 |
| Al Imron Harun |
MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat : Banyaknya kasus sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan di
Kabupaten Musi Rawas. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau
Legislatif mengganggap pihak Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas masih lemah
dalam melakukan kontrol terhadap perusahaan dan aparaturnya.
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Musi Rawas, Al Imron Harun, saat dibincangi Jurnal Rakyat, Jum’at (29/6/2012).
“Sudah permasalahan sengketa lahan yang dilaporkan ke Komisi I diselesaikan melalui musyawarah. Setelah diambil ahli oleh pihak pemerintah baik itu Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) dan kecamatan dan istansi terkait untuk diselesaikan, namun sepertinya belum juga tuntas,”katanya.
Menurutnya, masih banyak perkara lain yang saat ini masih ditangani pihaknya seperti ganti rugi lahan, tumpang tindih lahan dan banyak hal lainnya yang masih terus dibahas. Sepertinya kontrol Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah sangat lemah.
“Sebagai contoh, lahan warga yang di serobot oleh PT.Bina Sain seluas 16 Ha dan itu dimiliki masyarakat perorangan. Namun dibalik itu PT.Bina Sain menguasai tanah ulayat seluas 300 Ha, itu di luar izin dan siapa yang mengizinkannya. Yang pasti setiap perusahaan harus memiliki legal hukum untuk jual beli, dengan siapa mereka beli tanah itu tidak jelas. Kemungkinan ada keterlibatan pemerintah, dalam hal ini seperti kepala desa dan camat, karena tidak mungkin perusahaan mau membeli tahan tanpa ada surat bukti dan saya menduga ada oknum pemerintah yang melakukan ini,”ujarnya.
Kedepan, sambungnya pihaknya berharap peranserta dari kepala desa dan camat di wilayah masing-masing untuk mendukung Bagian Tapem dan instansi yang membidangi hal itu untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat.
”Terkadang banyak juga laporan masyarakat hal yang sepele, Camat sudah tahu suatu lahan milik orang lain, saat ada yang mau diterbit SPH, tetap saja diterbitkan. Nah camat inikan di angkat oleh Bupati dan tidak asal di tempatkan jelas mereka mengerti mana yang salah dan benar. Jadi keinginan mulia Bupati untuk menuju Musi Rawas Darussalam, pasti tidak akan terwujud jika didukung dengan aparatur yang tidak benar. Oleh sebab itu kami menekankan pada camat dan kades untuk tidak berpihak kepada pihak Perusahaan yang hanya bisa merugikan masyarakat,”pungkasnya.
Politisi Partai Gerindra itu berharap kedepannya PNS di Musi Rawas harus lebih produktif kerjanya agar dapat menyelesaikan dengan baik permasalahan-permasalahan yang ada sehingga tidak merugikan masyarakat (Biroe)
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Musi Rawas, Al Imron Harun, saat dibincangi Jurnal Rakyat, Jum’at (29/6/2012).
“Sudah permasalahan sengketa lahan yang dilaporkan ke Komisi I diselesaikan melalui musyawarah. Setelah diambil ahli oleh pihak pemerintah baik itu Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) dan kecamatan dan istansi terkait untuk diselesaikan, namun sepertinya belum juga tuntas,”katanya.
Menurutnya, masih banyak perkara lain yang saat ini masih ditangani pihaknya seperti ganti rugi lahan, tumpang tindih lahan dan banyak hal lainnya yang masih terus dibahas. Sepertinya kontrol Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah sangat lemah.
“Sebagai contoh, lahan warga yang di serobot oleh PT.Bina Sain seluas 16 Ha dan itu dimiliki masyarakat perorangan. Namun dibalik itu PT.Bina Sain menguasai tanah ulayat seluas 300 Ha, itu di luar izin dan siapa yang mengizinkannya. Yang pasti setiap perusahaan harus memiliki legal hukum untuk jual beli, dengan siapa mereka beli tanah itu tidak jelas. Kemungkinan ada keterlibatan pemerintah, dalam hal ini seperti kepala desa dan camat, karena tidak mungkin perusahaan mau membeli tahan tanpa ada surat bukti dan saya menduga ada oknum pemerintah yang melakukan ini,”ujarnya.
Kedepan, sambungnya pihaknya berharap peranserta dari kepala desa dan camat di wilayah masing-masing untuk mendukung Bagian Tapem dan instansi yang membidangi hal itu untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat.
”Terkadang banyak juga laporan masyarakat hal yang sepele, Camat sudah tahu suatu lahan milik orang lain, saat ada yang mau diterbit SPH, tetap saja diterbitkan. Nah camat inikan di angkat oleh Bupati dan tidak asal di tempatkan jelas mereka mengerti mana yang salah dan benar. Jadi keinginan mulia Bupati untuk menuju Musi Rawas Darussalam, pasti tidak akan terwujud jika didukung dengan aparatur yang tidak benar. Oleh sebab itu kami menekankan pada camat dan kades untuk tidak berpihak kepada pihak Perusahaan yang hanya bisa merugikan masyarakat,”pungkasnya.
Politisi Partai Gerindra itu berharap kedepannya PNS di Musi Rawas harus lebih produktif kerjanya agar dapat menyelesaikan dengan baik permasalahan-permasalahan yang ada sehingga tidak merugikan masyarakat (Biroe)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar