Laman

Selasa, 07 Februari 2012

Leader MNI Dipersiapkan Masuk ke Legislatif dan Eksekutif



Dadang Wibawa
JAKARTA, Jurnal Rakyat: Misi PT Melia Nature Indonesia (MNI) bukan hanya jangka pendek memberikan bonus besar kepada member, tetapi setelah menjalankan MNI 2-5 tahun lebih didorong untuk melangkah ke jenjang lebih tinggi yaitu membangun kepemimpinan di berbagai lini di masyarakat termasuk di legislatif dan eksekutif.

“Praktisnya, kita punya grand design menciptakan pemimpin-pemimpin yang bicara tentang pemberantasan korupsi tetapi bukan hanya wacana, sebab mereka di MNI memang punya hasil, sehingga kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, jadi memberikan bonus kepada member itu tujuan jangka pendek,“ujar Dadang Wibawa, leader SPX 1 Selasa (7/2).

Mengutip apa yang disampaikan oleh Top Leader MNI, Ir Sukur Nababan yang notabene anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Dadang, banyak pemimpin ingin mengurus bangsa ini tetapi mengurus keluarga sendiri belum mamp sehingga terjadilah korupsi.

“Jadi ketika mereka menjadi pemimpin yang leih besar mereka lebih mementingkan kepentingan keluarganya dulu, dengan konsep di MNI ini kita rubah, kita menciptakan kelas menengah dulu ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi maka godaan godaan untuk melakukan korupsi itu relaantif lebih kecil,”terangngya.

Contoh, untuk membangun 3 kaki atau 4 tim dengan penghasilan Rp2,5 juta perhari dimana rata rata perbulan 60-70 juta itu sudah diatas gaji anggota dewan.  “Artinya ketika dia masuk di DPRD dia tidak berpikir untuk mendapatkan hasil lebih dari anggota DPRD, karena dia sudah mendapatkan uang yang cukup pada saat dia diposisi masuk,"jelasnya.

Contoh itu terjadi di Pak Abdul Aziz, kata dia setelah dia mendapatkan ini dan masuk ke DPRD DKI Jakarta yang nota bene masuk di Banggar relatif tidak tergoda untuk melakukan koruspdi, sebab di MNI kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi.

“Nah sekarang karena MNI masih memasang label MLM, orang masih memandang antipati dan skeptis, apapun yang kita lakukan dipandang bukanlah sebuah prsetasi karena mereka memandang,"katanya.

Menurut Dadang, ada dua keuntungan apabila pemimpin - pemimpin bangsa ini berasal dari MNI, pertama secara ekonomi sudah mapan sehingga tidak akan jadi benalu, leader MNI sudah terbiasa tidak membebani orang yang mengundang, sudah terbiasa leader leader MNI datang ke suatau daerah tidak dibayar, artinya integritas sudah terjadi. Kedua, member MNI sudah mampu memimpin atau mengelola sebuah jaringan besar, membangun jaringan di MNI artinya membangun jaringan dengan 1000 macam karakter disana ada member yang sok tau, ada yang nurut, ada yang teachable, dengan karakter ini pemimpin MNI adalah orang yang terbiasa memimpin orang,

“Sepanjang 2 tahun terakhir kami sudah mempersiapkan bagaimana leader-leader MNI masuk ke kursi legislatif, tapi sebelumnya kami masih melakukan pembenahan kedalam. Tahun 2012 ini kami akan memulai, artinya 2014 nanti kami sudah menghantarkan leader-leader MNI untuk duduk di legislatif guna menuju jabatan di tingkat eksekutif nantinya. Secara hitung-hitungan rela politik kita sangat punya kemapuan itu,“ujar pria yang dijagokan maju di Jawa Barat I ini.(Pariwara)

KPUD Siapkan 214 Petugas Verifikasi Data Calon Independent



LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Komisi Pemilihan Umun Daerah atau KPUD Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan mempersiapkan sebanyak 214 personil yang akan ditugaskan untuk memveifikasi data para pendukung calon perseorangan atau independent.

Ketua KPUD Lubuklinggau, Umar Zipin Marbe, Selasa (7/2), hal tersebut dilakukan mengingat kemungkinan munculnya calon independent cukup besar. Meski tidak menyebutkan nama, ia mengatakan ada beberapa orang yang diam-diam telah mengggalang dukungan masyarakat untuk maju melalui jalur independent.

"Kemungkinan muncul bakal calon dari independent akan ada, tapi kita belum bisa memastikannya,"katanya.

Oleh karena itu, kata dia pihaknya persiapkan 214 personil untuk memverifikasi data pendukung jika nantinya benar-benar muncul bakal calon dari independent.

"Untuk maju melalui jalur independent, bakal calon kandidat harus mendapatkan dukungan minimal 6,5 persen dari jumlah penduduk yang ada,"jelasnya.

Sebagai contoh, kata dia misalkan jumlah penduduk Kota Lubuklinggau sebanyak 200.000 jiwa, maka calon independent harus mengumpulkan dukungan sekitar 13.000-an Kartu Tanda Penduduk atau KTP yang disertai tandatangan persetujuan dukungan dari pemilik KTP yang bersangkutan.(Ande)