Laman

Minggu, 15 Desember 2013

Diduga Selingkuh, PNS Digerebek Warga



Ilustrasi                                         Foto.Istimewa
SITUBONDO, Jurnal Rakyat : Diduga berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial Am (40) asal Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, digerebek puluhan warga, Minggu (15/12/2013).

Saat digerebek, Am kepergok sedang berduaan dengan WIL-nya di dalam rumah kontrakan di Desa Kedungloh, Kecamatan Asembagus. Sebelum digerebek, kata Sugiono, warga setempat, oknum PNS yang bertugas di Taman Nasional Baluran Situbondo itu dikabarkan telah tinggal bersama WIL-nya di rumah kontrakan itu selama sebulan.

Informasi yang berkembang, wanita selingkuhan Am itu sudah hamil. Hal inilah yang membuat Y, istri Am merasa kesal dengan ulah suaminya. Y pun berencana akan melaporkan dugaan kasus perselingkuhan tersebut ke Pemkab Situbondo, Senin (16/12/2013) besok.

“Sekarang saya sudah pasrah. Kejadian ini sudah saya laporkan ke dinasnya. Saya juga akan melapor ke Bagian Pemerintahan dan Bupati. Masak selingkuh dibiarkan,” katanya.

Kepala Desa Kedungloh, Asri Hardiyanto menegaskan pihaknya akan mengusir siapapun yang masuk ke desanya apabila tidak melapor. “Saya tegaskan secara dinas, saya tidak pernah menerima laporan sama sekali terkait kejadian itu. Terbukti saat saya kroscek ke kepala dusun dan RT setempat, juga tidak ada laporan apapun dan tamu yang datang ke desa saya 1x24 jam tanpa laporan, sudah menjadi peraturan, harus keluar dari desa saya,” tukasnya.

Diperoleh keterangan, dugaan kasus perselingkuhan yang dilakukan oknum PNS tersebut konon sudah dua kali terjadi. Namun oknum PNS itu baru kali ini digerebek warga.(Sripoku)

Bupati Kendal Ingin Jadi Menteri Pendidikan



Widya Kandi Susanti           / Foto. Istimewa
KENDAL, Jurnal Rakyat : Bupati Kendal, Jawa Tengah, Widya Kandi Susanti, mengaku, bila diberi kesempatan menjadi menteri oleh Presiden, dia ingin menjadi Menteri Pendidikan.

Meskipun dasar pendidikannya di bidang kedokteran, dia mengaku ingin mencerdaskan bangsa dan menciptakan generasi emas yang hebat.

Widya mengatakan, setiap tahun, menjelang kelulusan banyak siswa kelas tiga, baik SMP, SMA, maupun SMK dan MA yang stres. Mereka stres karena takut tidak bisa lulus ujian nasional.

“UN hanya menjadi momok siswa kelas tiga. Banyak siswa yang stres bahkan bunuh diri karena tidak lulus UN. Seharusnya pemerintah menghapus UN,” ujar Widya, Jumat (13/12/2013).

Widya menjelaskan, seharusnya semua siswa kelas tiga SMA sederajat lulus sebab kalau tidak lulus, mereka seperti sia-sia belajar selama tiga tahun. Kelulusan sebaiknya berdasarkan nilai ujian akhir sekolah dan nilai rapor. 

“Pendidikan di Indonesia belum bisa menjamin seorang siswa mendapat pekerjaan kalau lulus sekolah. Lah, kok, mereka lulusnya masih dipersulit,” kata Widya. 

Widya menambahkan, sistem kenaikan kelas bagi siswa sebaiknya menggunakan sistem grade. Murid yang paling pintar ditempatkan di kelas A, yang pintar di kelas B, dan seterusnya. “Sehingga terjadi persaingan sehat, supaya menjadi yang terbaik, dan berada di grade A,” kata dia.(Kompas)

Umat Islam Siap Patungan untuk Beli Jilbab Polwan



Peragaan Pakaian Dinas Polwan Berjilbab  / Foto. Istimewa
JAKARTA, Jurnal Rakyat : Perizinan jilbab polwan yang berlarut-larut, disesalkan banyak pihak, salah satunya Ketua Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali.

Ali berkata, jangan sampai karena persoalan jilbab, Mabes Polri digeruduk umat Islam. Jika hal itu terjadi, tentu akan memperburuk citra Polri di mata masyarakat.

Karenanya, Ali berpendapat, Polri harus segera menggenjot rancangan aturan yang nantinya dapat melegalkan polwan untuk berjilbab.

“Sebaiknya sebelum rapat RAPBN 2014 selesai harus sudah diajukan agar tidak tertunda lagi satu tahun kemudian. Tapi kalau kenyataannya anggaran tidak ada, umat siap patungan,” katanya dihubungi dari Jakarta, Sabtu (14/12/2013).

Karopenmas Polri, Brigjen Boy Rafli Amar mengklaim, aturan jilbab polwan sedang disiapkan. Namun, ia belum bisa memastikan kapan aturan itu akan disahkan.

Boy hanya meminta segenap pihak tetap mendukung dan mempercayakannya kepada Polri. “Insya Allah sebelum RAPBN 2014 sudah selesai. Sekarang jangan terus mengandai-andai dulu, yang penting (rancangan aturan jilbab) itu dikerjakan,” ujar jenderal bintang satu ini.(Republika)