Eddy: Siapapun Ketua DPRD Mura Tak Masalah, Asal Dari PDIP

Eddy Santana Putra

MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Merebaknya isu akan ada pergantian dan tarik menarik tampuk kekuasaan posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan yang saat ini dijabat Hj Srie Hernalini Utami, terjawab sudah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Selatan,  H Eddy Santana Putra, menegaskan siapapun yang menjadi Ketua DPRD Musi Rawas tidak menjadi masalah, asalkan kader PDIP.

“Ini akan kami bahas di internal, tapi bagi kami siapapun yang menjadi Ketua DPRD Musi Rawas tidak masalah asal kader PDIP, yang jelas tetap dari PDIP, partai pemenang kan harus jadi ketuanya,"katanya kepada wartawan belum lama ini.

Untuk permasalahan itu, tambah Eddy, nanti akan dibicarakan secara internal partai. "Masalah siapa orangnya atau apakah Ibu Srie terus melanjutkan kepemimpinannya, ya silakan. Nanti ada pembicaraan internallah untuk masalah-masalah itu, “tegasnya. (R Tandjung)

Pemkot Imbau Pemasang Umbul-umbul Patuhi Aturan

Ilustrasi

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat: Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, Sumatera Selatan, mengimbau sekaligus mengajak semua pihak yang memasang umbul-umbul di sepanjang jalan protokol dalam wilayah Kota Lubuklinggau agar mengurus izin terlebih dahulu dengan instansi berwenang baik itu Kantor Perizinan maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) setempat.

Kepala Bagian Humas dan Protokol, Seketariat Daerah Kota Lubuklinggau, Sunardin, dalam press realisnya mengatakan perlunya penataan pemasangan umbul-umbul ini tak lain bertujuan untuk menjadikan Lubuklinggau sebagai kota bersih, tertib, asri dan jauh dari kesan semrawut.

Lebih penting lagi sambung Sunardin, himbauan ini tidak hanya bersifat sesaat, misalnya menjelang penilaian adipura atau momentum tertentu saja tapi berlaku secara kontinue dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Pemkot Lubuklinggau selalu mengingatkan agar aturan yang sudah ada harus dipatuhi dan dilaksanakan demi kenyamanan kita bersama.

"Memang, pemasangan umbul-umbul di median jalan, akan menambah kemeriahan jalan protokol. Namun pada sisi lain, kemeriahan tersebut bisa jadi bukannya memperindah kota, tapi justru merusak estetika kota. Apalagi ada sebagian umbul-umbul dan bendera berbagai lembaga atau parpol itu tidak terpasang dengan rapi dan kuat, sehingga dapat membahayakan pengendara yang melintas,"katanya.

Selain itu, tambahnya, pihaknya juga khawatir saat hujan turun atau angin kencang, umbul-umbul itu akan roboh ke badan jalan sehingga menimpa pengguna jalan.

“Nanti kalau ada taman yang rusak, mana pernah ada yang mau bertanggung jawab. Ya kembali lagi ke Pemkot Lubuklinggau untuk merawatnya. Sementara anggaran untuk memperbaiki yang rusak tersebut adalah uang rakyat dan pada akhirnya rakyat juga yang dirugikan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sunardin,  kembali mengingatkan beberapa bulan ke depan, Kota Lubuklinggau akan melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada. Untuk itu, Pemkot Lubuklinggau mengimbau kepada masing-masing kandidat calon maupun parpol pengusung agar dalam hal pemasangan umbul-umbul, baliho ataupun atribut parpol lainnya tidak melanggar aturan yang berlaku. (R Tandjung)