Mungkinkah Ratu Atut Tumbang Seperti Aceng Fikri?

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Mahasiswa berbagai universitas di Banten berdemo menuntut DPRD memakzulkan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Akankah Ratu Atut tumbang seperti yang terjadi pada Bupati Garut Aceng HM Fikri yang didongkel rakyatnya sendiri?

Membuka sedikit kisah jatuhnya Aceng Fikri, sang Bupati Garut yang dimakzulkan DPRD atas desakan warga. Kala itu Aceng ketahuan melakukan skandal nikah kilat dengan Fany Octora, gadis 18 tahun yang dinikahinya selama 4 hari kemudian diceraikan lewat SMS.

Aceng tak memiliki alasan logis untuk menceraikan Fany, selain menyebut mulut bau dan kalimat-kalimat lain yang kemudian dikecam oleh berbagai pihak. Cara menceraikan Fany lewat SMS juga mendunia, skandal Aceng Fikri sempat menjadi isu panas yang fenomenal.

Aceng yang sempat melawan dan mengancam anggota DPRD Garut yang ingin memakzulkannya pun tak berdaya. Sang Bupati akhirnya tumbang menjadi kepala daerah pertama yang dimakzulkan warga yang memilihnya sendiri.

Setelah skandal nikah kilat yang berbuntut pemakzulan mereda, kini muncul lagi desakan pemakzulan di Banten. Yang didorong dimakzulkan adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, sama seperti kasus Aceng, masyarakat Banten bersama mahasiswa yang mendesak DPRD Banten memakzulkan Ratu Atut yang dikenal kokoh dinasti politiknya ini.

Namun beda persoalannya, kalau Aceng dimakzulkan karena masalah moral, dorongan pemakzulan Ratu Atut karena urusan hukum. Mahasiswa yang mendorong pemakzulan Atut kecewa karena Gubernur Banten tersebut telah dicekal KPK karena kasus korupsi Pilkada di Banten, bahkan Atut sudah diperiksa sebagai saksi untuk kasus sengketa Pilkada Lebak, Banten, yang melibatkan adik kandungnya Tubagus Wawan. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan Ketua MK dan adik Ratu Atut sebagai tersangka.

Lalu apakah mahasiswa di Banten mampu memaksa DPRD Banten mendongkel Ratu Atut dari jabatan Gubernur Banten? Partai Golkar yang mengusung Atut jadi orang nomor satu di Banten menilai saat ini hal itu nyaris tak mungkin terealisasi. Alasannya, karena Ratu Atut belum jadi tersangka dan baru diperiksa sebagai saksi. Karena itu dorongan Atut dimakzulkan dinilai Golkar hanya sebatas wacana saja.

"Atut tersangka aja belum, tunggulah proses hukum. Dan Atut itu jadi Gubernur Banten bukan karena Golkar tapi dipilih rakyat ya," kata jubir Golkar, Tantowi Yahya, kepada detikcom, Selasa (29/10/2013).

Barangkali Golkar lupa, dorongan pemakzulan Aceng Fikri juga tak terkait kasus hukumnya namun kepada masalah moral. Saat ini bisa jadi mahasiswa di Banten menuntut pemakzulan tak hanya karena kasus di KPK, tapi soal kegerahan terhadap dinasti politik Atut yang semakin meluas.

Tentu saja pemakzulan terhadap Atut sangat tergantung kepada desakan warga Banten dan komitmen DPRD Banten terhadap aspirasi rakyatnya. PDIP sebagai pengusung Atut-Rano Karno yang bisa kejatuhan rezeki kursi Gubernur Banten pun tak mau berandai-andai soal hal ini.

"Karena sudah masuk ranah hukum, kita hormati prosesnya, saya harap kekecewaan yang ada masih terukur dan proporsional," kata politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, kepada detikcom, Selasa (29/10/2013).(DetikNews.com)

367 Peserta Tes CPNS Pemkot Surabaya Mundur

SURABAYA, Jurnal Rakyat : Jumlah peserta tes CPNS yang mundur di lingkungan Pemkot Surabaya hingga Senin (28/10/2013), total 367 orang. Mereka tidak hadir dalam tes tanpa alasan.

Padahal, 367 dari ribuan pelamar ini memenuhi data verifikasi. Mereka dianggap memenuhi persyaratan qualifikasi atas jabatan yang diinginkan.

"Hingga tanggal 28 kemarin, total 367 peserta tidak hadir dalam tes," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Devi, Selasa (29/10/2013).

Mia tidak terlalu menyayangkan atas ketidakhadiran para peserta tes ini. "Mungkin mereka (yang tidak hadir tes) juga ikut tes CPNS di daerah lain," tutur Mia.

Namun Mia mengantisipasi, jangan sampai peserta terpilih nanti tiba-tiba mundur setelah disahkan lolos. Bila demikian, Pemkot Surabaya tak main-main bakal memberi denda Rp 25 juta.

"Selain proses rekrutmen ini menyedot biaya yang tak sedikit, kami pun akhirnya kesusahan memenuhi formasi," kata Mia lagi.

Pemberian denda itu akan diinformasikan saat uji pengumuman penerimaan. Hal ini supaya para peserta tes CPNS serius.

"Kalau mereka nanti tiba-tiba mundur setelah ada pengumuman, formasi kami hilang," tambah dia.

Saat ini, Pemkot Surabaya membutuhkan sekitar 200 tenaga pendidik, seperti guru SD, guru agama dan guru BK (Bimbingan Konseling). Pemkot juga membutuhkan 75 tenaga teknisi dan 100 tenaga kesehatan meliputi perawat, bidan dan dokter.

Tes CPNS Pemkot Surabaya berlangsung sejak tanggal 22 Oktober 2013 hingga besok 30 Oktober. 2013. Tes berlangsung di Auditorium SMKN 5 Surabaya, Jalan Prof Dr Moestopo.(DetikNews.com)

LSIN: Jokowi Ungguli Ketum PDIP

JAKARTA, Jurnal Rakyat : Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) menggelar survei tentang elektabilitas capres internal PDIP. Nama Jokowi muncul sebagai capres paling potensial mengungguli Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Survei ini digelar dalam rentang waktu 15 Agustus 2013 sampai 20 September 2013 dengan melibatkan 1.500 responden dari 34 Provinsi di Indonesia di tambah beberapa responden dari luar negeri untuk menjajaki aspirasi publik terhadap munculnya pemimpin nasional dari partai PDIP.

Hasilnya muncul 5 capres paling potensial di PDIP yakni Jokowi, Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, Pramono Anung, Puan Maharani. "Jokowi berada di posisi teratas dengan elektabilitas 35,4%, disusul Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan 31,8% suara," kata Direktur Ekskutif LSIN, Yasin Mohammad, dalam siaran pers, Selasa (29/10/2013).

Survei LSIN ini mengambil sampel sepenuhnya secara acak (probability sampling), menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk di setiap Provinsi. 

Responden adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun, dengan didasarkan pada aspek gender, geografi, sosio kultural dan sosio ekonomi, dan ideologi politik responden. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sebesar 3,1%. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu melalui telepon dengan panduan kuesioner dan wawancara langsung dengan panduan kuesioner oleh surveyor yang tersebar di seluruh provinsi.

Berdasarkan hasil survei LSIN, Jokowi diminati secara luas dan dari beragam kalangan baik dari sisi demografi, geografi, sosio ekonomi, dan latar belakang politik responden. Jokowi diminati tidak hanya oleh simpatisan PDIP tapi juga oleh simpatisan partai lain, dari aspek demografi Jokowi juga diminati kelas bawah menengah dan atas, pemilih pemula, dewasa dan lansia juga memilih Jokowi.

"Secara geografis dukungan Jokowi merata di seluruh provinsi di Indonesia," kata Yasin.(DetikNews.com)

Berikut hasil survei LSIN terkait elektabilitas capres potensial dari internal PDIP:

1. Joko Widodo: 35,4%

2. Megawati Soekarnoputri: 31,8%

3. Guruh Soekarnoputra: 11,0%

4. Pramono Anung: 2,5%

5. Puan Maharani: 1,9%

Nama lain: Tjahjo Kumolo, Rieke Diah Pitaloka, Budiman Sudjatmiko, dll: 0,6%

Tidak menjawab: 16,9%