Ratu Atut Disarankan Bongkar Jaringan Korupsi di Banten

Ratu Atut Chosiyah                     Foto. Istimewa

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Tersangka kasus suap penanganan sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi Ratu Atut Chosiyah diharapkan buka mulut. 

Bersama adiknya yang juga terkait dalam kasus yang sama, Tubagus Chaeri Wardana, Gubernur Banten ini diharapkan membeberkan dan ikut membongkar jaringan korupsi di provinsi yang ia pimpin tersebut.

"Saya berharap Atut dan Wawan selama mengikuti proses hukum, bersedia untuk ikut membersihkan Banten dari para pemburu rente yang korup yang selama ini bersama mereka membajak anggaran publik (APBD) Banten, baik yang ada di birokrasi dan legislatif," ujar pegiat anti korupsi Dahnil Anzar Simanjuntak (Senin, 23/12/2013).

Bahkan apabila Wakil Gubernur Banten Rano Karno juga pernah terlibat dalam praktek korupsi di Banten, sambung dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang ini, Atut harus bersedia untuk menyampaikannya.

"Dengan begitu, Atut dan Wawan membantu rakyat Banten bebas dari para birokrat dan legislatif yang korup yang belakangan ini paska penahanan Atut berusaha cuci tangan dan seolah anti-Atut. Bahkan ada yang ikut bersuara keras mendesak Atut mundur," ungkap Dahnil.

Berkaitan dengan itu, KPK tidak mungkin bisa menuntaskan semua kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak di Banten, mulai birokrat sampai dengan legislatif. Maka dibutuhkan aparatur hukum lainnya yakni Kepolisian daerah Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten. Kepolisian dan Kejaksaan bisa menjadi harapan publik untuk membantu membersihkan Banten dari praktek rente dan korupsi. 

"Hal ini penting mengingat selama ini publik nyaris tidak percaya dengan kedua aparatur hukum ini. Sehingga tidak aneh kemudian hampir semua laporan kasus korupsi di Banten dilaporkan ke KPK dan sedikit sekali yang dilaporkan ke kedua institusi hukum tersebut," demikian Dahnil.(RMOL)

Tiga Preman Cilik Jarah Minuman di Kantin

Ilustrasi                              Foto. Istimewa

SURABAYA, Jurnal Rakyat : Meski masih berusia anak-anak, tapi tingkah tiga anak ini sungguh keterlaluan. Ketiganya, diamankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, Minggu (22/12/2013).

Mereka adalah HJ (16) siswa kelas 10 SMK, AS (11) siswa kelas 6 SD, dan MD (14), siswa SMP kelas 8. Ketiganya diamankan karena menjarah minuman yang ada di kantin Tugu Pahlawan Minggu (22/12/2013) dini hari.

Menurut Kasubnit PPA Iptu Ruth Yeni, ketiga anak ini telah menjarah kulkas yang ada di kantin Tugu Pahlawan. "Mereka menjarah minuman-minuman ringan yang ada di kulkas itu," kata Ruth.

Aksi mereka diketahui oleh sekuriti Tugu Pahlawan dan langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya.

"Kami minta orangtua mereka datang untuk menjemput mereka. Kami tidak lakukan penahanan mengingat mereka masih anak-anak dan harus sekolah. Namun mereka harus wajib lapor," kata Ruth.

Kejadian ini, terjadi sekitar pukul 01.00 dini hari. Menurut MD, dia melihat segerombolan anak-anak membawa makanan.

"Setelah saya minta mereka tidak mau kasih, ternyata mereka mengambil di kantin Tugu Pahlawan," kata MD.

Karena ingin mendapat hal serupa, MD lalu melakukan hal yang sama. Dengan cara melompat tembok Tugu Pahlawan, mereka lalu masuk ke dalam kantin.

"Waktu saya datang, kulkasnya sudah pecah, jadi kami hanya mengambil minuman di sana," kata MD.

Sementara HJ mengatakan, dirinya menjarah kantin tersebut tidak hanya bertiga saja. "Banyak ada tujuh orang, tapi hanya kami bertiga yang kena tangkap karena yang lain kabur. Apes deh," kata HJ.

Menurut HJ dirinya bersama teman-temannya mengamen di sekitar Tugu Pahlawan. "Biasanya kami ngamen, saya tidak pernah mencuri, hanya kali ini saja dan apes,"tambah HJ.(Sripoku)

BNN Sosialisasi Pencegahan Narkoba Hingga Kecamatan

Foto. Istimewa

TERNATE, Jurnal Rakyat : Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggalakkan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba hinga ke kecamatan, mengingat peredaran narkoba saat ini telah menjangkau ke wilayah itu.

Kepala Bidang Penyuluhan BNN Malut Ardiyanti Dero di Ternate, Sabtu, mengatakan, melalui penyuluhan itu diharapkan masyarakat bisa mengetahui semua informasi terkait dengan narkoba, terutama bahayanya sehingga tidak mudah terpengaruh dengan barang haram itu.

Selain itu, melalui sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat setempat bisa berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah peredaran narkoba. 

Upaya lain yang digunakan BNN Malut untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba adalah menggalakkan penyuluhan kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk dilingkungan pendidikan baik ditingkat SMP sampai perguruan tinggi.

BNN Malut juga telah membentuk kader antinarkoba ditingkat sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat adat, yang akan menjadi perpanjang tangan bagi BNN dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.

Semua upaya yang dilakukan BNN Malut tersebut mulai menunjukan hasil yang menggembirakan, tercermin dengan menurunnya presentasi pengguna narkoba di Malut yang pada 2012 Malut berada diurutan empat secara nasional, sedangkan pada 2013 ini menurun menjadi urutan ke-30 secara nasional.

Menyinggung rencana BNN Malut melakukan tes urine kepada para pejabat birokrasi dan anggota legislatif di Malut, Ardiyanti mengatakan belum bisa dilakukan seluruhnya karena kurangnya tanggapan dari parap pejabat birokrasi dan anggota DPRD di daerah itu.(Republika)

Prabowo Temui Pimpinan Ponpes se-Jatim

Prabowo Subianto                      Foto. Istimewa

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Setelah bertemu dengan para pengurus PBNU di Jakarta beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto hari ini (Sabtu, 21/12) dijadualkan bertemu dengan Pimpinan Pondok Pesantren se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Sunan Drajad, Lamongan, dalam kegiatan Konferwil PW GP Ansor Jawa Timur.

"Pak Prabowo diundang oleh Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur untuk memberikan materi dan masukan mengenai visi kerakyatan dan kebangsaan di Pondok Pesantren Sunan Drajad," kata Koordinator Media Center Prabowo Subianto, Budi Purnomo Karjodihardjo di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta (Sabtu, 21/12/2013).

Calon Presiden RI Partai Gerindra itu diminta untuk menyampaikan materi mengenai perlunya nasionalisme dalam membangun bangsa sebagai perwujudan perjuangan NU dan peran GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan penjaga NKRI dan keutuhan bangsa.

Segenap pengurus PBNU, PW NU Jatim, para kiai-kiai pondok pesantren seluruh Jawa Timur, peserta Konferwil seluruh PC dan PAC Ansor, beserta sejumlah organisasi kepemudaan Jatim turut diundang oleh panitia Konferwil GP Ansor Jawa Timur untuk menghadiri acara tersebut.(RMOL)

Seorang Ibu Dimutilasi Anak Kandung

Ilustrasi                               Foto. Istimewa

CIANJUR, Jurnal Rakyat : Pupun (40), warga Kampung Pasir Gombong, RT 3 RW 2, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memutilasi ibu kandungnya sendiri, Rabu (18/12/2013). 

Sementara kasus ini tersebut baru diketahui pada Jumat (20/12/2013) pagi. "Polisi berhasil menangkap pelaku. Pelaku ini membunuh ibu kandungnya yang bernama Anih binti Komar, usia 65 tahun dengan cara mutilasi," kata Direktur Reskrimum Polda Jabar Kombes Pol Erwin Faisal saat ditemui di Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung. Jumat. 

Lebih lanjut Erwin menambahkan, peristiwa tersebut terungkap setelah pelaku mengatakan kepada seorang saksi berinisial I bahwa dia telah memutilasi ibu kandungnya sendiri. Pria tersebut kemudian melaporkan hal itu kepada Polres Cianjur pagi tadi.

Memperoleh laporan tersebut, personel Polres Cianjur langsung mengecek ke tempat korban. Di rumah itu polisi menemukan  tubuh korban yang sudah terpotong-potong.

"Pelaku membunuh ibu kandungnya dengan cara memutilasi kepala, tangan kanan kiri, dan kaki kanan kiri," terang Erwin. 

Dihubungi terpisah, Kapolres Cianjur AKBP Dedi Kusuma Bakti mengatakan, pelaku kini sudah diamankan di Polres Cianjur. Tim Identifikasi Polres Cianjur hingga siang ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih terus menyelidiki motif pelaku.

"Potongan tubuh korban yang dimutilasi itu ditemukan berserakan di sekitar luar rumah. Ya, dekat tempat kejadian perkara," terang Dedi saat dihubungi melalui ponselnya.(kompas)

Bupati Madina Akui Terima Suap Rp 1 M

Muhammad Hidayat Batubara (Tengah)           Foto. Istimewa

MEDAN, Jurnal Rakyat : Bupati Mandailing Natal (Madina) nonaktif Muhammad Hidayat Batubara akhirnya mengakui Rp 1 miliar yang diantar ke rumahnya merupakan uang suap. Pengakuan itu disampaikannya dalam persidangan di ruang utama Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (21/12/2013).

Pada sidang-sidang sebelumnya, Hidayat selalu membantah Rp 1 miliar itu suap yang diberikan pengusaha Surung Panjaitan. Dia pun menyatakan uang itu tidak ada kaitannya dengan pengerjaan proyek pembangunan RSUD Panyabungan, Madina.

Hidayat selalu berdalih uang itu dipinjamnya melalui Plt Kadis PU Madina Khairul Anwar Daulay. Alasannya, dia membutuhkan uang untuk menutupi kekurangan pembayaran sepeda motor Harley Davidson yang dibelinya.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Agus Setiawan, Hidayat menyatakan ingin menyempurnakan pernyataannya pada sidang sebelumnya.

"Demi Allah, saya menyesal atas perbuatan saya. Atas perbuatan ini, harapan-harapan yang saya bangun bersama keluarga tertutup beberapa waktu. Saya berjanji tidak akan pernah berbuat atas perbuatan yang saya lakukan," ucapnya.

"Sebagai manusia lemah dan memiliki keluarga seperti yang saya sampaikan kemarin (pada sidang sebelumnya), saya memiliki anak-anak saya masih kecil. Tolong beri kesempatan kepada saya untuk mendidik dan bersama keluarga. Saya masih berharap bisa berguna bagi negara. Ini yang bisa saya sampaikan kepada majelis hakim dan jaksa serta penasehat hukum," ujarnya sambil menangis.

Mendengar pernyataan terdakwa, majelis hakim langsung mempertanyakan apakah dia merasa bersalah atas perbuatannya. "Merasa bersalah majelis hakim," jawab Hidayat sambil meneteskan air mata.

Jaksa yang mendapat kesempatan kemudian mempertanyakan kenapa dia menyesal dan merasa bersalah. "Karena menerima uang tersebut," jawabnya.

Kemudian jaksa kembali menanyakan, apakah penerimaan uang itu berkaitan dengan rencana proyek pembangunan RSUD Panyabungan. "Iya," akunya.

Setelah mendengar pengakuan Hidayat, majelis hakim pun menunda persidangan. Selanjutnya sidang akan digelar Rabu (8/1) dengan agenda pembacaan tuntutan.

Seperti diberitakan, rencana proyek pembangunan RSUD Panyabungan di Madina, Sumut, berujung pada penangkapan Surung Panjaitan, yang merupakan Dirut PT Sige Sinar Gemilang, dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Madina Khairul Anwar Daulay. Keduanya diringkus tim KPK di dekat rumah Bupati Madina Hidayat Batubara di Jalan Sei Asahan, Medan, pada pertengahan Mei 2013. Sehari kemudian, Hidayat ditangkap di rumah seorang pengacara di rumah seorang pengacara di Percut Sei Tuan, Deliserdang.

Dari rumah sang bupati dan di tangan Khairul Anwar ditemukan barang bukti Rp 1 miliar yang berasal dari Surung. Pemberian uang itu diduga terkait upaya Surung untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan RSUD Panyabungan di Kabupaten Madina yang bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut pada 2013.(merdeka.com)

Kepala BPN Digerebek 'Ngamar' Bersama Gadis Kafe

Ilustrasi                       Foto. Istimewa

SERUYAN, Jurnal Rakyat : Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Yusweleong Tuah, digerebek Satpol PP tengah berbuat mesum, Kamis (19/12/2013).

Pria berumur 54 tahun itu, kedapatan sedang "ngamar" dengan seorang ladies (gadis kafe) sebuah cafe di Gedung Batang Garing, Palangkaraya.

Keduanya, tertangkap ketika sedang berada di dalam kamar di Green Wisma di Jalan Leo Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekanraya, Palangkaraya.

"Petugas melabrak sebuah barak nomor 7. Saat itu, mobil yang dipakai oleh pelaku berplat merah Pemda seruyan," kata Hadi, salah satu warga setempat.

Belakangan, sang ladies diketahui bernama Selviana Pratiwi (21), karyawan swasta yang bekerja di kafe di Gedung Batang Garing tersebut.

Hingga Kamis sore, kedua pasangan yang digerebek Satpol PP Pemkot Palangkaraya ini masih menjalani pemeriksaan di Kantor Satpol PP Pemko Palangkaraya.

Sekretaris Satpol PP Pemko Palangkaraya, Kadarusmanto, saat dikonfimasi terkait penggerebekan itu, membenarkan penggerebekan tersebut.

"Ya, dia adalah Kepala BPN Seruyan dan perempuannya karyawan di sebuah Kafe di Gedung Batang Garing," katanya.(sripoku)

Remaja Korban Dukun Aborsi Kabur dari Rumah Sakit

Ilustrasi                              Foto. Istimewa

PROBOLINGGO, Jurnal Rakyat : Korban dukun aborsi Mbok Yam usia 14 tahun tiba-tiba saja menghilang dari RSU dr Muhammad Saleh kota Probolinggo. Hilangnya remaja dari Pulau Gili-Ketapang, Probolinggo, diduga lantaran takut ketahuan jati dirinya. 

Diperkirakan orang tua remaja itu memulangkan paksa menghindari masalah atau menghindari kejaran media. Polisi yang mendengar kasus ini dibuat pusing, lantaran mereka sangat berkepentingan mendapat keterangan baik dari korban secara langsung, maupun dari orang tuanya untuk mengungkap aborsi Mbok Yam.

