Pius Terancam Dipecat Dari Gerindra

Pius Lustrilanang

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akan memecat kadernya, Pius Lustrilanang, jika terbukti terlibat dalam dugaan korupsi renovasi Ruang Badan Anggaran.

"Oh iya. Tentu kalau ada bukti. Itu ada mekanisme di Majelis Etik,"kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon di kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Sabtu (21/1/2012)

Pius Lustrilanang merupakan wakil ketua  Badan Urusan Rumah Tangga BURT) yang diduga terlbat dalam skandal proyek renovasi ruang banggar senilai Rp20 Miliar. Pemicunya adalah tanda tangan Pius di proyek tersebut.

Fadli Zon mengatakan Gerindra belum mengambil sikap terkait dugaan yang dituduhkan kepada Pius. "Kami kan baru meminta klarifikasi. Dia sudah mengatakan hal-hal yang menurut saya rasional,"kata dia.

Menurut Fadli, Gerindra menunggu ke mana kasus Banggar bergulir. Dia menegaskan Gerindra akan mengawal kasus tersebut. "Dia mengatakan yang paling bertanggungjawab adalah Sekjen dan Banggar,"kata Fadli.

Dikatakan Fadli, rencananya Pius bakal beberkan semua yang dia ketahui terkait proyek tersebut Selasa 24 Januari 2012 mendatang. “Pius akan menggelar konpers didampingi fraksi Gerindra, Selasa depan,”katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Pius Lustrilanang, menilai klarifikasi partai adalah hal yang biasa.

"Apabila ada masalah dan kader partai dianggap tahu, maka partai berhak memanggil kader tersebut untuk diminta klarifikasi,"ujar Pius.

Bekas korban penculikan 1998 ini mengatakan, proses klarifikasi dilakukan demi nama baik dan kehormatan partai. Klarifikasi menjadi penting karena partai mengetahui informasi hanya dari media massa.

Ditanya soal dugaan keterlibatannya dalam pengesahan renovasi ruang Banggar, Pius menjelaskan, proses pembuatan keputusan itu dilakukan secara berjenjang. 

"Dimulai dari usulan alat kelengkapan dan kesekjenan, masuk ke BURT. Tugas BURT sesuai UU melakukan kompilasi atau menyusun bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang namanya anggaran DPR dan menyesuaikan dengan arah kebijakan. BURT tidak berhak menolak. Kalau bertentangan dengan arah kebijakan BURT baru punya kewenangan,"paparnya.(Okezone/Detik)

Gerindra Persilahkan KPK Periksa Pius

JAKARTA, Jurnal Rakyat: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa kadernya yang menjadi Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Pius Lustrilanang.

Hal ini terkait pembangunan ruang rapat Banggar DPR yang nominalnya mencapai Rp20 miliar. Pius, dikabarkan menjadi orang yang menandatangani persetujuan pembangunan tersebut mewakili Ketua BURT, yang juga Ketua DPR Marzuki Alie.

“Pius wajar menandatangani persetujuan itu, karena dia memang pimpinan di BURT. Tapi, partai mempersilakan KPK untuk memeriksa Pius jika memang dibutuhkan keterangannya,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo, Sabtu (21/1/2012).

Namun, jika KPK menemukan ada ketidakberesan dari proyek tersebut dan menyangkut nama Pius, maka Gerindra, kata Edhy, akan cepat mengambil tindakan, salah satunya memberikan sanksi kepada Pius.

“Kita sudah punya mekanisme partai, jika memang ada indikasi ke sana. Jadi, kami mempersilakan KPK untuk menelusuri proyek renovasi itu,” tandas Anggota Komisi VI DPR tersebut.

Lantas, bagaimana sikap Gerindra terkait renovasi ruang Banggar DPR yang menghabiskan dana hingga Rp20 miliar tersebut? “Kita konsisten menolak. Proyek itu terlalu mahal,” tegas Edhy.

Sebelumnya diberitakan, proyek renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) Senilai Rp20 miliar, ternyata sudah diputuskan dalam rapat pleno Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR pada Jumat, 9 Desember 2011 lalu.

Pada surat bernomor 040/BURT/R.PLENO/MS.II/12/2011 ini, poin (d) menyebutkan, evaluasi penggunaan ruang rapat di Gedung DPR disertai beberapa catatan tambahan, salah satunya menyebutkan bahwa renovasi ruang badan anggaran dapat dijadikan acuan untuk renovasi ruang rapat lainnya.

Selain itu, pada poin (e) dikatakan bahwa Aspirasi DPR mendapat beberapa tambahan, salah satunya menyebutkan agar rumah atau program aspirasi berjalan efektif, maka perlu dilengkapi dengan penyediaan dana aspirasi.

Disebutkan pula bahwa DPR perlu menyosialisasikan kepada masyarakat tentang manfaat adanya rumah/program yang akan dibentuk. Putusan lainnya, dikatakan agar BURT melakukan kunjungan kerja ke parlemen negara lain untuk mempelajarai bentuk pengelolaan program aspirasi.

Surat putusan itu ditandatangani oleh Wakil Ketua BURT dari Fraksi Partai Gerindra Pius Lustrilanang. Saat dikonfirmasi wartawan melalui, Pius mengatakan, hal tersebut adalah atas dasar keputusan bersama.(Okezone)