Komisi III Desak Kapolri Realisasikan Aturan Polwan Berjilbab

Polwan Berjilbab                   Foto. Istimewa

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Rapat Komisi III DPR dengan Polri mengambil sejumlah kesimpulan. Antara lain soal desakan agar Polri segera merealisasikan aturan polwan berjilbab.

"Komisi III mendesak kembali atas kesimpulan raker hari ini pada Polri untuk sesegera mungkin merealisasikan aturan penggunaan jilbab bagi polwan melalui peraturan Kapolri," kata Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli, membacakan poin pertama kesimpulan rapat Komisi III DPR dengan Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2013).

Selama rapat, Komisi III memang mempertanyakan turan soal polwan berjilbab. Sejumlah anggota Komisi III menilai berjilbab adalah HAM setiap perempuan.

Sementara Kapolri menegaskan, pihaknya tidak melarang pengenaan jilbab di lingkungan Polri."Pemakaian jilbab adalah hak setiap muslimah, Polri tidak keberatan," kata Sutarman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (16/12/2013).

Permasalahan muncul, menurut Sutarman, ketika dirinya dan beberapa jajaran Polri berkunjung ke Polda-polda dimana terdapat ketidakseragaman jilbab.

Sutarman sedikit menceritakan, sejak zaman Kapolri Jenderal Timur Pradopo sebenarnya permasalahan mengenai jilbab sudah beberapa kali dibahas. Bahkan pada saat itu Jenderal Timur Pradopo memiliki beragam contoh seragam Polwan berjilbab.

Hingga saat ini peraturan pengenaan jilbab tengah digodok kepolisian. Peraturan itu nantinya menelurkan Peraturan Kapolri yang mengatur tata cara pengenaan jilbab di Polri.

Saat ini Sejumlah anggota Komisi III DPR memandang permasalahan jilbab polwan sudah selesai karena, Polri sudah berkomitmen akan meneruskan kebijakan tersebut.

"Sudah jelas jilbab polwan diperbolehkan," kata Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam acara rapat kerja (Raker) dengan Kapolri di Gedung DPR.

Meskipun saat ini prosesnya masih menunggu ketentuan peraturan kapolri (Perkap) terkait jilbab polwan. Awalnya, kata Bambang, kalangan dewan mengira ada perbedaan visi antara Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dengan Wakapolri Oegroseno dalam penggunaan jilbab Polwan.

Namun, setelah dijelaskan Kapolri maka kekhawatiran tersebut bisa terjawab.Hal senada disampaikan Anggota Komisi III Syarifudin Suding. Menurut dia, penerapan jilbab ini hanya tinggal menunggu perkap yang mengatur jilbab polwan. Sehingga ada keseragaman dalam pemakaia jilbab di lingkungan Polri.

Anggota Komisi III lainnya, Bukhori Yusuf mengatakan, masalah jilbab merupakan salah satu upaya menjalankan ketentuan dan nilai-nilai dalam agama. Sehingga kebijakannya tidak bisa ditunda-tunda karena berhubungan dengan hak warga negara untuk menjalankan keyakinan sesuai dengan agamanya.(Detik/Republika)

APBN 2014 Rawan 'dirampok' Buat Kepentingan Politik

Ilustrasi                        Foto. Istimewa

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Setiap memasuki tahun politik dan peralihan kekuasaan, potensi penyimpangan anggaran negara terbuka lebar. Hal itu pula yang diyakini bakal terjadi tahun depan.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) membeberkan potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 untuk kepentingan politik di akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Secara politis sangat dimungkinkan adanya manipulasi anggaran. Praktik-praktik tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan siklus anggaran melalui pengalokasian anggaran untuk pelayanan publik baik dalam model program kegiatan maupun bantuan atau subsidi. Peluang pemanfaatan maupun kebocoran anggaran untuk kepentingan kampanye terselubung makin besar apabila transparansi anggaran dan informasi, serta keterlibatan publik terhadap politik anggaran, relatif rendah," ujar Sekjen FITRA Yenny Sucipto di Jakarta, Minggu (15/12/2013).

Dari analisa FITRA, ada empat lubang potensi kebocoran APBN. Pertama dari pos BUMN yang diyakini bakal jadi 'sapi perahan' kepentingan politik. Laba ditahan milik BUMN sebesar Rp 407,3 triliun dan Laba tidak disetor di 15 BUMN berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan politik menjelang Pemilu 2014.

Potensi kedua berasal dari alokasi dana optimalisasi sebesar Rp 26,9 triliun yang sarat kepentingan menjelang pemilu 2014. Tanpa dibarengi evaluasi kinerja K/L, berpotensi menjadi dana titipan menjelang pemilu.

Tidak hanya itu, Yenny menuturkan, alokasi dana untuk program-program populis mulai dari Bantuan Siswa Miskin, PKH, SJSN dan PNPM yang nilai totalnya mencapai Rp 52,9 triliun berpotensi sebagai alat mobilisasi di daerah.

"Bantuan Sosial sebesar Rp 75,7 triliun tersebar di 14 K/L dimana Rp 25,6 triliun tersebar di 10 BUMN yang bakal menjadi sapi perahan kepentingan politik," jelasnya.

FITRA menuntut pemerintah untuk transparan dalam penggunaan anggaran tahun depan. Terlebih, semakin kuat tudingan pemanfaatan dana negara untuk kepentingan politik.

"Berdasarkan hasil temuan, FITRA mendesak kepada pemerintah untuk melakukan transparansi dan informasi dalam penggunaan anggaran yang berpotensi bocor tersebut untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2014, kepada publik," tegasnya.(Merdeka.com)

Wiranto: Saya Tidak Sebut Rhoma Irama Tak Layak Nyapres

Wiranto                                   Foto. Istimewa

SURABAYA, Jurnal Rakyat : Wiranto mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah mengina raja dangdut Rhoma Irama. Usai mengikuti upacara Hari Juang Kartika di Lapangan Makoda Brawijaya, Surabaya (Minggu, 15/12), Wiranto menegaskan dirinya tidak pernah menyinggung Rhoma tidak pantas nyapres. 

“Saya tidak pernah menyebut nama orang per orang. Ini perlu di-clear-kan,” ucap Ketua Umum Hanura yang juga mau nyapres di 2014 ini.

Wiranto mengklaim, dirinya bukan tipe orang yang suka menyinggung orang lain. 

“Itu bukan watak saya, tidak mungkin saya merendahkan, melecehkan orang lain," pungkas dia.

Pernyataan yang dianggap menghina Rhoma ini diucapkan Wiranto saat mengikuti debat capres yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jumat lalu (13/12). 

“Sekarang ini penyanyi dangdut dijadikan calon. Ada lagi pelawak. Nanti lama-lama pemain akrobat juga dicalonkan jadi presiden,” ucapnya waktu itu.

PKB, sebagai partai yang mau ngusung Rhoma nyapres, sempat bereaksi keras atas ucapan Wiranto itu. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menantang Wiranto untuk debat dengan Rhoma. Muhaimin juga sesumbar, ucapan Wiranto juga membuat elektabilitas Rhoma semakin kuat. “Semakin Bang Haji dihina, Insya Allah semakin kuat,” ucapnya.(RMOL)