Dipimpin Yenny Wahid, PKBIB Siap Hadapi Pemilu 2014

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Melalui SK Menkumham RI pada 2 Agustus 2012, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) telah resmi sebagai partai calon Peserta Pemilu 2014. PKBIB siap bertarung dengan semua parpol peserta pemilu, termasuk PKB.

Demikian disampaikan Dewan Pembina PKBIB, Kartini Sjahrir, dalam siaran pers, Minggu (5/8/2012).

Melalu Kongres Partai PIB yang berlangsung pada tanggal 12 Juli 2012, telah disepakati bahwa Partai PIB berganti nama menjadi PKBIB (Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru) dan sekaligus berganti logo. Baik nama maupun logo merupakan gabungan dari logo Partai PIB dan PKBN pimpinan Yenny Wahid. Yenny Wahid secara aklamasi dalam Kongres Partai PIB, telah dipilih sebagai Ketua Umum periode 2012 – 2017.

"Ibu Yenny Wahid dalam sebuah pertemuan dengan saya telah membuahkan kesepakatan untuk menggabungkan kedua kekuatan politik dibawah naungan nama PKBIB dan dinakhodai oleh Ibu Yenny Wahid. Kesepakatan tadi, melalui kongres Partai PIB, disahkan dan diterima secara bulat, sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai PIB," kata putri Dr Sjahrir ini.

Gus Dur dan Sjahrir, menurutnya, adalah pemikir dan konseptor. Kedua almarhum adalah orang-orang yang berjuang untuk keadilan, kemanusiaan dan demokrasi dalam wujud kesehariannya. Pemikiran-pemikiran kedua tokoh inilah yang harus dan akan dikembangkan melalui kiprah politik PKBIB.

"Kami sangat bersyukur PKBIB terbentuk dan telah disahkan keberadaannya oleh Kemenkum HAM. Sekarang kami menatap ke depan, menyelesaikan kerja verifikasi KPU sebagaimana disyaratkan oleh UU,"tandasnya.(Detik)

Komisi III Minta Pemkot Evaluasi Tambang Galian C

Romi Jaya

LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat : Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau, Romi Jaya menyoroti banyaknya usaha tambang galian C di Kota Lubuklinggau. Ia mengingatkan Pemkot Lubuklinggau untuk mengevaluasi tambang galian C yang ada baik itu penambangan pasir, batu kali dan koral.

“Itu harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau, karena kita melihat beberapa banyak penambang terindikasi tidak mempunyai izin,”kata Romi Jaya kepada wartawan, Kamis (2/8).

Bukti adanya penambang galian C tidak ada yang tidak mempunyai izin tapi leluasa mengeruk bahan galian C. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu terjadi insiden di Ulu Malus Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, membuat masyarakat begitu marah dengan kegiatan-kegiatan penambang.

“Ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita, bahkan pemkot tegas mengatakan bahwa tambang tersebut tidak mempunyai izin yang artinya legalitas dari tambang tersebut tidak ada,” tambahnya.

Lebih lanjut Romi Jaya menjelaskan, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang termaktum dalam pasal 33 bahwa, bumi dan air serta kekayaan yang terkadung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan untuk kemaslahatan umat.

“Artinya bukan dikuasi oleh oknum-oknum tertentu dan kita juga mengharapkan kepada pihak penyidik mencari akar permasalahan dari tambang tersebut, apabila terindikasi bahwa tambang itu memang illegal otomatis ini bisa kita katakan pencurian. Kejadian tersebut hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita semua khususnya bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau, dalam mengeluarkan izin betul-betul harus menganalisis keadaan dampak dan juga faktor-faktor alam lainnya yang mungkin bisa merusak dan mengganggu kelangsungan habitat yang ada di sekitarnya,” pungkas Romi Jaya.(R Tandjung)