Mahasiswa Demo dan Sweefing Kantor DPRD Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Ratusan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Infomatika Komputer (STIMIK) Musi Rawas (Mura),  lagi-lagi menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubukinggau, Sumatera Selatan (Sumsel), untuk menyampaikan tuntutan mereka agar pemerintah daerah dapat mendukung aksi mereka untuk bersama-sama melakukan penolakan penuh kenaikan harga BBM, Sabtu (31/3/2012).

Dalam orasinya massa meminta mencabut kata-kata penambahan dalam pasal 7 ayat 6 karena keputusan sidang Paripurna DPR RI hanya membodohi rakyat. Walaupun DPR RI sudah melakukan rapat paripurna dan sudah ada keputusan bahwa 1 April pemerintah pusat tidak akan menaikan harga BBM, namun ratusan massa itu tidak yakin dengan pasal tersebut dapat berpihak terhadap kepentingan rakyat.

“Kami tetap kekeuh dengan pendirian kami untuk menolak kenaikan harga BBM, kami juga meminta pemerintah pusat tidak menyerahkan sepenuhnya harga lifsting terhadap harga minyak dunia karena bangsa Indonesia memiliki ladang minyak sendiri,” ujar Koordinator Aksi, Yulius dihadapan puluhan keamanan yang berjaga-jaga di tempat itu.

Selain itu, mereka juga meminta pihak DPR RI untuk menjadi refresentasi dari rakyat bukan dari pemerintah dan tidak mementingkan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Para pendemo meminta pula agar pemerintah daerah dapat tegas untuk menindak para oknum yang melakukan penimbunan dan melakukan penertiban terhadap pengecer BBM yang ada di kota itu. “Dalam hal ini pemerintah  harus bertindak tegas, setidaknya melakukan operasi pasar terhadap penjual bensin eceran yang menetapkan harga semaunya yang saat ini mencapai Rp7000 hingga Rp8000 perliternya,”pintanya.

Sementara, Wakil Ketua II DPRD Kota Lubuklinggau, Effendi didampingi Ketua Komisi III Sutrisno Amin dan Romi Jaya saat menemui para demonstran menyatakan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan rekomendasi kepada Pihak DPR RI yang di tembuskan kepada Presiden RI dan Gubernur Sumsel Serta Walikota Lubuklinggau pada tanggal 29 Maret 2012 lalu. “Intinya kami meminta agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan itu memang sudah benar-benar kami sampaikan,”jelasnya.

Effendi juga menyebutkan, bahwa akan memanggil Walikota dan jajaran terkait guna mencari solusi untuk menanggulangi pengecer BBM yang kian hari kian banyak di daerah itu. “Dalam waktu dekat ini kita akan panggil Wako dan Wawako untuk melakukan koordinasi agar hal ini dapat sama-sama kita cari jalan terbaiknya, sebab eceran bensin sudah terlalu menggila di Lubuklinggau ini,”cetusnya.

Merasa tidak puas dengan jawaban itu, massa pun memaksa untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD Lubuklinggau, Hasbi Asadiki agar menemui mereka. Namun orang yang di maksud para pendemo sedang berada di luar kota (Jakarta). Sontak hal itu membuat para mahasiswa kesal dan melakukan Sweefing langsung keruangan Ketua DPRD serta ruangan paripurna.

Tapi mereka tidak juga menemukan ketua DPRD berada di tempat, dengan kecewa para pendemo keluar dari ruangan itu. Dengan bijak Wakil Ketua II DPRD Lubuklinggau, Effendi tetap melakukan dialog kepada para mahasiswa dan menjanjikan mereka untuk bertemu dengan Ketua DPRD Lubuklinggau, Hasbi Asadiki pada Senin (2/4/2012) mendatang. Usai mendengar janji tersebut massa pun langsung melanjutkan aksi mereka ke pusat Kota Lubuklinggau. (R Tandjung)

Keputusan DPR Soal BBM akan Dibahas Pemerintah Dalam Rapat Kabinet

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Keputusan rapat paripurna DPR soal RAPBN-P 2012 menolak menaikan harga BBM bersubsidi per 1 April. Namun tetap membuka peluang harga BBM dinaikkan dalam tahun ini. Hasil tersebut akan dibahas pemerintah dalam rapat kabinet mendatang.

"Bapak Presiden menghormati keputusan DPR RI dini hari tadi. Hasilnya itu akan dibahas dalam sidang kabinet," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha,  Sabtu (31/3/2012).

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil voting sidang paripurna DPR memutuskan menerima tambahan pasal 7 ayat 6a. Klausul tambahan dalam APBNP 2012 memberikan peluang pemerintah menaikkan dan menurunkan harga BBM bila harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan atau turun rata-rata 15 persen dalam waktu 6 bulan.

Namun rencana awal pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter per 1 April 2012 tetap ditolak. Kebijakan menaikan harga BBM dilakukan jika harga rata-rata minyah mentah internasional mencapai 15 persen kenaikan dalam enam bulan.

Terhadap keputusan itu, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo atas nama pemerintah dalam sambutan akhir seusai sidang Paripurna DPR, menyatakan dapat menerima keputusan tersebut.

"Setelah ikuti dan cermati dinamika dalam rapat paripurna DPR ini, dan telah diputuskan pengambilan rumusan baru Pasal 7 Ayat 6a, Pemerintah menyatakan sependapat dengan hasil itu," katanya.

Pemerintah juga sependapat dengan asumsi baru APBN-P. Yaitu pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, inflasi 6,8 persen, harga ICP 105 dollar AS/barel, nilai tukar rupiah Rp 9.000/dollar AS, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 5 persen, dan lifting minyak 930 barel per hari. (Detik)

Pilkada Dua Putaran Terancam Terkendala

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan mengkhawatirkan apabila Pilkada Lubuklinggau dilaksanakan dua putaran, pasalnya putaran kedua terancam terkendala lantaran kontradiksi Permendagri 57 dan Permenkeu.

“Kontrakdiksi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang beberapa waktu lalu sudah kami konsultasikan, dalam Permendagri 57 laporan pertanggungjawaban itu dilakukan 3 bulan setelah selesai seluruhnya tahapan, artinya per 31 Desember kita tidak mesti menyetor seluruh dana ke daerah, setelah tahapan baru kita melaporkan pertanggungjawaban keuangan dan lain lain, dan didaerah setiap 31 desember harus dilaporkan, kalau dana itu harus kita kembalikan per 31 Januari artinya kita akan kesulitan melakukan putaran kedua, sebab pada bulan Januari itu belum tentu turun dana, karena harus menganggarkan dana baru,”ujar Topandri Tanjung, anggota KPUD Kota Lubuklinggau.

Dijelaskan Topandri, persoalan ini sudah kita konsultasikan dengan pihak Mendagri, sementara peraturan KPU No 9 bahwa sebelum berakhirnya masa jabatan sebulan sebelumnya sudah selesai masa penjoblosan, artinya tahapan kedua itu kita lakukan di bulan Januari.

“Kami sudah sampaikan surat terkait kontradiksi ini, dan pihak mendagri berjanji akan membalas surat ini. Harapan kami surat balasan mendagri ini dikirim segera, posisi KPU No 9 sangat menyulitkan untuk posisi Kota Lubuklinggau, kami akan minta rekomendasi dari KPU Propinsi untuk ke KPU Pusat supaya ada cara memecahkan persoalan di Lubuklinggau, “pungkasnya. (R Tandjung)

Paripurna BBM Ricuh, Mahasiswa Ikut Protes

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Menjelang tengah malam, rapat paripurna pembahasan BBM semakin ricuh. Fraksi PDI Perjuangan tak terima dengan dua opsi yang ditawarkan. Mereka meringsek masuk ke arah pimpinan sidang. Rapat pun diperpanjang hingga pukul 01.00 WIB.

Pantauan detikcom, Jumat (30/3/2012) malam, kericuhan terlihat saat Ketua sidang Marzuki Alie menawarkan dua opsi voting yakni tetap mempertahankan pasal 7 ayat 6, opsi kedua ada tambahan huruf 6A untuk memberi keleluasaan pada pemerintah menaikkan BBM.

Nah, saat Marzuki meminta Fraksi Partai Demokrat untuk berdiri memulai voting, seluruh anggota Fraksi PDIP merangsek ke depan. Mereka meneriaki pimpinan sidang.

Aksi saling dorong pun terjadi. Anggota FPDIP diminta untuk kembali ke kursi, namun tetap menolak.

Pemungutan suara hingga kini masih berlangsung. Baru Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar yang melakukan voting. Karena jam sudah menunjukkan pukul 00.00 WIB, maka rapat diperpanjang hingga pukul 01.00 WIB untuk melanjutkan voting.

Tidak hanya itu, sejumlah mahasiswa yang berada di Fraksi Balkon juga ricuh. Mereka terlibat aksi saling dorong dengan petugas Pamdal.

Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang ikut menyaksikan rapat paripurna ikut memprotes jalannya rapat paripurna. Bereaksi dengan hal tersebut, belasan Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR mengamankan para mahasiswa berjaket kuning itu. Mahasiswa UI ikut memprotes dikarenakan jalannya rapat paripurna yang memaksakan voting. Mereka berdiri dari tempat duduknya dan mengacungkan tangan.

Pamdal balkon ruang paripurna yang melihat hal tersebut bereaksi cepat. Mereka langsung mengerubuti dan meminta para mahasiswa untuk tertib.

"Tenang, tenang!" teriak Pamdal.

Beberapa wartawan berusaha menghalangi aksi Pamdal. Sempat terjadi aksi dorong mendorong. Setelah ditengahi wartawan, akhirnya mahasiswa tidak jadi dikeluarkan. (Detik)

Kejari Segera Eksekusi Mantan Ketua DPRD Prabumulih

PRABUMULIH, Jurnal Rakyat: Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Azadin, bersiap akan kembali masuk penjara. Pasalnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Prabumulih sudah menerima salinan surat keputusan dari Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Azadin. Bahkan Kejari Kota Prabumulih mengaku segera akan melakukan eksekusi terhadap Azadin.

Azadin yang merupakan mantan Ketua DPRD Kota Prabumulih terlibat kasus suap anggaran tahun 2009. Warga Jalan Lekipali Taruna RT 02 RW 04, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur ini akan segera masuk penjara kembali.

