Laman

Sabtu, 07 Desember 2013

Ditinggal Masuk rumah, Vario Raib



Ilistrasi                                         Foto. Net
PALEMBANG, Jurnal Rakyat : Nasib miris dialami oleh Maharani (20), warga Jalan Perintis Kemerdekaan. Pasalnya, sepeda motor Honda Vario bernomor polisi BG 3389 RN miliknya raib setelah diparkir di samping rumahnya dengan waktu yang relatif singkat.

Kejadian tersebut terjadi pada Jumat (6/12/2013) sekitar pukul 17.30 berawal ketika Maharani ketika itu sedang sendirian di rumah sedangkan suami dan anaknya sedang pergi.

Ketika itu Maharani usai pulang dari belanja kemudian sepeda motor diletakkan tepat disamping rumahnya. Tak sampai lima belas menit usai Maharani masuk sepeda motornya pun hilang entah kemana.

"Padahal saat itu aku baru masuk saja sebentar Pak. Setelah keluar ternyata motor itu sudah tidak ada," terang Maharani dalam laporannya.

Akibat kejadian ini, Maharani pun melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolsek Ilir Timur II dan berharap pelaku segera ditangkap. Selain 'jengkel' karena sepeda motornya dirinya berharap agar kejadian semacam ini tidak terulang lagi dan tidak meresahkan warga.(Sripoku)

Parpol Islam Lebih Banyak Mengeksploitasi Agama



KH  Hasyim Muzadi                     Foto.Net
JAKARTA, Jurnal Rakyat : Pimpinan Pondok pesantren Al-Hikam, KH Hasyim Muzadi, mengatakan demokrasi setelah reformasi 1998 berlangsung kebablasan. Menurut dia, demokrasi kehilangan spirit dan justru jatuh ke dalam oligarki politik.

"Pada saat politik tak bisa diharapkan, maka pendekatan melalui jalur agama jadi pilihan logis dalam menata kembali bangsa Indonesia," kata mantan Ketua Umum PBNU itu saat memberikan ceramah dalam sebuah dialog bertajuk Pekan Politik Kebangsaan Menyongsong Indonesia Memilih 2014 di Jakarta, Sabtu (7/12/2013).

Hasyim menambahkan, agama adalah perangkat nilai, moral dan etika yang bisa dijadikan pijakan bagi bangsa Indonesia dalam merajut nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

"Tapi sayang nilai agama  belum muncul dan jadi pilihan. Hal yang terjadi justru pasca  reformasi, yang terjadi adalah  demokrasi semu, demokrasi pura-pura yang membuat nilai pancasila semakin terkikis," ujar Hasyim.

Selain itu, Hasyim juga mengkritik sikap dan perilaku partai politik islam. Menurut Hasyim, partai islam tidak memberikan kontribusi nyata kepada kemajuan dan peningkatan taraf hidup umat Islam.

"Dalam kenyataan parpol basis agama, khususnya Islam justru lebih banyak mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik daripada memberikan kontribusi nyata kepada umat," tutup Hasyim.
(Okezone)

Menteri Kelautan Akui Jumlah Polisi Khusus Masih Terlalu Sedikit



Sharif Cicip Sutarjo                         Foto. Net
JAKARTA, Jurnal Rakyat : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gigih membentuk polisi khusus (polsus) yang tugasnya untuk mewujudkan amanat UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya bidang pengawasan.

Polsus KKP ini akan mengawasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K) dengan kewenangan kepolisian khusus. Demikian disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutarjo, saat peluncuran polsus PWP3K di ballroom kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (6/12).

"Kewenangannya mengadakan patroli di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta menerima pengaduan masyarakat terkait kegiatan merusak dan pencurian sumber daya ikan," ujar Sharif.

Sharif menjelaskan, KKP melalui Ditjen pengawasan sumber daya kelautan perikanan (PSDKP) telah melakukan kerjasama dengan Baharkam Mabes Polri untuk melatih polisi khusus. Sejauh ini, kata Cicip, personil Polsus PWP3K berjumlah 167 orang. Mereka dilatih untuk menangkal, menangkap, menyelidiki serta membuat laporan kejadian atas setiap tindakan yang ditangani.

"Kami memang akui jumlah polsus masih sangat sedikit dibandingkan kebutuhan pengawasan bagi wilayah pesisir dan pulau keci, untuk itu kami akan terus laksanakan di tahun-tahun mendatang," tegas Sharif.

Kelulusan polsus PWP3K ini merupakan kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah polisi negara (SPN) Cisarua, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Pembentukan Kepolisian Khusus Binmas Baharkam Polrti serta Kartu Tanda Anggota Kepolsian Khusus Binmas Baharkan Polri.

"Kami akui jika pencurian di laut kita terutama daerah pesisir dan pulau kecil masih tinggi, padahal potensi ikan laut kita sangat besar. Sementara polisi yang selama ini ada masih sedikit. Jadi polsus yang dibentuk saya harapkan benar-benar laksanakan tugas dengan baik karena punya kewenangan penyidikan seperti Polri," kata Sharif

Untuk mengantisipasi kegiatan manusia merusak sumber daya dan lingkungan seperti destruct fishing, penambangan pasir laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pulau kecil ilegal, polsus juga akan bekerjsama dengan negara tetangaa seperti Vietnam, Autralia, Thailand, Malasyia dan Filipina.(RMOL)