JAKARTA, Jurnal Rakyat: Komisi Pemilihan
Umum (KPU) selalu disalahkan dalam penetapan DPT. Namun, KPU justru melempar
masalah itu kepada Kemendagri. Partai Gerindra menyayangkan sikap KPU, padahal
KPU sudah menyelenggarakan beberapa kali pemilu dan masalah DPT kerap terjadi.
"Ini kan aneh, negeri ini sudah merdeka
berapa lama tapi urus inventaris kabupaten saja keliru. Kalau dibiarkan terus
bisa bahaya," ungkap Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra, M Taufik, dalam diskusi
'Sistem Informasi Partai Politik' di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta,
Sabtu (13/10/2012).
Taufik meminta agar KPU jangan hanya
menerima data dari Kemendagri saja. Justru, lanjut Taufik, KPU harus membantu
Kemendagri menyelesaikan masalah administrasi di tiap provinsi. "KPU jangan serta-merta mendapatkan
data saja. Alokasi penduduk sangatlah krusial," tegas Taufik.
Mendengar pernyataan itu, Anggota KPU Sigit
Pamungkas menjelaskan, pihaknya sudah memberikan masukan kepada Kemendagri.
Tetapi jika tidak ada perubahan, KPU tetap memakai data dari kementerian
tersebut. Sigit menambahkan, pihaknya tetap berupaya melakukan yang maksimal
agar tidak merugikan partai politik.
"Kalau data kekeliruan bukan sepenuhnya kesalahan KPU. Kami sudah sampaikan ke Kemendagri bahwa beberapa bermasalah, tapi tetap digunakan, data itu jadi kita tetap ikuti," timpal Sigit dalam kesempatan yang sama. (Detik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar