Laman

Jumat, 29 Juni 2012

Legislatif Anggap Kontrol Eksekutif Lemah

Al Imron Harun
MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat : Banyaknya kasus sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan di Kabupaten Musi Rawas. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Legislatif mengganggap pihak Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas masih lemah dalam melakukan kontrol terhadap perusahaan dan aparaturnya. 

Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Musi Rawas, Al Imron Harun, saat dibincangi Jurnal Rakyat, Jum’at (29/6/2012). 

“Sudah permasalahan sengketa lahan yang dilaporkan ke Komisi I diselesaikan melalui musyawarah. Setelah diambil ahli oleh pihak pemerintah baik itu Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) dan kecamatan dan istansi terkait untuk diselesaikan, namun sepertinya belum juga tuntas,”katanya. 

Menurutnya, masih banyak perkara lain yang saat ini masih ditangani pihaknya seperti ganti rugi lahan, tumpang tindih lahan dan banyak hal lainnya yang masih terus dibahas. Sepertinya kontrol Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah sangat lemah. 

“Sebagai contoh, lahan warga yang di serobot oleh PT.Bina Sain seluas 16 Ha dan itu dimiliki masyarakat perorangan. Namun dibalik itu PT.Bina Sain menguasai tanah ulayat seluas 300 Ha, itu di luar izin dan siapa yang mengizinkannya. Yang pasti setiap perusahaan harus memiliki legal hukum untuk jual beli, dengan siapa mereka beli tanah itu tidak jelas. Kemungkinan ada keterlibatan pemerintah, dalam hal ini seperti kepala desa dan camat, karena tidak mungkin perusahaan mau membeli tahan tanpa ada surat bukti dan saya menduga ada oknum pemerintah yang melakukan ini,”ujarnya. 

Kedepan, sambungnya pihaknya berharap peranserta dari kepala desa dan camat di wilayah masing-masing untuk mendukung Bagian Tapem dan instansi yang membidangi hal itu untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. 

”Terkadang banyak juga laporan masyarakat hal yang sepele, Camat sudah tahu suatu lahan milik orang lain, saat ada yang mau diterbit  SPH, tetap saja diterbitkan. Nah camat inikan di angkat oleh Bupati dan tidak asal di tempatkan jelas mereka mengerti mana yang salah dan benar. Jadi keinginan mulia Bupati untuk menuju Musi Rawas Darussalam, pasti tidak akan terwujud jika didukung dengan aparatur yang tidak benar. Oleh sebab itu kami menekankan pada camat dan kades untuk tidak berpihak kepada pihak Perusahaan yang hanya bisa merugikan masyarakat,”pungkasnya. 

Politisi Partai Gerindra itu berharap kedepannya PNS di Musi Rawas harus lebih produktif kerjanya agar dapat menyelesaikan dengan baik permasalahan-permasalahan yang ada sehingga tidak merugikan masyarakat (Biroe)

Puskesmas Air Beliti Minim Sarana dan Prasarana


Nuryadi
MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat : Agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat, berbagai upaya terus dilakukan oleh pihak Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Air Beliti, Kecamatan Tuahnegeri, walaupun masih minim sarana dan prasarana.

Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Puskesmas Air Beliti, Kecamatan Tuah Negeri, Musi Rawas, Nuryadi, saat dibincangi Jurnal Rakyat, Jum'at (29/6/2012), mengungkapkan saat ini sarana dan prasarana di Puskesmas Air Beliti masih banyak yang belum terpenuhi  diantaranya belum adanya ruang untuk apotik, poly gigi, laboratorium, dapur serta kamar mandi/toilet untuk pasien sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait.

“Memang, di Puskesmas kita ini masih minim fasilitas, tapi kita tetap berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,”katanya.

Dalam mengatasi hal tersebut, menurut Nuryadi pihaknya memanfaatkan secara maksimal ruangan  yang ada.

Seperti halnya untuk poly gigi dan apotik dapat kita buatkan dengan sekat-sekat pembatas. Namun, untuk ruang laboratorium, rasanya kurang baik kalau tidak mempunyai ruangan secara tersendiri,”ujarnya.

Ditambahkannya, selain fasilitas yang tersebut diatas, Puskesmas Air Beliti juga kekurangan meubiller, komputer dan sarana air bersih. Dan untuk air bersih sendiri, sudah ada sumur bor, tapi hal tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan Puskesmas.

“Puskesmas ini telah memiliki sumur bor, namun sejak dibangun pada tahun 2008 lalu hingga sekarang ini tidak ada airnya,”jelasnya.

Menurut Nuryadi, setiap tahun pihaknya selalu mengusulkan kekurangan-kekurangan fasilitas tersebut baik langsung ke Dinas Kesehatan maupun pada Musrenbang Kecamatan, namun hingga sekarang ini belum juga ada perealisasiannya.

“Mudah-mudahan, pihak-pihak terkait segera merealisasikan untuk meningkatkan fasilitas di Puskesmas Air Beliti ini, demi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat,”tutupnya.(Biroe)

Kamis, 28 Juni 2012

Kader Gerindra Dicopot dari DPRD



JEMBER, Jurnal Rakyat : Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra memecat kadernya, Sumpono, dari keanggotaan partai. Sumpono harus menyerahkan kedudukannya sebagai anggota DPRD Jember kepada calon penggantinya, Ischak Tadulako. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Jember Ketty Tri Setyorini kepada wartawan di kantornya, Jember, Selasa (26/6/2012) ini, mengatakan, surat pemberhentian sebagai kader partai diterima KPU Jember pada hari Senin.

"Surat keputusan DPP Partai Gerindra itu menjawab surat Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf, 22 Maret 2012," kata Ketty.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jember menolak pergantian antarwaktu terhadap Sumpono karena dinilai tidak memenuhi persyaratan undang-undang. Padahal, pergantian antarwaktu itu disepakati bersama oleh Sumpono dan Ischak Tadulako pada 30 Juli 2009. Kesepakatan itu diketahui Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Suhadi dan Ahmad Muzani.

Menurut Ketty, surat pemecatan Sumpono dikeluarkan oleh dewan kode etik partai sehingga pemecatan sah secara hukum.

Persoalan pergantian antarawaktu terhadap Sumpono menjadi kewenangan pimpinan DPRD Jember. KPU Jember menunggu permintaan dari DPRD secara administratif dan berkewajiban memberi data soal calon penggantinya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Jember Suhardjito mengaku hanya meneruskan surat keputusan yang di keluarkan DPP Partai Gerindra.

DPC Partai Gerindra tidak memiliki kewenangan membela Sumpono dalam bentuk apa pun.

Awalnya, persoalan ini ditangani DPC. Namun, karena khawatir terjadi konflik sesama kader, penyelesaiannya diambil alih DPP. Hingga akhirnya, dewan kode etik mengeluarkan keputusan sehingga secara hierarki tidak ada kewenangan DPC untuk menolak. (Kompas.com)

Rabu, 27 Juni 2012

DPRD Lubuklinggau Bertambah Lima Kursi


Hasbi Assadiki
LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat : Dengan adanya aturan yang berlaku bahwa jumlah penduduk diatas 200ribu jiwa maka jumlah anggota dewan otomatis akan ditambah. Dengan demikian pada Pemilu 2014 mendatang akan ada penambahan lima kursi pada DPRD Lubuklinggau serta penambahan Daerah Pemilihan (Dapil).

Demikian dikatakan Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Hasbi Assadiki, kepada wartawan, Rabu (27/6/2012).

“Besok (hari ini, red) kita akan menggelar rapat dengan  KPUD dan Asisten I untuk membahas rencana pemecahan dapil dan penambahan jumlah dewan, guna mencari solusi terbaik tentang rencana itu,”katanya.

Menurutnya, penambahan dapil dan penambahan kursi di dewan ini harus dibahas bersama-sama, dalam hal ini DPRD, Pemerintah Kota Lubuklinggau dan KPUD, karena ada persyaratan yang harus di lengkapi oleh pemerintah daerah, agar pemilu pada tahun 2014 mendatang dapat di selenggarakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dalam hal ini, akan dibahas bersama Komisi I,  jelas dengan adanya penambahan dapil dan kursi tersebut ada anggaran yang harus menjadi tambahan untuk KPUD sebagai istansi penyelenggara pemilu,”jelasnya.

Semua unsur termasuk KPUD, tambahnya mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya, pihaknya akan melakukan dukungan terhadap anggaran dan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.

Selanjutnya, sambung Hasbi hal tersebut merupakan suatu pertimbangan bagi DPRD untuk dibahas bersama pihak KPUD, supaya semua pihak dapat memiliki pandangan yang sama.

