KPU Hapus Pemilih Tak Punya Hak

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Komisi Pemilihan Umum telah menghapus nama penduduk yang tidak seharusnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Diketahui, penduduk yang selama ini terdaftar tersebut ternyata tidak memiliki hak pilih lantaran sudah meninggal dunia, belum cukup umur, berstatus TNI/Polri, dan pindah domisili.

"Kami lakukan upaya-upaya terkait data pemilih yang harus dihapuskan dengan beberapa varian," kata anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Dia menjelaskan, nama penduduk yang dihapus dari DPT yakni meninggal dunia sebanyak 58.914, masih berstatus TNI/Polri 1.566, belum cukup umur 4.499, tidak dikenal 59.832, pindah domisili 156.503, dan identitas ganda 186.519.

"Jumlah yang dihapus sebanyak 468,423, dan tentunya ini juga ada 28.686 yang tersaring. Itu memang betul-betul belum masuk dalam sistem kita," kata Ferry.

Dengan penghapusan tersebut, otomatis rekapitulasi DPT di tingkat provinsi mengalami penurunan untuk Pemilu 2014. Dengan jumlah kabupaten/kota 497, panitia pemilihan kecamatan 6.980, panitia pemungutan suara 81.093, tempat pemungutan suara 545.764, jumlah pemilih laki-laki 93.217.439, dan pemilih perempuan 92.955.069 orang. Sehingga, saat ini totalnya menjadi 186.172.508 pemilih.

Sedangkan untuk di luar negeri panitia pemungutan sebanyak 130 perwakilan dengan 1.873 TPS, jumlah pemilih laki-laki 751.048, pemilih perempuan 1.269.232, dan panitia pemungutan luar negeri 2.010.280.

"Sehingga, total DPT kita secara keseluruhan sampai saat ini sebanyak 188.182.788," demikian Ferry.(RMOL)

APBD Sumsel 2014 Rp 7,13 Triliun

PALEMBANG, Jurnal Rakyat : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumsel tahun 2014 disepakati dan disahkan sebesar Rp 7,13 triliun.

Pengesahan ditandai dengan ketok palu oleh Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo, pada paripurna dewan, Rabu (4/12/2013).

Setelah diketok palu APBD ini dilakukan penandatanganan bersama antara Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dan Ketua DPRD Wasista Bambang Utoyo. APBD ini akan diajukan ke pusat untuk mendapat koreksi lebih lanjut.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan khususnya yang terlibat dalam pembahasan dan penelitian RAPBD tersebut.

Dia merincikan APBD Sumsel senilai Rp 7,13 triliun untuk belanja sebesar Rp 6,5 triliuan dan surplus Rp 635 miliar.

"Semoga APBD Sumsel tahun 2014 ini dapat berhasil dan berdaya guna terhadap pembangunan Sumsel," ungkap Alex mengakhiri sambutan singkatnya.(Sripoku.com)

Tahun Depan, 10 Bandara Jadi Milik Swasta

Bandara - Ilustrasi                      /Foto. Net

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pada tahun depan akan melakukan swastanisasi terhadap 10 bandara di tanah air. Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas bandara di dalam negeri, dengan memberikan daya saing dari pihak swasta.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, menyebutkan 10 bandara yang dikelola pihak swastanisasi adalah Raden Intan II (Lampung), Mutiara (Palu), Sultan Baabullah (Ternate), Komodo (Labuhan Bajo), Sentani (Jayapura), Tjilik Riwut (Palangkaraya), Juwata (Tarakan), Fatmawati (Bengkulu), Hananjoeddin (Tanjung Pandan) dan Matahora (Wakatobi).

"Saat ini kami mengundang para calon investor untuk menawarkan 10 bandara tersebut," ujar Bambang membuka Market Consultation of Potential Airport for PPP in Indonesia' di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Pihak Kementerian Perhubungan akan mendengar keinginan para investor. Jika tertarik mengelola bandara, pihak swasta akan mengajukan studi kelayakan (Feasibility Study/FS),

"Diharapkan untuk itu (FS) tender dapat dilaksanakan pada tahun depan," kata Bambang.

Pertama adalah pelayanan dengan kualitasnya lebih baik dari saat ini. Mulai dari kondisi bandara lebih baik, nyaman, hingga melakukan pengembangan. Kedua swastanisasi ini dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi di tanah air. Karena diketahui bahwa dengan dibuka bandara maka roda perekonomian di suatu daerah akan tumbuh pesat.

Dan yang terakhir dengan masuknya pihak swsata maka diharapkan dapat menghemat anggaran pemerintah dan nantinya anggaran tersebut dapat dialihkan untuk bandara-bandara lain yang membutuhkan seperti bandara printis di daerah terpencil sehingga dapat membuka aksesbilitas yang selama ini menjadi kendala di tanah air.(Sripoku.com)