Laman

Jumat, 01 November 2013

Yusril Dirawat di RSPAD Gatot Subroto



JAKARTA, Jurnal Rakyat : Pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Awalnya, pada Rabu malam, Yusril merasa kepalanya pusing sekali. Kemudian dia berobat di RS Puri Cinere. Berdasarkan penjelasan dokter, tidak ada apa-apa hanya kurang oksigen. Karena itu, mantan Menteri Hukum dan HAM ini pulang, namun kepalanya masih terasa pusing.

"Sampai berapa detik saya merasa hilang keseimbangan, lalu sadar lagi. Saya pun istirahat dan tidur," ujar Yusril dalam akun Twitter-nya (Jumat, 1/11).

Setelah itu, Kamis pagi pukul 06.30 WIB, mantan Mensesneg ini mendatangi RSPAD Gatot Soebroto untuk melakukan pengecekan kesehatan. Dia kemudian diantar ke Paviliun Kartika RSPAD. Berberapa dokter langsung memeriksanya. Kemudian datang Brigjen Dr. Terawan yang pimpin tim pemeriksaan. 

Tim dokter memutuskan mengambil tindakan cepat karena mereka mengetahui ada dua saluran darah ke otak alami penyumbatan. "Akibatnya oksigen yang masuk ke otak juga di bawah normal," beber Yusril.

Tindakan darurat dilakukan kurang dari 1 jam. Dua pembuluh darah ke otak yang tersumbat dibersihkan, lalu darah dan oksigen kembali normal. Yusril mengaku dalam keadaan sadar penuh dan menyaksikan semua tindakan darurat melalui layar tampilan komputer. Hanya kira-kira 15 menit, darah dan oksigen ke otak normal kembali. "Dan pusing kepala saya hilang sama sekali," ungkapnya.

Yusril menjelaskan, tweet-nya tersebut dia ketik sendiri. Sementara foto yang ada di Twitternya diambil orang dekatnya, Jurhum Lantong. 

"Salam hormat saya dan mohon doa semoga saya lekas sembuh dan pulih kembali. Saya mohon maaf sejak kemarin pagi saya tidak dapat berkomunikasi dengan teman-teman, baik melalui handphone maupun twitter," demikian Yusril.(rmol.co)

Polisi Bekuk Pengacara dan Wartawan Gadungan



GARUT, Jurnal Rakyat : Dua orang pengacara sekaligus wartawan gadungan ditangkap Unit Ranmor Satreskrim Polres Garut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah kendaraan hasil tipu gelap serta identitas advokat dan kartu pers.

Ya, Cr dan Aw, dua orang yang mengaku sebagai pengacara sekaligus wartawan, kemarin siang terpaksa harus berurusan dengan polisi, ketika identitas advokat dan jurnalisnya diketahui palsu. Sebelum diamankan di Mapolres Garut, keduanya sempat bersitegang dengan petugas. Karena menolak digelandang untuk diperiksa.

Pengacara sekaligus wartawan gadungan ini diketahui polisi telah melakukan tindakan tipu gelap kendaraan dengan sejumlah korban di Garut. Dengan bermoduskan orang hukum, serta jurnalis gadungan, para korban mempercainya tanpa ada curiga sebagai penggelap kendaraan.

Saat diperiksa polisi pelaku mengaku, perbuatannya sudah dilakukan selama 5 bulan terakhir. Dengan berpura – pura merental atau meminjam mobil ke korban. Kendaraan yang sudah ditangannya dapat dijual keorang lain tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan.

Sejumlah kendaraan hasil tipu gelap serta identitas pengacara dan wartawan gadungan menjadi barang bukti polisi. Dalam kasus ini pelaku dijerat pasal 372 KUHP. Ancamannya hukuman empat tahun kurungan penjara.(rmol.co)

GERINDRA : Program Rp 1 M Per Desa Bukan Sekedar Ucapan



JAKARTA, Jurnal Rakyat : Program Rp. 1 miliar per desa yang dideklarasikan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Prabowo Subianto menunjukkan komitmen Gerindra untuk memajukan pembangunan di kawasan pedesaan.

Kepala Bidang Kominfo DPP Partai Gerindra mengatakan, dana minimal Rp 1 miliar per desa ini dapat dimanfaatkan oleh kepala desa dan masyarakat untuk menentukan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing.

"Komitmen kami bukan sekedar kata-kata. Dalam deklarasi tersebut Bapak Prabowo menandatangani kontrak politik dengan perwakilan Kepala Desa dari seluruh Indonesia. Artinya kebijakan tersebut bersifat mengikat. Masyarakat dapat menuntut kami jika program tersebut tidak berjalan dengan baik," ujar Ondy dalam rilisnya, Jumat (1/11).

Prabowo kata dia pernah berkata, ciri bangsa yang kuat dan berwibawa adalah keberanian para pemimpinnya dalam mengambil sikap dan menghadapi semua tantangan.

"Program ini adalah bukti keberanian kami dalam menghadapi tantangan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik," tandasnya.(rmol.co)

Bawaslu Klaim 1,2 Juta Pemilih Bermasalah



JAKARTA, Jurnal Rakyat : Jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 4 November mendatang, sejumlah data bermasalah justru bermunculan. Kali ini klaim data bermasalah disampaiakn oleh Bawaslu yang memang bertugas melakukan pengawasan atas KPU.

"Dalam pelaksanaan pengawsan pencermatan ulang DPT, Bawaslu juga menerjunkan tim langsung ke kabupaten kota terpilih untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan," kata komisioner Bawaslu Daniel Zuchron.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengan komisi II dan KPU di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2013). Hadir dalam rapat itu perwakilan 12 parpol, Kemendagri dan Kemlu.

Menurutnya, terkait daftar pemilih yang bermasalah by name by adress, hasil pengawasan di tingkat kabupaten kota sampai dengan 30 Oktober pukul 24.00 WIB, data daftar pemilih yang bermasalah per TPS sudah masuk dari 20 kabupaten kota di 6 provinsi.

"Rekapitulasi daftar pemlih yang bermasalah per TPS dari 20 kabupaten/kota tersebut sebanyak 1.205.102 masalah. Data tersebut akan terus bergerak sampai 2 November setelah seluruh data Kabupaten Kota masuk ke Bawaslu," lanjutnya.

Berikut rincian 1,2 juta data bermasalah temuan Bawaslu di 20 Kab/Kota:
a. Tanpa NKK: 569.526 pemilih
b. Tanpa NIK: 531.413 pemilih
c. NIK tidak standar: 1.953 pemilih
d. NIK ganda: 29.317 pemilih
e. Meninggal: 17.470 pemilih
f.  Pemilih ganda: 23.903 pemilih
g. Tanpa tanggal lahir: 3.224 pemilih
h. Belum 17 tahun dan belum nikah: 11.617 pemilih
I. Status perkawinan tidak jelas: 5.989 pemilih
j. Anggota TNI/Polri: 306 pemilih
k. Alamat kosong: 8.582 pemilih
l. Memenuhi syarat tapi tidak terdftar di DPT: 1.802 pemilih

Sementara itu, dalam Undang-undang 8/2012 pasal 33 tentang Daftar Pemilih menyebutkan: "Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih,"
(DetikNews.com)

Anis Matta Akui Kasus Suap Sapi Ganggu PKS di 2014



JAKARTA, Jurnal Rakyat : Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengakui kasus suap pengurusan kuota impor sapi yang menyeret mantan presidennya Luthfi Hasan Ishaaq mengganggu kerja partai untuk Pemilu 2014.

"Itu jelas, pasti mengganggu," kata Anis Matta usai bersaksi untuk Luthfi Hasan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Menurut dia, apapun keputusan majelis hakim terhadap Luthfi yang didakwa menerima suap Rp 1,3 miliar bersama-sama Ahmad Fathanah, publik sudah terlanjur memberi cap negatif ke PKS. "Opini publik telah terbentuk bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan (Luthfi Hasan)," sambungnya.

Anis lantas meminta maaf kepada masyarakat terkait kasus yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap PKS. "Saya sebagai presiden PKS dan pengurus DPP PKS memohon maaf," imbuhnya.

Luthfi didakwa bersama-sama Fathanah menerima duit Rp 1,3 miliar dari Dirut Indoguna Utama sebagai fee pengurusan kuota impor yang diajukan PT Indoguna.
Fee diberikan agar Luthfi yang berstatus anggota DPR dan Presiden PKS menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi pejabat Kementan yang dipimpin Suswono agar membantu mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan atas kuota impor yang diajukan PT Indoguna Utama.

Dalam kasus ini, Arya Effendi dan Juard Effendy divonis bersalah. Keduanya dihukum dua tahun tiga bulan dan denda Rp 150 juta oleh majelis hakim PN Tipikor. Sedangkan Fathanah dituntut 17,5 tahun penjara.(DetikNews.com)

Wabup : Metode E-Voting Dapat Meminimalisir Kecurangan



MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat : Dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan meningkatnya kwalitas pesta demokrasi, agar perhelatan Pemilihan Kepala Desa (pilkades) lebih baik lagi kedepannya maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memiliki ide menggunakan metode E-voting atau penghitungan cepat dan menjamin ketransparanan perhelatan pada setiap pilkades.
Wakil Bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan, H.Hendra Gunawan, disela-sela kegiatan sosialisasi dan simulasi e-voting, Kamis (31/10/2013) menuturkan metode yang akan diterapkan ini (E-voting, red) untuk pilkades sangatlah dinanti oleh semua pihak, sebab dengan metode e-voting pilkades dapat terselenggara dengan praktis dan kecil kemungkinan hasil suara pemilihan dipermainkan oleh panitia karena semuanya dikerjakan secara komputerisasi. 

"Dalam waktu dekat ini tiga desa yang ada akan melaksanakan pilkades dan masyarakat bisa lihat sendiri manfaat dari penerapan e-voting yang diterapkan Pemkab Musi Rawas, diharapkan semua panitia yang sudah terlatih dapat sepenuhnya menerapkan dengan baik ilmu yang sudah didapat,"katanya.

Kepala Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Yudi Suarsah, sebagai tamu undangan yang melihat dan menyimak berlangsungnya sosialisasi dan simulasi tatacara penggunaan metode pintar itu mengungkapkan, sebagai Pemerintah Desa dia dan jajarannya sangat mendukung penuh dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemkab Mura, sebab dia menilai langkah yang diambil oleh pemerintah sangatlah baik menerapkan sistem pemilihan dengan cara tersebut.

"Yang jelas kita akan mendukung sepenuhnya dan mensukseskan semua program ataupun kegiatan dari pihak pemkab, karena semua kegiatan itu tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,"tanggapnya.(R Tandjung)