“Nantinya, apabila sudah ada kesepakatan, maka KPUD juga yang akan mengkoordinasikan hal itu ke KPU Provinsi dan KPU pusat,”tutupnya. (Biroe/R Tanjung)

Ahok Gobang Batal “Nyalon”



LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat : Nama Andri Tanzil tak asing lagi bagi masyarakat kota Lubuklinggau, pengusaha yang juga salah satu kader Partai Damai Sejahtera (PDS) yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Lubuklinggau, terpaksa mengurungkan niatnya mencalonkan diri sebagai walikota karena tidak mendapatkan perahu atau mendapatkan dukungan dari partai pengusung sebagai persyaratan dan ketentuan yang sudah berlaku.

“Keinginan saya untuk maju sebagai calon walikota adalah permintaan dari masyarakat,kami sudah berupaya semaksimal mungkin berupaya agar mendapatkan partai untuk mengusung saya sebaga cawako,namun pada akhirnya saya tidak mendapatkan partai untuk mengusung saya.mungkin ini belum waktunya saya untuk maju sebagai calon walikota,”ujar pria setengah baya yang biasa di panggil Ahok Gobang ini kepada Jurnal Rakyat, Rabu (27/6/2012).

Menurutnya, dengan tidak mendapatkan partai pengusung, dirinya menyadari bahwa mungkin belum di izinkan untuk maju dalam pemilukada tahun ini, siapa tahu pada pemilukada periode berikutnya.

 “Sudah banyak upaya yang saya lakukan untuk memenuhi permintaan masyarakat dan Tim agar bisa maju dalam pemilukada ini,termasuk dengan cara menggunakan jalur perorangan atau independent. namun ketika kami mau memasukan berkas perorangan pada KPU kami di tolak.katanya sudah habis waktu,dalam hal ini KPU yang menurut saya,kurang jelas memberikan informasi pencalonan independent tersebut makanya kami terlambat,”katanya.

Tim pemenangan yang sudah terbentuk sebelumnya, kata dia, dirinya tidak akan mengarahkan kemana pilihannya.

“Saya menghimbau kepada seluruh tim saya untuk memilih kandidat sesuai dengan penilain masing-masing, yang pasti saya meminta agar memilih yang terbaik dari seluruh kandidat pada pemilukada tahun ini. Saya tidak akan mengarahkan atau menginstruksikan untuk mencoblos calon tertentu,”pungkasnya. (R Tanjung)

KNPI dan Polres Bagi Helm Gratis



Hasbi Assadiki
LUBUKLINGGAU, Jurnal Rakyat : Jika tidak aralnya, Jum’at (29/6/2012) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Lubuklinggau bekerjasama dengan Polres Lubuklinggau akan membagikan helm dengan kwalitas Standar Nasional Indonesia (SNI) secara gratis kepada masyarakat kota setempat.

Ketua KNPI Kota Lubuklinggau, Hasbi Assadiki, kepada wartawan, Rabu (27/6/2012) mengungkapkan kegiatan itu merupakan bentuk keperinhatinan KNPI Kota Lubuklinggau dengan kondisi masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor roda dua.

“Selain membagikan helm sebanyak seratus buah secara gratis, sekaligus memberikan arahan kepada pengendara sepeda motor, agar lebih mematuhi peraturan lalulintas dan mengarahkan tentang pentingnya menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda dua,”katanya.

Nantinya, tambah Hasbi, pihak polres juga melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang melitas saat kegitan itu berlangsung, dan sifatnya hanya sebatas melakukan himbauan.

“Jika ada yang lewat tidak membawa kelengkapan kedaraannya tidak akan ditilang, mereka nantinya hanya diberikan pengarahan dan penyuluhan oleh petugas yang ikut berpartisifasi dalam pembagian helm tersebut dan kami sudah sepakat tentang hal itu,”ungkapnya.

Menurut Hasbi, selain untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalulintas, juga salah satu cara untuk memberikan penghargaan kepada pengendara sepeda motor yang mematuhi aturan lalulintas, dengan memberikan helm secara gratis.

“Untuk lokasinya sendiri saat ini kita belum menentukan, sebab hal ini masih di bahas oleh panitia penyelenggara yang akan bertugas menjalankan kegitan ini. Dengan adanya kegiatan ini saya berharap masyarakat dapat lebih taat dengan kewajiban-kewajiban dan ketentuan yang sudah diatur dalam perundangan-undangan lalulintas,”katanya. (R Tanjung)