APBN 2014 Rawan 'dirampok' Buat Kepentingan Politik

Ilustrasi                        Foto. Istimewa

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Setiap memasuki tahun politik dan peralihan kekuasaan, potensi penyimpangan anggaran negara terbuka lebar. Hal itu pula yang diyakini bakal terjadi tahun depan.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) membeberkan potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 untuk kepentingan politik di akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Secara politis sangat dimungkinkan adanya manipulasi anggaran. Praktik-praktik tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan siklus anggaran melalui pengalokasian anggaran untuk pelayanan publik baik dalam model program kegiatan maupun bantuan atau subsidi. Peluang pemanfaatan maupun kebocoran anggaran untuk kepentingan kampanye terselubung makin besar apabila transparansi anggaran dan informasi, serta keterlibatan publik terhadap politik anggaran, relatif rendah," ujar Sekjen FITRA Yenny Sucipto di Jakarta, Minggu (15/12/2013).

Dari analisa FITRA, ada empat lubang potensi kebocoran APBN. Pertama dari pos BUMN yang diyakini bakal jadi 'sapi perahan' kepentingan politik. Laba ditahan milik BUMN sebesar Rp 407,3 triliun dan Laba tidak disetor di 15 BUMN berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan politik menjelang Pemilu 2014.

Potensi kedua berasal dari alokasi dana optimalisasi sebesar Rp 26,9 triliun yang sarat kepentingan menjelang pemilu 2014. Tanpa dibarengi evaluasi kinerja K/L, berpotensi menjadi dana titipan menjelang pemilu.

Tidak hanya itu, Yenny menuturkan, alokasi dana untuk program-program populis mulai dari Bantuan Siswa Miskin, PKH, SJSN dan PNPM yang nilai totalnya mencapai Rp 52,9 triliun berpotensi sebagai alat mobilisasi di daerah.

"Bantuan Sosial sebesar Rp 75,7 triliun tersebar di 14 K/L dimana Rp 25,6 triliun tersebar di 10 BUMN yang bakal menjadi sapi perahan kepentingan politik," jelasnya.

FITRA menuntut pemerintah untuk transparan dalam penggunaan anggaran tahun depan. Terlebih, semakin kuat tudingan pemanfaatan dana negara untuk kepentingan politik.

"Berdasarkan hasil temuan, FITRA mendesak kepada pemerintah untuk melakukan transparansi dan informasi dalam penggunaan anggaran yang berpotensi bocor tersebut untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2014, kepada publik," tegasnya.(Merdeka.com)