokowi diminati tidak hanya oleh simpatisan PDIP tapi juga oleh simpatisan partai lain, dari aspek demografi Jokowi juga diminati kelas bawah menengah dan atas, pemilih pemula, dewasa dan lansia juga memilih Jokowi.
"Secara geografis dukungan Jokowi merata di seluruh provinsi di Indonesia," kata Yasin.(DetikNews.com)
Berikut hasil survei LSIN terkait elektabilitas capres potensial dari internal PDIP:
1. Joko Widodo: 35,4%
2. Megawati Soekarnoputri: 31,8%
3. Guruh Soekarnoputra: 11,0%
4. Pramono Anung: 2,5%
5. Puan Maharani: 1,9%
Nama lain: Tjahjo Kumolo, Rieke Diah Pitaloka, Budiman Sudjatmiko, dll: 0,6%
Tidak menjawab: 16,9%