Kajari Prabumulih, Sri Astuti Yulia SH, melalui Jaksa Romzah Indratara SH didampingi Jaksa Fera Sari SH, Jumat (30/3/2012), ketika ditemui Sripoku.com terkait kasus tersebut mengatakan, “Kita masih menunggu keputusan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel saja. Surat petunjuk untuk melakukan eksekusi sudah kita kirimkan hari ini,” katanya.

Hal ini, menurut dia, mengacu dari salinan putusan dari MA tersebut, yang  bernomor 87 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 28 April 2011 yang isinya, jika MA menguatkan putusan dari Pengadilan tinggi (PT), dan menolak kasasi yang telah diajukan oleh Azadin, yakni dengan hukuman 2 tahun 3 bulan kurungan serta denda sebesar RP 50 juta.

Bila petunjuk dan persetujuan dari kejari sudah diterima, maka pihaknya akan segera melakukan eksekusi dalam waktu dekat.

“Kita akan tetap melakukan eksekusi terhadap Azadin. Intinya, kita dalam waktu dekat akan kita lakukan eksekusi,” tegasnya. (Sripoku)

Priyo: Kemungkinan Tak Ada Kenaikan BBM Sampai Juni

Priyo Budi Santoso

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Wakil Ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso menuturkan kemungkinan kenaikan harga BBM bisa ditunda. Utamanya jika opsi PKS dan Golkar disepakati di lobi tingkat koalisi.

Saat ini parpol anggota koalisi memang sedang melakukan lobi, Jumat (30/3/2012) malam. Lobi menyangkut angka rata-rata kenaikan harga minyak mentah Indonesia yang masih toleran terhadap kenaikan harga BBM.

Partai demokrat mengusulkan toleransi pada angka 5 persen, PKB 7,5 persen, dan PAN pada angka 15 persen, sementara PPP pada angka 10 persen. Sedang Golkar pada angka 15 persen dengan jangka waktu 6 bulan, sementara PKS pada angka 20 persen dengan jangka waktu 3 bulan.

Harga rata-rata kisaran kenaikan harga minyak mentah Indonesia saat ini berada pada angka 16,3 persen. Artinya, menurut Priyo, jika usul Golkar dan PKS lolos, ada kemungkinan kenaikan harga BBM ditunda.

"Kalau usul Golkar dan PKS lolos, bisa dipastikan tak ada kenaikan BBM sampai bulan Juni," kata Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

Namun sampai saat ini lobi-lobi terus berlangsung. Priyo menuturkan rapat paripurna akan digelar setelah lobi tuntas. "Kita masih terus menggelar lobi, setelah ini akan dilakukan voting," katanya.

Sementara elite politik berembuk, polisi masih berusaha "menjinakkan" massa di luar gedung DPR. (Detik)

Daerah Terpencil Masih Kekurangan Guru

Edi Iswanto

MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Masih kurangnya tenaga guru di daerah terpencil, disebabkan banyaknya guru yang enggan bertugas di daerah tersebut sehingga terjadinya penumpukan di daerah perkotaan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Edi Iswanto, Jum'at (30/3/2012).

"Memang banyak guru yang ingin mengajar di sekolah-sekolah terdekat dan mudah dijangkau dan enggan bertugas di daerah-daerah terpencil,"katanya.

Dengan demikian, kata dia banyak sekolah yang kelebihan guru, sedangkan sekolah di daerah terpencil kekurangan guru. "Untuk melakukan pemerataan, pastinya ada rolling dan mutasi, karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama,"ujarnya.

Menurut Edi, saat ini Musi Rawas masih kekurangan guru, khususnya di daerah terpencil dan pihaknya akan segera melakukan pendataan daerah yang masih kekurangan guru. Selanjutnya, hasil pendataan tersebut dikirim ke Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan.

Daerah yang masih kekurangan guru, diantaranya desa di Kecamatan Rawas Ilir, Nibung, Ulu Rawas dan daerah lainnya yang transportasinya belum lancar. (Rian)

Alex: Saya tak akan Kecewakan Masyarakat Sumsel

Alex Noerdin

PALEMBANG, Jurnal Rakyat: Semakin mendekati waktu Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin sebagai salah satu calon yang maju, mengaku tetap optimis bisa meraih suara terbanyak dan memenangkan kompetisi politik di ibukota.

Sejauh ini, ia tidak merasa ada masalah yang dapat menghambat perjalanannya menuju kursi DKI 1.

“Semuanya berjalan lancar dan saya tidak akan mengecewakan masyarakat Sumsel dan anda semua,” ujar Alex kepada wartawan usai menghadiri acara Sosialisasi MoU antara Dewan Pers dan Polri di Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (29/3/2012).

Beberapa hari terakhir Alex tidak kelihatan berada di Palembang, melainkan di Jakarta untuk mengurus persiapan terkait pencalonannya. Namun, meski tampak sibuk, ia tetap tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pimpinan tertinggi di Sumsel.

Kemarin, putra terbaik Sumsel ini berada di tengah masyarakat Sumsel untuk melaksanakan tugasnya sebagai gubernur.

Meski tidak banyak waktu istirahat, Alex tetap kelihatan segar dan berseri.

Disamping menghadiri acara yang digelar Dewan Pers, Alex juga sempat melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Rawas (Mura).

Bahkan pada saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan tersebut, Alex tidak lupa mohon doa restu dan dukungan pada rakyat Sumsel, khususnya kepada yang hadir pada saat itu.

“Meski saya di Jakarta, Sumsel tetap harus menjadi yang terdepan,” katanya.(Sripoku)

Tengah Malam, Mahasiswa Sandera Truk Elpiji

BOGOR, Jurnal Rakyat:  Belasan mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor menyandera sebuah truk Elpiji di Jl Sholeh Iskandar, depan Kampus UIKA, Tanah Sareal, Kota Bogor. Aksi mahasiswa ini cukup mengejutkan, mereka melakukannya dini hari.

Diketahui mahasiswa bergerak pukul 00.30 WIB, Jumat (30/3/2012). Aksi penyanderaan itu, menurut para mahasiswa sebagai bentuk protes atas tindakan refresif yang dilakukan aparat dalam aksi demo di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat.

Hingga pukul 01.10 WIB, aksi tersebut masih berlangsung. Sambil melakukan orasi dan bernyanyi para mahasiswa naik ke atas tangki truk tersebut.

"Sebagai sebagai bentuk respons terhadap aksi yang dilakukan aparat terhadap rekan-rekan di Jakarta," ucap Ahmad Hidayatullah Koordinator Aksi di lokasi kejadian.

Truk tangki Elpiji berkapasita 15.000 KG dengan nopol B 3668 NM ini dikemudikan Abdul Malik (35) bersama Dadan Suhandi (29). Menurut Abdul Malik, truk Elpiji baru saja mengirim gas ke daerah Cikampak.

"Pas lewat kampus ini (UIKA-red) tiba-tiba truk saya dihadang mahasiswa. Saya sudah menolak tapi mereka memaksa," kata Abdul Malik.

Dia mengatakan, truk Elpiji itu sangat berbahaya karena di dalam tangki masih ada sisa gas. Karena itu dia sempat menolak waktu diminta turun dari truk.

"Kalau gas kan liquid, jadi walau sudah dikeluarkan isinya, tetap masih sisa. Itu yang berbahaya," kata Abdul Malik.

Saat ini situasi di lokasi penyandraan mulai memanas setelah puluhan anggota Polres Bogor Kota datang ke lokasi kejadian. Para mahasiswa bersikeras tetap menyandera truk Elpiji tersebut. Saat dilakukan sedang dilakukan negosiasi antara petugas dengan mahasiswa.(Detik)

GSUU Dan Aliansi Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM

Mahasiswa dan LSM GSUU Orasi Tolak Kenaikan BBM

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Kamis (29/3/2012) LSM Gerakan Sumpah Undang-undang (GSUU) bersama Aliansi mahasiswa Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau, yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa seperti HMI, GMP, GMC dan berbagai ormas-ormas kemahasiswaan lainnya bergabung menjadi satu kekuatan untuk melakukan aksi demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan di lakukan pemerintah pusat pada 1 April mendatang.

Dalam aksi tersebut ratusan masa yang bercampur menjadi satu tujuan itu, pertama kali menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan langsung melakukan orasi, selain membawa sepanduk-sepanduk yang bertuliskan “turunkan SBY-Budiono,” BBM naik rakyat sengsara dan banyak lagi kata-kata yang intinya menghujat pemerintahan SBY- Budiono.

Koordinator aksi dari LSM-GSUU Heman Sawiran, membawa puluhan ikat sayuran seperti kangkung serta menggendong ayam pramuka. “ kangkung ini adalah simbol dari kemiskinan masyarakat, jika harga BBM tetap akan naik maka pemerintah sama saja dengan membunuh masyarakat kecil, dan ayam yang saya bawah ini adalah simbol dari penakutnya pemerintah dalam menentang semua kebijakan yang membuat masyarakat menjerit,” ujar Herman Sawiran di hadapan puluhan pihak keamanan baik itu Polisi dan pihak POL PP yang sudah bersiaga sebelum aksi tersebut di mulai dilingkungan Pemkab Mura.

Kenaikan harga BBM dapat berdampak dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, sebab jika harga BBM naik secara otomatis berpengaruh terhadap biaya transportasi dan biaya produksi sehingga harga kebutuhan bahan pokok ikut naik dan mahal. “tentu hal ini akan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat miskin semakin menjerit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, walaupun ada janji pemerintah untuk memberikan bantuan langsung berupa kompensasi dalam bentuk bantuan langsung tunai sementara (BLTS) dan bantuan itu jelas tidak mencukupi bahkan kami menilainya sama sekali tidak rahasional dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” cetus Herman.

Untuk itu kami GSUU dan gabungan aliansi mahasiswa yang hadir pada aksi ini meminta pemerintah daerah ini dalam hal ini Bupati dan walikota serta para anggota DPRD untuk membuat pernyataan sikap atau rekomendasi kepada DPR-RI untuk melakukan penolakan terhadap kenaikan BBM. “ Mendesak Presiden SBY-Budiono tetap memeberikan subsidi BBM dengan catatat asal tepat sasaran untuk menghindari kenaikan harga BBM, dan meminta kedua pemerintahan yang ada di Bumi silampari ini beserta aparat keamanan yang ada untuk selalu siaga di seluruh SPBU untuk mengantisifasi penimbunan yang di lakukan oleh oknum-oknum sepekulan yang tidak memiliki hati nurani,”tegas Herman.

Semetara itu, dua anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang ada pada saat demo berlangsung, A Bastari Ibrahim dan Toyib Rakembang menyatakan mendukung penuh dengan apa yang di samnpaikan para pendemo, dan akan membuat surat rekomendasi kepada pemerintah pusat agar tidak menaikan harga BBM.

“Kami pasti mendukung rakyat, sebab kamipun sebagai anggota DPRD menolak kenaikan harga BBM persolan ini akan kami bawah kerapat pimpinan DPRD untuk di teruskan kepemerintah pusat,”ungkap A Bastari.

Usai menyampaikan unek-uneknya, para demonstran langsung menuju kantor DPRD Kota Lubuklinggau dan sebagian mahasiswapun sempat melakukan pemblokiran jalan selama kurang lebih 15 menit dan sempat membuat jalan Yos sudarso yang di padati oleh kendaran macet hingga mencapai beberapa kilometer. Usai menyampaikan unek-unek dan tuntutannya para mahasiswapun bergegas langsung turun kejalan lagi, menuju pusat kota Lubuklinggau simpang tiga RCA dengan kerumunan massa yang sudah terlebih dahulu tiba disana.

Selain menggelar orasi, para pendemo sempat melakukan pembakaran ban bekas dan sempat melakukan pemboikotan jalan lagi selam 30 menit hingga membuat jalanan macet dan padat merayap, hingga berakhirnya aksi tersebut demo berlangsung damai.(R Tandjung)

Roy P Manik : Akan Lahir Pemimpin Daerah dari MNI

Roy P Manik

BANDUNG, Jurnal Rakyat: Top Leader Platinum Group PT Melia Nature Indonesia Roy P Manik menegaskan kedepan akan lahir leader-leader yang menjadi pemimpin di daerah berasal dari Melia Nature Indonesia.

“Profesional Leader Training merupakan jenjang pendidikan di PT Melia Nature Indonesia, bicara jenjang artinya bicara tahapan, ini tahapan ketiga artinya artinya tahapan ini diisi oleh orang orang yang sudah mengikuti tahapan satu dan tahapan dua, pesertanya sudah kualitas leader tetapi leader kalau tidak punya moral itu sangat berbahaya ada banyak leader di bangsa ini tidak punya moral, akhirnya terjadi kerusakan dimana mana.

PLT ini membuat mereka lebih paham MNI dan membangun moral mereka, sehingga kita harapkan suatu saat mereka menjadi pemimpin dimanapun mereka akan menjadi pemimpin yang benar benar berpihak kepada rakyat, jadi ada self control, bukan control dari aturan hokum tetapi dari dirinya sendiri, dia sadar ini boleh dan itu tidak boleh itu output yang kita harapkan,”jelas Roy P Manik, disela – sela kegiatan Profesional Leader Training di Harris Hotel Bandung baru baru ini.

Menurut Roy P Manik, leader itu tidak hanya mengerti tugas dan tanggung jawab, lebih dari itu mengerti bahwa dia harus mengantarkan sebanyak- banyaknya orang ke pintu sukses, itu bukan kepiawaian dia tetapi dari tanggungjawab moral ketulusan dan sebagainya, PLT ini akan membentu leader seperti itu.

“Pemimpin yang jujur itu sudah langka, rakyat sudah haus pemimpin yang jujur, kita lihat fenomena satu kepala daerah jawa tengah yang melakukan keputusan pro rakyat langsung dicintai luar biasa, itu menunjukkan bahwa rakyat memang sudah haus. Saya yakin sekali, dan saya katakan di training saya yakin pemimpin pemimpin kepala daerah itu akan lahir dari orang orang Melia Nature Indonesia, saya sangat yakin sekali. Saya sangat yakin ketika dukungan masyarakat terus membesar leader MNI bisa menjadi Presiden RI itu bukan hal yang mustahil,”pungkasnya.(Hidayat)

Dadang Wibawa Diproyeksi Menjadi Jabar I

Dadang Wibawa

BANDUNG, Jurnal Rakyat: Top Leader Platinum Group PT Melia Nature Indonesia Roy P Manik menegaskan bahwa Dadang Wibawa yang merupakan salah satu Leader Commite adalah salah satu leader terbaik. Selaku leader terbaik sangat disayangkan bila kapasitasnya hanya digunakan di lingkup PT Melia Nature Indonesia semata.

“Melia ini organisasi yang mengalir, pemimpin pemimpin di MNI harus berani mengambil tanggung jawab yang lebih besar, dan di Melia digantikan oleh pemimpin baru, dan memang sangat layak Pak Dadang Wibawa untuk mengisi Jabar I, dan kita punya kekuatan serta modal untuk merealisasikan itu. Jadi ini bukan hanya khayalan semata, saya percaya seorang gubernur cukup butuh 30 % suara masyarakat pemilih di propinsi itu, dapat 30 % itu sudah menang, kalau kita lihat di sejumlah statistic suara 20 % hingga 21 % sudah bisa jadi gubernur,”ujar Roy P Manik.

Mengapa demikian ?”Karena member kita selain banyak, juga mampu mempengaruhi orang lain, itu sudah terlatih saat prospek, meyakinkan orang untuk bayar Rp3.880.000 (bergabung 7 unit bisnis-red) member kita mampu, apalagi meyakinkan orang untuk memilih leadernya, jadi kalau 1 orang mampu mempengaruhi 10 orang maka anda bisa bayangkan jumlahnya, kalau 100 ribu leader bekerja membawa 10 orang maka suara 30 % itu akan pecah, ”tegasnya.

Ketika Dadang Wibawa menduduki jabatan itu, lanjut dia, maka Dadang Wibawa mampu menjadi pemimpin yang pro rakyat. “Itu nanti akan menjadi suatu kebanggaan bagi kita di MNI nantinya, khususnya di Group Platinum, ini bukan gossip tetapi ini penugasan, semua leader harus mengambil langkah langkah besar, karena mereka sudah tertempa bertahun tahun jadi bukan pemimpin kosong, ”pungkanya.(Hidayat)

PLT MNI Group Platinum diHarris Hotel Bandung Dahsyat

BANDUNG, Jurnal Rakyat: Pelaksanaan kegiatan Profesional Leader Training (PLT) angkatan II PT Melia Nature Indonesia (PT. MNI) Group Platinum yang dilaksanakan selama dua hari 17-18 Maret 2012 di Harris Hotel Bandung berlangsung spektakuler dan benar-benar dahsyat.

Training tingkat Ke III di PT MNI Group Platinum tersebut diikuti oleh sekitar 900 peserta dari seluruh Indonesia, dihadiri oleh seluruh Leader Commite Group Platinum, serta dihadiri oleh Head Leader Group Platinum, Roy P Manik.

Kepada wartawan Jurnal Rakyat, Platinum I Roy P Manik menerangkan, PLT ini adalah salah satu jenjang pendidikan di PT Melia Nature Indonesia. “Kalau berbicara jenjang berarti ada tahapan dan PLT ini adalah tahapan pendidikan yang ketiga artinya ini sudah kualitas Leader, tetapi walaupun mereka yang datang sudah leader kalau tidak memiliki moral itu kan berbahaya. PLT ini akan membuat para leader yang ada di seluruh indonesia untuk lebih paham untuk membangun moral mereka,” ujar Roy P Manik.

Dijelaskannya, dengan adanya kegitan ini di harapkan para leader yang sudah mengikuti kegiatan ini dapat menjadi pemimpin yang berpihak kepada rakyat dan yang pasti punya moral. “Jadi kedepan mereka bisa memiliki save control dan sadar dengan aturan yang boleh ataupun yang tidak boleh di lakukan, jadi tidak melanggar hukum dan ini level yang tinggi,”jelasnya.

Kalau di PT.MNI semua leader harus mengerti bahwa dia harus mengantarkan sebanyak-banyaknya orang ke pintu sukses. “Hal itu tidak semata-mata memikirkan dirinya sendiri dan harus memiliki moral PLT itu intinya mendidik mereka seperti itu, termasuk menjunjung tinggi kejujuran.pemimpin yang jujur itukan langkah di PT.Melia Nature indonesia kita bisa ciptakan orang-orang yang jujur,”pungkasnya.

Ditanyakan apakah benar salah satu Leader commite Dadang Wibawa akan mencalonkan diri sebagai orang Nomor satu di Jawa Barat, Roy P Manik menjelaskan hal itu memang benar adanya dan kita dari PT.MNI akan menciptakan pemimpin yang benar-benar bisa memimpin dan membuat masyarakat sejahtera. “Ini di harapkan bukan hanya bisa terjadi di Jawa Barat namun bisa juga di seluruh Indonesia, karena kita memiliki orang-orang sudah siap untuk menjadi pemimpin,”terangnya.(R Tandjung)

Tantowi Legowo, Golkar Usung Alex DKI 1

Tantowi Yahya

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Partai Golkar secara resmi mengusung Alex Noerdin menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Kandidat cagub DKI lainnya, Tantowi Yahya, menerima dengan lapang dada putusan partainya itu.

"Loh kita di partai ini tidak ada legowo dan tidak legowo. Kita prajurit siap maju siap mundur. Tidak ada penyesalan. Kita kader yang taat peraturan perintah partai," kata Tantowi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2012).

Meski begitu, Tantowi masih merasa jika tingkat elektabilitasnya lebih tinggi. Namun, Alex Noerdin dinilai punya kelebihan bisa merangkul PPP dan PDS.

"Elektabilitas (Alex) kalah dengan saya, tapi itu bisa dinaikkan. Beliau bisa gandeng PPP dan PDS dan itu cukup," kata Tantowi.

Partai Golkar telah mengambil keputusan menyangkut calon gubernur DKI Jakarta. Adalah Alex Noerdin yang akhirnya dipercaya Golkar menuju persaingan Pilkada DKI.

"Golkar sudah membuat keputusan yang benar. Golkar sudah memutuskan mendukung Alex Noerdin menjadi Gubernur DKI, diputuskan dalam rapat dengan Ketua Umum tadi malam," kata Tantowi. (Detik)

Ketetapan PBB Sektor Perkotaan 2012 Alami Kenaikan

Riduan Effendi

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Bertempat di Balai Kota Lubuklinggau, Selasa (6/3) berlangsung acara penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB Sektor Perkotaan Kota Lubuklinggau Tahun 2012.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau, Zulkipliy Indris dalam laporannya menyampaikan dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah hasil koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuklinggau pada 27 Februari 2012 tentang Rencana SPPT dan DHKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan Kota Lubuklinggau tahun 2012. Kemudian berita acara penyerahan SPPT dan DHKP PBB Sektor Perkotaan Tahun 2012 kepada Pemkot Lubuklinggau serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau No. 13 Tahun 2011 tentang APBD Kota Lubuklinggau tahun 2012.

Menurut Zulkipliy, SPPT dan DHKP Sektor Perkotaan tahun 2012 diserahkan kepada lurah untuk diteruskan kepada wajib pajak melalui camat dijajaran Pemkot Lubuklinggau sebanyak 376994 lembar SPPT dengan nilai ketetapan senilai Rp 2.536.072.514.

“Dari jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut Kecamatan Lubuklinggau Barat I terdiri dari 5.504 SPPT dengan nilai ketetapan Rp 256.493.673, Kecamatan Lubuklinggau Barat II terdiri dari 3768 SPPT dengan nilai ketetapan Rp 359.580.454. Selanjutnya Kecamatan Lubuklinggau Timur I, 5596 SPPT atau senilai Rp 586.230.299, Kecamatan Lubuklinggau Timur II 5224 SPPT dengan nilai Rp 539.455.752.

 

 Kemudian Kecamatan Lubuklinggau Utara I terdiri dari 4077 SPPT dengan nilai ketetapan Rp 120.389.210, Kecamatan Lubuklinggau Utara II terdiri dari 5462 SPPT dengan nilai Rp 287.147.667, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I terdiri dari 2713 SPPT dengan nilai Rp 84.752.330 dan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II terdiri dari 5550 SPPT dengan nilai ketetapan Rp 302.023.129.,” Ujarnya.

Adapun tanggal jatuh tempo,lanjutnya, pelunasan PBB tahun 2012 berakhir pada 30 September 2012 dengan perpanjangan waktu ditiadakan. Bagi wajib pajak yang melunasi lewat tanggal tersebut akan dikenakan denda dua persen perbulan.

“Mengenai tempat pempat pembayaran/penyetoran PBB Sektor Perkotaan Kota Lubuklinggau tahun 2012 adalah untuk Kecamatan Lubuklinggau Barat I dan Barat II pada Bank Sumsel Babel Kas KPP Pratama Lubuklinggau. Kemudian Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan Timur II pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pasar Atas Lubuklinggau, Kecamatan Lubuklinggau Utara I dan Utara II pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Satelit serta untuk Kecamatan Selatan I dan Selatan II pada BRI Unit Simpang Periuk.  Diinformasikan pula bahwa ketetapan PBB Sektor Perkotaan tahun 2011 sebesar Rp 2.442.668.730 bila dibandingkan dengan ketetapan PBB tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2.536.072.514,.”Tambahnya.

 

Sementara itu, Wali Kota Lubuklinggau H.Riduan Effendi dalam Sambutan nya menyatakan,adapun tujuan pembangunan nasional yang kita laksanakan ini tidak lain untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat diperlukan, antara lain melalui kewajiban dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling dominan.

Tanpa pajak, ungkap Wako, kegiatan negara akan sulit dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak ini meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

”Dewasa ini untuk membiayai pembangunan bangsa, kita berupaya semaksimal mungkin agar tidak tergantung lagi pada pinjaman luar negeri, yang diketahui bahwa dalam hal pembayaran (cicilannya) sangat membebani APBN/APBD.Sebagai alternatif sumber penerimaan negara yang mandiri kita dapat mengandalkan dan mengoptimalkan pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara,”Jelasnya.

Untuk tahun 2012,Lanjut wako, Pemkot Lubuklinggau menerima SPPT dan DHKP sebanyak 376.994 lembar, dengan jumlah nominal pajak terhutang Rp 2.536.072.514. SPPT dan DHKP PBB dimaksud akan didistribusikan kepada kelurahan dalam lingkungan Pemkot Lubuklinggau sesuai jumlah objek pajak PBB yang ada pada masing-masing kelurahan.

”Disamping itu, sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 07 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 31 c, mengatur bahwa 20 persen dari Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi dan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 diserahkan kepada daerah tempat wajib pajak terdaftar. Hal ini berarti bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan menambah penerimaan daerah yang bersangkutan khususnya Kota Lubuklinggau. Mengingat fungsi pajak yang demikian penting, Wako mengajak seluruh masyarakat Kota Lubuklinggau untuk memenuhi tugas dan kewajiban kita sebagai warga Negara,”Pungkasnya. (Hidayat)

Wako Minta Areal Parkir Objek Wisata Bukit Sulap Diperbaiki

Riduan Effendi

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Walikota Lubuklinggau, Sumatera Selatan H.Riduan Effendi meminta agar pengerjaan pembukaan areal parkir dan objek wisata di kaki Bukit Sulap, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, agar segera di perbaiki.

“Pekerjaan itu harus segera di selesaikan, kasihan lihat rakyat yang ada di lingkungan sekitar dan saya minta secepet mungkin pihak rekanan jangan sampai pekerjaan tersebut malah merugikan oranag lain,” kata Riduan Effendi, Kamis (1/3/2012).

Riduan menuturkan, kegitan pembangunan areal parkir dan objek wisata tersebut akan terus di lakukan hingga sesuai dengan yang kita harapkan. Karena dengan adanya objek wisata itu berjalan maka dampaknya juga akan di rasakan oleh masyarakat daerah itu.

“Jika objek wisata Bukit Sulap sudah bagus, otomatis masyarakat juga dapat  berpartisipasi di objek wisata itu dengan berjualan dan sebagainya di lokasi itu dan yang pasti akan pengaruh juga untuk pendapatan daerah,” katanya.

Riduan juga memastikan jika pekerjaan tersebut di selesaikan, tempat tersebut sudah layak dikatakan sebagai tempat wisata. Oleh sebab itu dirinya meminta agar instansi terkait agar dapat menetapkan rekanan yang memang benar-benar propesional.

“Saya minta kepada istansi terkait, dalam hal ini dinas pekerjaan umum untuk dapat benar-benar tepat untuk menentukan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut kedepan nya. Karena hal ini bukan main-main ini untuk kemajuan kota ini juga,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah warga RT 10 Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuklinggau Utara II merasa kondisi mereka terisolir saat hujan. Sebab, badan jalan yang telah diaspal sangat licin karena dipenuhi material liat, sehingga susah dilalui warga.

Tidak hanya itu, pantauan wartawan Jurnal Rakyat, Senin (20/2/2012) sekitar pukul 14.00 WIB, saluran drainase  di sekitar areal proyek juga tertimbun material dan tanah liat yang berasal dari lokasi proyek. Kondisi tersebut, tentunya dikeluhkan sejumlah warga sekitar yang bertetangga dengan lokasi proyek. (R Tandjung)

Eddy: Siapapun Ketua DPRD Mura Tak Masalah, Asal Dari PDIP

Eddy Santana Putra

MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Merebaknya isu akan ada pergantian dan tarik menarik tampuk kekuasaan posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan yang saat ini dijabat Hj Srie Hernalini Utami, terjawab sudah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Selatan,  H Eddy Santana Putra, menegaskan siapapun yang menjadi Ketua DPRD Musi Rawas tidak menjadi masalah, asalkan kader PDIP.

“Ini akan kami bahas di internal, tapi bagi kami siapapun yang menjadi Ketua DPRD Musi Rawas tidak masalah asal kader PDIP, yang jelas tetap dari PDIP, partai pemenang kan harus jadi ketuanya,"katanya kepada wartawan belum lama ini.

Untuk permasalahan itu, tambah Eddy, nanti akan dibicarakan secara internal partai. "Masalah siapa orangnya atau apakah Ibu Srie terus melanjutkan kepemimpinannya, ya silakan. Nanti ada pembicaraan internallah untuk masalah-masalah itu, “tegasnya. (R Tandjung)

Pemkot Imbau Pemasang Umbul-umbul Patuhi Aturan

Ilustrasi

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, Sumatera Selatan, mengimbau sekaligus mengajak semua pihak yang memasang umbul-umbul di sepanjang jalan protokol dalam wilayah Kota Lubuklinggau agar mengurus izin terlebih dahulu dengan instansi berwenang baik itu Kantor Perizinan maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) setempat.

Kepala Bagian Humas dan Protokol, Seketariat Daerah Kota Lubuklinggau, Sunardin, dalam press realisnya mengatakan perlunya penataan pemasangan umbul-umbul ini tak lain bertujuan untuk menjadikan Lubuklinggau sebagai kota bersih, tertib, asri dan jauh dari kesan semrawut.

Lebih penting lagi sambung Sunardin, himbauan ini tidak hanya bersifat sesaat, misalnya menjelang penilaian adipura atau momentum tertentu saja tapi berlaku secara kontinue dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Pemkot Lubuklinggau selalu mengingatkan agar aturan yang sudah ada harus dipatuhi dan dilaksanakan demi kenyamanan kita bersama.

"Memang, pemasangan umbul-umbul di median jalan, akan menambah kemeriahan jalan protokol. Namun pada sisi lain, kemeriahan tersebut bisa jadi bukannya memperindah kota, tapi justru merusak estetika kota. Apalagi ada sebagian umbul-umbul dan bendera berbagai lembaga atau parpol itu tidak terpasang dengan rapi dan kuat, sehingga dapat membahayakan pengendara yang melintas,"katanya.

Selain itu, tambahnya, pihaknya juga khawatir saat hujan turun atau angin kencang, umbul-umbul itu akan roboh ke badan jalan sehingga menimpa pengguna jalan.

“Nanti kalau ada taman yang rusak, mana pernah ada yang mau bertanggung jawab. Ya kembali lagi ke Pemkot Lubuklinggau untuk merawatnya. Sementara anggaran untuk memperbaiki yang rusak tersebut adalah uang rakyat dan pada akhirnya rakyat juga yang dirugikan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sunardin,  kembali mengingatkan beberapa bulan ke depan, Kota Lubuklinggau akan melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada. Untuk itu, Pemkot Lubuklinggau mengimbau kepada masing-masing kandidat calon maupun parpol pengusung agar dalam hal pemasangan umbul-umbul, baliho ataupun atribut parpol lainnya tidak melanggar aturan yang berlaku. (R Tandjung)