JAKARTA, Jurnal Rakyat: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mempersiapkan aturan peliputan di DPR. Atas alasan apa berbagai aturan itu dibuat?
Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, sebenarnya DPR tak ingin membatasi peliputan wartawan. Hanya saja, DPR ingin wartawan yang meliput jangan ikut merusak citra DPR.
"Jangan ada batasan penyiaran. Tapi kalau memberitakan harus fakta, bukan data yang belum jelas dan kemudian kalau ditangkap publik jadi berbeda-beda persepsinya," kata Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2012).
Pramono mencontohkan, sejumlah pemberitaan menyangkut proyek di DPR. Karena kurangnya akurasi data, menurut Pramono, hal itu malah menjadi kontroversial.
"Misalnya hanya masalah kalendar, katanya sekian miliar dan nyatanya hanya berapa ratus juta. Termasuk persoalan WC. Kita lihat lembaga DPR ini memang hanya dikritik saja," kata Pramono.
Pramono menambahkan, peraturan ini sangat penting. Agar media berhati-hati dan cermat sebelum merilis berita. Itu dilakukan agar citra DPR tetap terjaga.
"Media harus punya akses tapi juga harus respect dengan yang lainnya. Toh lembaga DPR ini juga perlu kita jaga. Seringkali berita berlebihan bagi DPR tidak baik walaupun lembaga ini wajib dikritik karena bebal," tandasnya. (Detik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar