BOGOR, Jurnal Rakyat: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diikutsertakan dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) di kediaman Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/4/2012).
Pertemuan para pimpinan parpol koalisi dengan Presiden SBY itu digelar di kediaman resmi SBY di Puri Cikeas, Cikeas, Bogor, dimulai pukul 20.00 WIB itu dihadiri oleh Ketum PD Anas Urbaningrum, Ketum Gokar Aburizal Bakrie, Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketum PPP Suryadharma Ali, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris Setgab yang juga politisi PD Syarief Hasan.
Di tengah hujan deras, pertemuan para pimpinan parpol koalisi minus PKS berakhir sekitar pukul 22.30 WIB. Pertemuan dengan diiringi makan malam itu membahas soal kontrak koalisi dan code of conduct. Hasil pertemuan itu, keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi dinyatakan berakhir.
Wartawan tidak bisa melihat pertemuan penting itu dari dekat. Wartawan hanya diperbolehkan menunggu di gerbang rumah SBY. Saat keluar dari SBY, para pimpinan parpol itu tidak mau berbicara banyak kepada para jurnalis yang menunggunya. Hanya Anas dan Syarief Hasan yang bersedia diwawancarai.
Anas hanya berujar singkat bahwa acara pertemuan ini hanya makan malam biasa dan membahas tentang masa depan koalisi. "Intinya adalah diskusi serius tentang masa depan koalisi yang konsisten dengan kontrak dan code of conduct," kata Anas.
Sementara Syarief Hasan berbicara agak panjang lebar. Intinya, menurut Syarief, pertemuan malam ini tidak mengikutsertakan Presiden PKS Luthfi Hasan. "Pokoknya gak diundang," kata Syarief saat ditanya mengapa PKS tidak diundang dalam pertemuan itu.
Yang jelas, kata Syarief, pertemuan membahas tentang kontrak koalisi dan code of conduct. Saat ditanya apakah PKS telah melakukan pelanggaran dalam penentuan kebijakan penyesuaian harga BBM, Syarief mengiyakan. "Sangat melanggar. Pokoknya kita bahas kontrak koalisinya," kata dia.
Lebih lanjut Syarief mengatakan di kontrak koalisi dinyatakan kebijakan pemerintah yang strategis wajib dilaksanakan anggota koalisi Setgab. "Di dalam kontrak juga dinyatakan kalau ada anggota koalisi Setgab berseberangan maka anggota koalisi itu harus mengundurkan diri. Keiikutsertaannya dalam koalisi ini akan berakhir. Code of conduct nya demikian," jelas dia.
Jadi apakah keberadaan PKS di koalisi sudah otomatis berakhir? Syarief membenarkannya. "Memang semua sudah berakhir," kata dia. Ketika ditegaskan lagi berapa parpol anggota koalisi saat ini, Syarief menjawab dengan tegas, "Ya sekarang ini ya lima (parpol) yang bersama-sama."
Seperti diketahui, hasil voting DPR menyepakati opsi kedua yaitu adanya penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6 yang memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Sementara opsi pertama adalah tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Hasil voting DPR sebanyak 356 anggota dewan menyetujui opsi kedua dan 82 anggota menyetujui opsi pertama. Sementara 93 anggota dewan dari Fraksi PDIP dan Hanura melakukan walk out. (Okezone/Detik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar