Laman

Jumat, 24 Februari 2012

Komisi IV DPRD Sumsel Tinjau Pembangunan Bandara Silampari




Proyek Pembangunan Runway Bandara Silampari
MUSI RAWAS, Jurnal Rakyat: Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Musi Rawas, Sumsel, Kamis (23/2/2012).


Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, H A Rozak Amin, mengatakan pihaknya menlakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau proyek pembangunan runway dan terminal Bandar Udara (Bandara) Silampari, Kabupaten Musi Rawas.


"Kita melakukan peninjauan ini untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan runway dan terminal Bandara Silampari ini,"katanya.


Menurut Rozak, pembangunan runway dan terminal Bandara Silampari ini dananya dialokasikan dari APBD Propinsi 2011 sebesar Rp3 Milyar, dengan rincian pembangunan runway sebesar Rp1,5 Milyar dan Terminal sebesar Rp1,5 Milyar. "Ini masih kurang dan diharapkan 2012 ini selesai, tapi kita lihat dulu anggaran yang ada," katanya.


Memang kondisi lahan disini sebelumnya sangat rendah, kata dia sehingga sangat banyak biaya untuk penimbunan. "Harapan kita dengan dana ini runway ini sudah bisa mulus dan dipakai sesuai dengan yang  kita harapkan bersama," ujarnya.


Tahun 2012 ini, menurut Rozak dianggarkan melalui APBD Provinsi Sumsel sebesar Rp3,5 Milyar untuk Terminal dan  Rp3,5 Milyar untuk perpanjangan runway sepanjang 350 meter. "Sejauh ini belum ditemukan temuan-temuan yang tidak baik, tapi diharapkan pihak rekanan dapat berkerja dengan baik, karena ini berkesinambungan," katanya.


Masih menurut Rozak, secara keseluruhan anggaran untuk Kabupaten Musi Rawas yang melalui Komisi IV DPRD Sumsel sebear Rp79 M. Dan dana tesebut dikucurkan ke Dinas PU Bina Marga, PU Cipta Karya dan  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (Biroe)

1 komentar:

Anonim mengatakan...

Kita semua sepakat, bahwa keberadaan sebuah bandara di lingkungan kota/kabupaten/provinsi adalah merupakan fasilitas yang sangat menguntungkan. Setidaknya akses cepat dapat terealisasi dengan mudah. Untuk mewujudkan keberadaan bandara, sangat diperlukan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengerti tentang hal ini, dan seperti dimuat dalam http://bit.ly/1gsR6D4 , Pemerintah NTT tahun 2014 mengalokasikan dana Rp 500juta dari APBDnya untuk membiayai pra studi kelayakan pembangunan bandara baru pengganti Bandara El Tari Kupang.