Eddy: Sok Wawancara, Beritanya Tak Pernah Ada

Eddy Yusuf

PALEMBANG, Jurnal Rakyat: Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Eddy Yusuf mengapresiasi kinerja wartawan atau reporter media yang dianggap sangat banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan. 

Namun ia juga menyayangkan adanya oknum membawa nama media untuk tujuan yang bertentangan dengan aturan.

“Ini fenomena nyata yang mewarnai sistem pembangunan di setiap daerah. Saya berharap melalui PWI Sumsel, kedepan tidak ada lagi istilah wartawan bodrex. Sok wawancara, tapi beritanya gak pernah ada,” ujar Eddy Yusuf saat menghadiri Deklarasi Forum Pimred Media Lokal di Hotel Classie, Palembang, Rabu (15/2/2012).

Eddy menilai, deklarasi ini mengindikasikan ketidakpuasan sebagian media lokal dalam perkembangannya. Namun, ia sangat mengapresiasi adanya upaya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel yang telah berupaya mengakomodir eksistensi media ini untuk kedepan lebih baik lagi.

“Wartawan itu pekerjaan mulia. Siapa pun berhak menjadi wartawan. Tapi tentu harus sesuai dengan aturan. Kalau memang jelas, mengapa tidak,” katanya.

Deklarasi Forum Pimred Media Lokal ini sendiri diikuti belasan media yang umumnya berasal dari media lokal mingguan dan bulanan. Ini menunjukkan bahwa, ada banyak media yang kini telah berkembang di Bumi Sriwijaya dengan berbagai macam konsep dan identitasnya.

Ketua PWI Sumsel Oktaf Riyadi mengatakan, pihaknya akan berupaya maksimal mengahapus imej “wartawan bodrex” atau istilah “wartawan abal-abal” yang kerap dianggap meresahkan sebagian pihak. Dengan terbentuknya forum tersebut diharapkan ada komunikasi yang baik untuk mengupayakan maksud tersebut.

“Jadi tidak ada lagi istilah wartawan bodrex. Meski terkadang suka nongkrong di bawah pohon, tidak berarti mereka wartawan bodrex,” kata Oktaf.

Menurut dia, di Sumsel cukup banyak media cetak yang terbit. Ini akan menjadi tanggung jawab PWI Sumsel dalam melakukan pembinaan, baik secara manajemen maupun dari segi penulisan.

“Selama ini kita mengenal ada wartawan suka menulis berita tanpa konfirmasi atau istilahnya hantam kromo. Kedepan tidak boleh lagi ada, semua harus sesuai dengan kode etik. Kita akan berikan pelatihan jika memang diperlukan,” tandasnya. (Sripoku)