"Iya korbannya melarikan diri dari rumah sakit. Polisi kesulitan melanjutkan tindak pidana, pasalnya korban yang merupakan saksi kunci untuk dilakukan hukum pidana dibawa pulang paksa oleh keluarganya, hingga saat ini polisi masih memburu korban untuk bisa melanjutkan penyidikan," kata Wakapolresta Probolinggo Kompol Mustofa kepada wartawan di kantornya Jalan Dr Saleh, Rabu (18/12/2013).

Remaja ini merupakan pasien Mbok Yam yang mengalami pendarahan hebat setelah dipijat. Ia terpaksa dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya cukup kritis. Keterangan remaja atau keluarga yang mengantar ke rumah Mbok Yam, akan menjadi petunjuk jelas bagi praktik aborsi yang ditangani polisi.(Detik)

Curah Hujan Tinggi, Harga Beras Berpotensi Melonjak

Foto. Istimewa

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Curah hujan yang tengah tinggi saat ini berpotensi membawa peningkatan biaya hidup masyarakat. Pasalnya, harga beras bakal meroket akibat potensi banjir.

Berdasarkan catatan Badan Urusan Logistik (Bulog), harga beras medium dalam minggu ini sebesar Rp 8100 - Rp 8200 per kilogram. Namun, harga tersebut masih akan berubah hingga akhir tahun jika terjadi banjir.

"Kalau catatan kami di sekarang ini kalau presentase di atas 30an persen di atas HPP. Beras-beras medium dari Rp 6.600 berarti sekitar Rp 8.100-8.200 per kg," ujar Kepala Bulog, Sutarto Alimoeso, usai Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Sutarto mengatakan, untuk harga beras hingga akhir tahun biasanya memiliki tren penurunan. Akan tetapi, jika terjadi banjir maka akan terjadi sebaliknya karena distribusi yang terhalang.

"Biasanya kalau tidak terjadi hal-hal yang banjir. Biasanya akhir tahun mulai turun harga," jelasnya.

Harga beras minggu ini, menurutnya, sudah sama dengan tahun lalu. Padahal, sebelumnya posisi harga beras berada di bawah harga tahun lalu.(Merdeka.com)

Gerindra Tolak RUU Pertembakauan

Petani Tembakau                       Foto. Istimewa

JAKARTA, Jurnal Rakyat : RUU Pertembakauan dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2014 mendapat penolakan dari Fraksi Gerindra. Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR, Sumarjati Arjoso menyebut argumentasi para pendukung RUU Pertembakauan tidak masuk akal. “Mereka mengatakan untuk bela petani tembakau. Padahal yang mesti dilindungi bukan hanya petani tembakau,” kata Sumarjati ketika dihubungi Republika, Selasa (17/12/2013).

Berbicara soal perlindungan petani tembakau, Sumarjati mengatakan perlindungan petani sudah tertuang dalam RUU Perlindungan Pemberdayaan Petani. Dia mengatakan perlindungan petani tembakau tidak perlu dibuatkan undang-undang khusus. 

“Sudah ada RUU Perlindungan Pemberdayaan Petani. Masuk saja perlindungan petani tembakau ke sana,” ujarnya.

Sumarjati juga menolak argumentasi yang menyebut industri rokok lokal menyejahterakan para petani tembakau.  Ini, kata Sumarjati, terbukti dari kualitas hidup para petani tembakau Indonesia. “Kebanyakan mereka hidup miskin,” katanya.

Sumarjati Arjoso memandang petani tembakau banyak dipermainkan industri. Harga jual panen tembakau petani dibeli industri dengan harga rendah.

Ia menyatakan seharusnya negara memiliki kewajiban menyejahterakan rakyat. Dari survei Badan Pusat Statistik Indonesia pengeluaran terbesar kedua masyarakat miskin justru terletak pada konsumsi rokok. 

Industri rokok, menurut dia, menjadi pihak yang paling diuntungkan. “Pengeluaran pertama untuk beras. Orang merokok bayar cukai yang untung industri rokok. Jadi ini justru melanggar HAM,” ujarnya.

Sumarjati mencium ada intevensi industri rokok di balik golnya RUU Pertembakauan dalam prolegnas 2014. Ini misalnya bisa dibuktikan dari perbandingan tingkat antusiasme para anggota baleg saat rapat dengan industri rokok dan aktivis kesehatan.

 “Waktu rapat dengan industri rokok orang baleg yang datang banyak. Tapi saat rapat dengan NGO kesehatan yang datang rapat sedikit,” katanya.(Republika)

Rumah Dukun Aborsi Digrebek

Ilustrasi                             Foto. Istimewa

PROBOLINGGO, Jurnal Rakyat : Kepolisian Resort Kota Probolinggo, Jawa Timur, menggerebek rumah dukun pijat bernama Senenti (65), warga Dusun Semendi Polai, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Selasa (17/12/2013). Selain memijat, Senenti juga diduga kerap melakukan praktik aborsi. 

Penggerebekan oleh polisi bermula dari laporan petugas RSUD dr Mohammad Saleh Kota Probolinggo yang menginformasikan ada pasien berumur 14 tahun mengalami pendarahan hebat setelah diaborsi Senenti. Begitu mendapatkan laporan itu, polisi bergerak menuju rumah Senenti dan membawanya ke Mapolresta.

Penggerebekan itu mendapat perhatian dari warga sekitar yang ingin melihat lebih dekat. Di rumah itu, polisi menemukan bungkusan berisi orok. Bahkan, setelah menggeledah rumah itu, polisi juga menemukan sedikitnya 12 bungkusan yang diduga berisi janin. Untuk memastikannya, polisi menyerahkan 12 bungkusan itu ke RSUD dr Mohammad Saleh agar otopsi. 

Dari keterangan yang dihimpun Kompas.com, banyak pasien yang dilayani Senenti untuk diaborsi, baik warga Probolinggo hingga luar kota. Tetangga sekitar bahkan banyak yang tidak tahu jika Senenti berprofesi ganda, sebagai dukun pijat sekaligus tukang aborsi. 

Kasat Reskrim Polres Kota Probolinggo, AKP Agus I Supriyanto mengatakan, pihaknya terus mendalami dan mengembangkan kasus itu. "Tersangka terancam dijerat Pasal 348 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. Kami juga memeriksa pembantu Senenti, yaitu Sulastri. Infonya Sulastri yang mengubur janin itu," terangnya.(kompas.com)

Komisi III Desak Kapolri Realisasikan Aturan Polwan Berjilbab

Polwan Berjilbab                   Foto. Istimewa

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Rapat Komisi III DPR dengan Polri mengambil sejumlah kesimpulan. Antara lain soal desakan agar Polri segera merealisasikan aturan polwan berjilbab.

"Komisi III mendesak kembali atas kesimpulan raker hari ini pada Polri untuk sesegera mungkin merealisasikan aturan penggunaan jilbab bagi polwan melalui peraturan Kapolri," kata Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli, membacakan poin pertama kesimpulan rapat Komisi III DPR dengan Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2013).

Selama rapat, Komisi III memang mempertanyakan turan soal polwan berjilbab. Sejumlah anggota Komisi III menilai berjilbab adalah HAM setiap perempuan.

Sementara Kapolri menegaskan, pihaknya tidak melarang pengenaan jilbab di lingkungan Polri."Pemakaian jilbab adalah hak setiap muslimah, Polri tidak keberatan," kata Sutarman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (16/12/2013).

Permasalahan muncul, menurut Sutarman, ketika dirinya dan beberapa jajaran Polri berkunjung ke Polda-polda dimana terdapat ketidakseragaman jilbab.

Sutarman sedikit menceritakan, sejak zaman Kapolri Jenderal Timur Pradopo sebenarnya permasalahan mengenai jilbab sudah beberapa kali dibahas. Bahkan pada saat itu Jenderal Timur Pradopo memiliki beragam contoh seragam Polwan berjilbab.

Hingga saat ini peraturan pengenaan jilbab tengah digodok kepolisian. Peraturan itu nantinya menelurkan Peraturan Kapolri yang mengatur tata cara pengenaan jilbab di Polri.

Saat ini Sejumlah anggota Komisi III DPR memandang permasalahan jilbab polwan sudah selesai karena, Polri sudah berkomitmen akan meneruskan kebijakan tersebut.

"Sudah jelas jilbab polwan diperbolehkan," kata Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam acara rapat kerja (Raker) dengan Kapolri di Gedung DPR.

Meskipun saat ini prosesnya masih menunggu ketentuan peraturan kapolri (Perkap) terkait jilbab polwan. Awalnya, kata Bambang, kalangan dewan mengira ada perbedaan visi antara Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dengan Wakapolri Oegroseno dalam penggunaan jilbab Polwan.

Namun, setelah dijelaskan Kapolri maka kekhawatiran tersebut bisa terjawab.Hal senada disampaikan Anggota Komisi III Syarifudin Suding. Menurut dia, penerapan jilbab ini hanya tinggal menunggu perkap yang mengatur jilbab polwan. Sehingga ada keseragaman dalam pemakaia jilbab di lingkungan Polri.

Anggota Komisi III lainnya, Bukhori Yusuf mengatakan, masalah jilbab merupakan salah satu upaya menjalankan ketentuan dan nilai-nilai dalam agama. Sehingga kebijakannya tidak bisa ditunda-tunda karena berhubungan dengan hak warga negara untuk menjalankan keyakinan sesuai dengan agamanya.(Detik/Republika)

Diduga Selingkuh, PNS Digerebek Warga

Ilustrasi                                         Foto.Istimewa

SITUBONDO, Jurnal Rakyat : Diduga berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial Am (40) asal Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, digerebek puluhan warga, Minggu (15/12/2013).

Saat digerebek, Am kepergok sedang berduaan dengan WIL-nya di dalam rumah kontrakan di Desa Kedungloh, Kecamatan Asembagus. Sebelum digerebek, kata Sugiono, warga setempat, oknum PNS yang bertugas di Taman Nasional Baluran Situbondo itu dikabarkan telah tinggal bersama WIL-nya di rumah kontrakan itu selama sebulan.

Informasi yang berkembang, wanita selingkuhan Am itu sudah hamil. Hal inilah yang membuat Y, istri Am merasa kesal dengan ulah suaminya. Y pun berencana akan melaporkan dugaan kasus perselingkuhan tersebut ke Pemkab Situbondo, Senin (16/12/2013) besok.

“Sekarang saya sudah pasrah. Kejadian ini sudah saya laporkan ke dinasnya. Saya juga akan melapor ke Bagian Pemerintahan dan Bupati. Masak selingkuh dibiarkan,” katanya.

Kepala Desa Kedungloh, Asri Hardiyanto menegaskan pihaknya akan mengusir siapapun yang masuk ke desanya apabila tidak melapor. “Saya tegaskan secara dinas, saya tidak pernah menerima laporan sama sekali terkait kejadian itu. Terbukti saat saya kroscek ke kepala dusun dan RT setempat, juga tidak ada laporan apapun dan tamu yang datang ke desa saya 1x24 jam tanpa laporan, sudah menjadi peraturan, harus keluar dari desa saya,” tukasnya.

Diperoleh keterangan, dugaan kasus perselingkuhan yang dilakukan oknum PNS tersebut konon sudah dua kali terjadi. Namun oknum PNS itu baru kali ini digerebek warga.(Sripoku)

Bupati Kendal Ingin Jadi Menteri Pendidikan

Widya Kandi Susanti           / Foto. Istimewa

KENDAL, Jurnal Rakyat : Bupati Kendal, Jawa Tengah, Widya Kandi Susanti, mengaku, bila diberi kesempatan menjadi menteri oleh Presiden, dia ingin menjadi Menteri Pendidikan.

Meskipun dasar pendidikannya di bidang kedokteran, dia mengaku ingin mencerdaskan bangsa dan menciptakan generasi emas yang hebat.

Widya mengatakan, setiap tahun, menjelang kelulusan banyak siswa kelas tiga, baik SMP, SMA, maupun SMK dan MA yang stres. Mereka stres karena takut tidak bisa lulus ujian nasional.

“UN hanya menjadi momok siswa kelas tiga. Banyak siswa yang stres bahkan bunuh diri karena tidak lulus UN. Seharusnya pemerintah menghapus UN,” ujar Widya, Jumat (13/12/2013).

Widya menjelaskan, seharusnya semua siswa kelas tiga SMA sederajat lulus sebab kalau tidak lulus, mereka seperti sia-sia belajar selama tiga tahun. Kelulusan sebaiknya berdasarkan nilai ujian akhir sekolah dan nilai rapor. 

“Pendidikan di Indonesia belum bisa menjamin seorang siswa mendapat pekerjaan kalau lulus sekolah. Lah, kok, mereka lulusnya masih dipersulit,” kata Widya. 

Widya menambahkan, sistem kenaikan kelas bagi siswa sebaiknya menggunakan sistem grade. Murid yang paling pintar ditempatkan di kelas A, yang pintar di kelas B, dan seterusnya. “Sehingga terjadi persaingan sehat, supaya menjadi yang terbaik, dan berada di grade A,” kata dia.(Kompas)

Umat Islam Siap Patungan untuk Beli Jilbab Polwan

Peragaan Pakaian Dinas Polwan Berjilbab  / Foto. Istimewa

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Perizinan jilbab polwan yang berlarut-larut, disesalkan banyak pihak, salah satunya Ketua Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali.

Ali berkata, jangan sampai karena persoalan jilbab, Mabes Polri digeruduk umat Islam. Jika hal itu terjadi, tentu akan memperburuk citra Polri di mata masyarakat.

Karenanya, Ali berpendapat, Polri harus segera menggenjot rancangan aturan yang nantinya dapat melegalkan polwan untuk berjilbab.

“Sebaiknya sebelum rapat RAPBN 2014 selesai harus sudah diajukan agar tidak tertunda lagi satu tahun kemudian. Tapi kalau kenyataannya anggaran tidak ada, umat siap patungan,” katanya dihubungi dari Jakarta, Sabtu (14/12/2013).

Karopenmas Polri, Brigjen Boy Rafli Amar mengklaim, aturan jilbab polwan sedang disiapkan. Namun, ia belum bisa memastikan kapan aturan itu akan disahkan.

Boy hanya meminta segenap pihak tetap mendukung dan mempercayakannya kepada Polri. “Insya Allah sebelum RAPBN 2014 sudah selesai. Sekarang jangan terus mengandai-andai dulu, yang penting (rancangan aturan jilbab) itu dikerjakan,” ujar jenderal bintang satu ini.(Republika)

2017 Tidak Ada Lagi Pengiriman TKI

Muhaimin Iskandar                  Foto. Net

BANJARBARU, Jurnal Rakyat : Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menargetkan pengurangan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri hingga ke titik nol atau zero mulai tahun 2017. "Kami sudah menyiapkan road map melalui rencana aksi yang mendukung program pengurangan pengiriman TKI hingga titik nol," ujar Menakertrans Muhaimin Iskandar di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Ia mengatakan, kebijakan pengurangan jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri berlaku bagi tenaga kerja sektor informal, sedangkan formal masih dilakukan untuk memenuhi permintaan tenaga kerja.  Dijelaskan, permintaan tenaga kerja informal masih bisa dipenuhi apabila negara penerima memenuhi syarat minimum yang ditetapkan sehingga TKI tenang, aman dan nyaman selama bekerja di luar negeri. "Syarat minimal yang harus dipenuhi diantaranya adanya jaminan perlindungan dan penghargaan sesuai tenaga kerja formal, gaji dimasukan ke rekening bank dan adanya jaminan sosial," ujarnya.

Dikatakan, negara yang sudah siap memenuhi syarat TKI informal adalah Hongkong, Taiwan dan Malaysia yang masih mempertimbangkan, sedangkan Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya masih belum mau. "Makanya, dilakukan moratorium untuk menghentikan pengiriman TKI ke kawasan Timur Tengah tetapi masih banyak WNI yang berangkat melalui jalur umroh tetapi akhirnya tinggal dan bekerja di sana," ungkapnya.

Ditekankan, pengurangan jumlah pengiriman TKI dilakukan sebagai upaya mencegah warga negara mendapat perlakuan tidak manusiawi selama bekerja dan mencari nafkah di luar negeri. Pihaknya juga sudah menjalin kerja sama dengan Palang Merah Indonesia di bidang pelayanan dan perlindungan TKI sehingga mereka tidak kehilangan haknya sebagai insan manusia yang berhak dilindungi.(Republika.co.id)

Bertengkar Dengan Suami, Istri Bakar Diri

Ilustrasi                                  Foto.Net

SINGKAWANG, Jurnal Rakyat : Warga Singkawang, Camelia mencoba bunuh diri usai bertengkar dengan suaminya, Fendi, Kamis (12/12/2013) sekitar pukul 16.00 WIB. Namun aksi bakar diri itu berhasil dipadamkan Fendi.

Kapolsek Singkawang Tengah, Iptu Adi Nugroho saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan Camelia memang dalam usaha melakukan bunuh diri.

"Korban bertengkar dengan suaminya. Kemudian coba bunuh diri dengan menyiram bensin ke tubuhnya," ungkap Adi, Jumat (13/12/2013).

Setelah seluruh tubuhnya disiram dengan bensin, wanita kelahiran 29 Agustus 1988 ini menyulut api. Fendi yang melihat hal itu langsung berusaha memadamkan api.

"Api berhasil dipadamkan oleh suaminya. Meski begitu, korban mengalami luka bakar pada perut dan tangan sebelah kiri," jelasnya.

Adi menerangkan, setelah dibawa ke rumah sakit, warga Jl Alianyang itu kemudian dibawa ke Mapolsek Tengah. Di situ pihaknya meminta informasi keduanya. "Dari keterangan yang kita dapat, tak ada unsur tindak pidananya. Saat ini keduanya sudah pulang," pungkas Kapolsek.(Sripoku)

Heboh Pemburu Mayat, Polisi Diminta Tangkap Pelakunya

Titin tak menyangka makam Endah yang meninggal 4 bulan lalu dibongkar

Ilustrasi                                     Foto. Net

CILACAP, Jurnal Rakyat : Kasus pembongkaran makam Endah Setyowati, gadis 24 tahun di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sabuk Janur, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap, Jawa Tengah, membuat Titin sang ibu  terpukul. 

Titin tidak menyangka anaknya yang yang meninggal empat bulan lalu karena sakit menjadi sasaran pencurian jenazah. Dari hasil pemeriksaan polisi dan tim dokter yang melakukan pembongkaran, diketahui sejumlah organ Endah Setyowati hilang. 

Beberapa organ yang hilang diantaranya tengkorak kepala, serta sejumlah tulang rusuk. Sementara tulang leher berserakan di sekitar makam. Titin berharap polisi dapat menangkap pelaku pencurian kerangka tubuh anaknya. Dia juga berharap agar tengkorak kepala puterinya dikembalikan untuk disatukan dengan jasad yang saat ini masih berada di makam.

Terkait dengan kasus ini, Kasat Reskrim Polres Cilacap, Jawa Tengah AKP Agus menyatakan polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga telah mengamankan barang bukti tersangka yang tertinggal di lokasi seperti, kaos, sandal, cangkul, sangkar burung, sangkar ayam. Sejumlah saksi masih dimintai keterangan terkait kejadian ini.

Dalam sepekan, sudah dua kali terjadi pencurian jenazah di tempat pemakaman umum. Aksi pencurian jenazah juga terjadi di TPU Cikento tak jauh dari lokasi pertama. 

Dua makam bayi kembar dibongkar pelaku yang hingga kini belum diketahui. Seluruh jasad bayi bernama Jumiana hilang. Sementara makam Jumiani kembarannya hanya dibongkar dan jasadnya tidak dibawa.

Sukirno juru kunci TPU Cikento mengatakan, dia menemukan makam Jumiana sudah dalam keadaan terbongkar. Saat diperiksa, jasadnya masih terpendam. 

"Tapi hari ini (Jumat 13 Desember 2013), makam Jumiana juga dibongkar dan jasadnya hilang," katanya.(VIVAnews)

Jelang Natal dan Tahun Baru, Polri Petakan Jaringan Teroris

Irjen. Suhardi Alius                          Foto. Net

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Mabes Polri masih menginventarisir sejumlah teroris yang belum ditangkap dan masuk dalam perburuan (DPO).

"Kelompok teror itu kan sedang diinvetarisir kembali, ada yang belum tertangkap. Masalah DPO-DPO itu yang kita dalami kembali, yang kita urai kembali. Sehingga, kita bisa mapping menjelang Natal dan tahun baru supaya tidak ada gangguan," ujar Kabareskrim Polri Irjen Suhardi Alius di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/12/2013).

Menurutnya, potensi gangguan teror menjelang Hari Raya Natal dan pergantian tahun 2014 bisa saja terjadi manakala anggota jaringan teroris ada yang belum ditangkap, meski sel-selnya sudah terdeteksi.

"Tapi tetap kewaspadaan harus ada, kita kan beri rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," kata Suhardi.

Meski begitu, Suhardi memastikan, tim Densus 88 terus bergerak ke berbagai wilayah, khususnya kantong-kantong tempat kelompok teroris berada.

"Teman-teman wilayah menjadi mitra kita untuk mendeteksi. Contohnya di Jawa Barat teman-teman polda yang turun membantu. Kan ada kantong-kantong yang mesti kita amati yang penting bahwa itu untuk kebaikan masyarakat," jelasnya.(RMOL)

Penghulu Se-Jawa dan Madura Mogok Layani Nikah di Luar KUA

Ilustrasi                                  Foto Istimewa

CIREBON, Jurnal Rakyat : Ratusan penghulu se-Jawa dan Madura sepakat tidak akan melayani pernikahan warga di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan jam kerja.

Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan ratusan penghulu di Islamic Centre Kabupaten Cirebon, Senin (9/12). ‘’Keputusan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2014,’’ ujar perwakilan penghulu dari Jatim, Wagimun AW.

Dalam kesempatan tersebut, para penghulu juga sepakat mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Penghulu Indonesia (API). Wagimun AW pun ditunjuk sebagai Ketua API, dan Sekjen API, Madari dari Jakarta.

Wagimun mengungkapkan, pihaknya terpaksa mengambil keputusan tersebut. Pasalnya, tidak ada payung hukum yang melindungi para penghulu, yang bekerja melayani pernikahan di luar KUA dan jam kantor.

Wagimun mengatakan, selama ini sebagian besar warga memilih untuk menikah di luar KUA dan jam kantor penghulu. Karenanya, para penghulu terpaksa harus mendatangi rumah atau lokasi yang menjadi tempat dilangsungkannya pernikahan calon mempelai pengantin.

Padahal, lanjut Wagimun, untuk mencapai rumah mempelai pengantin, bahkan kadang jaraknya sangat jauh, negara tidak menyediakan biaya transportasi bagi penghulu. Jika biaya transportasi itu harus ditanggung penghulu, maka akan sangat memberatkan penghulu.

Karena itu, pihak mempelai pengantin memberikan uang transportasi kepada penghulu. Namun ketika penghulu menerima uang tersebut, pemerintah melarang dan menyebutnya sebagai pungli atau gratifikasi. ‘’Ini tidak adil,’’ tegas Wagimun.

Wagimun menambahkan, sesuai aturan, tugas penghulu adalah, mencatat, menyaksikan dan melaporkan pernikahan. Dia menyatakan, tidak ada kewajiban bagi penghulu untuk melayani sampai harus mendatangi rumah atau lokasi tempat dilangsungkannya pernikahan mempelai pengantin.

Wagimun pun menagih janji Irjen Kementrian Agama, M Yasin, yang menyatakan pemerintah akan memberikan biaya transportasi kepada penghulu yang melayani pernikahan warga di luar kantor dan jam kerja.

Janji itu, disampaikan pada awal 2013 lalu. ‘’Tapi sampai tahun 2013-nya mau habis, janji Irjen Kemenag belum terealisasi,’’ tutur Wagimun.

Menurut Wagimun, kesepakatan untuk tidak melayani pencatatan nikah di luar kantor dan jam kerja, juga merupakan bentuk solidaritas atas kriminalisasi yang dialami kepala KUA Kediri, Jatim.

Dalam kesempatan itu, para penghulu juga mengumpulkan uang untuk membantu kepala KUA Kediri yang sedang menjalani proses hukum.

Sementara itu, Ketua Forum Kepala KUA Kabupaten Cirebon, Deni, menjelaskan, selama ini para penghulu di Kabupaten Cirebon sering mendapat ancaman terkait dengan uang yang mereka terima dari warga.

Ancaman itu terutama datang dari oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM). ‘’Karena itu kami sangat mendukung perjuangan ini,’’ tegas Deni.

Namun, Deni mengakui, pelaksanaan kesepakatan pelayanan di luar KUA dan jam kerja akan sangat  berat. Pasalnya, sekitar 90 persen pernikahan di Kabupaten Cirebon dilangsungkan malam hari.(Republika.co.id)